Wikipedia

Sejarah Taiwan (1945–sekarang): Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
k clean up
Tag: AWB Dikembalikan
Pierrewee (bicara | kontrib)
Pengurus
42.274 suntingan
ganti ke {{Sejarah Republik Tiongkok}}
Tag: pranala ke halaman disambiguasi
 
(14 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Sejarah Taiwan}}
Sebagai hasil dari [[Menyerahnya Jepang|penyerahan diri]] dan [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan sekutu atas Jepang]] di akhir [[Perang Dunia II]], pulau Formosa ditempatkan di bawah pemerintahan [[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok/Taiwan]] (RT),{{NoteTag|Jangan dipertukarkan dengan [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT) yang didirikan tahun 1949.}} yang dikuasai oleh Partai [[Kuomintang]] (KMT), pada tanggal [[Hari Penyerahan Kembali|25 Oktober 1945]]. Setelah pembunuhan masal [[Peristiwa 228|28 Februari pada tahun 1947]], [[Darurat militer di Taiwan|darurat militer]] dideklarasikan di tahun 1949 oleh Gubernur [[Provinsi Taiwan]], [[Republik Tiongkok]], [[Chen Cheng]], dan [[Kementerian Pertahanan Nasional (Taiwan)|Kementerian Pertahanan Nasional]] RT. Setelah berakhirnya [[Perang Saudara Tiongkok]] di tahun 1949, pemerintah RT [[Penarikan Republik Tiongkok ke Taiwan|menarik diri]] dari [[Tiongkok Daratan]] ketika [[Partai Komunis Tiongkok|partai komunis]] memproklamirkan pendirian [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]]. KMT mundur ke Pulau Formosa dan pulau sekitarnya dan mendeklarasikan [[Taipei]] sebagai ibu kota sementara RT. Selama bertahun-tahun, RT dan RRT masing-masing terus mengklaim arena diplomatik sebagai satu-satunya pemerintahan sah "Tiongkok". Di tahun 1971, [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] [[Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|mengeluarkan]] RT dan menggantikannya dengan RRT.▼
{{Sejarah Republik Tiongkok}}
▲Sebagai hasil dari [[Menyerahnya Jepang|penyerahan diri]] dan [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan sekutu atas Jepang]] di akhir [[Perang Dunia II]], pulau FormosaTaiwan ditempatkan di bawah pemerintahan [[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok/Taiwan]] (RT),{{NoteTag|Jangan dipertukarkan dengan [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT) yang didirikan tahun 1949.}} yang dikuasai oleh Partai [[Kuomintang]] (KMT), pada tanggal [[Hari Penyerahan Kembali|25 Oktober 1945]]. Setelah pembunuhan masal [[Peristiwa 228|28 Februari pada tahun 1947]], [[Darurat militer di Taiwan|darurat militer]] dideklarasikan di tahun 1949 oleh Gubernur [[Provinsi Taiwan]], [[Republik Tiongkok]], [[Chen Cheng]], dan [[Kementerian Pertahanan Nasional (Taiwan)|Kementerian Pertahanan Nasional]] RT. Setelah berakhirnya [[Perang Saudara Tiongkok]] di tahun 1949, pemerintah RT [[Penarikan Republik Tiongkok ke Taiwan|menarik diri]] dari [[Tiongkok Daratan]] ketika [[Partai Komunis Tiongkok|partai komunis]] memproklamirkan pendirian [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]]. KMT mundur ke Pulau Formosa dan pulau sekitarnyaTaiwan dan mendeklarasikan [[Taipei]] sebagai ibu kota sementara RT. Selama bertahun-tahun, RT dan RRT masing-masing terus mengklaim arena diplomatik sebagai satu-satunya pemerintahan sah "Tiongkok". Di tahun 1971, [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] [[Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|mengeluarkan]] RT dan menggantikannya dengan RRT.
 
