Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Kotak info Kejaksaan Republik Indonesia

| native_name = <!-- nama lain lembaga -->

| logo = Insignia of the Attorney Office of the Republic of Indonesia.svg

| ukuran_logo =

| gambar =Flag of the Indonesian Attorney Office.png

| ukuran_gambar =

| didirikan = 22 Juli 1960

| jumlah_perkara =

| tahun =

| nama_pejabat1 = [[Sanitiar Burhanuddin]]

| nama_jabatan_pimpinan2 = [[Daftar Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia|Wakil Jaksa Agung]]

| nama_jabatan_pimpinan3 = [[Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan]]

| nama_pejabat3 = [[Bambang Sugeng Rukmono]]

| nama_jabatan_pimpinan4 = [[Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen]]

| nama_jabatan_pimpinan5 = [[Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum]]

| nama_jabatan_pimpinan6 = [[Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus]]

| nama_pejabat6 = [[Febrie Adriansyah]]

| nama_jabatan_pimpinan7 = [[Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer]]

| nama_jabatan_pimpinan8 = [[Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara]]

| nama_jabatan_pimpinan9 = [[Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan]]

| nama_jabatan_pimpinan10 = [[Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia|Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan]]

| alamat = Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia

| Situs web = {{URL|http://www.kejaksaan.go.id/}}

}}

 

 

== Sejarah ==

Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

 

 

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

 

 

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

 

 

== Pelaksanaan kekuasaan ==

* [[Kejaksaan negeri]], berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

 

'''<big>Pimpinan</big>'''

** Biro Perencanaan

** Biro Umum

** Biro Perlengkapan

** Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

** Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan

** Direktorat Sosial, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan

** Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis

** Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen

** Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda

** Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya

** Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya

** Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara

** Direktorat Penyidikan

** Direktorat Penuntutan

** Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi

** Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

** Direktorat Perdata

** Direktorat Tata Usaha Negara

** Direktorat Pertimbangan Hukum

** Direktorat Penindakan

** Direktorat Penuntutan

** Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi

* '''Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan'''

** Inspektorat I

** Inspektorat II

** Inspektorat V

** Inspektorat Keuangan

* '''Staf Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik Kejaksaan Agung'''

* '''Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung'''

* Pusat Pemulihan Aset

 

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu: