Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Perbedaan antara revisi

|gambar = <!--[[Berkas:KOMNAS |180px]]-HAM RI Logo->01.png

|nama_pimpinan1 = [[AhmadAtnike TaufanNova DamanikSigiro]]

|nama_pimpinan2 = [[AmiruddinAbdul Haris Semendawai]]

|nama_pimpinan3 = [[MunafrizalPramono Manan]]Ubaid Tanthowi

|pimpinan4 = Koordinator Subkomisi PemajuanPenegakan HAM/Komisioner PendidikanPemantauan dan PenyuluhanPenyelidikan/Komisioner Pengawasan

|nama_pimpinan4 = [[BekaUli UlungParulian Hapsara]]Sihombing

|pimpinan5 = Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi

|nama_pimpinan5 = [[Hariansyah]]Prabianto Mukti Wibowo

|pimpinan6 = Komisioner Pengkajian dan PenelitianPengaduan

|nama_pimpinan6 = [[SandrayatiHari Moniaga]]Kurniawan

|pimpinan7 = KomisionerKoordinator Pemantauan/PenyelidikanSubkomisi Pemajuan HAM

|nama_pimpinan7 = [[MohammadAnis Choirul AnamHidayah]]

|pimpinan8 = Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan

|nama_pimpinan8 = Putu Elvina

|pimpinan9 = Komisioner Pengkajian dan Penelitian

|nama_pimpinan9 = Saurlin Pandapotan Siagian

'''Komisi Nasional Hak Asasi Manusia''' atau '''Komnas HAM''' adalah sebuah lembaga negara mandiri yang kedudukannyamemiliki mandat pada empat (4) Undang-Undang yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial. Komisi ini didirikan pada 7 Juni tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kedudukan yang setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

* Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan [[Pancasila]], [[UUD 1945]], dan [[Piagam PBB]] serta [[Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia|Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia]].

* Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia [[Indonesia]] seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, [[Soeharto]], lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung RI]], [[Ali Said]], untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.