Di tahun 1987, darurat militer diangkat dan Republik Tiongkok/Taiwan memulai proses demokratisasi, dengan menghapus Ketentuan Sementara dan berpuncak pada [[pemilihan langsung presiden pertama]] di tahun 1996. Pada tahun 2000, [[Partai Progresif Demokrat|Partai Progresif Demokratik]]ik (DPP) berkuasa dan mulai mengejar [[Gerakan kemerdekaan Taiwan|kemerdekaan dan identitas rakyat Republik Tiongkok/Taiwan]] tetapi upaya-upayanya dirintangi oleh Republik Rakyat Tiongkok/CinaRRT.
 
Karena [[Status politik Taiwan|status politik Republik Tiongkok/Taiwan yang ambigu]], RT berpartisipasi dalam sejumlah organisasi internasional dengan nama "[[Tionghoa Taipei]]". Karena [[Kebijakan Satu Tiongkok]] yang diberlakukan oleh RRT, RRT menganggap RT sudah tidak ada dan Taiwan merupakan bagian terpisah dari Tiongkok; RRT menolak hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui RT. Namun, RT masih mengendalikan [[PulauGeografi FormosaTaiwan|Taiwan]], [[Kepulauan Penghu|Penghu]], [[Kabupaten Kinmen|Quemoy]], [[Kepulauan Lienchiang|Lienchiang]], dan [[Daftar pulau di Taiwan|pulau-pulau dikecil sekitarnyalainnya]].
 
Pada akhir Perang Dinasti Qing–Jepang Pertama pada tahun 1895, Dinasti Qing menyerahkan kedaulatan Pulau Taiwan kepada Jepang di bawah Perjanjian Shimonoseki. Inilah intinya, 123 tahun yang lalu, ketika klaim kedaulatan Dinasti Qing atas Pulau Taiwan dilepaskan. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Jepang hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ketika Jepang dikalahkan, Pasukan Partai Kuomintang (KMT) dari Republik Tiongkok/Taiwan menduduki Pulau Taiwan. Tetapi, Jepang mempertahankan kedaulatan atas Pulau Taiwan hingga 28 April 1952, ketika Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 mulai berlaku. Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah Jepang akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas Pulau Taiwan.
 
Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat diakui di bawah hukum internasional adalah bahwa ketika Jepang melepaskan kedaulatan atas Pulau Taiwan pada 28 April 1952, Jepang secara efektif memberikan Pulau Taiwan kemerdekaannya. Pada saat itu, Pulau Taiwan sudah diduduki oleh Republik Tiongkok/Taiwan, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok/Taiwan menjadi negara-bangsa yang merdeka di mata hukum internasional. Republik Tiongkok/Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Klaim kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok/Cina atas Republik Tiongkok/Taiwan berakar pada agenda nasionalis garis keras yang didorong oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mengkondisikan rakyatnya untuk menerima penguasa otoriter mereka. 'Hanya Partai Komunis Tiongkok yang dapat menyatukan kembali Satu Tiongkok dan menyatukan kembali tanah air,' mantra itu berbunyi, dan tidak ada keraguan bahwa itu efektif di dalam negeri. Masalahnya adalah bahwa itu adalah mitos belaka ketika datang ke Pulau Taiwan. Pulau Taiwan ditaklukkan oleh Dinasti Qing pada tahun 1683 ketika cucu Koxinga menyerah kepada pasukan Dinasti Qing. Sebelum ini, ada bukti kunjungan Dinasti Cina daratan ke Pulau Taiwan dan bahkan beberapa saran hubungan perdagangan, tetapi Pulau Taiwan selalu merupakan entitas independen dan tidak pernah di bawah administrasi Dinasti Cina daratan atau negara lain sebelum Belanda tiba pada awal abad ke-17. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Dinasti Qing selama 212 tahun sampai penandatanganan Perjanjian Shimonoseki melihat kedaulatan diserahkan ke Jepang. Seperti yang telah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mempertahankan kedaulatan sampai melepaskannya pada tahun 1952. Republik Tiongkok/Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Memang, dalam keseluruhan sejarahnya, Pulau Taiwan hanya pernah menjadi bagian dari Dinasti Qing selama lebih dari 200 tahun. Sebaliknya, Dinasti Qing menaklukkan Pulau Taiwan dengan paksa, mendudukinya selama lebih dari 200 tahun, dan kemudian menyerahkan kedaulatan. Kedaulatan ini tidak pernah dikembalikan kepada Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Retorika nasionalistik historis yang terus dilontarkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) tentang Republik Tiongkok/Taiwan menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina sama sekali tidak benar. Pulau Taiwan diduduki oleh Dinasti Qing untuk waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina.
 
