Berita palsu di Malaysia: Perbedaan antara revisi

 

Sejak tahun 1988, instrumen hukum utama di Malaysia yang menetapkan [[hukum]] atas berita palsu ialah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pada tahun 2018, [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018|Undang-Undang Anti-Berita Palsu]] disahkan dan menjadi instrumen hukum utama di Malaysia yang menetapkan hukum atas berita palsu. Namun [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018|Undang-Undang Anti-Berita Palsu]] dicabut statusnya sebagai undang-undang pada Desember 2019 oleh [[Parlemen Malaysia]]. Pengenalan kembali undang-undang anti-berita palsu berhasil dilakukan pada tahun 2021 dengan disahkannya [[Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021]] oleh Pemerintah Malaysia pada bulan Maret 2021 tanpa persetujuan dari Parlemen Malaysia.

Sebenarnya.my, disediakan bagi penggunanya untuk memeriksa konten yang tidak diverifikasi yang mereka terima dan untuk menyalurkan atau berbagi berita yang tidak diverifikasi ke [[portal web]]. Verifikasi keakuratan berita dilakukan pada portal web terhadap lembaga yang sesuai dengan yurisdiksi atas masalah tertentu untuk mengecek suatu berita palsu atau [[misinformasi]]. Pengecekan fakta di MyCheck Malaysia berdasarkan inisiatif dari [[Bernama|Kantor Berita Nasional Malaysia]] (Bernama). Bernama melakukan pembuatan berita faktual yang andal sesuai dengan pedoman standar Jaringan Pengecekan Fakta Internasional.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=61}}

 

 

== Penetapan undang-undang ==

[[Kategori:Disinformasi di Malaysia]]

[[Kategori:Berita palsu menurut negara]]