Pemberontakan di Aceh: Perbedaan antara revisi

| conflict = Pemberontakan di Aceh

| partof = [[Separatisme di = Indonesia]]

| image = {{multiple image|border=infobox|perrow=2/2/2|total_width=300

| image_size = 250px

| caption = PrajuritTentara wanita [[Gerakan Aceh Merdeka]] bersama Panglimakomandan GAM [[Abdullah Syafi'i (GAM)|Abdullah Syafi'i]], 1999

| date = 4 Desember 1976 – 15 Agustus 2005<br />({{Age in years, months, weeks and days|month1=12|day1=04|year1=1976|month2=08|day2=15|year2=2005}})

| place = [[Aceh]], [[Indonesia]]

| result = Kemenangan taktisMiliter Indonesia;dan PersetujuanPolitik perdamaian HelsinkiIndonesia

* Otonomi khusus diberikan untuk Aceh

* Pelucutan senjata GAM

| strength2casualties2 = '''Warga sipil dan militer terbunuh:'''<br = />{{flagicon image|Flag of Free Aceh Movement.svg|20px}} 25100 (19761976–79)<ref name=Ref2/>Michael<br L.Ross (2007). ''[http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/ResourcesRebellion.pdf>{{flagicon "Resourcesimage|Flag andof Rebellion inFree Aceh , Indonesia"] {{webarchive|url=https://webMovement.archive.org/web/20081030151630/http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/ResourcesRebellion.pdf |date=30 Oktober 2008 svg}}'' (PDF), pp2. 6000–10.000 The(1991–1992)<ref World Bank.<name=Ref2/ref><br />{{flagicon image|Flag of Free Aceh Movement.svg|20px}} 200393 (1979–19891993)<ref name=Ref2/><br />{{flagicon image|Flag of Free Aceh Movement.svg|20px}} 7501.041 (19912000)<ref name= REF1 Ref2/><br/>{{flagicon image|Flag of Free Aceh Movement.svg|20px}} 151.000–27.000700 (19992001)<ref name=Ref2/><br />{{flagicon image|Flag of Free Aceh Movement.svg|20px}} 31.000230 (20052002)<ref name= REF3 >[http:Ref2//escolapau.uab.cat/img/programas/procesos/06anuarie.pdf ECP. Annuario 2006 de procesos de paz. Vicenç Fisas] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304022857/http://escolapau.uab.cat/img/programas/procesos/06anuarie.pdf |date=4 March 2016 }} pág. 75.</ref>

| notes =

| campaignbox =

Meskipun gagal mendapatkan dukungan luas, tindakan kelompok ini menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan tindakan represif. Periode antara tahun 1989 dan 1998 dikenal sebagai era [[Operasi militer Indonesia di Aceh 1990-1998|"Daerah Operasi Militer" (DOM)]] ketika militer Indonesia meningkatkan upaya pemberantasan pemberontakannya. tindakan.<ref name=Schulz_p4/> Tindakan ini, meskipun secara taktis berhasil menghancurkan GAM sebagai kekuatan gerilya, namun mengasingkan masyarakat Aceh setempat yang membantu GAM membangun kembali dirinya ketika militer Indonesia hampir ditarik seluruhnya dari Aceh atas perintah presiden [[B. J. Habibie|Habibie]] pada akhir tahun 1998.<ref>Leonard Sebastian, "Realpolitik: Indonesia's Use of Military Force", 2006, Institute of Southeast Asian Studies</ref> Komandan penting GAM terbunuh (Komandan Distrik Pasè [[Yusuf Ali]] dan Panglima Senior GAM [[Keuchik Umar]]), ditangkap ([[Ligadinsyah|Ligadinsyah Ibrahim]]) atau melarikan diri ([[Robert (GAM)|Robert]], [[Arjuna (GAM)|Arjuna]] dan Daud Kandang).<ref>{{harvp|Aspinall|2009|p=113}}</ref>

Pada tahun 1999, terjadi kekacauan di [[Jawa]] dan pemerintah pusat yang tidak efektif karena jatuhnya [[Soeharto]] memberikan keuntungan bagi [[Gerakan Aceh Merdeka]] dan mengakibatkan pemberontakan tahap kedua, kali ini dengan dukungan yang besar dari masyarakat Aceh.<ref>Miller, Michelle Ann. op. cit.</ref> Pada tahun 1999, penarikan pasukan diumumkan, namun situasi keamanan yang memburuk di Aceh kemudian menyebabkan pengirimanmasuknya ulangkembali lebih banyak tentara. Jumlah tentarapasukan diyakini telah meningkat menjadi sekitar 15.000 selama masa jabatan Presiden [[Megawati Soekarnoputri]] (2001 -20042001–2004) menjadi sekitar 15.000 pada pertengahan tahun 2002. GAM mampu menguasai 70 persen pedesaan di seluruh Aceh.<ref>{{cite news|newspaper=The Indonesian Observer|date=2 Desember 1999}}</ref>

