Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
menambahkan konten dan rujukan |
menambahkan pranala dalam |
||
| (6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi''' (bahasa Inggris: ''Australian Code of Practice on Disinformation and Misinformation'', disingkat ACPDM) adalah sebuah kode praktik yang dibuat untuk menangani permasalahan [[misinformasi]] dan [[disinformasi]] dalam jaringan di [[Australia]]. Inisiatif pembuatan ACPDM direkomendasikan oleh [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Australia]] (ACCC) selama masa penugasan penyelidikan mengenai dampak [[mesin pencari]] dalam jaringan, [[media sosial]], dan agregator [[konten digital]] terhadap persaingan dalam pasar layanan media dan periklanan. Penyelidikan tersebut merupakan penugasan dari [[Pemerintah Australia]].
Permintaan pembuatan ACPDM dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada Digital Industry Group Inc (DIGI) pada tahun [[2019]]. ACPDM dibuat untuk memberikan [[Transparansi media|transparansi]] tentang perlindungan yang digunakan oleh ''platform'' digital terhadap bahaya dari penyebaran disinformasi dan misinformasi di Australia. Penerbitan ACPDM dilakukan pada bulan Februari 2021 oleh DIGI setelah melalui konsultasi publik.
Pada tahun 2021, sebanyak 8 pihak penyedia ''platform'' digital di Australia telah menandatangani komitmen terhadap ACPDM. Jumlah penandatangan telah bertambah menjadi 9 pihak hingga September 2024. Kesembilan penandatangan komitmen yaitu [[Adobe Inc.|Adobe]], [[Apple Inc.|Apple]], [[Google]], [[Meta Platforms|Meta]], [[Microsoft]], Redbubble, [[TikTok]], [[Twitch]], dan Legitimate.
Pada tanggal 20 Januari 2023, Pemerintah Australia telah mengumumkan perancangan [[undang-undang]] baru untuk melawan misinformasi dan disinformasi dalam jaringan dengan ACPDM sebagai acuan pembuatannya. Pemerintah Australia telah merilis draf Rancangan Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Komunikasi (Memerangi Misinformasi dan Disinformasi) pada tanggal 25 Juni 2023 dan mengadakan konsultasi publik hingga 20 Agustus 2023.
== Pembuatan ==
[[Pemerintah Australia]] merupakan salah satu [[pemerintah]] di [[dunia]] yang menggunakan pendekatan pembuatan [[undang-undang]] dan peraturan dalam menangani penyebaran [[konten]] dalam jaringan yang merupakan [[disinformasi]].{{Sfn|Zhang, Bogle, dan Wallis|2021|p=7}} Pada bulan Desember 2017, [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Australia]]
Pada Juli 2019, Penyelidik Platform Komunikasi Digital ACCC menerbitkan [[laporan]] akhir.<ref name=":0" /> Hasil penyelidikan dari Penyelidik Platform Komunikasi Digital ACCC menyimpulkan bahwa kemunculan platform komunikasi digital telah menghasilkan sejumlah masalah bagi pasar layanan media dan periklanan. Penyelidik Platform Komunikasi Digital ACCC juga menyimpulkan bahwa [[Google]] dan [[Meta Platforms|Facebook Inc]] menjadi dua penyedia ''platform'' digital yang memberikan dampak terbesar bagi persaingan dalam pasar layanan media dan periklanan.<ref name=":0" /> Laporan akhir dari Penyelidik Platform Komunikasi Digital ACCC juga berisi 23 rekomendasi kepada Pemerintah Australia. Salah satu rekomendasinya ialah pembuatan kode praktik sukarela yang dapat digunakan untuk menangani disinformasi dalam jaringan.<ref name=":0" /> Selain itu, Penyelidik Platform Komunikasi Digital ACCC juga merekomendasikan pembuatan aturan baru yang akan memaksa Facebook dan Google melakukan pembayaran terhadap penggunaan [[konten media]].{{Sfn|Zhang, Bogle, dan Wallis|2021|p=8}}
