Standar Nasional Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 4 Oktober 2006 03.30 sunting Ciko (bicara \| kontrib) 8.165 suntingan k {{wikify}} ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 21 Desember 2024 05.48 sunting balikkan Anthony Ian Jonathan (bicara \| kontrib) 179 suntingan Revisi
(29 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Unreferenced\|date=Juli 2021}} ~~{{wikify}}~~ [[file:SNI mark.svg\|Tanda SNI\|thumb]] SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara para stakeholder , maka SNI dirumuskan dengan memenuhi ''WTO Code of good practice'', yaitu:<BR> '''Standar Nasional Indonesia''' (disingkat '''SNI''') adalah [[standar]] yang berlaku secara nasional di [[Indonesia]]. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh [[Badan Standardisasi Nasional]] (BSN). Penjelasan lebih lengkap mengenai SNI dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional<ref>{{Cite web\|title=Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional\|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89215/pp-no-34-tahun-2018\|website=Database Peraturan BPK RI\|access-date=2021-01-27}}</ref>. (a) '''''Openess :'''''Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;<br>▼ (b) '''''Transparency :'''''Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;<BR>▼ Agar SNI diterima dengan luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi ''WTO Code of good practice'', yaitu: (c) '''''Consensus and impartiality :'''''Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;<BR>▼ ▲~~(a)~~* '''''Openess'' (keterbukaan):''''' Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;~~<br>~~ (d) '''''Effectiveness and relevance :'''''Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<BR>▼ ▲~~(b)~~* '''''Transparency'' (transparansi):''''' Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;~~<BR>~~ (e) '''''Coherence :'''''Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan<BR>▼ ▲~~(c)~~* '''''Consensus and impartiality'' (Konsensus dan Tidak Memihak):''''' Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;~~<BR>~~ (f)'''''Development dimension :'''''Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.<BR>▼ ▲~~(d)~~* '''''Effectiveness and relevance :''''' Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;~~<BR>~~ ▲~~(e)~~* '''''Coherence :''''' Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan~~<BR>~~ ▲~~(f)~~* '''''Development dimension'' (berdimensi pembangunan):''''' Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam indonesia.~~<BR>~~ (sumber Strategi BSN 2006-2009) BSN menetapkan daftar 105 produk yang wajib memiliki SNI<ref>{{Cite news\|title=Ini 105 Produk yang Wajib SNI\|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20151119/257/493753/ini-105-produk-yang-wajib-sni\|work=Bisnis\|access-date=2023-01-27}}</ref>. Hal ini dilakukan untuk: * Melindungi konsumen * Keamanan negara * Perkembangan ekonomi nasional * Pelestarian lingkungan hidup * Menjamin Standar Kesehatan * Menjamin Standar Keamanan * Meningkatkan daya saing Sebagian dari produk tersebut adalah produk pangan<ref>{{Cite news\|title=Kenapa Produk Makanan dan Minuman Sebaiknya Bersertifikat SNI?\|url=https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/operasional/kenapa-produk-makanan-minuman-sebaiknya-bersertifikat-sni-\|work=Daya\|access-date=2023-01-27}}</ref>. Produk pangan dan elektronik tertentu wajib memiliki SNI untuk memastikan keamanan dan kelayakannya dikonsumsi atau digunakan konsumen. Sebab, 90% produk pangan dan 60% produk elektronik di Indonesia diproduksi oleh [[Usaha mikro kecil menengah\|UMKM]]. Karena itu, produk pangan dan elektronik tertentu harus memiliki standar mutu tertentu agar tak merugikan [[konsumen]]. Berikut ini adalah daftar produk yang harus memiliki SNI<ref>{{Cite web\|title=Apa Itu SNI, Manfaatnya Bagi Pemilik Usaha, dan Cara Mendapatkannya\|url=https://ekosistem.inaproduct.com/sni/\|website=Ekosistem Inaproduct\|access-date=2023-01-27}}</ref>: * Air mineral dalam kemasan * Air mineral * Air demineral * Air minum embun * Pemanis buatan * Biskuit * Tepung terigu * Garam konsumsi * Garam beryodium * Gula kristal * Coklat bubuk * Kopi instan * Minyak goreng sawit * Tuna, makerel, dan sarden kaleng * Televisi dan Set Top Box * Pendingin ruangan, kulkas dan mesin cuci * Elektronik audio seperti speaker, termasuk audio head unit mobil atau sistem hiburan untuk mobil * Mainan untuk anak-anak == Referensi == {{Reflist}} [[Kategori:Standar menurut negara\|Indonesia]]