Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura: Perbedaan antara revisi

| year_start = 7091300

| year_end = 1938Sekarang

| image_map = Wilayah-kesultananPeta kutaiKesultanan kartanegaraKutai Kartanegara.jpgpng

'''Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura''' alias '''Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura''', atau umumnya disebut '''Kesultanan Kutai''', adalah sebuah kerajaan di [[Kalimantan|Pulau Kalimantan]] bagian timur yang bermula dari [[Kerajaan Kutai Martapura|kerajaan Hindu]] yang berdiri pada tahun 1300 di [[Kutai Lama, Anggana, Kutai Kartanegara|Kutai Lama]] dan kemudian berubah menjadi kerajaan Islam di tahun 1575, sampai pemerintahannya secara politik dan administratif berakhir pada tahun 1960. Kerajaan ini berawal di [[Kutai Lama, Anggana, Kutai Kartanegara|Jaitan Layar]] dan kemudian berpusat di [[Kutai Lama, Anggana, Kutai Kartanegara|Tepian Batu]].

Dengan alasan stabilitas dan pertahanan, pusat kerajaan kemudian berpindah ke [[Jembayan, Loa Kulu, Kutai Kartanegara|Pemarangan]], dan terakhir di [[Tenggarong, Kutai Kartanegara|Tepian Pandan]]. Pada tahun 1635, Kerajaan Kutai Kertanegara berhasil memenangkan perang melawan [[Kerajaan Kutai|Kerajaan Kutai Martapura]]. Atas kemenangan tersebut, wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara bertambah luas melalui aneksiasi terhadap Kerajaan Martapura, dan nama Kerajaan Kutai pun diubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura (yang pada masa selanjutnya disebut pula sebagai Kutai Kartanegara ing Martadipura).<ref name="Ensiklopedia">{{cite book|url=|fisrt=Muhammad|last=Muhammad Sarip|location= Indonesia|title= Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan Sejarah Tujuh Abad Kerajaan Kutai Kertanegara|publisher= RV Pustaka Horizon|year= 2018|isbn= 9786025431159}}</ref>

Menurut [[Hikayat Banjar]] dan [[Kotawaringin]] (1663), negeri Kutai merupakan salah satu ''tanah di atas angin'' (sebelah utara) yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata, raja Banjar-Hindu (Negara Dipa) pada abad ke-14 hingga kerajaan ini digantikan oleh [[Kesultanan Banjar]]. Sekitar tahun 1620 Kutai berada di bawah pengaruh Kesultanan Makassar. Perjanjian [[VOC]] dan Kesultanan Banjar tahun 1635 menyebutkan [[VOC]] membantu Banjar untuk menaklukan Paser dan Kutai kembali. Dengan demikian sejak tahun [[1636]], Kutai diklaim oleh [[Kesultanan Banjar]] sebagai salah satu [[vazal|vasal]]nya karena Banjarmasin sudah memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menaklukan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana (1622).<ref name="Gazali">M. Gazali Usman, Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam, Banjarmasin: Lambung Mangkurat Press, 1994.</ref> Sebelumnya Banjarmasin merupakan vazalvasal [[Kesultanan Demak]] (penerus [[Majapahit]]), tetapi semenjak runtuhnya Demak (1548), Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan di Jawa.

