Ledia Hanifa Amaliah: Perbedaan antara revisi

|image name = Ledia Hanifah.jpgHanifa Amaliah

|1namedata2 term_start = [[Setya1 Novanto]]Oktober 2009

|term_start2 term_end = [[1 Oktober]] [[2014]] =

|predecessor2 predecessor =

|successor2 successor =

|president3 birth_date = [[Susilo{{Birth Bambangdate Yudhoyono]]and age|1969|4|30|df=y}}

|1blankname3 birth_place = Ketua[[Jakarta]], DPR[[Indonesia]]

|term_start3 alma_mater = [[1Universitas Oktober]] [[2009Indonesia]]

|term_end3 death_date = [[1 Oktober]] [[2014]]

|predecessor3 death_place =

|successor3 relations = [[Raden Hasan Nata Permana]] (kakek)

|birth_date spouse = {{Birth date and age|1969|4|30|df=y}} Bachtiar Sunasto

|death_date occupation = [[Politikus]]

'''Hj. Ledia Hanifa Amaliah, MPsi''' ({{lahirmati|[[Jakarta]]|30|4|1969}}) adalah politisi[[politikus]] [[Indonesia]] dari [[Partai Keadilan Sejahtera]] (PKS). Ia memulaitengah menjalani periode keduanyaketiga sebagai anggota DPR setelah kembali terpilih dalam sebuah [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 20142019|pemilihan umum 20142019]]. Pada April 2016, ia ditunjuk oleh partainya untuk menggantikan [[Fahri Hamzah]] sebagai [[Daftar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Wakil Ketua DPR]]. Namun, pelantikannya tertunda menunggu peneyesalain gugatan yang diajukan Fahri Hamzah.

Ledia dikenal karena kiprahnya dalam pemberdayaan perempuan. Melalui persinggungannya dengan pergerakan dakwah Islam, ia menunjukan perhatiannya dalam politik, bergabung dengan PKS ketika partai itu masih bernama Partai Keadilan pada 1998. Pada 2009, ia terpilih sebagai [[Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009–2014|anggota DPR]] mewakili daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Daerah pemilihan yang sama kembali mengantarnya ke DPR pada 2014 dan 2019. Selama duduk di parlemen, ia mencurahkan pandangannya dalam penyusunan sejumlah RUU, termasuk perundangan mengenai jaminan pemenuhan hak-hak disabilitas.

== PKSRiwayat Hidup ==

Pada 2011, Ledia duduk sebagai staf Bidang Kebijakan Publik untuk DPP PKS. Setelah kepemimpinan PKS beralih ke [[Sohibul Iman]] pada 2015, Ledia mengetuai Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan (BPN) DPP PKS.<ref name=":0" /><ref>{{Cite web|url=http://www.gulalives.co/2016/04/12/kenalan-dengan-ledia-hanifa-srikandi-pertama-indonesia-yang-jadi-pimpinan-dpr/|title=Kenalan dengan Ledia Hanifa, Srikandi Pertama Indonesia yang Jadi Pimpinan DPR|last=Purnawan|first=Dwi|date=12 April 2016|website=Gulalives|access-date=28 Mei 2017}}{{Pranala mati|date=Februari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

