Anwar Suprijadi: Perbedaan antara revisi

{{under construction}}{{Infobox officeholder

| occupation = {{hlist|[[AkuntanBirokrat]]|[[rekayasa perkeretaapian|rekayasawan perkeretaapian]]|[[birokrat]]}}

Drs. H. '''Anwar Suprijadi''', M.Sc. ([[EYD]]: '''Anwar Supriyadi''', {{lahirmati|[[Semarang]]|23|12|1948}}) adalah [[akuntan]], [[Rekayasa perkeretaapian|rekayasawan perkeretaapian]], dan [[birokrat]] Indonesia yang pernah menjabat sebagai [[Direktorat Jenderal Bea dan Cukai|Direktur Jenderal Bea dan Cukai]] pada periode 2006 hingga 2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai [[Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara]] [[Republik Indonesia]] (2001). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama [[Perumka]] (1991–1995).

Setelah Suprijadi selesai menjabat sebagai Dirut Perumka, ia direncanakan menjadi Staf Ahli Menteri Perhubungan. Ia pun menghadap Menteri Perhubungan untuk menanyakan statusnya. Karena tidak ada kejelasan, ia pun memilih untuk [[Haji|berhaji]] segera setelah itu. Begitu menyelesaikan [[wukuf]], di Arafah, ia dipanggil pulang ke Jakarta untuk dilantik menjadi Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil, [[Kementerian Koperasi RI|Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia]]. Suprijadi bertugas mengembangkan kemitraan perusahaan dan membuka konsultasi bisnis untuk wirausahawan kecil. Pada tahun 1998, ia kembali ke [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Departemen Perhubungan Republik Indonesia]] dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen; merangkap sebagai Presiden Komisaris [[Telkom Indonesia]]. Pada masa ia menjabat, ia berupaya untuk memuluskan privatisasi Jakarta International Container Terminal (JICT). Lagi-lagi ia berselisih pendapat dengan [[Tanri Abeng]] yang saat itu menjabat sebagai [[Daftar Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia|Menteri BUMN]], sehingga status jabatannya sebagai Presiden Komisaris Telkom dicopot.{{Sfn|DPR RIifa|19912007|p=78-79}}

Berikutnya, pada tanggal 27 April 2006, Suprijadi diangkat oleh Mulyani menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, menggantikan Eddy Abdurrachman. Dirinya dipandang oleh Sri Mulyani sebagai figur berkualitas dan berintegritas untuk mengurusi kepabeanan. Di bawah Sri Mulyani, administrasi kepabeanan dan perpajakan dirombak total. Alih-alih berkompromi dengan sistem lama yang sudah terkesan bobrok, Mulyani tidak memiliki sifat kompromi dan main-main dalam memberantas [[korupsi]], terkhusus di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasilnya, terbit sebuah surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri BUMN untuk menghapus ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi [[Aparatur Sipil Negara|ASN]] Indonesia, terkhusus eselon I, sebagai direksi dan komisaris perusahaan. MenurutnyaMenurut Mulyani, rangkap jabatan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam [[konflik kepentingan]], dan menyuburkan peluang untuk melakukan praktik rasuahkorupsi. Akibatnya, Suprijadi harus keluar dari Komisaris Utama [[Krakatau Steel|PT Krakatau Steel]], begitu pula [[Darmin Nasution]] dari [[Bursa Efek Indonesia]].{{Sfn|Susanto|2010|p=28 dan 30}}

Hingga tahun 2009, capaian penerimaan cukai negara di bawah administrasi Suprijadi mencapai Rp51,97 triliun (95,27% dari target penerimaan cukai APBN Perubahan 2009).<ref>{{Cite web|last=antaranews.com|date=2009-12-16|title=Realisasi Penerimaan Cukai Rp51,97 Triliun|url=https://www.antaranews.com/berita/166131/realisasi-penerimaan-cukai-rp5197-triliun|website=Antara News|language=id|access-date=2024-11-07}}</ref> Pada 31 Desember 2009, masa jabatannya berakhir. danPada iasaat pensiunmasa sebagaijabatannya [[Aparaturberakhir, sipil negara|abdi negara]]. Secarasecara blak-blakan ia mengatakan bahwa setelah pensiun, ia akan tinggal bersama keluarganya dan melakukan pekerjaan rumah tangga harian.<ref>{{Cite web|title=Pensiun dari BC, Anwar Suprijadi Mau Nyuci Demi Garis Tangan|url=https://finance.detik.com/sosok/d-1269959/pensiun-dari-bc-anwar-suprijadi-mau-nyuci-demi-garis-tangan|website=detikfinance|language=id-ID|access-date=2024-11-07}}</ref>