Era Reformasi: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 10 September 2023 09.59 sunting Fulvian20 (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 6.935 suntingan Membalikkan revisi 24142184 oleh 114.122.36.250 (bicara) Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 3 Januari 2025 20.36 sunting balikkan SabitAprido (bicara \| kontrib) 1.107 suntingan →Kepresidenan Prabowo Subianto (2024–sekarang) Tag: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(45 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{refimprove}} {{Sejarah Indonesia}} '''Era reformasi''' atau '''era pasca-Soeharto''' di [[Indonesia]] dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat [[Kejatuhan Soeharto]] Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, [[B.J. Habibie]]~~. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka~~. Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998–2004, yaitu sampai dengan [[pemilihan umum Presiden Indonesia 2004]] pertama; dalam arti luas, hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini di antaranya dorongan untuk menerapkan [[demokrasi]] dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen [[Tentara Nasional Indonesia\|militer]] yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, [[Islamisme]] yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan [[otonomi daerah]] yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat [[kebebasan berbicara]] yang lebih tinggi, berbeda dengan [[penyensoran]] yang meluas saat [[Orde Baru]]. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini di antaranya serangkaian peristiwa [[terorisme]] (termasuk [[bom Bali 2002]]) serta [[gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004]]. == Latar belakang == {{~~mainarticle~~Main\|Krisis finansial Asia}} [[Berkas:Jakarta riot 14 May 1998.jpg\|jmpl\|kanan\|200px\|Penjarahan dan pembakaran di Jakarta, 14 Mei 1998.]] [[Krisis finansial Asia 1997\|Krisis finansial Asia]] yang menyebabkan [[ekonomi Indonesia]] melemah dan ~~semakin~~ besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya [[demonstrasi]] besar-besaran yang dilakukan berbagai [[gerakan mahasiswa]] di berbagai wilayah [[Indonesia]]. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah [[Tragedi Trisakti]] pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu [[Kerusuhan Mei 1998]] sehari setelahnya. [[Gerakan mahasiswa Indonesia 1998\|Gerakan mahasiswa]] pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, [[Kejatuhan Soeharto\|Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998]].<ref> {{Cite news\|url=https://nasional.kontan.co.id/news/hari-ini-dalam-sejarah-soeharto-lengser-dari-kursi-presiden\|title=Hari ini dalam sejarah: Soeharto lengser dari kursi Presiden\|editor-last=Kurniawan\|editor-first=S.S.\|language=id\|work=[[Kontan\|Kontan.co.id]]\|last=Kompas.Com}}</ref> == Kepresidenan Habibie (1998–1999) == {{see also\|B.Kepresidenan J.Bacharuddin ~~Habibie#Masa~~Jusuf ~~kepresidenan~~Habibie}} [[Berkas:Habibie presidential oath.jpg\|thumb\|200px\|Pengambilan sumpah kepresidenan Habibie pada 21 Mei 1998]] Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden [[B. J. Habibie\|B.J. Habibie]] dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik<ref>{{Cite news\|title=Undang-Undang RI No 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik\|url=http://www.detik.com/gudangdata/uupolitik99/uuno2-bab1.shtml\|publisher=detik.com\|archive-url=https://web.archive.org/web/20060323094621/http://www.detik.com/gudangdata/uupolitik99/uuno2-bab1.shtml\|archive-date=23 March 2006\|access-date=30 October 2006\|url-status=dead\|work=[[Detik.com\|detikcom]]}}</ref> yang mencabut pembatasan jumlah [[partai politik]] (parpol). Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya tiga parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi [[Pancasila]]. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 di antaranya akan bersaing dalam [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999\|pemilihan legislatif 1999]]. Baris 24 ⟶ 26: == Kepresidenan Abdurrahman Wahid (1999–2001) == {{see also\|Abdurrahman Wahid#~~Masa kepresidenan~~Kepresidenan}} [[Berkas:Pelantikan ~~Presiden~~ Abdurrahman Wahid ~~tahun 1999~~.jpg\|jmpl\|kiri\|200px\|Prosesi Pelantikan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999.]] Pada 1999, [[Abdurrahman Wahid]] (Gus Dur) menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama, yang diberi nama [[Kabinet Persatuan Nasional]], adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik: [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDI-P), [[Partai Kebangkitan Bangsa]] (PKB), [[Golkar]], [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP), [[Partai Amanat Nasional]] (PAN), dan [[Partai Keadilan Sejahtera\|Partai Keadilan]] (PK). Perwakilan nonpartisan dan militer [[Tentara Nasional Indonesia\|(TNI)]] juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan, yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru.<ref>Barton (2002), p. 290.</ref> === Otonomi dan toleransi === Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi [[Aceh]]—yang saat itu memberontak—untuk menentukan model otonomi mereka alih-alih opsi untuk memerdekakan diri seperti di Timor Timur.<ref>Miller, Michelle. Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh (London: Routledge, 2008), pp.66-68. {{ISBN\|978-0-415-45467-4}}</ref> Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan [[Gerakan Aceh Merdeka]] (GAM). Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani [[nota kesepahaman]] dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001, saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut.<ref>{{Cite book\|last=Conceicao\|first=J.F\|year=2005\|title=Indonesia's Six Years of Living Dangerously: from Habibie through Gus Dur to Megawati: will Yudhoyono succeed?\|url=https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc\|location=Singapore; Kuala Lumpur \|publisher=Horizon Books\|isbn=981-05-2307-6\|pages=~~30–31~~[https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc/page/30 30]–31}}</ref> Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi [[Kota Jayapura\|Jayapura]], ibu kota [[Papua\|Provinsi Papua]] (saat itu disebut "Irian Jaya"). Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua.<ref>Barton, pages 293</ref> Baris 36 ⟶ 38: === Hubungan dengan militer === Ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur adalah mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik mereka yang dominan. Dalam usaha ini, Wahid bersekutu dengan [[Agus Wirahadikusumah]], yang ia jadikan Panglima [[Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat\|Kostrad]] pada bulan Maret 2000. Pada bulan Juli, Agus mulai mengungkap skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang berafiliasi dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Gus Dur untuk mencopot Agus. Gus Dur mengalah pada tekanan ini tetapi kemudian berencana untuk mengangkat Agus sebagai [[Kepala Staf Angkatan Darat]] yang ditanggapi oleh para pemimpin TNI dengan mengancam akan pensiun dan Gus Dur sekali lagi mengalah pada tekanan tersebut.<ref>{{Cite book\|last=Conceicao\|first=J.F\|year=2005\|title=Indonesia's Six Years of Living Dangerously\|url=https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc\|location=Singapore\|publisher=Horizon Books\|isbn=981-05-2307-6\|page=[https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc/page/21 21]}}</ref> Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika di bulan yang sama terungkap bahwa milisi Laskar Jihad telah tiba di [[Kepulauan Maluku\|Maluku]] dan dipersenjatai dengan senjata militer, meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir masuknya mereka ke wilayah tersebut. Milisi telah merencanakan sejak awal tahun untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dalam [[Konflik sektarian Maluku\|konflik sekretarian]] di sana.