Republik Tiongkok/Taiwan memenuhi definisi internasional sebagai negara-bangsa yang berdaulat. Hukum internasional menawarkan definisi yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara-bangsa yang berdaulat. Ini adalah negara yang memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, satu pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan argumen meyakinkan apa pun bahwa Republik Tiongkok/Taiwan tidak memenuhi definisi ini. Ini memiliki populasi permanen sekitar 23,5 juta. Batas unit geografisnya, terdiri dari Kepulauan Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, Wuqiu, Tungsha/Dongsha, dan Nansha. Yurisdiksi teritorialnya terdiri dari 36.193 kilometer persegi menjadikannya negara terbesar ke-137 di dunia, terjepit di antara Swiss dan Belgia. Ada satu pemerintahan yang mengatur wilayah ini dari Taipei. Untuk waktu yang lama ini adalah kediktatoran militer Partai Kuomintang (KMT), tetapi dalam beberapa tahun terakhir Republik Tiongkok/Taiwan telah menjadi demokrasi yang berfungsi penuh dan berkembang pesat dan tidak hanya mempunyai 1 partai lagi. Republik Tiongkok/Taiwan juga memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Saat ini memiliki belasan sekutu diplomatik formal dan jumlahnya akan jauh lebih tinggi tanpa permusuhan diplomatik dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Perlu juga dicatat bahwa negara-bangsa yang berdaulat masih dapat eksis di bawah hukum internasional tanpa diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Jadi, bahkan jika Republik Rakyat Tiongkok/Cina berhasil memburu semua sekutu Republik Tiongkok/Taiwan yang tersisa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok/Taiwan masih memenuhi definisi sebagai negara berdaulat.
 
Ada sejumlah faktor lain yang menunjukkan posisi Republik Tiongkok/Taiwan sebagai negara bangsa yang berdaulat juga. Ini memiliki mata uang sendiri, Dolar Republik Tiongkok/Taiwan Baru. Ini memiliki bahasa sendiri, Mandarin Tradisional yang dipakai juga oleh Hong Kong dan Makau dan tidak menggunakan Mandarin Sederhana yang dipakai oleh Republik Rakyat Tiongkok/Cina dan Singapura (seperti Melayu dan Indonesia). Ia memiliki militernya sendiri dan ekonomi domestiknya sendiri yang berkembang pesat. Ini mengeluarkan paspornya sendiri yang diakui di seluruh dunia dan bahkan memiliki perjanjian bebas visa dengan lebih dari 150 negara. Dan Republik Tiongkok/Taiwan juga memiliki ideologi sendiri yaitu Ideologi Demokrasi seperti Amerika Serikat dan Indonesia yang jelas berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok/Cina yang berideologi Komunisme. Yang terpenting, ia juga memiliki budaya unik dan identitas nasionalnya sendiri. Bahkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menilai bahwa orang Republik Tiongkok/Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tionghoa/Chinese. Tetapi orang Republik Tiongkok/Taiwan mengatakan itu tidak benar dan jajak pendapat demi jajak pendapat terus menunjukkan bahwa mayoritas orang di Republik Tiongkok/Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Republik Tiongkok/Taiwan/Taiwanese. Meskipun ada banyak kesamaan antara budaya Republik Rakyat Tiongkok/Cina dan Republik Tiongkok/Taiwan, ada juga banyak perbedaan. Di bawah definisi yang diakui secara internasional, Republik Tiongkok/Taiwan memenuhi semua kriteria untuk menjadi negara. Hanya saja dibutuhkan pengakuan lebih banyak dari negara-negara lain agar Republik Tiongkok/Taiwan lebih dikenal, dll di mata Internasional.
 
