Berita palsu di Asia Tenggara: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 20 Desember 2024 10.05 sunting JumadilM (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau 47.547 suntingan k →Perundang-undangan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 20 Desember 2024 16.57 sunting balikkan JumadilM (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau 47.547 suntingan k →Daftar pustaka Tag: VisualEditor
(3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: '''Berita palsu di Asia Tenggara''' memiliki [[definisi]] yang tidak dinyatakan secara jelas khususnya di [[Asia Tenggara Daratan]]. [[Rezim]] [[autokrasi]] dari negara-negara di [[Asia Tenggara]] umumnya melakukan pembatasan terhadap [[berita palsu]] untuk mengendalikan ruang digital sebagai pembatasan [[kebebasan sipil]]. Beberapa negara di Asia Tenggara telah membuat [[undang-undang]] yang menangani berita palsu secara khusus, misalnya Dekrit Anti-Berita Palsu 2017 ([[Vietnam]]), [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018]] ([[Malaysia]]) dan [[Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Dalam Jaringan]] ([[Singapura]]). Sedangkan pemerintah lain di Asia Tenggara hanya menangani berita palsu sebagai bagian dari undang-undang lain, seperti Undang-Undang Anti-Kejahatan Siber ([[Filipina]]) dan undang-undang [[Fitnah\|pencemaran nama baik]] dalam [[internet]] yang berlaku di [[Indonesia]]. ~~{{Sedang ditulis\|21 Desember 2024\|date=20 Desember 2024}}~~ '''Berita palsu di Asia Tenggara''' memiliki [[definisi]] yang tidak dinyatakan secara jelas khususnya di [[Asia Tenggara Daratan]]. [[Rezim]] [[autokrasi]] dari negara-negara di Asia Tenggara Daratan umumnya melakukan pembatasan terhadap berita palsu untuk mengendalikan ruang digital. == Definisi == Baris 7 ⟶ 5: == Penanganan == Definisi berita palsu di [[Asia Tenggara Daratan]], terutama digunakan untuk pembatasan terhadap berita palsu dengan tujuan untuk mengendalikan ruang digital. Pengendalian ruang digital dengan ~~berlandasakan~~berlandaskan kepada definisi berita palsu dilakukan oleh Pemerintah Kamboja, Pemerintah Myanmar, Pemerintah Thailand, dan [[Pemerintah Vietnam]].{{Sfn\|Sombatpoonsiri dan Luong\|2022\|p=1}} Keempat [[rezim]] tersebut menerapkan [[autokrasi]] dengan adanya pembatasan [[kebebasan sipil]]. Peringkat kebebasan sipil di keempat rezim tersebut oleh [[Freedom House]] dalam kategori 'tidak bebas'.{{Sfn\|Sombatpoonsiri dan Luong\|2022\|p=2}} == Perundang-undangan == Baris 24 ⟶ 22: * {{Cite journal\|last=Chen, W., dkk.\|date=Maret 2023\|title=The Framing of Anti-Fake News Law in Malaysian Newspapers\|url=https://hrmars.com/papers_submitted/16557/the-framing-of-anti-fake-news-law-in-malaysian-newspapers.pdf\|journal=International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences\|language=EN\|volume=13\|issue=3\|pages=1278–1295\|doi=10.6007/IJARBSS/v13-i3/16557\|ref={{sfnref\|Chen, dkk.\|2023}}}} * {{Cite journal\|last=Sombatpoonsiri, J., dan Luong, D. N. A.\|date=2022\|title=~~Justifyinh~~Justifying Digital Repression via “Fighting Fake News”: A Study of Four Southeast Asian Autocracies\|url=https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/06/TRS11_22.pdf\|journal=Trends in Southeast Asia\|language=EN\|publisher=ISEAS Publishing\|issue=11\|ref={{sfnref\|Sombatpoonsiri dan Luong\|2022}}}} [[Kategori:Berita palsu di Asia Tenggara]] [[Kategori:Berita palsu di Asia]]