: 1945-19491945–1949: Aceh memainkan peranan penting dalam revolusi dan perang kemerdekaan melawan Belanda dan akibatnya disinyalir mampu mendapatkan janji dari Presiden [[Soekarno]] saat kunjungannya ke Aceh pada 1947, bahwa Aceh akan diizinkan untuk menerapkan [[hukum Islam]] (atau ''[[syariah]]'') setelah [[perang kemerdekaan Indonesia]].<ref>{{cite book|title=ibid|page=31}}</ref>

: 1953-19621953–1962: Gubernur militer Aceh [[Daud Beureueh]] menyatakan bahwa provinsi Aceh akan memisahkan diri dari Republik Indonesia (RI) untuk bergabung dengan [[Negara Islam Indonesia]] (NII) sebagai reaksi terhadap penolakan pemerintah pusat untuk mengizinkan pelaksanaan ''syariah'' dan penurunan Aceh dari status provinsi. Pemberontakan dimana Aceh merupakan bagian ini, kemudian dikenal sebagai [[Darul Islam|Pemberontakan Darul Islam]]. Aspinall berpendapat bahwa kegagalan pemberontakan ini menandai berakhirnya identifikasi Aceh dengan haluan pan-Indonesia/Islamis dan meletakkan dasar bagi partikularisme.<ref>{{citeharvp|Aspinall|2009|p=48}}</ref><ref>{{Cite bookweb|url=https://historia.id/politik/articles/air-mata-bung-karno-meleleh-di-aceh-vqrx1|title=ibidBung Karno's Tears Melt in Aceh|pagelast =Jo|first=Hendi|date=9 Oktober 2015|website=Historia.id|access-date=48}}</ref>

Argumen oleh Aspinall di atas bertentangan dengan pandangan ulama sebelumnya. Sebelumnya pada 1998, Geoffrey Robinson berpendapat bahwa kekalahan dan penyerahan pemberontakan yang dipimpin Daud Beureueh pada 1962 diikuti oleh sekitar 15 tahun periode di mana tidak ada masalah keamanan atau politik khusus di Aceh terhadap pemerintah pusat.<ref>{{cite journal|last=Robinson|first=Geoffrey|title=Rawan is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh|url=https://archive.org/details/sim_indonesia_1998-10_66/page/130|journal=Indonesia|year=1998|month=October|issue=66|page=130}}</ref> Tim Kell juga menunjukkan bahwa mantan pemimpin-pemimpin pemberontakan Darul Islam 1953-1962 telah dengan niat bergabung dengan [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] dalam [[Pembantaian di Indonesia 1965–1966|operasi penumpasan berdarah]] [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) pada tahun 1965 dan 1966.<ref>{{cite bookharvp|last=Kell|first=Tim|year=1995|publisher=Cornell Modern Indonesia Project|location=Ithaca, N.Y.|isbn=978-6028397179|pagep=28}}</ref>

Meskipun Indonesia adalah negara bermayoritas penduduk Muslim, dengan membangun adanya "konsepsi diri" di Aceh akan perannya dalam Islam dan dengan adanya sikap bermusuhan ''Orde Baru'' terhadap pengaruh sosial dalam bentuk-bentuk Islam di Aceh, GAM mampu membingkai perjuangan mereka melawan pemerintah Indonesia sebagai "''prang sabi''" ("perang suci" atau "[[jihad]]" menurut Islam). Dalam banyak cara yang sama, istilah ini banyak digunakan dalam "Perang Kafir" (atau [[Perang Aceh]]) melawan Belanda tahun 1873-1913. Indikasi tentang ini adalah peminjaman istilah-istilan dalam buku ''[[Hikayat Prang Sabi]]'' ("Cerita Perang Suci"), sebuah kumpulan cerita Aceh yang digunakan untuk menginspirasi perlawanan terhadap Belanda, oleh beberapa simpatisan GAM sebagai propaganda melawan pemerintah Indonesia. Sebelum gelombang kedua pemberontakan oleh GAM pada akhir 1980-an, telah diamati bahwa beberapa orang telah memaksa anak-anak sekolah Aceh untuk malah menyanyikan lagu ''Hikayat Prang Sabi'', daripada lagu nasional Indonesia, ''[[Indonesia Raya]]''.<ref>{{cite book|lastname=Aspinall|title=Islam and Nation|page=110}}<Aspinall_Islam_110/ref> Bahan publikasi politik GAM juga menggambarkan ''[[Pancasila]]'', ideologi negara resmi Indonesia sebagai "ajaran [[politeisme|politeistik]]" yang dilarang oleh Islam.<ref>{{cite bookharvp|title=ibidAspinall|2009|pagep=199}}</ref>