Justru jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok/Taiwan (Tiongkok demokrasi) adalah Tiongkok yang sah dan bendera yang sah sejak tahun 1912 dan 1928. Kemudian terjadilah kudeta oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) sehingga berdirilah Republik Rakyat Tiongkok/Cina (Tiongkok komunisme) sehingga berdirilah pada tahun 1949. Tetapi RRT Tidak bisa mengalahkan RT seluruhnya jadi logikanya kedua negara seharusnya sama-sama sah. Sama seperti Republik Rakyat Demokratik Korea/Korea Utara (Korea komunisme) yang tidak bisa mengalahkan Republik Korea/Korea Selatan (Korea demokrasi) sepenuhnya. Seharusnya kedua negara tersebut sama-sama sah. Malahan jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok/Taiwan lah yang sah. Republik Tiongkok/Taiwan sudah berdiri sejak 1912 sedangkan Republik Rakyat Tiongkok/Cina baru berdiri sejak 1949. Berbeda dengan Korea karena kedua korea sama-sama merdeka di tahun yang sama. Jadi kedua korea adalah sah.
 
== Kronologi ==
Baris 26 ⟶ 18:
Setelah Peristiwa 228, pemerintah RT yang dipimpin [[Kuomintang]] mengatur kembali pemerintahan lokal, menghapuskan Kantor Eksekutif Kepala, sambil mendirikan [[Provinsi Taiwan|pemerintahan provinsi]] yang baru. [[Wey Daw-ming]], yang orang tuanya merupakan akademisi, menjadi [[Gubernur Provinsi Taiwan]] yang pertama, dan selama masa pemerintahannya, membatasi jangkauan perusahaan-perusahaan umum, yang tumbuh dengan signifikan di bawah pemerintahan Chen Yi.
 
Wey digantikan oleh [[Chen Cheng]] sebagai gubernur di tahun 1949. Wey mereformasi sistem mata uang, menggantikan [[Dolar Lama Taiwan]] yang didevaluasi dengan [[Dolar Baru Taiwan]], dengan nilai tukar 40.000:1, dan menerapkan {{Interlanguage link|375 Peraturan Pengurangan Sewa untuk Lahan yang Digarap|zh|耕地三七五減租條例}},<ref>{{Cite web|last=Land Reform Museum (土地改革紀念館)|title=Looking for History (尋訪歷史)|url=http://www.landreform.org.tw/html/02-05.htm|language=zh|access-date=2022-04-04|archive-date=2011-07-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20110725231349/http://www.landreform.org.tw/html/02-05.htm|dead-url=yes}}</ref> sehingga meringankan situasi yang menyebabkan inflasi.
 
