Wikipedia

Era Demokrasi Liberal (1950–1959): Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Anne C (bicara | kontrib)
988 suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(25 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Short description|Parliamentary democracy era in Indonesia}}
{{More citations needed|date=September 2020}}▼
{{EngvarB|date=September 2015}}
{{Infobox former country
▲{{MoreUse citationsdmy neededdates|date=September 20202015}}
|conventional_long_name = Republik Indonesia
{{Infobox historical era
| name = Era Demokrasi Liberal Indonesia
|government_type = [[Negara kesatuan]] [[republik parlementer]]
|today location = [[Indonesia]]▼
|event_start = [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|Dibentuk]]
| start = 1950
|date_start = 17 Agustus
| end = 1959
|year_start = 1950
| image = 1955 Indonesian Election Posters.png
|event_end = [[Dekret Presiden 5 Juli 1959|Dibubarkan]]
| alt =
|date_end = 5 Juli
| caption = Papan iklan yang mempromosikan partai politik untuk pemilihan umum 1955.
|year_end = 1959
|event1 before = [[PemilihanRevolusi umum legislatifNasional Indonesia 1955|Pemilu legislatif 1955]]
| including =
|date_event1 = 29 September 1955
| after = [[Demokrasi Terpimpin di Indonesia|Demokrasi Terpimpin]]
|p1 = Republik Indonesia Serikat
| monarch =
|flag_p1 = Flag_of_Indonesia.svg
| leaders= [[Soekarno]]
|s1 = Sejarah Indonesia (1959–1965)
| key_events = {{bulleted list|[[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia]]|[[Konferensi Bandung]]|[[Konstituante Republik Indonesia]]|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955]]|[[Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955]]}}
|flag_s1 = Flag_of_Indonesia.svg
|image_flag = Flag of Indonesia.svg
|flag = Flag of Indonesia
|image_coat = National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
|capital = [[Jakarta]]
|official_languages = [[Bahasa Indonesia]]
|symbol_type_article = [[Lambang negara Indonesia|Lambang negara]]
|image_map = [[File:Location Indonesia 1957.svg|240px]] <!--DO NOT REMOVE THE BRACKETS, OR THE MAP WILL BE BLANK!-->
|image_map_caption = Republik Indonesia pada tahun 1957
|currency = [[Rupiah]]
|leader1 = [[Soekarno]]
|year_leader1 = 1950–1959
|title_leader = [[Presiden Indonesia|Presiden]]
|representative1 = [[Mohammad Hatta]]
|year_representative1 = 1950–1956
|title_representative = [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]]
|deputy1 = [[Mohammad Natsir]] (pertama){{efn|Perdana Menteri kelima, tetapi menjadi yang pertama di NKRI setelah dibubarkannya RIS. }}
|deputy2 = [[Djuanda Kartawidjaja]] (terakhir)
|year_deputy1 = 1950–1951
|year_deputy2 = 1957–1959
|title_deputy = [[Perdana Menteri Indonesia|Perdana Menteri]]
|legislature = [[Dewan Perwakilan Rakyat Sementara]] (1950-1956)<br>[[Badan Konstituante]] (1956-1959)
▲|today = [[Indonesia]]
}}
 
{{Sejarah Indonesia}}
 
'''Era Demokrasi Liberal''', juga dikenal sebagai '''Era Demokrasi Parlementer''', adalah suatu era dalam [[sejarah politik]] Indonesia, ketika negara tersebut berada di bawah [[demokrasi liberal|sistem demokrasi liberal]]. Selama periode ini, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pertama dan satu-satunya yang bebas dan adil hingga tahun 1999 (saat memasuki [[Era Reformasi]]), tetapi juga mengalami ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Periode ini dimulai pada 17 Agustus 1950 setelah pembubaran negara federal [[Republik Indonesia Serikat]], kurang dari setahun setelah pembentukannya, dan berakhir dengan penerapan [[darurat militer]] dan [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|dekrit Presiden Sukarno]], yang menghasilkan diperkenalkannya periode [[Demokrasi Terpimpin di Indonesia|Demokrasi Terpimpin]] pada 5 Juli 1959.
'''Era Demokrasi Liberal (1950–1959)''' yang dikenal pula dengan '''Era Demokrasi Parlementer''' adalah era ketika Presiden [[Soekarno]] memerintah menggunakan konstitusi [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia]] 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 (sejak pembubaran [[Republik Indonesia Serikat]]) sampai 5 Juli 1959 (keluarnya [[Dekret Presiden 5 Juli 1959|Dekret Presiden]]). Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting, seperti [[Konferensi Asia–Afrika]] di Bandung, [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|pemilihan umum pertama di Indonesia]] dan pemilihan [[Konstituante]], serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama dua tahun.
 
Pada tanggal 17 Agustus 1950, [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS), yang merupakan negara hasil [[Konferensi Meja Bundar]] dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh [[Belanda]], resmi dibubarkan. Sistem pemerintahannya pun diubah menjadi demokrasi parlementer berdasarkan [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|Undang-Undang Dasar Sementara 1950]].
 
Periode [[demokrasi liberal]] ditandai oleh pertumbuhan partai-partai politik dan pemberlakuan [[sistem pemerintahan parlementer]], namun juga oleh periode ketidakstabilan politik yang panjang, dengan jatuhnya pemerintahan satu demi satu. [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|Pemilihan umum legislatif 1955]] merupakan pemilihan umum pertama yang bebas dan adil dalam sejarah Indonesia, sekaligus satu-satunya pemilihan umum yang bebas dan adil hingga [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|Pemilihan umum legislatif 1999]], yang diadakan pada akhir rezim [[Orde Baru]].{{sfn|Witton|2003}}
 
== Latar belakang ==
Baris 134 ⟶ 115:
|9 April 1957
|5 Juli 1959
|12 tahun 2 bulan 26 hari
|}
 
Baris 154 ⟶ 135:
 
=== Kabinet Sukiman-Suwirjo ===
[[Berkas:Kabinet sukiman suwirjo.jpg|jmpl|Kabinet Sukiman Suwirjo]]{{Main|Kabinet Sukiman-Suwirjo}}
Kabinet ini merupakan kabinet kedua pada Era Demokrasi Parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti [[27 April]] [[1951]] hingga [[3 April]] [[1952]], tetapi telah didemosioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja kabinet Sukiman:
 
Baris 186 ⟶ 167:
* Mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah
* Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan
* Kejadian Tangjung Morawa yang terjadi di SumatraSumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para pertani karena bertahun tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Iskaq Cokroadisuryo selaku menteri dalam negeri memberikan persetujuan agar tanah Deli dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa Kebinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut, banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Akibatnya Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
 
Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Sukarno membubarkan parlemen.
Baris 259 ⟶ 240:
Lain halnya dengan Kabinet Ali I (kabinet koalisi antara PNI dan NU), kabinet ini jatuh karena tidak dapat menyelesaikan kemelut yang ada di tubuh Angkatan Darat dan pemberontakan DI/TII yang berkobar di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Selain itu, ada pula konflik antara PNI dan NU yang mengakibatkan NU menarik semua menterinya yang duduk di kabinet.
 
Jatuh bangunnya kabinet dalam waktu yang singkat menimbulkan ketidakstabilan politik yang mengakibatkan program-program kabinet tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini yang kemudian membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.    
 
== Dekret Presiden 5 Juli 1959 ==
Baris 267 ⟶ 248:
# Pembubaran Konstituante hasil Pemilu 1955;
# Pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950;
# Pembentukan MPRS yang terdiri dari para anggota DPR  ditambah dengan para utusan daerah dan golongan.
 
Beberapa alasan mengapa Presiden Soekarno harus mengeluarkan dekrit adalah sebagai berikut.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Era_Demokrasi_Liberal_(1950–1959)"