<ref>Barton (2002), page 306</ref> Baris 49 ⟶ 51: Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur berkomentar tentang kemungkinan Indonesia menjadi anarki dan menyatakan bahwa ia terpaksa membubarkan DPR jika hal itu terjadi.<ref>Barton (2002), page 348</ref> Meskipun isi pertemuan ini tidak untuk konsumsi publik, tetapi cukup banyak kehebohan yang timbul. Pada 1 Februari, DPR mengajukan memorandum terhadap Gus Dur dalam Sidang Istimewa MPR, yang melegalkan pemakzulan dan pencopotan presiden. Dari hasil pemungutan suara, sangat banyak anggota DPR yang mendukung memorandum, sementara anggota PKB hanya bisa keluar dari ruang rapat sebagai bentuk protes. Memorandum tersebut menimbulkan protes luas di kalangan anggota [[Nahdlatul Ulama]] (NU). Di Jawa Timur, anggota NU menyerang kantor Golkar. Di Jakarta, pihak oposisi mulai menuduh bahwa Gus Dur telah mendorong demonstrasi. Gus Dur menyangkalnya dan bertemu dengan para pengunjuk rasa di kota [[Kota Pasuruan\|Pasuruan]] dan mendorong mereka untuk berhenti berdemonstrasi.<ref>Barton (2002), pages 351-352</ref> Meski demikian, pengunjuk rasa NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap membela dan mati untuk presiden. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba untuk melawan oposisi yang dimulai dari anggota kabinetnya sendiri. Menteri Kehakiman [[Yusril Ihza Mahendra]] dicopot karena secara publik menuntut pengunduran diri presiden, sementara Menteri Kehutanan [[Nur Mahmudi Ismail]] juga dicopot karena dicurigai menyalurkan dana departemennya kepada oposisi Gus Dur. Menyikapi hal itu, Megawati mulai menjauhkan diri dan tidak hadir dalam pelantikan menteri pengganti. Pada 30 April, DPR mengeluarkan memorandum kedua dan esok harinya menyerukan Sidang Istimewa MPR digelar pada 1 Agustus 1998. Pada bulan Juli, Gus Dur memerintahkan [[Susilo Bambang Yudhoyono]] (SBY), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk mengumumkan [[keadaan darurat]]. SBY menolak dan Gus Dur mencopotnya dari jabatannya. Pada 20 Juli, Amien Rais mengumumkan Sidang Istimewa MPR akan dimajukan menjadi 23 Juli. TNI, yang memiliki hubungan buruk dengan Gus Dur selama masa jabatannya sebagai presiden, menempatkan 40.000 pasukan di Jakarta dan menempatkan tank yang mengarah ke Istana Presiden untuk [[Pertunjukan kekuatan\|unjuk kekuatan]].<ref>Barton (2002), page 363</ref> Untuk mencegah Sidang Istimewa MPR berlangsung, Gus Dur kemudian mengeluarkan [[Maklumat Presiden Republik Indonesia 23 Juli 2001\|maklumat]] pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli meski tidak memiliki kewenangan untuk itu. Bertentangan dengan keputusan Gus Dur, MPR melanjutkan Sidang Istimewa dan kemudian dengan suara bulat memilih untuk memakzulkan Gus Dur dan menangkat Megawati sebagai presiden. Gus Dur terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tinggal selama beberapa hari di Istana Kepresidenan tetapi kemudian meninggalkan istana pada 25 Juli untuk segera terbang ke [[Amerika Serikat]] untuk merawat kesehatannya. == Kepresidenan Megawati (2001–2004) == {{see also\|Megawati Soekarnoputri#~~Masa kepresidenan~~Kepresidenan}} [[Berkas:Pelantikan Megawati Soekarnoputri.jpg\|jmpl\|kiri\|200px\|Pelantikan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001.]] Pada masa pemerintahan [[Megawati Soekarnoputri]], putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama [[Soekarno\|Sukarno]], proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut, meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Megawati mengumumkan susunan [[Kabinet Gotong Royong]] pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004\|Pilpres 2004]]. Baris 63 ⟶ 65: == Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) == {{see also\|Susilo Bambang Yudhoyono#~~Masa kepresidenan~~Kepresidenan}} [[Berkas:Pelantikan Susilo Bambang Yudoyono, 2004.jpg\|jmpl\|kanan\|200px\|Pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004.]] [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004\|Pemilu Presiden Indonesia 2004]] merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan [[Susilo Bambang Yudhoyono]] (SBY) dan [[Jusuf Kalla]] memenangi pemilu setelah melewati dua putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan [[Kabinet Indonesia Bersatu]]. Baris 96 ⟶ 98: Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan [[Pemilihan umum Indonesia 2019\|pemilihan umum serentak]]. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019\|presiden dan wakil presiden]], serta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019\|anggota DPR, DPD, dan DPRD]] secara bersamaan.<ref>{{Cite news\|last=Retaduari\|first=Elza Astari\|date=25 April 2017\|title=Pileg dan Pilpres Serentak Digelar 17 April 2019, Ini Tahapannya\|url=https://news.detik.com/berita/d-3483078/pileg-dan-pilpres-serentak-digelar-17-april-2019-ini-tahapannya\|language=id\|publisher=news.detik.com\|access-date=11 November 2017\|work=[[Detik.com\|detikcom]]}}</ref> Pemilu ini digambarkan sebagai "salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global".<ref>{{Cite web\|last=Bland\|first=Ben\|date=3 April 2019\|title=The mind-boggling challenge of Indonesia’s election logistics\|url=https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/mind-boggling-challenge-indonesian-election-logistics\|publisher=The Interpreter\|archive-url=https://web.archive.org/web/20190411052808/https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/mind-boggling-challenge-indonesian-election-logistics\|archive-date=11 April 2019\|access-date=11 April 2019\|url-status=live}}</ref> Jokowi dan calon wakil presiden [[Ma'ruf Amin]] mengalahkan Prabowo dan pasangannya, [[Sandiaga Uno]].<ref>{{Cite news\|last=Prasongko\|first=Dias\|date=20 May 2019\|title=KPU Menetapkan Jokowi-Ma'ruf Unggul 55.50 Persen\|url=https://pilpres.tempo.co/read/1207482/kpu-menetapkan-jokowi-maruf-unggul-55-50-persen/full&view=ok\|work=[[Tempo.co]]\|language=id\|access-date=20 May 2019}}{{Pranala mati\|date=November 2022 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> Pemilu ini diikuti oleh [[Demonstrasi dan kerusuhan Mei 2019 di Jakarta\|protes dan kerusuhan di bulan Mei]] yang mengakibatkan setidaknya delapan pengunjuk rasa tewas.<ref>{{Cite news\|last=Lipson\|first=David\|date=25 May 2019\|title='Peak Indonesia': Widespread political violence proves no barrier to enterprise\|url=https://abc.net.au/news/2019-05-25/indonesian-riots-bring-out-the-comically-absurd/11148770\|work=ABC News\|language=en-AU\|access-date=26 May 2019}}</ref> Pada 16 Agustus 2019, empat puluh tiga pelajar Papua di [[Kota Surabaya\|Surabaya]], [[Jawa Timur]] ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal,<ref>{{Cite news\|last=Davidson\|first=Helen\|date=2019-08-18\|title=Indonesia arrests dozens of West Papuans over claim flag was thrown in sewer\|url=https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/indonesia-arrests-dozens-of-west-papuans-over-claim-flag-was-thrown-in-sewer\|work=The Guardian\|issn=0261-3077\|archive-url=https://web.archive.org/web/20190828045640/https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/indonesia-arrests-dozens-of-west-papuans-over-claim-flag-was-thrown-in-sewer\|archive-date=28 August 2019\|access-date=2019-08-31\|url-status=live}}</ref> yang menyebabkan [[Unjuk rasa dan kerusuhan Papua 2019\|protes di Papua dan bagian lain Indonesia]].