KMT berpandangan bahwa populasi Taiwan sudah dirusak oleh pengaruh Jepang dan tidak sepenuhnya Tionghoa maupun bisa dipercaya. Pengaruh yang dipersepsi ini mendorong KMT untuk meyakini bahwa populasi Taiwan terbelakang dan membutuhkan pendidikan ulang. KMT berusaha menghilangkan setiap jejak pengaruh Jepang dan memaksakan identitas Tionghoa baru pada orang-orang Taiwan.<ref>{{Cite web|last=Dawley|first=Evan|title=A Celebrity Apology and the Reality of Taiwan|url=https://hnn.us/article/180486|website=hnn.us|publisher=History News Network|access-date=14 June 2021}}</ref> KMT juga menyita properti dari kolonis Jepang entah untuk dijual atau untuk digunakan oleh mereka sendiri. Dalam Taiwan modern, properti yang diambil untuk digunakan sendiri seperti ini dianggap aset yang diperoleh dengan cara yang buruk.<ref>{{Cite web|last=Yang|first=Sophia|date=28 August 2017|title=KMT properties in Taiwan valued at NT$865 million to be seized|url=https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3241183|website=www.taiwannews.com.tw|publisher=Taiwan News|access-date=14 June 2021}}</ref> KMT juga mengambil aset-aset yang merupakan milik kewenangan penjajah Jepang. Di tahun 2017, pengadilan memerintahkan KMT untuk membayar ganti rugi 458 properti yang telah diambil alih dengan cara seperti ini.<ref>{{Cite web|last=Wei-han|first=Chen|date=18 July 2017|title=KMT rejects order to pay compensation|url=https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2017/07/18/2003674781|website=www.taipeitimes.com|publisher=Taipei Times|access-date=14 June 2021}}</ref>
Baris 45 ⟶ 37:
Periode ketegangan ini berlangsung hingga [[Krisis Selat Taiwan Kedua|Krisis Selat Kedua]].<ref name=":0">{{Cite book|last=M.H. Halperin|date=December 1966|url=https://archive.org/details/The1958TaiwanStraitsCrisisADocumentedHistory_201712|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|pages=i-xvii|others=Daniel Ellsberg}}</ref> Pada masa ini Amerika Serikat bersumpah untuk melindungi pulau dari Tiongkok Daratan.<ref>{{Cite news|last=H. Halperin|first=Morton|date=|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|url=https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM4900.html|work=RAND Corporation}}</ref> Sejak saat itu, kedua pihak di masing-masing sisi selat itu menghentikan semua peperangan terhadap satu sama lain. Angkatan Laut RT melanjutkan kembali pertempuran sepihak dan kewajiban-kewajiban pengawalan sementara Angkatan Laut AS secara diam-diam tanpa diketahui menarik kapal-kapal perang ekstra mereka dari Selat Taiwan.<ref>{{Cite news|last=H. Halperin|first=Morton|date=|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|url=https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM4900.html|work=RAND Corporation}}. Page 539.</ref>
 
=== ReformaPembaruan demokratikdemokratis ===
{{Unreferenced section|date=May 2021}}
Republik Tiongkok memasuki fase pembangunan Demokrasi Konstitusional dengan permakluman [[Konstitusi Republik Tiongkok]] di tahun 1947. Setelah itu, [[Tentara Revolusioner Nasional]] juga diganti namanya menjadi [[Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok/Taiwan|Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok]] dan dinasionalisasi. Namun, karena Perang Saudara Tiongkok, [[Permakluman Sementara terhadap Pemberontakan Komunis|Permakluman Sementara Efektif Selama Periode Pemberontakan Komunis]] diberlakukan sebagai amandemen [[Konstitusi Republik Tiongkok]]. Hal ini menyebabkan darurat militer di Taiwan dan membatasi kebebasan dan demokrasi rakyat sipil. Alasan resmi Permakluman itu adalah berlangsungnya Perang Saudara Tiongkok dan efektifnya RT di bawah kekuasaan militer KMT selama [[Periode mobilisasi sebagai penekanan terhadap pemberontakan komunis|periode mobilisasi]]. Taiwan secara efektif berada di dalam darurat militer.
Baris 53 ⟶ 45:
Ketika [[Republik Tiongkok]] dipindahkan ke Taiwan pada tahun 1949, [[Partai Pemuda Tionghoa]], [[Partai Sosialis Demokratik Tiongkok]], dan KMT adalah partai politik legal yang ada di Taiwan. Partai-partai yang didirikan selanjutnya beroperasi di bawah [[Gerakan Tangwai]].
 
Sampai awal dasawarsa 1970an1970-an, Republik Tiongkok dikenal sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara-negara Barat, yang menolak mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena Perang Dingin. Kekuasaan KMT di Taiwan dalam darurat militer sampai akhir dasawarsa 1980 memiliki tujuan waspada terhadap penyusupan Komunis dan bersiap untuk merebut kembali Tiongkok Daratan. Karenanya perbedaan politik tidak ditolerir.
 