Masalah utama yang berkaitan dengan masalah ekonomi Aceh adalah terkait pendapatan yang diperoleh dari industri minyak dan gas di Aceh. Robinson berpendapat bahwa manajemen ''Orde Baru'', eksploitasi sumber daya alam Aceh dan pembagian yang tidak adil dari sumber daya tersebut adalah akar penyebab pemberontakan Aceh.<ref>{{cite journalharvp|last=Robinson|title=Rawan is as Rawan Does|journal=Indonesia|issue=661998|pagesp=160}}</ref> Dari tahun 1970-an sampai pertengahan 1980-an, Aceh telah mengalami "booming [[LNG]]" setelah penemuan [[gas alam]] di pantai timur laut provinsi Aceh. Selama periode yang sama, Aceh menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat. Pada tahun 1980, Aceh memberikan kontribusi yang signifikan kepada ekspor Indonesia ketika menjadi sumber ekspor terbesar ketiga setelah provinsi [[Kalimantan Timur]] dan [[Riau]].<ref>{{cite journalharvp|last=Dawood|first=Dayan|coauthors=Syafrizal|title=Aceh: The LNG Boom and Enclave Development|journal=Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia Since 1970|year=1989|series=ed. Hal Hall. Singapore: Oxford University Press|pagep=117}}</ref> Meskipun demikian, hampir semua pendapatan minyak dan gas dari kegiatan produksi dan ekspor di Aceh dialokasikan ke pemerintah pusat baik secara langsung maupun melalui perjanjian bagi hasil dengan perusahaan minyak negara [[Pertamina]].<ref>{{cite journalharvp|title=ibidDawood|Syafrizal|1989|pagep=115}}</ref> Selain itu, pemerintah pusat tidak kembali menginvestasikan cukup banyak pendapatan tersebut kembali ke provinsi Aceh.<ref>{{cite journalharvp|last=Robinson|title=Rawan is as Rawan Does|journal=Indonesia|issue=661998|pagep=136}}</ref> Hal ini menyebabkan beberapa teknokratis Aceh yang mulai menonjol saat itu untuk mengeluh bahwa provinsi Aceh telah diperlakukan tidak adil secara ekonomi dan bahwa Aceh telah terpinggirkan dan diabaikan sebagai daerah pinggiran.<ref>{{cite bookharvp|last=Kell|title=The Roots of Acehnese Rebellion1995|pagesp=30}}</ref>

Robinson mencatat bahwa meskipun beberapa pengusaha bisnis yang kecil di Aceh telah mendapat manfaat dari masuknya modal asing selama ''booming'' LNG, ada banyak yang merasa dirugikan saat kalah dari orang lain dengan koneksi politik yang lebih kuat ke pemerintah pusat, terutama pemimpin GAM sendiri, yaitu [[Hasan di Tiro]]. Hasan di Tiro adalah salah satu pihak yang dirugikan ketika ia mengajukan tawaran kontrak [[pipa minyak]] untuk ''[[Mobil Oil]]'' Indonesia pada tahun 1974, namun dikalahkan oleh sebuah perusahaan [[Amerika Serikat]].<ref>{{cite journalharvp|last=Robinson|title=Rawan is as Rawan Does|journal=Indonesia|volume=661998|pagep=137}}</ref> Robinson mencatat waktu deklarasi kemerdekaan GAM pada bulan Desember 1976 dan aksi militer pertama GAM pada tahun 1977 terhadap Mobil Oil terjadi pada waktu yang sama ketika fasilitas ekstraksi dan pengolahan gas alam telah diresmikan.<ref>{{cite journalharvp|title=ibidRobinson|1998|pagep=138}}</ref> Memang, dalam deklarasi kemerdekaan GAM, GAM mengklaim sebagai berikut:

: "''Aceh, Sumatra, telah menghasilkan pendapatan lebih dari 15 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk neokolonialis Jawa, yang mereka gunakan seluruhnya untuk kepentingan Jawa dan orang Jawa.''"<ref>{{cite bookharvp|last=di Tiro|title=The Price of Freedom1984|pagesp=16}}</ref>

Walaupun demikian, Robinson mencatat bahwa meskipun faktor ini menjelaskan sebagian alasan munculnya pemberontakan GAM pada pertengahan 1970-an, hal ini tidak menjelaskan munculnya kembali GAM pada tahun 1989 dan tingkat kekerasan yang tidak pernah dilihat sebelumnya sejak saat itu.<ref>{{cite journalharvp|last=Robinson|title=Rawan is as Rawan Does|journal=Indonesia|volume=661998|pagep=139}}</ref> Aspinall juga mendukung sudut pandang ini dan berpendapat bahwa meskipun keluhan mengenai sumber daya alam dan ekonomi tidak boleh dihiraukan sebagai penyebab, faktor ini bukan penyebab secara keseluruhan, dengan contoh provinsi Riau dan Kalimantan Timur yang juga menghadapi eksploitasi ekonomi yang sama atau bahkan lebih buruk oleh pemerintah pusat, tetapi tidak memunculkan pemberontakan separatis karena perbedaan kondisi politik.<ref name="Aspinall_Grievance">{{cite journalharvp|last=Aspinall|first=Edward|title=The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict|url=https://archive.org/details/sim_journal-of-conflict-resolution_2007-12_51_6/page/964|journal=The Journal of Conflict Resolution|year=2007|month=December|volume=51|series=6|pagespp=964–967}}</ref> Dia melanjutkan bahwa keluhan berlatar ekonomi dan sumber daya alam telah menjadi sarana bagi GAM untuk meyakinkan masyarakat Aceh bahwa mereka harus meninggalkan harapan untuk perlakuan khusus dan otonomi di Indonesia dan sebaliknya berjuang untuk memulihkan kejayaan Aceh dengan mendapat kemerdekaan.<ref name=Aspinall_Greivance_964>{{cite journal|title=ibid|page=964}}<"Aspinall_Grievance"/ref>

Dalam propaganda tersebut, [[Kesultanan Aceh]] yang telah lama bubar berperan sebagai aktor yang seolah "masih ada" di panggung internasional dengan penekanan pada hubungan masa lalu Kesultanan Aceh dengan negara-negara Eropa, seperti misi diplomatik, perjanjian, serta pernyataan pengakuan kedaulatan Kesultanan Aceh pada masa lampau.<ref name=Aspinall_Islam_76>{{cite bookharvp|last=Aspinall|title=Islam and Nation2009|pagep=76}}</ref> Sesuai dengan logika ini, Aceh yang berdaulat(dan diwakili oleh GAM) akan menjadi negara penerus Kesultanan Aceh yang telah dibubarkan pasca kekalahan pada Belanda setelah [[Perang Aceh]] (1873-1914).<ref name=Aspinall_Islam_76/> Perang Aceh kemudian dipandang oleh masyarakat Aceh sebagai perbuatan agresi militer oleh Belanda dan penggabungan Aceh ke Indonesia pada tahun 1949 dianggap sebagai perpanjangan pendudukan yang tidak sah oleh Belanda tersebut.<ref name=Aspinall_Islam_76/> Argumen ini ditargetkan oleh GAM pada masyarakat Aceh sendiri serta komunitas internasional, yaitu melalui seruan pada hukum internasional.

:"''"Indonesia" was a fraud. A cloak to cover up Javanese colonialism. Since the world begun [sic], there never was a people, much less a nation, in our part of the world by that name.''"<ref>{{citeharvp|di book|last=Tiro|title=The Price of Freedom1984|pagep=248}}</ref> ([[Bahasa Indonesia|BI]]: "''"Indonesia" adalah sebuah penipuan. Sebuah kedok untuk menutupi kolonialisme Jawa. Sejak dunia mulai, tidak pernah ada orang, apalagi bangsa, dalam bagian dari dunia kami dengan nama tersebut.''")

Upaya untuk menyebarkan propaganda GAM banyak mengandalkan dari mulut ke mulut. Elizabeth Drexler (akademis Universitas Pennsylvania) telah mengamati bahwa masyarakat Aceh dan pendukung GAM sering mengulangi klaim yang sama yang dibuat dalam propaganda GAM yang mereka telah datangi melalui modus penyebaran ini.<ref>{{cite bookharvp|last=Drexler|first=Elizabeth|title=Aceh, Indonesia: Securing the Insecure State|url=https://archive.org/details/acehindonesiasec0000drex|year=2008|publisherp=University of Pennsylvania Press|location=Philadelphia, Pennsylvania|isbn=978-0-8122-4057-3|pages=[https://archive.org/details/acehindonesiasec0000drex/page/69 69]}}</ref> Almarhum [[M. Isa Sulaiman]] (penulis buku "''Sejarah Aceh''") menulis bahwa ketika di Tiro pertama kali memulai kegiatan separatis itu antara tahun 1974 dan 1976, ia mengandalkan jaringan kerabatnya dan sejumlah intelektual muda yang berpikiran sama untuk menyebarkan pesannya yang kemudian memperoleh massa simpatisan, khususnya di [[Medan]], [[Sumatera Utara]].<ref>{{cite journalharvp|last=Sulaiman|first=M. Isa|title=From Autonomy to Periphery|journal=Verandah of Violence: The Background of the Aceh Problem|year=2006|series=ed Anthony Reid. Singapore: Singapore University Press|pagep=138}}</ref> Aspinall juga menuliskan ingatan para simpatisan GAM tentang hari-hari awal pemberontakan di mana mereka akan menyebarkan pamflet kepada teman atau menyelipkannya secara anonim di bawah pintu kantor rekan-rekan mereka.<ref>{{cite bookharvp|last=Aspinall|title=Islam and Nation2009|pagep=78}}</ref>

