Berita palsu di Kamboja: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 20 Desember 2024 15.17 sunting JumadilM (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau 47.530 suntingan k Menambah Kategori:Berita palsu di Asia menggunakan HotCat ← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Desember 2024 16.56 sunting balikkan JumadilM (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau 47.530 suntingan k →Daftar pustaka Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
(6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: '''Berita palsu di Kamboja''' tidak diberi [[definisi]] yang jelas oleh Pemerintah Kamboja. Definisi [[berita palsu]] hanya dibatasi sebagai suatu [[berita]] tidak benar yang dapat menyebabkan kerugian terhadap [[keamanan nasional]], stabilitas [[politik]], dan [[reputasi]] nasional Kamboja. Penyebaran berita palsu telah menimbulkan [[kekacauan informasi]] bagi [[publik]] di Kamboja terutama mengenai [[Daftar Penguasa Kamboja\|Raja Kamboja]], pemimpin [[politik]] di Kamboja dan kepentingan publik. ~~{{Sedang ditulis}}~~ Pemerintah Kamboja tidak membuat [[undang-undang]] anti-berita palsu dan mengutamakan penggunaan undang-undang yang telah ada untuk menangani penyebaran berita palsu. Namun pada tanggal 11 [[Maret 2020]], Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu. Tugas Komite Anti-Berita Palsu yaitu melakukan pemantauan, pemeriksaan fakta dan memberikan tanggapan kepada [[masyarakat]] terhadap suatu berita palsu yang tersebar di Kamboja. Pemeriksaan fakta dilakukan oleh Komite Anti-Berita Palsu melalui bekerja sama ddengan [[kementerian]] yang terlibat dalam program [[literasi media]] di Kamboja. Komite Anti-Berita Palsu diberi wewenang untuk mengambil tindakan pemblokiran terhadap [[situs web]], akun, atau [[laman web]] yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial di Kamboja. ~~Berita palsu di Kamboja tidak didefinisikan dengan jelas.~~ == Definisi == [[Kamboja]] merupakan salah satu negara di [[Asia Tenggara Daratan]] yang pemerintahnya tidak memberikan [[definisi]] yang jelas tentang [[berita palsu]]. Pemaknaan berita palsu di Kamboja hanya sebagai suatu [[berita]] tidak benar yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap [[keamanan nasional]], stabilitas politik, dan reputasi nasional. Pemahaman terhadap berita palsu di Kamboja hanya berdasarkan teks [[hukum]] yang dikutip oleh otoritas pemerintahan selama penanganan berita palsu sejak tahun [[2007]] hingga tahun [[2020]].{{Sfn\|Sombatpoonsiri dan Luong\|2022\|p=5}} Pendefinisian berita palsu di Kamboja umumnya untuk mengadakan pengendalian terhadap ruang digital.{{Sfn\|Sombatpoonsiri dan Luong\|2022\|p=1}} == Topik dan dampak == Penyebaran berita palsu telah menghasilkan dampak negatif bagi [[masyarakat]] di Kamboja karena menimbulkan [[kekacauan informasi]]. ''Khmer Times'' mencatat sebanyak 525 berita palsu disebarkan pada kuartal pertama tahun [[2021]]. Sebanyak 215 berita palsu di antaranya membahas tentang [[Daftar Penguasa Kamboja\|Raja Kamboja]] dan pemimpin [[politik]] di Kamboja. Selain itu, berita-berita palsu yang tersebar pada kuartal pertama tahun 2021 berkaitan dengan kepentingan publik.<ref>{{Cite book\|last=Ningshang, J., dkk.\|date=Desember 2021\|url=https://www.kas.de/documents/264850/8229175/RB03.+Youths+Vs.+Media+literacy.pdf/80741fdc-27a4-9b17-7e7d-8d9a8dc8ae05?version=1.1&t=1648542840908\|title=Youth Contribution to the Role of Media Literacy in Preventing Fake News in Cambodia\|publisher=Konrad-Adenauer-Stiftung\|pages=2\|language=EN\|url-status=live}}</ref> == Penanganan == Pemerintah Kamboja tidak membuat [[undang-undang]] anti-berita palsu. Penanganan masalah berita palsu di Kamboja dilakukan dengan mengutamakan undang-undang yang telah ada. Sebelum terjadinya [[Pandemi Covid-19 di Kamboja]], pengendalian penyebaran berita palsu di Kamboja hanya dengan mengharuskan kepada semua media cetak dan media dalam jaringan untuk mendaftar ke Kementerian Informasi atau izin usahanya dicabut.<ref name=":0">{{Cite book\|last=Asia Centre dan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD)\|date=2020\|url=https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Defending_Freedom_of_Expression_Fake_News_Laws_in_East_and_Southeast_Asia.pdf\|title=Defending Freedom of Expression Fake News Laws in East and Southeast Asia\|location=[[Bangkok]] dan [[Metro Manila]]\|publisher=Asia Centre dan Council Of Asian Liberal and Democrats (CALD)\|pages=42\|language=EN\|url-status=live}}</ref> Pada Januari 2020, [[Khieu Kanharith]] selaku Menteri Informasi Kamboja mengesampingkan penyusunan undang-undang baru untuk melawan berita palsu dan disinformasi. [[Khieu Kanharith]] memilih untuk menekankan [[pendidikan]] kepada jurnalis dengan tujuan pemastian akses publik terhadap informasi yang dapat dipercaya.<ref name=":0" /> Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu.{{Sfn\|Irwansyah\|2024\|p=54}} Tugas yang diberikan kepada Komite Anti-Berita Palsu ialah melakukan pemantauan terhadap penyebaran berita palsu di [[media sosial]]. Setelah itu, Komite Anti-Berita Palsu ditugaskan melakukan pemeriksaan fakta kepada otoritas yang berwenang dan memberikan tanggapan kepada masyarakat secara tepat waktu.{{Sfn\|Irwansyah\|2024\|p=54}} Pemeriksaan fakta oleh Komite Anti-Berita Palsu melibatkan tiga [[kementerian]] yang mengadakan program [[literasi media]] di Kamboja. Ketiganya ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, serta Kementerian Informasi.{{Sfn\|Irwansyah\|2024\|p=55}} Komite Anti-Berita Palsu kemudian diberi wewenang untuk mengambil tindakan dengan otoritas terkait berupa pemblokiran terhadap [[situs web]], akun, atau [[laman web]] yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial.{{Sfn\|Irwansyah\|2024\|p=54}} == Referensi == Baris 13 ⟶ 23: === Daftar pustaka === * {{Cite book\|last=Irwansyah\|date=Maret 2024\|url=https://indonesiabaik.id/public/uploads/post/7146/ASEAN_Guideline_in_Combating_Fake_News_and_Disinformation_in_the_Media.pdf\|title=ASEAN Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media\|location=Jakarta Pusat\|publisher=[[Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia\|Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia]]\|isbn=978-602-17232-6-5\|editor-last=Wulandari, D., dkk.\|language=EN\|ref={{sfnref\|Irwansyah\|2024}}\|url-status=live}} * {{Cite journal\|last=Sombatpoonsiri, J., dan Luong, D. N. A.\|date=2022\|title=~~Justifyinh~~Justifying Digital Repression via “Fighting Fake News”: A Study of Four Southeast Asian Autocracies\|url=https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/06/TRS11_22.pdf\|journal=Trends in Southeast Asia\|language=EN\|publisher=ISEAS Publishing\|issue=11\|ref={{sfnref\|Sombatpoonsiri dan Luong\|2022}}}} [[Kategori:Berita palsu menurut negara]]