Konferensi Malino: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (20 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox summit meeting
[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM De conferentie met 39 vertegenwoordigers van Borneo en de Grote Oost en Nederland onder leiding van Van Mook voor de vorming van een federaal Indonesië in Malino op Celebes TMnr 10000220.jpg|thumb|300px|Konferensi di Malino yang melibatkan 39 pihak dari Kalimantan dan Timur Besar dan Belanda dipimpin oleh Van Mook. Foto koleksi KITLV.]]▼
| name = Konferensi Malino
Dalam kerangka SEAC setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian pemerintah [[Belanda]]([[NICA]]) mendapatkan kembali wilayah Indonesia timur ''de jure'' and ''de facto''. Segera setelah penyerahan ini, pemerintah [[NICA]] dipimpin oleh Letnan Gubernur Jendral [[Van Mook]] mengadakan '''Konferensi Malino''' pada tanggal [[16 Juli|16]]-[[20 Juli]] [[1946]] di Kota [[Malino]], [[Sulawesi Selatan]]. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (''Borneo'') dan Timur Besar (''De Groote Oost'') dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk [[federasi]] di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur.▼
▲
| caption =
| date = 16 – 25 Juli 1946
| cities = [[Malino, Tinggimoncong, Gowa|Malino]], [[Sulawesi Selatan]]
| country = {{flag|Indonesia}}
| participants = 39 orang
}}
{{Sejarah Indonesia}}
'''Konferensi Malino''' diselenggarakan oleh Belanda di [[Malino, Tinggimoncong, Gowa|Malino]], [[Sulawesi Selatan]], pada tanggal 16 hingga 25 Juli 1946 sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengatur solusi federal bagi [[Indonesia]]. Sejak akhir Perang Dunia II, para pejuang Republik Indonesia telah [[Revolusi Nasional Indonesia|berusaha untuk mendapatkan Kemerdekaan Indonesia]] dari [[Hindia Belanda|kekuasaan kolonial Belanda]].
Belanda memanggil 39 orang Indonesia yang mewakili golongan (''rajas''), Kristen, dan kelompok etnis lain dari [[Kalimantan]] dan [[Negara Indonesia Timur|Indonesia Timur]] dan yang mendukung untuk mempertahankan hubungan dengan Belanda. Akan tetapi, besarnya dukungan Indonesia terhadap otonomi yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang diantisipasi oleh Belanda. Rencana untuk dua negara bagian—satu untuk Indonesia Timur dan satu untuk Kalimantan—muncul dari pertemuan tersebut.
Dalam konferensi tersebut dibentuk Komisariat Umum Pemerintah (''Algemeene Regeeringscommissaris'') untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai Dr. W. Hoven. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-kepala Departemen (''Raad van Departementshooden'') untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati (Bali), Najamuddin (Sulawesi Selatan), Dengah (Minahasa), Tahya (Maluku Selatan), Dr. Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat), yang disebut pula "Komisi Tujuh".▼
Peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di [[Konferensi Denpasar|Denpasar]], Bali. Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi dengan wakil golongan minoritas di [[Konferensi Pangkal Pinang|Pangkal Pinang]], Pulau Bangka.▼
== Latar belakang ==
{{indo-sejarah-stub}}▼
▲Dalam kerangka [[SEAC]] setelah [[Perang Dunia II]], [[Australia]] menyerahkan kembali wilayah [[Indonesia timur]] kepada [[Belanda]] pada [[15 Juli]] [[1946]]. Dengan demikian pemerintah [[Belanda]]([[NICA]]) mendapatkan kembali wilayah Indonesia timur ''de jure'' and ''de facto''. Segera setelah penyerahan ini, pemerintah [[NICA]] dipimpin oleh
▲Dalam konferensi yang dipimpin [[Gubernur Jenderal]] [[Hindia Belanda]] [[Van Mook]] tersebut dibentuk [[Komisariat Umum Pemerintah]] (''Algemeene Regeeringscommissaris'') untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai [[Dr. W. Hoven]]. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa [[Dewan Kepala-kepala Departemen]] (''Raad van Departementshooden'') untuk urusan kenegaraan adalah [[Tjokorda Gde Raka Soekawati|Sukawati]] ([[Bali]]), [[Nadjamuddin Daeng Malewa|Najamuddin]] ([[Sulawesi Selatan]]), [[Dengah]] ([[Minahasa]]), [[Tahya]] ([[Maluku Selatan]]), Dr. [[Liem Tjae Le]] ([[Bangka]], [[Belitung]], [[Riau]]), [[Ibrahim Sedar]] ([[Kalimantan Selatan]]) dan [[Oeray Saleh]] ([[Kalimantan Barat]]), yang disebut pula "''[[Komisi Tujuh]]''".
▲Peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di ''[[Konferensi Denpasar|Denpasar]]'', Bali. Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi dengan wakil golongan minoritas di [[Konferensi Pangkal Pinang|Pangkal Pinang]], Pulau Bangka.
== Rujukan ==
* Ensiklopedi Umum, Penerbit Kanisius, Edisi Kedua dengan EYD, 1977, hal.588, ISBN
* Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, Ide Anak Agung Gde Agung, Gajah Mada University Press,
== Referensi ==▼
{{reflist}}
▲==Referensi==
▲* Ensiklopedi Umum, Penerbit Kanisius, Edisi Kedua dengan EYD, 1977, hal.588, ISBN: 978-979-413-522-8
▲* Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, Ide Anak Agung Gde Agung, Gajah Mada University Press, 1995
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
▲{{indo-sejarah-stub}}{{Revolusi Nasional Indonesia}}
[[Kategori:Indonesia dalam tahun 1946]]
[[Kategori:Kota Malino]]
| |||