Korupsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi

[['''Korupsi di Indonesia]]''' berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang [[korupsi]] bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu budaya dan kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan [[korupsi]] antarnegara, [[Indonesia]] selalu menempati posisi paling tinggi. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak masyarakat sendiri dan juga oleh penegak hukum yang membidangi, karena tidak semua masyarakat Indonesia yang memperdulikan tentang korupsi dikarenakan sebagian masyarakat pun dalam kemiskinan dan keterpurukan, Jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta orang<ref>https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,50%20persen%20pada%20Maret%202022.</ref>.

Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkandilaksanakan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan [[Korupsi]]<ref>https://e{{Pranala mati|date=Oktober 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/234/pdf</ref>.

Antara 1951–1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti [[Indonesia Raya (surat kabar)|Indonesia Raya]] yang dipandu [[Mochtar Lubis]] dan [[Rosihan Anwar]]. Pemberitaan dugaan korupsi [[Roeslan Abdulgani|Ruslan Abdulgani]] menyebabkan koran tersebut kemudian diberedel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas [[intervensi]] PM [[Ali Sastroamidjojo|Ali Sastroamidjoyo]], [[Roeslan Abdulgani|Ruslan Abdulgani]], sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh [[Polisi militer|Polisi Militer]]. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada [[Roeslan Abdulgani|Ruslan Abdulgani]], yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan [[Menteri Penerangan]] kabinet [[Burhanuddin Harahap]] (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

[[Soeharto|Kolonel Soeharto]], panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh [[Suprapto Sukowati|Mayjen Suprapto]], [[Siswondo Parman|S Parman]], [[Mas Tirtodarmo Haryono|MT Haryono]], dan [[Sutoyo Siswomiharjo|Sutoyo]] dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh [[Pranoto Reksosamodra|Letkol Pranoto]], Kepala Staffnya. Proses hukum [[Soeharto]] saat itu dihentikan oleh [[Gatot Soebroto|Mayjen Gatot Subroto]], yang kemudian mengirim [[Soeharto]] ke [[Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat|Seskoad]] di [[Kota Bandung|Bandung]]. Kasus ini membuat [[D.I. Pandjaitan|DI Panjaitan]] menolak pencalonan [[Soeharto]] menjadi ketua Senat [[Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat|Seskoad]]<ref>http://digilib.uinsby.ac.id/8064/4/BAB%20II.pdf</ref><ref>https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi</ref>.

# [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepolisian]]

# [[Kejaksaan Republik Indonesia|Kejaksaan]]

Upaya [[Kebijakan]] penanggulangan [[kejahatan]] atau yang biasa dikenal dengan [[Politik]] kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hoefnagels kebijakan penerapan [[hukum pidana]] (criminal law application) (Nawawi Arif : 2008), Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal), upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi [[pidana]] atau memberi penderitaan atau nestapa bagi pelaku [[korupsi]], salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi, menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah baik dari [[eksekutif]], [[legislatif]], [[yudikatif]], [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia]] serta deretan pegawainya dan lain sebagainya, lembaga tersebut harus memberikan edukasi kepada pemerintah dan masyarakat, lembaga [[independen]] [[Ombudsman]] patut mengembangkan kepedulian serta pengetahuan [[masyarakat]] mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai [[pemerintah]] (UNODC : 2004)<ref>{{Cite web |url=http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-2-.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2022-07-19 |archive-date=2020-01-10 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200110165430/http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-2-.pdf |dead-url=yes }}</ref>

* {{id}} {{pustaka}} Mochtar Lubis, ''Manusia Indonesia: (sebuah pertanggungjawaban)'', Yayasan Obor Indonesia (2001), ISBN 9794613460 ISBN 978-979-461-346-7