Di akhir dasawarsa 1970an dan awal 1980an merupakan masa-masa pergolakan bagi kelahiran Taiwan karena banyak orang yang semula ditindas dan ditinggalkan oleh perubahan-perubahan ekonomi menjadi anggota kelas tengah baru Taiwan. Perusahaan baru membuat rakyat Taiwan asli dapat memperoleh daya tawar yang kuat dalam tuntutan mereka untuk penghargaan atas hak asasi manusia mereka. [[Insiden Kaohsiung|Peristiwa Kaohsiung]] akan menjadi titik balik besar bagi demokrasi di Taiwan.
Baris 59 ⟶ 51:
Taiwan juga menghadapi kemunduran dalam ruang internasional. Di tahun 1971, pemerintah RT meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tak lama setelah PBB mengakui pemerintahan RRT di Beijing sebagai pemegang kekuasaan sah Tiongkok di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. RT telah ditawari perwakilan ganda, tetapi Chiang Kai-shek menuntut untuk memperoleh kembali tempat duduk di Dewan Keamanan PBB, yang tidak dapat diterima oleh RRT. Chiang mengekspresikan keputusannya dalam pidatonya yang terkenal "langit tidak cukup besar untuk dua matahari". Pada bulan Oktober 1971, [[Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Resolusi 2758]] diloloskan oleh Majelis Umum PBB dan "para perwakilan Chiang Kai-shek" (dengan demikian RT) dikeluarkan dari PBB dan digantikan sebagai "Tiongkok" oleh RTT. Di tahun 1979, Amerika Serikat mengalihkan pengakuan dari Taipei menjadi Beijing.
 
[[Chiang Kai-shek]] wafat di bulan April 1975 pada usia 87, dan digantikan oleh [[Yen Chia-kan]] sebagai presiden, sementara putranya, [[Chiang Ching-kuo]] berhasil memegang kepemimpinan Kuomintang (memilih menggunakan status "Ketua" daripada status "Direktur Jenderal" yang digunakan Chiang tua). Mantan kepala polisi rahasia yang ditakuti, Chiang Ching-kuo, diakui memperoleh dukungan luar negeri untuk menjamin reformasi yang dibutuhkan bagi keamanan masa depan RT. Pemerintahannya melihat kendali politik yang berangsur-angsur melonggar, sebuah transisi menuju demokrasi, sehingga rezim ini bergerak ke arah Taiwanisasi. Pihak oposisi Nasionalis tidak lagi dilarang untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau menerbitkan dokumen-dokumen. Meskipun partai-partai politik oposisi masih ilegal, ketika [[Partai Progresif Demokrat|Partai Progresif Demokratik]]ik didirikan sebagai partai oposisi pertama di tahun 1986, Presiden Chiang memutuskan untuk tidak membubarkan kelompok itu atau menganiaya para pimpinannya. Para kandidatnya secara resmi mencalonkan diri dalam pemilihan umum sebagai pihak mandiri dalam [[Gerakan Tangwai]]. Di tahun-tahun selanjutnya, Chiang mengakhiri darurat militer dan memperkenankan kunjungan keluarga ke Tiongkok Daratan.
 
Chiang memilih [[Lee Teng-hui]], seorang teknokrat kelahiran Taiwan untuk menjadi wakil presidennya, yang menjadi orang pertama di barisan pengganti kepresidenan. Gerakan ini diikuti reformasi lain yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada warga kelahiran asli dan menenangkan sentimen antiKMT selama periode saat banyak otokrasi lain di Asia sedang ditantang.
Baris 76 ⟶ 68:
[[Pemilihan presiden tahun 2000 Taiwan|Pemilihan presiden tahun 2000]] menandai berakhirnya status [[Kuomintang]] sebagai partai penguasa. Kandidat DPP, Chen Shui-bian memenangkan pertandingan tiga pihak yang melihat suara pan-Biru dibagi pada kandidat mandiri, James Soong (mantan Kuomintang) dan kandidat Kuomintang, Lien Chan. Chen memperoleh suara 39%. Setelah pemilihan, Soong membentuk [[Qinmindang|Partai Rakyat Pertama]] (PFP).
 