<ref>{{Cite news\|last=Lamb\|first=Kate\|last2=Doherty\|first2=Ben\|date=22 August 2019\|title=West Papua protests: Indonesia deploys 1,000 soldiers to quell unrest, cuts internet\|url=https://www.theguardian.com/world/2019/aug/22/west-papua-protests-indonesia-deploys-1000-soldiers-to-quell-unrest\|work=The Guardian\|archive-url=https://web.archive.org/web/20190825144238/https://www.theguardian.com/world/2019/aug/22/west-papua-protests-indonesia-deploys-1000-soldiers-to-quell-unrest\|archive-date=25 August 2019\|access-date=25 August 2019\|url-status=live}}</ref> [[Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019\|Serangkaian demonstrasi massa]] yang dipimpin oleh mahasiswa terjadi di kota-kota besar Indonesia pada September 2019 untuk memprotes undang-undang baru yang mengurangi kewenangan [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia\|Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK) serta beberapa RUU lainnya.<ref name="al">{{Cite news\|date=2019-09-25\|title=Indonesia protests: Hundreds hurt in student-police clashes\|url=https://www.aljazeera.com/news/2019/09/indonesia-protests-80-students-hurt-police-clashes-190925044211780.html\|work=Al Jazeera\|language=en\|access-date=2019-09-26}}</ref> Protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak demonstrasi tahun 1998 yang [[Kejatuhan Soeharto\|menjatuhkan rezim Suharto]].<ref name="tjp2">{{Cite news\|date=2019-09-27\|title=No, Indonesian students are not taking to the streets only to fight sex ban\|url=https://www.thejakartapost.com/community/2019/09/27/no-indonesian-students-not-taking-to-streets-only-to-fight-sex-ban.html\|work=The Jakarta Post\|language=en\|access-date=2019-09-28}}</ref> [[Penyakit koronavirus 2019]] (COVID-19), yang ~~sedang~~ berlangsung di [[Pandemi COVID-19\|seluruh dunia]], pertama kali dikonfirmasi [[Pandemi COVID-19 di Indonesia\|menyebar ke Indonesia]] pada 2 Maret 2020.<ref name="theguardian-ratcliffe">{{Cite web\|last=Ratcliffe\|first=Rebecca\|date=2 March 2020\|title=First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for an outbreak\|url=http://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/first-coronavirus-cases-confirmed-in-indonesia-amid-fears-nation-is-ill-prepared-for-outbreak\|website=The Guardian\|access-date=2 March 2020}}</ref> Hingga 5 November 2020, virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia.<ref>{{Cite news\|date=5 November 2020\|title=Indonesia's latest official COVID-19 figures\|url=https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/23/indonesias-latest-covid-19-figures.html\|work=The Jakarta Post\|access-date=6 November 2020}}</ref> Pada akhir 2020, pandemi menyebabkan perekonomian jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.<ref>{{Cite web\|last=Akhlas, Adrian Wail\|date=5 November 2020\|title=Breaking: Indonesia enters first recession since 1998 on 3.49% Q3 contraction\|url=https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/05/breaking-indonesia-enters-first-recession-since-1998-on-3-49-q3-contraction.html\|publisher=The Jakarta Post\|archive-url=https://web.archive.org/web/20201105121924/https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/05/breaking-indonesia-enters-first-recession-since-1998-on-3-49-q3-contraction.html\|archive-date=5 November 2020\|access-date=5 November 2020\|url-status=live}}</ref> Pada Oktober 2020, [[Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja\|sejumlah protes meluas di seluruh Indonesia]] setelah DPR mengesahkan [[Undang-Undang Cipta Kerja]] yang kontroversial.