Namun hasil dari upaya propaganda tersebut cukup berbeda-beda. Eric Morris ketika mewawancarai pendukung GAM tahun 1983 untuk tesisnya mencatat bahwa, daripada untuk kemerdekaan, para pendukung GAM lebih tertarik baik pada sebuah [[negara Islam]] Indonesia atau bagi Aceh untuk diperlakukan lebih adil oleh pemerintah pusat.<ref>{{cite bookharvp|last=Morris|title=Islam and Politics in Aceh1983|pagep=301}}</ref> Aspinall juga mencatat bahwa untuk beberapa daerah, GAM tidak membedakan dirinya dari [[Darul Islam]] atau [[Partai Persatuan Pembangunan]] yang berkampanye di atas panggung Islam untuk [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|Pemilu legislatif Indonesia tahun 1977]].<ref name=Aspinall_Islam_79>{{cite bookharvp|last=Aspinall|title=Islam and Nation2009|pagep=79}}</ref> Namun bagi individu yang telah menjadi pendukung inti GAM, pesan kemerdekaan yang ditemukan dalam propaganda GAM dipandang sebagai pewahyuan Islam dan banyak yang merasakan momen kebangkitan Islam.<ref name=Aspinall_Islam_79/>

Banyak anggota GAM adalah entah anggota pemberontakan [[Darul Islam]] atau anak-anak dari mereka. Aspinall mencatat bahwa hubungan kekerabatan, antara ayah dan anak serta antara saudara, telah menjadi penting dalam membentuk solidaritas GAM sebagai sebuah organisasi.<ref name=Aspinall_Islam_91>{{cite bookharvp|last=ibidAspinall|pages2009|p=91}}</ref> Banyak yang merasa bahwa mereka sedang melanjutkan aspirasi ayah, paman, saudara atau sepupu laki-laki yang biasanya adalah orang-orang yang melantik mereka menjadi anggota GAM; dan orang-orang yang aktivitas atau kematiannya di tangan aparat keamanan negara telah mengilhami mereka untuk bergabung dengan GAM.<ref name=Aspinall_Islam_91/> Konstituen GAM juga sering merupakan penduduk masyarakat pedesaan di mana semua orang tahu dan kenal erat dengan tetangga mereka.<ref name=Aspinall_Islam_91/> Adanya pertalian erat ini memungkinkan kesinambungan serta resistensi tingkat tinggi terhadap infiltrasi oleh aparat intelijen negara.

Aspinall juga mengakui kuatnya ketahanan GAM ada pada strukturnya yang seperti sel pada tingkat yang lebih rendah. Tingkat di bawah komandan militer regional (atau ''panglima wilâyah'') adalah satuan yang diperintah oleh komandan junior (''panglima muda'') dan bahkan komandan tingkat yang lebih rendah (''Panglima Sagoe'' dan ''Ulee Sagoe'') yang tidak mengetahui identitas rekan-rekan mereka di daerah tetangga dan hanya mengenal mereka yang langsung berpangkat di atas mereka.<ref>{{cite bookharvp|last=ibidAspinall|pages2009|p=90}}</ref> Karakter ini memungkinkan GAM untuk bertahan sebagai sebuah organisasi meskipun ada di bawah upaya penekanan kuat oleh aparat keamanan negara Indonesia.

: <blockquote>Otoritas politik [[ABRI|Angkatan Bersenjata]] (Republik Indonesia), yang besar bahkan dalam kondisi normal, sekarang (telah) menjadi tak tertandingi. Atas nama keamanan nasional, otoritas militer dan polisi dikerahkan di Aceh kemudian bebas untuk menggunakan hampir segala cara yang dipandang perlu untuk menghancurkan [[GPK]] ("Gerakan Pengacauan Keamanan"), yang merupakan nomenklatur (istilah) pemerintah Indonesia untuk GAM.<ref name=AI_1993>{{cite book|title=Document -– Indonesia: "Shock Therapy": Restoring Order in Aceh 1989-19931989–1993|year=1993|publisher=Amnesty International|url=http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/007/1993/en/0428b5b2-ecb7-11dd-85fd-99a1fce0c9ec/asa210071993en.html|access-date=2013-04-24|archive-date=2010-11-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20101114082923/http://www.amnesty.org/en/librarydocuments/asset/ASA21asa21/007/1993/en/0428b5b2-ecb7-11dd-85fd-99a1fce0c9ec/asa210071993en.html|dead-url=yes}}</ref></blockquote>

:<blockquote>"Penembakan misterius" (''Petrus'') di Aceh memiliki fitur umum sebagai berikut. Mayat-mayat korban biasanya dibiarkan di tempat umum - di samping jalan utama, di ladang dan perkebunan, sungai atau tepi sungai - tampaknya sebagai peringatan kepada orang lain untuk tidak bergabung atau mendukung pemberontak. Sebagian besar jelas adalah tahanan ketika mereka dibunuh, jempol mereka, dan kadang-kadang kaki mereka, diikat dengan jenis simpul tertentu. Sebagian besar telah ditembak dari jarak dekat, meskipun peluru jarang ditemukan di tubuh mereka. Kebanyakan juga menunjukkan tanda-tanda telah dipukuli dengan benda tumpul atau disiksa, dan karena itu wajah mereka sering tidak bisa dikenali. Dalam banyak kasus, mayat-mayat tersebut tidak diambil oleh kerabat atau teman, baik karena takut pembalasan oleh militer, dan karena korban biasanya dibuang agak jauh dari desa asal mereka.<ref name=AI_1993/></blockquote>

