Kedaulatan data: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi ''''Kedaulatan data''' adalah konsep yang menyatakan bahwa data tunduk pada hukum dan regulasi negara atau wilayah tempat data tersebut dihasilkan. Konsep ini mencakup pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemindahan data sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.<ref name=IBM2024></ref> Dalam konteks yang lebih luas, kedaulatan data menjadi bagian inti dari strategi [...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 11:
Pengungkapan oleh [[Edward Snowden]] terkait program [[PRISM]] milik [[Badan Keamanan Nasional|Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat]] (NSA) menjadi pemicu utama diskusi global tentang kedaulatan data. Terungkap bahwa [[Amerika Serikat]] mengumpulkan data dalam jumlah besar, tidak hanya dari warga negara mereka, tetapi juga dari seluruh dunia.<ref>{{Cite news|url=https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/jun/09/edward-snowden-nsa-changing-business|title=Four ways the NSA revelations are changing businesses|last=Padilla|first=Len|date=2014-06-09|work=The Guardian|access-date=2017-11-28|language=en-GB|issn=0261-3077}}</ref> Program ini dirancang untuk "menerima" berbagai jenis data seperti [[surel]], [[video]], [[foto]], panggilan suara dan video, detail jejaring sosial, informasi [[log masuk]], dan data lainnya yang disimpan oleh perusahaan-perusahaan internet Amerika Serikat, seperti [[Facebook]], [[Apple Inc.|Apple]], [[Google]], dan [[X (media sosial)|Twitter]].<ref name=":1">{{Cite news|url=https://www.bbc.com/news/technology-23027764 |title=Q&A: NSA's Prism internet surveillance scheme |last=Kelion |first=Leo |date=2013-06-25 |work=BBC News |access-date=2017-11-16 |language=en-GB}}</ref> Setelah pengungkapan ini, negara-negara menjadi semakin khawatir tentang siapa yang bisa mengakses informasi nasional mereka dan potensi dampaknya. Kekhawatiran ini semakin diperburuk oleh [[Patriot Act|Undang-Undang Patriot AS]], yang memberi akses kepada pejabat Amerika Serikat terhadap informasi yang berada secara fisik di negara mereka, terlepas dari asal-usul informasi tersebut.<ref name=":1" /> Hal tersebut berarti bahwa data yang disimpan di server Amerika tidak dilindungi dari pemerintahan Amerika Serikat.<ref name=":2">{{Cite web|url=http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_128/usapa/faq-eng.asp|title=USA PATRIOT Act Comprehensive Assessment Results|date=2006-03-28 |website=Treasury Board of Canada Secretariat}}</ref>
Peristiwa lain yang membawa isu kedaulatan data ke perhatian publik adalah kasus antara [[Microsoft]] dan pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2013, [[Departemen Kehakiman|Departemen Kehakiman (DoJ)]] Amerika Serikat menuntut agar Microsoft memberikan akses kepada mereka untuk surel yang terkait dengan kasus [[narkotika]] dari akun [[Hotmail]] yang disimpan di [[Irlandia]].<ref>{{Cite news|url=https://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/02/microsoft-us-government-cloud-computing-ireland |title=Nationality in the cloud: US clashes with Microsoft over seizing data from abroad |last=Thielman |first=Sam |date=2015-09-02 |work=[[The Guardian]] |access-date=2017-11-30|language=en-GB|issn=0261-3077}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.politico.eu/article/can-us-demand-emails-stored-in-ireland-cloud-congress-technology-courts-servers-internet-security/|title=Can the US demand emails stored in Ireland?|date=2015-09-08|work=[[Politico]] |access-date=2017-11-30|language=en-US |first=Joseph |last=Marks}}</ref> Microsoft menolak permintaan tersebut, dengan alasan bahwa [[transfer data]] tersebut akan melanggar peraturan lokalasi data dan undang-undang perlindungan di [[Uni Eropa]].<ref name=":5">{{Cite news|url=https://www.theguardian.com/technology/2014/apr/29/us-court-microsoft-personal-data-emails-irish-server|title=US court forces Microsoft to hand over personal data from Irish server|last=Gibbs|first=Samuel|date=2014-04-29|work=The Guardian|access-date=2017-11-30|language=en-GB|issn=0261-3077}}</ref> Keputusan awal mendukung pemerintah Amerika Serikat, dengan Magistrate James Francis menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika harus menyerahkan informasi pribadi ketika diminta dengan surat perintah pencarian yang sah dari lembaga penegak hukum Amerika Serikat.<ref name=":5" /> Microsoft mengajukan banding dan kembali ke pengadilan pada tahun 2016. John Frank, Wakil Presiden Urusan Pemerintahan Uni Eropa di Microsoft, menyatakan dalam sebuah publikasi pada [[blog]] di tahun 2016 bahwa pengadilan banding Amerika Serikat memutuskan mendukung Microsoft, menyatakan bahwa surat perintah pencarian Amerika Serikat tidak berlaku untuk data pelanggan mereka yang disimpan di luar negeri.<ref>{{Cite news |url=https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2016/09/05/our-search-warrant-case-microsofts-commitment-to-protecting-your-privacy/ |title=Our search warrant case: Microsoft's commitment to protecting your privacy |date=2016-09-05 |work=EU Policy Blog |publisher=Microsoft |access-date=2017-11-30|language=en-US |first=John |last=Frank}}</ref> Pada 23 Oktober 2017, Microsoft mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan gugatan tersebut setelah adanya perubahan kebijakan dari Departemen Kehakiman (DoJ).<ref>{{Cite web |url=https://venturebeat.com/2017/10/24/microsoft-drops-lawsuit-after-doj-revises-data-request-transparency-rules/ |agency=Reuters |title=Microsoft drops lawsuit after U.S. government revises data request transparency rules |publisher=VentureBeat |website=venturebeat.com |language=en-US |access-date=2017-11-30 |date=2017-10-24}}</ref>
==Referensi==
| |||