Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

| dasar_hukum = Peraturan Presiden Nomor 31148 Tahun 20202024 tentang Kementerian Sekretariat Negara<ref name="Perpres1482024" />

| bidang_tugas = Menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatanKesekretariatan negara

| slogan = Transparan

| nama_wakil = * [[Bambang Eko Suhariyanto]]<br>
* [[Juri Ardiantoro]]

| sekretariat1 = Sekretariat Presiden Republik IndonesiaSekretaris

| singkatan_sekretariat1 = Kepala Sekretariat PresidenSekretaris

| nama_sekretaris1 = * '''[[HeruSekretariat Presiden Republik Indonesia|Sekretariat Presiden]]''': [[Ariyo Windutomo|Mayor Jenderal TNI Ariyo BudiWindutomo, HartonoM.Si.(Han).]]

|* sekretariat2'''[[Sekretariat Wakil Presiden Republik = Indonesia|Sekretariat Wakil Presiden]]''': Republik Indonesia-

| sekretariat3sekretariat2 = Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia

| nama_sekretaris3nama_sekretaris2 = [[Rudy Saladin|Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A.]]

| nama_deputi2 = Gogor[[Bey Oko NurharyokoMachmudin]]

| staf_ahli1badan1 = StafBadan Teknologi, Data, dan AhliInformasi MenteriKementerian SekretarisSekretariat Negara BidangRepublik EkonomiIndonesia

| nama_staf_ahli1kepala_badan1 =- Gogor Oko Nurharyoko

| nama_staf_ahli2 = [[BeySari Machmudin|Bey Triadi Machmudin]]Harjanti

| staf_ahli3 = Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Maritim.

| singkatan_staf_ahli3 = Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Maritim

| nama_staf_ahli3 = [[KevinFadlansyah Chelini]]Lubis

'''Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia''' (disingkat '''Kemensetneg RI''', ataubiasa disebut '''Setneg RI''') adalah [[kementerian Indonesia]] yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Presiden Indonesia|presiden]] dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<ref name=":1">Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara [https://jdih.setneg.go.id/downloadFile/Salinan%20Perpres%20Nomor%2031%20Tahun%202020.pdf]</ref><ref name=":0">Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat [https://jdih.setneg.go.id/downloadFile/1.%20SALINAN%20PERMENSESNEG%20NO%205%20TAHUN%202020.pdf]</ref> Pada [[Kabinet Merah Putih]] sesuai Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto membubarkan [[Sekretariat Kabinet]], dan untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.<ref>{{Cite web|date=22 Oktober 2024|title=Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih|url=https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/|publisher=Sekretariat Kabinet Republik Indonesia|access-date=22 Oktober 2024}}</ref> Sehingga Kementerian Sekretariat Negara juga mendapatkan tugas yang sebelumnya dijalankan oleh lembaga Sekretariat Kabinet dan tugas tersebut dilaksanakan oleh [[Sekretaris Kabinet]] yang dibawahi [[Kementerian Sekretariat Negara]]. Saat ini KemensesnegKemensetneg dipimpin oleh [[Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia|Menteri Sekretaris Negara]] (Mensesneg) yang sejak [[21 Oktober]] [[2024]] dijabat oleh [[Prasetyo Hadi]].

# pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira [[Tentara Nasional Indonesia]] dan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]], penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

# pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa danRancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, dan pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, serta penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, penyelesaian permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai [[grasi]], [[amnesti]], [[abolisi]], [[rehabilitasi]], remisi perubahan daripidana mati atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

# pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri, serta penyiapanpenyelenggaraan dan analisis bahan kebijakan Menterikemitraan;

# pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir;

# pengawasankoordinasi atasdan perumusan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan tugasadvokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan