Berita palsu di Myanmar: Perbedaan antara revisi

Myanmar menjadi salah satu negara di [[Asia Tenggara Daratan]] dengan pemerintah yang tidak menyatakan [[definisi]] yang jelas mengenai [[berita palsu]]. Suatu berita palsu di Myanmar hanya dimaknai sebagai [[berita]] tidak benar yang dapat mengancam [[keamanan nasional]], stabilitas politik, dan menurunkan reputasi nasional. Pemaknaan terhadap berita palsu di Myanmar dapat diketahui melalui [[kutipan]]-kutipan teks hukum yang diterbitkan oleh otoritas pemerintahan dalam rangka penanganan berita palsu pada periode tahun [[2007|2007–]][[2020]].{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=5}} Berita palsu di Myanmar didedfinisikandidefinisikan hanya untuk mengadakan pengendalian terhadap ruang digital.{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=1}}

Pemerintah Myanmar melakukan pencegahan terhadap penyebaran berita palsu melalui pemberian [[pendidikan]] tentang cara mengevaluasi sumber informasi, teknik pengecekan fakta dan cara mengidentifikasi suatu berita palsu. Pendidikan tentang berita palsu diberikan oleh Pemerintah Myanmar kepada [[individu]] yang menjadi [[konsumen]] berita melalui [[literasi informasi]] dan [[literasi media]]. Pemberian pendidikan tentang literasi informasi dan literasi media dilakukan oleh departemen-departemen yang dikelola oleh Kementerian Informasi kepada [[komunitas]] masyarakat di seluruh wilayah Myanmar. [[Kurikulum]] untuk pendidikan literasi informasi dan literasi media disediakan oleh Kantor UNESCO Myanmar.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=65}}

Pemerintah Myanmar telah membentuk tim pemantau media sosial. Fokus utama dari tim pemantau media sosial hanya pada potensi [[ancaman]] di media sosial dari negara asing, Juru Bicara Kantor Presiden KambojaMyanmar yaitu Zaw Htay, hanya menjelaskan bahwa tim pemantau media sosial hanya menangani ujaran kebencian di media sosial yang berkaitan dengan agama dan ras. Zaw Htay pada tanggal 4 September 2020 dan 4 November 2020 mengumumkan bahwa ribuan akun, halaman, dan [[grup Facebook]] telah dihapus oleh tim pemantau media sosial. Selain itu, pemblokiran telah dilakukan sedikitnya pada 230 [[situs web]] yang menerbitkan berita palsu.<ref>{{Cite book|last=Thet|first=Py|date=Juli 2023|url=https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/religion/cfis/advocacy-hatred/subm-advocacy-hatred-based-cso-equality-myanmar-annex.pdf|title=Myanmar's Abrogated Reforms and Hate Speech Circle|publisher=Equality Myanmar|pages=17|language=EN|url-status=live|lay-url=https://equalitymyanmar.org/book/archives/3009}}</ref>

* {{Cite journal|last=Sombatpoonsiri, J., dan Luong, D. N. A.|date=2022|title=JustifyinhJustifying Digital Repression via “Fighting Fake News”: A Study of Four Southeast Asian Autocracies|url=https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/06/TRS11_22.pdf|journal=Trends in Southeast Asia|language=EN|publisher=ISEAS Publishing|issue=11|ref={{sfnref|Sombatpoonsiri dan Luong|2022}}}}