: .<blockquote>...Strategi kerjasama sipil-militer adalah "Operasi Pagar Betis" - digunakan sebelumnya di [[Timor Timur]] - di mana penduduk desa biasa dipaksa menyapu melalui daerah tertentu di depan pasukan bersenjata, baik dalam rangka untuk menghalau pemberontak dan juga untuk menghambat mereka untuk membalas tembakan. Elemen penting dalam keberhasilan operasi ini adalah kelompok-kelompok lokal yang "main hakim sendiri" dan patroli malam yang terdiri dari warga sipil, tetapi dibentuk di bawah perintah dan pengawasan militer. Antara 20 dan 30 pemuda dimobilisasi dari setiap desa di daerah yang dicurigai daerah pemberontak. Dalam kata-kata seorang komandan militer setempat: "Para pemuda adalah garis depan. Mereka adalah yang terbaik dalam mengetahui siapa adalah anggota GPK. Kami kemudian menyelesaikan masalah tersebut." Menolak untuk berpartisipasi dalam kelompok-kelompok tersebut atau kegagalan untuk menunjukkan komitmen yang cukup untuk menghancurkan musuh dengan mengidentifikasi, menangkap atau membunuh terduga pemberontak kadang-kadang mengakibatkan hukuman oleh pasukan pemerintah, termasuk penyiksaan umum, penangkapan dan eksekusi.<ref name=AI_1993/></blockquote>

* [[Kopi]]: Serupa dengan nelayan, penanam kopi dipaksa menjual biji kopi kepada oknum militer dengan harga murah yang kemudian menjualnya dengan harga tinggi.<ref>{{Cite web|title=The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization|url=https://www.eastwestcenter.org/publications/free-aceh-movement-gam-anatomy-separatist-organization|date=11 Maret 2004|website=East-West Center {{!}} www.eastwestcenter.org|language=en|access-date=13 Mei 2020}}</ref>

Dinyatakannya status [[darurat militer]] di Aceh oleh pemerintah Indonesia pada Mei 2003 menghasilkan perlawanan terpadu oleh militer Indonesia terhadap GAM. ICG melaporkan bahwa pada pertengahan 2004, jalur pasokan dan komunikasi GAM terganggu secara serius.<ref name=ICG_2005>{{cite journal|last=International Crisis Group|title=Aceh: A New Chance for Peace|journal=Crisis Group Asia Briefing|date=15|year= Agustus 2005|month=August|issue=40|page=4}}</ref> GAM juga makin sulit berpindah-pindah dan keberadaan mereka di kawasan perkotaan hilang sepenuhnya.<ref name=ICG_2005/> Akibatnya, komando GAM di [[Pidie]] menginstruksikan kepada semua komandan lapangan melalui telepon agar mundur dari ''sagoe'' (subdistrik) ke ''daerah'' (distrik) dan aksi militer hanya dapat dilaksanakan jika ada perintah dari komandan daerah disertai izin komandan wilayah.<ref name=ICG_2005/> Sebelumnya, saat GAM masih kuat, satuan tingkat ''sagoe''-nya memiliki otonomi komando yang lebih besar sehingga mampu melancarkan aksi militer atas kemauannya sendiri.<ref name=ICG_2005/>

Menurut [[Endriartono Sutarto]] yang saat itu menjabat Komandan Jenderal ABRI, pasukan keamanan Indonesia berhasil mengurangi jumlah pasukan GAM sebanyak 9.593 orang — yang diduga mencakup anggota yang menyerahkan diri, ditangkap, dan tewas dalam baku tembak.<ref>{{cite news|newspaper=Kompas|date=10 JuneJuni 2005}}</ref> Meski meragukan keakuratan jumlah tersebut, banyak pemantau sepakat bahwa tekanan militer yang baru terhadap GAM pasca penerapan darurat militer memberikan pukulan telak bagi GAM.<ref>{{cite bookharvp|last=Aspinall|first=Edward|title=The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?|year=2005|publisher=East-West Center Washington|location=Washington|isbn=978-1-932728-39-2|url=http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/3501/PS020.pdf?sequence=1|pagep=8}}</ref>

