Kementerian Hukum Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

| logo =Logo of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.svg

| ukuran_logo =150px

| keterangan_logo =Logo Kementerian Hukum

| gambar =Flag of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.svg

| ukuran_gambar =200px

| keterangan_gambar =Bendera Kementerian Hukum

| dasar_hukum = * Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum<ref name="Perpres1552024">[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salinan_Perpres_Nomor_155_Tahun_2024.pdf Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum]</ref>

| bidang_tugas = [[KehakimanHukum]]

| kepala_badan3 = G.A.P.Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.IP., S.H., M.Si.

| staf_ahli1 = Staf Ahli Menteri Hukum Bidang EkonomiPolitik dan SosialKeamanan

| singkatan_staf_ahli1 = Bidang EkonomiPolitik dan SosialKeamanan

| nama_staf_ahli1 = WisnuKomjen NugrohoPol. (Purn) Dr. (HC.) Andap Budhi DewantoRevianto, S.EIK., M.H.

| staf_ahli2 = Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar LembagaEkonomi dan Penguatan Reformasi BirokrasiSosial

| singkatan_staf_ahli2 = Bidang Hubungan Antar LembagaEkonomi dan Penguatan Reformasi BirokrasiSosial

| nama_staf_ahli2 = Dr.Wisnu Nugroho SuciptoDewanto, S.HE., M.H., M.Kn.

| staf_ahli3 = Staf Ahli Menteri Hukum Bidang PolitikHubungan Antar Lembaga dan KeamananPenguatan Reformasi Birokrasi

| singkatan_staf_ahli3 = Bidang PolitikHubungan Antar Lembaga dan KeamananPenguatan Reformasi Birokrasi

| nama_staf_ahli3 = Komjen PolDr. (Purn)Sucipto, DrS. (H.C.) Andap Budhi Revianto, SM.IKH., M.HKn.

| situs web = {{URL|https://kemenkumhamkemenkum.go.id}}

'''Kementerian Hukum Republik Indonesia''' (disingkat '''Kemenkum''') adalah [[kementerian Indonesia|kementerian]] dalam [[pemerintah Indonesia|Pemerintah]] [[Indonesia]] yang membidangi urusan [[hukum]] serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Presiden Indonesia|Presiden]]. Kementerian ini dipimpin oleh seorang [[Daftar Menteri Hukum Indonesia|Menteri Hukum]] yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh [[Supratman Andi Agtas]].

Tugas dan fungsi Kementerian Hukum belum ditetapkan secara resmi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, nomenklatur sebelumnya, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:<ref name="Perpres1552024" />

# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian,dan kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;

# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

# pelaksanaanperumusan, penelitianpenyusunan, dan pengembanganpemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

# pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

# pelaksanaan kegiatantugas teknis dari pusatpokok sampai ke daerah; dan

# pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum; dan Hak Asasi Manusia.

** Biro Perencanaan dan Organisasi

** Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa

** Biro Hubungan MasyarakatHukum, HukumKomunikasi Publik, dan Kerja Sama

** Direktorat PerancanganPerencanaan Peraturan Perundang-undangan

** Direktorat HarmonisasiPerancangan Peraturan Perundang-undangan I

** Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (Politik, Hukum, HAM, Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Digital)

** Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan

** Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi

** Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

** Direktorat PenyidikanPenegakan dan Penyelesaian SengketaHukum

** Pusat PerencanaanPemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

** Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

** Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

** Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan danPeraturan Penegakan HukumPerundang-undangan dan HakPembinaan Asasi ManusiaHukum

** Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

** Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

** Pusat Strategi Evaluasi dan InformasiPublikasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

** Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

* Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial

* Staf Ahli Bidang SosialHubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi

** Bagian Umum dan Tata Usaha

=== Kantor wilayahWilayah ===

[[Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum danRepublik HakIndonesia|Kantor AsasiWilayah ManusiaKementerian Hukum]] merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap [[provinsi]], yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah [[Unit pelaksana teknis|Unit Pelaksana Teknis]] (UPT), termasuk [[Kantor Imigrasi]] (Kanim), [[Lembaga Pemasyarakatan]] (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, [[Rumah Tahanan Negara]] (Rutan), Cabang Rutan, [[Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara]] (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), [[Balai Harta Peninggalan]] (BHP), serta [[Rumah Detensi Imigrasi]] (Rudenim).

Logo Pengayoman (Dep. Kehakiman).jpg|Logo Departemen Kehakiman/ Departemen Hukum &dan HAM (–2011)