Pada [[13 Agustus]] [[1787]], Sultan Banjar [[Sunan Nata Alam]] membuat perjanjian dengan VOC yang menjadikan Kesultanan Banjar sebagai daerah protektorat VOC sedangkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan yang dahulu kala pada abad ke-17 pernah menjadi vazalvasal Banjarmasin diserahkan secara sepihak sebagai properti VOC Belanda. Tahun 1778 Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) telah diperoleh VOC dari [[Sultan Banten]]. Pada 9 September 1809 VOC meninggalkan Banjarmasin (kota Tatas) dan menyerahkan benteng [[Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin|Tatas]] dan benteng [[Tabanio, Takisung, Tanah Laut|Tabanio]] kepada Sultan Banjar yang ditukar dengan intan 26 karat. Kemudian wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan, Alexander Hare menjadi wakil Inggris di Banjarmasin sejak 1812. Tanggal 1 Januari 1817 Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda termasuk Banjarmasin dan daerah-daerahnya kepada Belanda dan kemudian Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar.<ref name="Bandjermasin" /> Negeri Kutai diserahkan sebagai daerah pendudukan [[Hindia Belanda]] dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada [[1 Januari]] [[1817]] antara Sultan [[Sulaiman dari Banjar]] dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt.<ref>{{id icon}}{{cite book|last=Poesponegoro|year=1992|url=http://books.google.co.id/books?id=N5jc0h1BktwC&lpg=PA276&dq=balangan&hl=id&pg=PA273#v=onepage&q=balangan&f=true|title=Sejarah nasional Indonesia: Nusantara pada abad ke-18 dan ke-19|location=Indonesia|publisher=PT Balai Pustaka|isbn=979-407-410-1|access-date=2012-05-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20141220192121/http://books.google.co.id/books?id=N5jc0h1BktwC&lpg=PA276&dq=balangan&hl=id&pg=PA273#v=onepage&q=balangan&f=true|archive-date=2014-12-20|coauthors=Nugroho Notosusanto|fisrt=Marwati Djoened|dead-url=yes}}ISBN 978-979-407-410-7</ref> Perjanjian berikutnya pada tahun [[1823]], negeri Kutai diserahkan menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada [[13 September]] [[1823]] antara Sultan [[Sulaiman dari Banjar]] dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.<ref name="Bandjermasin" />

Secara hukum, Kutai dianggap negara bagian di dalam [[Kesultanan Banjar|Negara Banjar]]. Negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan [[Hindia Belanda]] di Kalimantan menurut Perjanjian [[Adam dari Banjar|Sultan Adam al-Watsiq Billah]] dengan Hindia Belanda, yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal [[4 Mei]] [[1826]].<ref name="Bandjermasin" />

Pada tanggal [[14 November]] [[1920]], Aji Kaget dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan [[Aji Muhammad Parikesit]] namun hal ini juga banyak mengalami kontroversi karena ada beberapa kerabat tidak setuju dengan pengangkatan Aji Muhammad Parikesit Tersebut, hal ini dikarenakan anggapan bahwa Aji Pangeran Soemantri I-lah yang sebenarnya berhak diangkat menjadi Sultan Kutai. Dalam beberapa media juga di sebutkan bahwa pengangkatan Aji Muhamad Parikesit dikarenakan ke dua saudaranya telah meninggal. Hal inilah yang mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak; menurut cerita, yang seharusnya menjadi raja adalah anak dari permaisuri, dan permaisuri tidak harus istri pertama, karena terkadang permaisuri diangkat menurut status kedudukan orang tuanya. Itu Peraturan Kerajaan, berbeda dengan hukum Islam, jadi Aji Muhammad Parikesit adalah pemegang takhta yang sah, yang mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Kutai pada saat itu (sempat dilakukan semacam permintaan dukungan dari masyarakat terhadap kedua orang calon raja tersebut).

# [[Soedjono AJ|Kapten Soedjono]] sebagai Wali kota Kotapraja Samarinda

# [[Aji Raden Sayid Mohammad]] sebagai Wali kota Kotapraja Balikpapan

Pada masa kejayaannya hingga tahun 1960, Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi semua wilayah otonom yang ada di [[Provinsi Kalimantan Timur]] saat ini kecuali [[Kabupaten Berau]], [[Kabupaten Paser]], serta sebagiandan [[Kabupaten Penajam Paser Utara]]. Wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura mencakup:

# Sebagian perairan [[Nusantara (kota terencana)|Ibu KotaSelat NusantaraMakassar]]