Akan tetapi, Aspinall mencatat bahwa sebagian besar petinggi GAM yang ia wawancarai, terutama petugas lapangan, bersikeras bahwa mereka mengakui [[Kesepakatan Helsinki|MoU Helsinki]] bukan karena militer mereka semakin lemah.<ref name=Aspinall_Islam_231>{{cite bookharvp|last=Aspinall|title=Islam and Nation2009|pagep=231}}</ref> Mantan pemimpin GAM [[Irwandi Yusuf]], yang kelak menjadi Gubernur Aceh melalui pilkada langsung tanggal [[11 Desember]] [[2006]], mengaku bahwa bukannya bubar, situasi GAM justru membaik sejak anggota yang sakit dan lemah ditangkap militer Indonesia sehingga anggota di lapangan tidak terbebani oleh mereka.<ref name=Aspinall_Islam_231/> Walaupun pasukan GAM tetap komit melanjutkan perjuangan mereka, para petinggi GAM mungkin sudah putus asa membayangkan mungkinkah mencapai kemenangan militer atas pasukan pemerintah Indonesia.<ref name=Aspinall_Islam_231/> Kata mantan perdana menteri GAM [[Malik Mahmud]] kepada Aspinall bulan Oktober 2005: "Strategi yang diterapkan oleh kedua pihak berujung pada kebuntuan yang sangat merugikan".<ref>{{cite bookharvp|title=ibidAspinall|2009|pagep=232}}</ref> Saat diwawancarai ''[[Jakarta Post]]'' tentang apakah mengakui MoU Helsinki adalah tindakan pencitraan oleh GAM pasca kemunduran militernya, Malik menjawab:

:<blockquote>"Kami harus realistis. Kami harus mempertimbangkan kenyataan di lapangan. Jika [perjanjian damai] itu solusi terbaik bagi kedua pihak, tentunya dengan segala kerendahan hati, mengapa tidak! Ini demi perdamaian, demi kemajuan masa depan. Jadi tidak ada yang salah dengan [perjanjian] itu dan saya pikir negara manapun di dunia akan melakukan hal yang sama. Selain itu, ketika kami menghadapi situasi semacam ini kami harus sangat, sangat tegas dan berani menghadapi kenyataan. Inilah yang kami lakukan.<ref>{{cite news |url=http://www.thejakartapost.com/news/2006/05/28/malik-mahmud-we-have-be-realistic.html |title=Malik Mahmud: We have to be realistic |newspaper=[[The Jakarta Post]] |date=28 MayMei 2006|title=Salinan arsip|accessurl-datestatus=2013-04-24|archive-date=2015-06-03dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20150603133054/http://www.thejakartapost.com/news/2006/05/28/malik-mahmud-we-have-be-realistic.html |deadarchive-urldate=yes3 Juni 2015 }}</ref></blockquote>

:<blockquote>Kami melihat dunia tidak memedulikan keinginan kami untuk merdeka, jadi kami berpikir selama proses [negosiasi ini] bahwa [otonomi dan pemerintahan sendiri] itulah solusi terbaik yang ada di hadapan kami.<ref name=Aspinall_Islam_234/></blockquote>

Saat menjelaskan kepada para komandan GAM mengenai penerimaan tawaran pemerintahan sendiri alih-alih melanjutkan perjuangan kemerdekaan, para petinggi GAM menegaskan bahwa jika mereka terus memaksa menuntut kemerdekaan setelah tsunami 2004, mereka akan terancam dikucilkan oleh komunitas internasional.<ref>{{cite bookharvp|title=ibidAspinall|page2009|p=235}}</ref>

Pada Oktober 2004, Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] (SBY) dan Wakil Presiden [[Jusuf Kalla]] dilantik setelah memenangkan [[pemilihan umum presiden Indonesia 2004|pemilu presiden 2004]], pemilu langsung pertama di Indonesia. Aspinall berpendapat bahwa sebelum pemilu langsung ini, ada keseimbangan posisi antara pejabat pemerintahan Indonesia, yaitu antara pejabat yang percaya bahwa kemenangan militer mustahil tercapai dan negosiasi sangat diperlukan, dengan pihak pejabat garis keras yang percaya bahwa GAM dapat sepenuhnya dilenyapkan. Terpilihnya SBY dan Kalla mendorong kebijakan pemerintah untuk condong ke posisi pertama.<ref name=Aspinall_Peace_13-14>{{cite bookharvp|last=Aspinall|title=A More Promising Basis for Peace in Aceh?2005|pagespp=13–14}}</ref>

Aspinall menunjukkan bahwa ketika SBY masih menjabat sebagai menteri dalam kabinet Presiden [[Megawati Soekarnoputri]], ia mendukung "pendekatan terintegrasi" berupa penyertaan upaya militer dengan negosiasi terhadap GAM.<ref name=Aspinall_Peace_13-Aspinall_Peace_14>{{harvp|Aspinall|2005|p=14}}</ref> Kalla, yang saat itu kolega SBY di kementerian, juga mendukung dimulainya kembali dialog dengan GAM pada awal 2004 (yaitu ketika darurat militer masih diberlakukan di Aceh dan operasi militer masih berlangsung).<ref>{{cite bookharvp|title=ibidAspinall|2005|pagep=16}}</ref> Saat itu, Kalla, melalui orang kepercayaannya, mendekati komandan GAM di lapangan sekaligus pemimpinnya di [[Swedia]].<ref name=Aspinall_Peace_13-14Aspinall_Peace_14/> Posisi presiden dan wakil presiden Indonesia yang lebih memilih jalur negosiasi sebagai solusi pemberontakan Aceh memberikan jalan untuk mencapai keberhasilan dialog perdamaian Helsinki.