Dalam pemilihan presiden tahun 2000, [[Chen Shui-bian]] dari [[Partai Progresif Demokrat|Partai Progresif Demokratik]]ik (DPP) terpilih menjadi presiden bersama [[Annette Lu]] sebagai wakil presiden. Ini merupakan rotasi partai politik pertama dalam sejarah RT. Pembagian suara [[Kuomintang]] ternyata mengakibatkan hasil ini. Pada bulan Agustus 2002, Presiden Chen secara terbuka mengindikasikan bahwa [[Hubungan Lintas Selat|hubungan antara Taiwan dan Tiongkok Daratan]] adalah "[[Satu Sisi Satu Negara]]". Deklarasi ini mengarah pada perselisihan di seluruh [[Republik Tiongkok|Taiwan]], di [[Tiongkok Daratan]] dan di [[Amerika Serikat]]. Di tahun 2004, sehari sebelum [[Pemilihan presiden tahun 2004 Taiwan|pemilihan presiden tahun 2004]], terdapat [[Peristiwa penembakan 19 Maret|upaya pembunuhan]] terhadap Presiden Chen dan Wakil Presiden Lu. Mereka dipilih kembali keesokan harinya, meskipun [[Koalisi Pan-Biru]] memperdebatkan keabsahan hasilnya karena selisih pemilihan yang kecil dan peristiwa penembakan. Di tahun 2005, [[ad hoc]] [[Majelis Nasional (Republik Tiongkok)|Majelis Nasional]] meloloskan amandemen konstitusional yang mengatur bahwa pemilihan [[Yuan Legislatif]] berubah menjadi menggunakan [[pemberian suara paralel]], yang memandu pembentukan [[Sistem dua partai|sissem dua partai]].<ref>{{Cite web|last=Lin Hsin-huei (林新輝)|date=2000-04-08|title=Constitutional Amendment, Kuomintang version, National Assembly Seats ad hoc (修憲國民黨版 國大定位任務型)|url=http://issue.udn.com/FOCUSNEWS/PARLIARMENT/b8.htm|language=zh|archive-url=https://web.archive.org/web/20110717135313/http://issue.udn.com/FOCUSNEWS/PARLIARMENT/b8.htm|archive-date=2011-07-17|access-date=2007-06-28|url-status=dead}}</ref> Sebagai akibat dari berbagai skandal dalam pemerintahan DPP, pada tanggal 9 September 2006, mantan ketua DPP, [[Shih Ming-teh]], memimpin kampanye anti-Chen Shui-bian yang disebut [[Satu Juta Suara Menentang Korupsi, Presiden Chen Harus Pergi]] tapi tidak meraih hasil yang diharapkan yaitu penyerahan jabatan Presiden Chen.{{Citation needed|date=December 2011}}  
 
KMT juga memperoleh kendali lagi di badan legislatif dalam pemilihan Yuan Legislatif di bulan Januari 2008. Dalam pemilihan presiden di bulan Mei 2008, kandidat KMT, [[Ma Ying-jeou]] mencalonkan diri di serambil pendukung hubungan yang lebih ramah dengan Tiongkok Daratan dan reforma ekonomi dan mengalahkan kandidat DPP, Frank Hsieh dengan suara 58.48%.
Baris 152 ⟶ 144:
 
== Referensi ==
{{Reflistreflist}}
 
{{s-start}}
Baris 162 ⟶ 154:
}}
{{s-end}}
{{Taiwan related articles}}{{Authority control}}
 
{{DEFAULTSORT:History of Taiwan (1945-present)}}
[[Kategori:Sejarah Tiongkok]]
[[Kategori:Sejarah Taiwan]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Sejarah_Taiwan_(1945–sekarang)"