Doktrin Yoshida: Perbedaan antara revisi

Bahkan setelah menyerah dalam [[Perang Dunia II]], pemerintah Jepang tetap menjalankan fungsinya. Pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum pascaperang pertamanya pada musim semi tahun 1946. Pemilu ini juga merupakan kali pertama perempuan diizinkan untuk memilih di Jepang. Yoshida Shigeru muncul sebagai pemenang pemilu dan menjadi perdana menteri. Sekitar waktu yang sama, ketidakpuasan meningkat terhadap [[Konstitusi Meiji]] sebelumnya, dan keinginan untuk konstitusi yang sama sekali baru pun meningkat. Sebuah tim kecil dari seksi [[Panglima Tertinggi untuk Kekuatan Sekutu|SCAP]] membantu menyusun konstitusi baru. Setelah beberapa kali revisi, [[Parlemen Jepang]] menyetujui [[Konstitusi Jepang|Konstitusi]] yang baru ini pada November 1946, mulai berlaku pada Mei 1947, dan masih berlaku hingga saat ini. Salah satu aspek penting dari Konstitusi ini adalah [[Pasal 9 Konstitusi Jepang|Pasal 9]] yang menyatakan bahwa "rakyat Jepang selamanya menolak perang sebagai hak kedaulatan bangsa" dan bahwa kekuatan militer "tidak akan pernah dipertahankan". Pasal 9 memainkan peran besar dalam pengembangan kebijakan Yoshida.<ref>Holcombe, C. (2011). A History of East Asia: From the origins of civilization to the twenty-first century (pp. 277-286). New York: Cambridge University Press.</ref>