<ref>{{Cite news\|title=FOTO: Gelombang Demo Buruh Lawan Omnibus Law Cipta Kerja\|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006164655-22-555056/foto-gelombang-demo-buruh-lawan-omnibus-law-cipta-kerja\|publisher=CNN Indonesia\|access-date=6 October 2020\|last2=Foto\|first2=Antara\|last=Afp\|work=[[CNN Indonesia]]}}</ref> Meski tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Jokowi secara eksplisit menyatakan kepada media bahwa ia tidak akan menjadi aktor netral,<ref>{{cite news \|title=Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024 \|url=https://nasional.tempo.co/read/1731263/presiden-jokowi-akui-tak-akan-netral-pada-pilpres-2024 \|access-date=19 June 2023 \|work=Tempo \|date=29 May 2023 \|language=id \|archive-date=2023-11-09 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20231109124109/https://nasional.tempo.co/read/1731263/presiden-jokowi-akui-tak-akan-netral-pada-pilpres-2024 \|dead-url=no }}</ref> dan akan "ikut campur" dalam [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024\|Pemilihan Presiden 2024]]. Ia juga melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik dalam kapasitasnya sebagai presiden.<ref>{{cite news \|title=President's admission of intervention divides public \|url=https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/05/31/presidents-admission-of-intervention-divides-public.html \|access-date=19 June 2023 \|work=The Jakarta Post \|date=31 May 2023 \|language=en \|archive-date=2023-06-03 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20230603041150/https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/05/31/presidents-admission-of-intervention-divides-public.html \|dead-url=no }}</ref><ref>{{cite news \|title=Jokowi Akui Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Ini demi Kepentingan Nasional \|url=https://www.kompas.tv/nasional/411208/jokowi-akui-cawe-cawe-di-pilpres-2024-ini-demi-kepentingan-nasional?page=all \|access-date=19 June 2023 \|work=KOMPAS.tv \|date=29 May 2023 \|language=id \|archive-date=2024-02-04 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20240204055001/https://www.kompas.tv/nasional/411208/jokowi-akui-cawe-cawe-di-pilpres-2024-ini-demi-kepentingan-nasional?page=all \|dead-url=no }}</ref><ref>{{cite news \|last1=Bhwana \|first1=Petir Garda \|title=Jokowi to Meddle in 2024 Presidential Election; Democrat Reacts \|url=https://en.tempo.co/read/1731400/jokowi-to-meddle-in-2024-presidential-election-democrat-reacts \|access-date=19 June 2023 \|work=Tempo \|date=30 May 2023 \|language=en \|archive-date=2024-02-15 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20240215104143/https://en.tempo.co/read/1731400/jokowi-to-meddle-in-2024-presidential-election-democrat-reacts \|dead-url=no }}</ref> Pada bulan September 2023, dalam rapat umum, Jokowi menyatakan bahwa ia memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh badan-badan pemerintah (menyebutkan [[Badan Intelijen Negara\|BIN]] dan [[Badan Intelijen Strategis\|BAIS]]) pada cara kerja internal partai politik.<ref>{{cite news \|title=Jokowi Akui Punya Data Intelijen Soal Parpol: Saya Tahu Arah Mereka ke Mana \|url=https://www.liputan6.com/news/read/5399341/jokowi-akui-punya-data-intelijen-soal-parpol-saya-tahu-arah-mereka-ke-mana?page=2 \|access-date=19 September 2023 \|work=liputan6.com \|date=16 September 2023 \|language=id \|archive-date=2024-02-03 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20240203201814/https://www.liputan6.com/news/read/5399341/jokowi-akui-punya-data-intelijen-soal-parpol-saya-tahu-arah-mereka-ke-mana?page=2 \|dead-url=no }}</ref><ref>{{cite news \|title=Rights groups slam Jokowi for spying boast \|url=https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/09/17/rights-groups-slam-jokowi-for-spying-boast.html \|access-date=19 September 2023 \|work=The Jakarta Post \|date=17 September 2023 \|language=en \|archive-date=2024-01-13 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20240113090221/https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/09/17/rights-groups-slam-jokowi-for-spying-boast.html \|dead-url=no }}</ref> Pada Oktober 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi [[Anwar Usman]] (kakak ipar Jokowi) mengeluarkan putusan yang memberi celah pada persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga membolehkan putra Jokowi, [[Gibran Rakabuming Raka]] mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo pada tahun 2024. Usman kemudian ditegur oleh majelis hakim atas keputusan tersebut dan diminta mundur sebagai Ketua [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia\|Mahkamah Konstitusi]].