Kingsbury, penasihat resmi untuk GAM, juga menyebut terpilihnya SBY dan Kalla tahun 2004 sebagai prawarsa upaya damai yang berakhir dengan perjanjian resmi.<ref>{{cite book|lastname="Kingsbury|first=Damien|title=Peace in2006 Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process|year=2006|publisher=Equinox|location=Jakarta|isbn=979-3780-25-8|page=15}}<"/ref> Selain itu, ia menyebut penunjukan Kalla menjadi pengawas delegasi Indonesia pada dialog damai sebagai faktor penting, dikarenakan status Kalla yang merupakan ketua umum [[Golkar]], partai mayoritas di [[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]] saat itu, sehingga pemerintahan SBY mudah menghadapi penolakan dari anggota DPR lainnya.<ref>{{cite bookharvp|title=ibidKingsbury|2006|pagespp=15–16}}</ref>

Pada April 2013, ''[[Amnesty International]]'' meluncurkan laporan ''Time To Face The Past'' ("Saatnya Menghadapi Masa Lalu") yang isinya pernyataan mereka bahwa "sebagian besar korban dan kerabatnya sudah lama dijauhkan dari kebenaran, keadilan, dan pemulihan, dan Indonesia telah melanggar kewajibannya menurut hukum internasional. Mereka masih menunggu otoritas lokal dan nasional Indonesia untuk mengakui dan memperbaiki apa yang telah mereka dan keluarganya alami pada masa konflik." Dalam perumusan laporannya, ''Amnesty International'' menggunakan hasil penelitiannya saat berkunjung ke Aceh pada Mei 2012. Pada kunjungan tersebut, perwakilan organisasi tersebut mewawancarai [[Lembaga swadaya masyarakat|lembawa swadaya masyarakat]] (LSM), [[organisasi masyarakat]], [[pengacara]], anggota dewan, pejabat pemerintah setempat, [[jurnalis]], dan korban dan perwakilan mereka mengenai situasi di Aceh pada saat wawancara dilaksanakan. Korban menyatakan apresiasi mereka terhadap proses perdamaian dan meningkatnya keamanan di provinsi Aceh, tetapi juga menyatakan frustrasi atas tidak adanya tindakan dari pemerintah Indonesia sesuai [[nota kesepahaman]] 2005 yang mencantumkan rencana pembentukan [[Pengadilan Hak Asasi Manusia]] di Aceh dan [[Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh]].<ref>{{cite web|title=Time Toto Face Thethe Past|url=httphttps://www.amnesty.org/en/librarydocuments/asset/ASA21asa21/001/2013/en/5a7956bb-be04-494a-85e2-0c02d555b58e/asa210012013en.pdf|work=Amnesty International|publisher=Amnesty International|accessdateaccess-date=18 April 2013|format=PDF|year=2013|archive-date=2013-05-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20130525200754/http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/001/2013/en/5a7956bb-be04-494a-85e2-0c02d555b58e/asa210012013en.pdf|dead-url=yes}}</ref>

Selain itu, laporan ''Time To Face The Past'' berisi peringatan potensi munculnya kekerasan baru di Aceh jika pemerintah Indonesia tetap stagnan dalam pelaksanaan komitmennya yang tercantum pada MoU 2005. Wakil direktur [[Asia Pasifik]] ''Amnesty International'' Isabelle Arradon menjelaskan saat peluncuran laporan tersebut: "Situasi yang sedang terjadi adalah munculnya benih-benih ketidakpuasan yang bisa tumbuh menjadi aksi kekerasan baru". Per 19 April 2013, pemerintah Indonesia belum menanggapi laporan ini. Juru bicara presiden SBY memberitahukan [[BBC]] bahwa ia belum bisa memberi komentar karena belum membaca laporan tersebut.<ref{{Citation nameneeded|date="Graphics">[http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22198860Agustus Amnesty: Indonesia 'failing to uphold' Aceh peace terms]</ref>2016}}

== Lihat pulajuga ==

{{Reflist|224em}}

* [httphttps://www.hrw.org/reports/2001/aceh/index.htm INDONESIA: THE WAR IN ACEH (HRW report, 2001)]

* [http://alertnet.org/db/crisisprofiles/ID_PEA.htm?v=in_detail Aceh Peace] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100616111329/http://alertnet.org/db/crisisprofiles/ID_PEA.htm?v=in_detail |date=2010-06-16 June 2010 }} From [http://alertnet.org Reuters Alertnet] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090311155456/http://www.alertnet.org/ |date=2009-03-11 Maret 2009 }}

* [http://peacemaker.un.org/node/1105 Full text of the Cessation of Hostilities Agreement Between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement, 9 DecemberDesember 2002], UN Peacemaker

{{KonflikIslam Acehdi Indonesia}}