Berita palsu di India: Perbedaan antara revisi

Pembuatan berita palsu di India telah digunakan sebagai [[propaganda]] dan penyebaran rumor dalam berbagai media. Peningkatan penggunaan berita palsu untuk propaganda terjadi pada [[Pemilihan Umum India 2014]]. Selama Pemilihan Umum India 2014, berita palsu juga digunakan untuk penyebaran [[misinformasi]] dan [[disinformasi]].<ref name=":0">{{Cite book|last=Dodda, T. P., dan Dubbudu, R.|date=2019|url=https://factly.in/wp-content/uploads/2019/02/Countering-Misinformation-Fake-News-In-India.pdf|title=Countering Misinformation Fake News in India: Solutions & Strategies|publisher=Factly Media & Research (Factly) and The Internet and Mobile Association of India (IAMAI)|pages=26|language=EN|url-status=live}}</ref>

Pada bulan November 2018, [[BBC World Service]] merilis sebuah hasil studi berjudul ''Tugas, Identitas, Kredibilitas: ‘Berita Palsu’ dan Warga Biasa di India'' sebagai bagian dari program Beyond Fake News. Dalam hasil studi ini disebutkan bahwa penyebab utama tersebarnya [[pesan]] berisi berita palsu di India karena orang India sering meneruskan pesan berdasarkan [[emosi]] dan bukan karena kebenaran fakta. Emosi pertama dan utama yang menyebabkan penerusan pesan berupa berita palsu di India adalah sentimen nasinalistis[[nasionalisme]], sedangkan sentimenemosi agamalainnya menjaditerutama penyebabsentimen emosi yang kedua[[agama]].<ref>{{Cite book|last=Chaturvedi, U., dan Dwivedi, R.|date=2019|url=https://defindia.org/wp-content/uploads/2019/05/Whose-Responsibility-Is-It_V7.pdf|title=Fighting Fake News: Whose responsibility it is?: Based on survey results collected from 3000-odd people across 11 states|publisher=Digital Empowerment Foundation|editor-last=Chaturvedi|editor-first=Udita|pages=8|language=EN|url-status=live}}</ref>

Kecepatan penyebaran berita palsu di India didukung oleh teknologi digital. Peningkatan penyebaran berita palsu di India melalui [[internet]] terjadi melaluipada [[media sosial]]. Berita palsu terutama menyebar sangat cepat di India melalui penggunaan [[WhatsApp]].<ref name=":0" />

Berita palsu di India tersebar dalam lingkup kehidupan sehari-hari hingga ke [[lingkungan sosial]]. Ada berita palsu yang tidak membahayakan [[kehidupan]] [[manusia]] di India dan ada pula yang membahayakan kehidupan manusia di India. Contoh berita palsu di India yang tidak membahayakan kehidupan manusia berupa [[lelucon]]. Sedangkan contoh berita palsu di India yang membahayakan kehidupan manusia berupa rumor yang menyebabkan [[histeria]] dan [[kemarahan]].<ref name=":0" /> Pada masa [[Pandemi Covid-19 di India]], berita palsu di India telah mengakibatkan serentetan insiden [[hukuman gantung]] massal yang berujung pada kasus Tehseen S. Poonawalla v. Union of India dengan [[pengadilan]] oleh [[Mahkamah Agung India]].{{Sfn|Jain, dkk.|2022|p=1}}

Para [[politikus]] dan lembaga [[kebijakan publik]] di India telah merupakan salah satu pemerintah di [[dunia]] yang memberikan tanggapan terhadap disinformasi dan [[misinformasi]] yang dihasilkan melalui penyebaran berita palsu.<ref>{{Cite book|url=https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368022/PDF/368022ind.pdf.multi|title=Jurnalisme, “Berita Palsu’’, & Disinformasi: Buku Pegangan untuk Pendidikan dan Pelatihan Jurnalisme|location=Paris|publisher=[[Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]|isbn=978-92-3-000076-9|editor-last=Ambardi, K., dkk.|pages=21-22|translator-last=Wendratama|translator-first=Engelbertus|trans-title=Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation|url-status=live}}</ref> Pada bulan Februari 2021, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India telah menerbitkan Peraturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara dan Kode Etik Media Digital). Penerbitan peraturan tersebut merupakan hasil dari pembahasan penyebaran berita palsu di [[Parlemen India]] sebagai permintaan dari [[Mahkamah Agung India]]. Peraturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara dan Kode Etik Media Digital) tidak membahasa berita palsu secara langsung, tetapi mengharuskan perantara dan penerbit konten berita untuk menerapkan tindakan kepatuhan dasar tertentu untuk mengatasaimengatasi masalah berita palsu dan misinformasi. Perantara berita yang termasuk dalam peraturan tersebut ialah ''platform'' media sosial.{{Sfn|Jain, dkk.|2022|p=2}}