<ref>{{cite news \|last1=Teresia \|first1=Ananda \|last2=Suroyo \|first2=Gayatri \|title=Indonesian judge found guilty of ethical violations over ruling that favoured president's son \|url=https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-judges-receive-reprimand-over-ruling-that-allowed-presidents-son-run-2023-11-07/ \|access-date=18 November 2023 \|work=Reuters \|date=7 November 2023 \|language=en \|archive-date=2023-11-20 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20231120211523/https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-judges-receive-reprimand-over-ruling-that-allowed-presidents-son-run-2023-11-07/ \|dead-url=no }}</ref> == Kepresidenan Prabowo Subianto (2024–sekarang) == == Referensi == Baris 103 ⟶ 109: === Daftar pustaka === * Barton, Greg (2002). ''Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President''. Singapore: UNSW Press~~, p. 320~~. {{ISBN\|0-86840-405-5}}~~, pages 290~~ * {{cite book\|last=Conceicao \|first=J.F. \|year=2005 \|title=Indonesia's Six Years of Living Dangerously: from Habibie through Gus Dur to Megawati: will Yudhoyono succeed?\|url=https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc \|location=Singapore; Kuala Lumpur \|publisher=Horizon Books \|isbn=981-05-2307-6}} == Bacaan lanjutan == * {{cite book \|surname1=Ananta \|given1=Aris \|surname2=Arifin \|given2=Evi Nurvidya \|surname3=Suryadinata \|given3=Leo \|title=Emerging Democracy in Indonesia \|place=Singapore \|publisher=Institute of Southeast Asian Studies \|year=2005 \|lang=en \|url=https://books.google.com/books?id=1QpWEAtDjWMC \|isbn=981-230-323-5}} * {{cite book \|editor-surname=Bünte \|editor-given=Marco \|editor2-surname=Ufen \|editor2-given=Andreas \|title=Democratization in post-Suharto Indonesia \|lang=en \|url=https://archive.org/details/democratizationi0000unse_z1r5 \|place=London; New York \|publisher=Routledge \|year=2009}} * Dijk, Kees van. (2001). ''A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000''. (dalam bahasa Inggris). Leiden: [[KITLV]] Press~~, Leiden,~~. {{ISBN \|90-6718-160-9}}▼ * {{cite book \|surname=King \|given=Dwight Y. \|title=Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia \|lang=en \|year=2003 \|place=Wesport, Conn \|publisher=Praeger \|isbn=978-0-2759-7942-3 \|format=2024 Online Version \|url-access=subscription \|url=https://www.bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9798400660986}} * {{cite book \|surname=Miaz \|given=Yalvema \|year=2012 \|title=Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi \|url=http://repository.unp.ac.id/72/1/BUKU%202.pdf \|place=Padang \|publisher=UNP Press \|isbn=978-602-8819-65-7}} * {{cite book \|surname=Mietzner \|given=Marcus \|title=Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia \|place=Singapore \|year=2013 \|publisher=NUS Press \|isbn=978-9971-69-768-6 \|lang=en \|url=https://books.google.com/books?id=ntevBgAAQBAJ}} == Pranala luar == * {{id}} [http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/23/Politikhukum/3544543.htm Gelombang Balik Reformasi] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20070929123931/http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/23/Politikhukum/3544543.htm \|date=2007-09-29 }} ▲* Dijk, Kees van. 2001. ''A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000''. [[KITLV]] Press, Leiden, ISBN 90-6718-160-9 * [http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1260546.stm BBC: Timeline: Indonesia] Baris 114 ⟶ 128: {{Bencana di Indonesia tahun 1990an}} [[Kategori:Sejarah politik Indonesia]] [[Kategori:Reformasi di Indonesia\| ]]