Pada tahun 2019, Pemerintah Australia membuat permintaan kepada Digital Industry Group Inc (DIGI) untuk membuat Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi (ACPDM). Permintaan ini dilakukan setelah Pemerintah Australia memperoleh pembelajaran dari Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi. ACPDM dibuat untuk memberikan transparansi tentang perlindungan yang digunakan oleh ''platform'' digital terhadap bahaya dari penyebaran disinformasi dan misinformasi.{{Sfn|OECD|2024|p=33}} ▼
▲Pada tahun 2019, Pemerintah Australia membuat permintaan kepada Digital Industry Group Inc (DIGI) untuk membuat Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi (ACPDM). Permintaan ini dilakukan setelah Pemerintah Australia
Pengembangan kode praktik dilakukan oleh platform digital utama di Australia dengan pengawasan oleh Otoritas Komunikasi dan Media Australia. Pada akhir tahun 2020, Otoritas Komunikasi dan Media Australia menyatakan keluha terhadap hasil rancangan ACPDM yang telah dibuat oleh DIGI sehingga diadakan konsultasi lanjutan.{{Sfn|Zhang, Bogle, dan Wallis|2021|p=8}} Pada tahun 2021, DIGI berhasil menyusun dan menerbitkan ACPDM.{{Sfn|OECD|2024|p=33}}▼
▲ACPDM dibuat untuk memberikan transparansi tentang perlindungan yang digunakan oleh ''platform'' digital terhadap [[bahaya]] dari penyebaran disinformasi dan misinformasi.{{Sfn|OECD|2024|p=33}} Pengembangan kode praktik untuk ACPDM dilakukan oleh platform digital utama di Australia dengan pengawasan oleh Otoritas Komunikasi dan Media Australia. Pada akhir tahun
== Penandatanganan komitmen ==
== Pemanfaatan bagi perundang-undangan ==
Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Australia dalam merancang [[undang-undang]] baru yang dapat memberikan [[kewenangan]] kepada Otoritas Komunikasi dan Media Australia untuk melawan misinformasi dan disinformasi dalam jaringan. Undang-undang ini direncanakan akan melawan misinformasi dan disinformasi dalam jaringan yang dianggap berbahaya bagi Pemerintah Australia. Niat untuk membuat undang-undang tersebut diumumkan oleh Pemerintah Australia pada tanggal 20 Januari 2023.{{Sfn|OECD|2024|p=38}}
Pada tanggal 25 Juni 2023, Pemerintah Australia telah merilis draf yang memaparkan Rancangan Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Komunikasi (Memerangi Misinformasi dan Disinformasi). Pemaparan dilakukan oleh Pemerintah Australia untuk konsultasi kepada [[publik]] Australia. Konsultasi berlangsung hingga penutupan konsultasi pada 20 Agustus 2023. Fokus utama dalam rancangan undang-undang tersebut ialah peningkatan transparansi ''platform'' digital di Australia dalam penanganan dan pengelolaan misinformasi dan disinformasi selama memberikan layanan kepada publik.{{Sfn|OECD|2024|p=38}}
Baris 26 ⟶ 32:
* {{Cite book|last=[[Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi]] (OECD)|date=2024|url=https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/03/facts-not-fakes-tackling-disinformation-strengthening-information-integrity_ff96d19f/d909ff7a-en.pdf|title=Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strenghthening Information Integrity|location=Paris|publisher=OECD Publishing|isbn=978-92-64-98010-5|language=EN|doi=10.1787/d909ff7a-en|ref={{sfnref|OECD|2024}}|url-status=live}}
* {{Cite book|last=Zhang, A., Bogle, A., dan Wallis, J.|date=13 April 2021|url=https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/disinformation/2-Civil-society-organisations/Australian-Strategic-Policy-Institute.pdf|title=Submission to the UN Special Rapporteur on Disinformation and Freedom of Opinion and Expression|publisher=[[Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa]]|language=EN|ref={{sfnref|Zhang, Bogle, dan Wallis|2021}}|url-status=live|lay-url=https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/report-disinformation}}
[[Kategori:Inisiatif anti-disinformasi]]
| |||