=== DPR ===

[[Berkas:Ledia Hanifah Wakil Ketua Komisi VIII.jpg|jmpl|258x258px|Ledia Hanifa, 2016]]Melalui PKS, Ledia terpilih sebagai anggota DPR mewakili daerah pemilihan [[Kota Bandung]] dan [[Kota Cimahi]] hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009|pemilihan umum 2009]]. Ia tercatat sebagai anggota legislatif perempuan dari PKS bersama [[Herlini Amran]] dan [[Yoyoh Yusroh]].<ref>{{Cite web|url=http://www.jurnalparlemen.com/view/2011/pks-mengaku-tak-kesulitan-penuhi-kuota-perempuan.html|title=PKS Mengaku Tak Kesulitan Penuhi Kuota Perempuan|last=Dzikry Subhanie|website=www.jurnalparlemen.com|access-date=29 Mei 2017}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Oleh partainya, ia ditempatkan di Komisi IX yang menangani persoalan kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan transmigrasi.<ref name=":0" /> SelamaPada periode pertamanya di DPR, Ledia telah mengetuai dua panitia kerja, yakni rancangan undang-undang (RUU), yakni tentang jaminan produk halal dan revisiperlindungan undanganak, masing-undangmasing tentangdisahkan perlindunganmenjadi anakUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<ref name=":1">{{Cite news|last=Kanis Dursin|url=http://www.rappler.com/indonesia/131399-profil-ledia-hanifa-amaliah-pejuang-warga-terpinggirkan|title=Ledia Hanifa, pejuang warga terpinggirkan|newspaper=Rappler|access-date=28 Mei 2017}}</ref><ref name=":3">{{Cite web|url=http://www.lediahanifa.com/2013/11/tent.html|title=Tentang Ledia|last=Hanifa|first=Ledia|website=www.lediahanifa.com|access-date=2018-12-01}}</ref>

Pada periode keduanya, Ledia duduk di Komisi VIII yang membidangi lingkup sosial, agama, bencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. IaPada akhir 2013, ia ditunjukdiangkat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII oleh partainya. Melalui kedudukannya, ia mencurahkan perhatiannya dalam masalah sosial dan pemberdayaan perempuan. Ia terlibat dalam pembahasan undang-undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam rapat panitia khusus yang diikutinya, BPJS Kesehatan menerima usulan DPR agar biaya persalinan ditanggung oleh [[BPJS Kesehatan]].<ref name=":1" />

Menyikapi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabiltas, Ledia mengangkat pentingnya menyiapkan sarana dan prasarana jangka panjang bagi penyandang disabilitas dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi mereka.<ref>{{Cite news|url=http://www.antaranews.com/berita/504448/legislator-paradigma-terhadap-disabilitas-perlu-diubah|title=Legislator: paradigma terhadap disabilitas perlu diubah|newspaper=[[ANTARA]] |access-date=28 Mei 2017}}</ref> Ia melihat masyarakat dan pemerintah masih cenderung abai pada hak-hak penyandang disabilitas. "Salah satunya terkait hak hidup. Banyak yang masih memberi stigma kutukan ataupun malapetaka bagi mereka yang berkekurangan secara fisik maupun mental."<ref name=":2">{{Cite news|url=http://www.rappler.com/indonesia/126291-dpr-sahkan-uu-penyandang-disabilitas|title=RUU disahkan, hak penyandang disabilitas dijamin undang-undang|newspaper=Rappler|access-date=28 Mei 2017}}</ref> Melalui panitia kerja yang diketuai Ledia, Komisi VIII memulai pembahasan pembentukan aturan perundangan mengenai penyandang disabilitas. Pada 17 Maret 2016, RUU penyandang disabilitas disahkan sebagai UU oleh DPR.<ref name=":2" /><ref>{{Cite news|url=http://www.antaranews.com/berita/550908/uu-disabilitas-makin-lindungi-penyandang-disabilitas|title=UU Disabilitas makin lindungi penyandang disabilitas|newspaper=[[ANTARA]]|access-date=28 Mei 2017}}</ref><ref name=":2" /> Dalam pembahasan RUU tentang penyandang disabilitas, Kanis Dursin mencatat, Ledia telah mengubah paradigma belas kasihan (''charity base'') bagi penyandang disabilitas menjadi pemenuhan hak (''right base''). Oleh karena itu, semua tuntutan dalam undang-undang tersebut wajib dipenuhi. "Dalam hal pendidikan," tulis Kanis menyebutkan salah satu contoh, "Ledia memastikan para penyandang disabilitas mendapat pendidikan dan berhak mendapat beasiswa."<ref name=":1" />

* ''Kartini Legislasi-: Bunga Rampai Kiprah Perempuan Aleg PKS'' (2017)

* [https://wikidprwww.orgyoutube.com/anggota/5403631742b53eac2f8ef6ebwatch?v=kIFiqT2NG2M&ab_channel=DPRRI Profil] di WikiDPRkanal Youtube DPR RI

[[Kategori:AnggotaAktivis DPRperempuan 2014-2019Sunda]]