International NGO Forum on Indonesian Development: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (30 revisi perantara oleh 13 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''International NGO Forum on Indonesian Development''' atau disingkat '''INFID''' adalah [[
== Latar belakang ==
▲'''International NGO Forum on Indonesian Development''' atau disingkat '''INFID''' adalah [[lembaga non-pemerintah]] yang bergerak dalam bidang [[penelitian]], [[kajian]], dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia. Lembaga ini memiliki status konsultatif pada [[Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa|Dewan Ekonomi dan Sosial]] (ECOSOC) di [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (PBB).
INFID didirikan pada Juni [[1985]], dengan nama INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters) berdasarkan inisiatif beberapa LSM Indonesia dan rekan-rekannya di [[Belanda]]. INFID merupakan jaringan yang terbuka dan plural dari LSM-LSM di Indonesia serta negara-negara anggota CGI
▲INFID didirikan pada Juni [[1985]], dengan nama INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters) berdasarkan inisiatif beberapa LSM Indonesia dan rekan-rekannya di [[Belanda]]. INFID merupakan jaringan yang terbuka dan plural dari LSM-LSM di Indonesia serta negara-negara anggota CGI (The Consultative Group for Indonesia), dan juga organisasi internasional maupun individual-individual yang mempunyai minat dan komitmen terhadap [[Indonesia]]. Sejak 1985, INGI/INFID telah memberikan berbagai masukan dan rekomendasi kritis ke [[Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia]] (IGGI) mengenai isu-isu pembangunan di Indonesia. IGGI adalah sebuah konsorsium dari negara-negara donor Indonesia, yang pada tahun 1992 IGGI diubah menjadi CGI yang dipimpin oleh [[Bank Dunia]].
INFID bertujuan memberikan suara terhadap perspektif dan masalah-masalah bersama dari masyarakat yang diwakili oleh [[LSM]]-LSM yang terlibat di Indonesia, berhadapan dengan Pemerintah, agen-agen pembangunan multilateral (MDAs), dan sektor swasta di Indonesia. INFID juga bertujuan menfasilitasi komunikasi antara LSM-LSM di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mempromosikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan berstruktur dan untuk meningkatkan kapasitas demi memperbaiki kondisi kaum miskin dan dirugikan di Indonesia.
Pada tahun 2004 INFID mendapatkan status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) di Perserikatan Bangsa'''-'''Bangsa (PBB). Saat ini, INFID berfokus kepada tiga area kerja yaitu Penurunan Ketimpangan, pelaksanaan [[Tujuan Pembangunan Berkelanjutan]] atau SDGs, serta [[Hak asasi manusia|Hak Asasi Manusia]] (HAM) dan Demokrasi. Bersama 72 anggota dan ratusan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia INFID melakukan kajian, pemantuan dan advokasi kebijakan.
== Program Kerja ==
* '''[[HAM]] dan Demokrasi'''<ref>{{Cite news|url=http://www.infid.org/fokus-area/ham-dan-demokrasi/|title=HAM & DEMOKRASI - INFID|newspaper=INFID|language=id-ID|access-date=2018-08-31}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
== Publikasi ==▼
# [http://www.trunity.net/infidjakarta/resources/view/159531/?topic=56224 My Development Goals]▼
# [http://www.trunity.net/infidjakarta/topics/view/56089/ Utang Indonesia terhadap Norwegia] ▼
Program HAM dan [[Demokrasi]] INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi, prinsip-prinsip HAM. Fokus kerja program ini yaitu: (i) mendorong implementasi kabupaten/kota HAM, (ii) implementasi bisnis dan HAM, (iii) pencegahan intoleransi dan ekstremisme, dan iv) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral. INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai ''stakeholder,'' kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dan advokasi kebijakan.
* '''Penurunan Ketimpangan'''<ref>{{Cite news|url=http://www.infid.org/fokus-area/penurunan-ketimpangan/|title=PENURUNAN KETIMPANGAN - INFID|newspaper=INFID|language=id-ID|access-date=2018-08-31}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
Program Penurunan Ketimpangan INFID lahir untuk menjawab tantangan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia antara lain: (i) bagaimana memastikan penurunan ketimpangan menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan 5 tahun; (ii) bagaimana membuat sistem pajak dan belanja sosial Indonesia (''tax and transfer'') efektif menurunkan ketimpangan; (iii) bagaimana memastikan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih memperluas aksesdan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan berbagai praktik [[diskriminasi]] (terhadap kelompok [[difabel]], perempuan, masyarakat adat, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya).
Sejak tahun 2014, INFID fokus pada isu penanganan ketimpangan kesempatan kerja melalui perluasan kesempatan dan kerja layak bagi masyarakat sipil. Survei Barometer INFID sejak tahun 2015 telah menunjukkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja merupakan penyebab utama ketimpangan di mata warga. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja dan kerja layak merupakan salah satu kunci utama untuk menurunkan ketimpangan.
Di samping itu, INFID juga aktif mendorong struktur pajak yang adil sebagai salah satu cara menurunkan ketimpangan. [[Pajak]] yang tidak adil menyebabkan pekerja membayar pajak lebih banyak ketimbang orang kaya, perempuan membayar pajak lebih tinggi daripada laki-laki, dan korporasi melakukan penghindaran dan pengemplangan pajak. Padahal pajak merupakan sumber penerimaan negara dan sumber kemandirian negara.
* '''SDGs'''<ref>{{Cite news|url=http://www.infid.org/fokus-area/sdgs/|title=SDGs - INFID|newspaper=INFID|language=id-ID|access-date=2018-08-31}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau ''Sustainable Development Goals'' (SDGs) 2030 telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ([[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]]), New York. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator dan harus dicapai tahun 2030. Upaya-upaya yang dilakukan INFID untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia meliputi: (1) mendorong tata kelola SDGs yang dapat memberi kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs. Sejak tahun 2017, INFID telah mendorong 7 daerah yaitu [[Kabupaten Bojonegoro|Bojonegoro]], [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Pangkajene Kepulauan]], [[Malang]], [[Kabupaten Kubu Raya|Kubu Raya]], [[Kota Banda Aceh|Banda Aceh]], [[Kabupaten Jember|Jember]], [[Kabupaten Cirebon|Cirebon]], [[Kabupaten Maros|Maros]], [[Kota Kupang|Kupang]], dan Provinsi DI [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Yogyakarta]] untuk mengadopsi SDGs disertai dengan tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Kabupaten Pangkep telah mengeluarkan SK Bupati Pelaksanaan SDGs yang melibatkan masyarakat sipil; (2) mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah; dan (3) melibatkan universitas untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.
INFID juga telah memperkenal lima tokoh masyarakat sebagai Duta Masyarakat untuk Sustainable Development Goals (Duta SDGs). Kelima duta tersebut merupakan tokoh publik yang mengajak komunitas dan masyarakat untuk mencapi tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan. Mereka adalah [[Muhammad Farhan]] (Pekerja Seni/Penyiar), [[Alissa Wahid]] (Koordinator Nasional [[Jaringan GUSDURian|Gusdurian]]), [[Sophia Latjuba]] (Pekerja Seni/Aktris), Zoemrotin K. Susilo (Tokoh Gerakan Masyarakat Sipil), dan Abdul Kholiq Arif (Bupati [[Kabupaten Wonosobo|Wonosobo]] periode 2005-2015).<ref>{{Cite news|url=http://finansial.bisnis.com/read/20160224/9/522352/infid-kenalkan-lima-duta-sdgs|title=INFID Kenalkan Lima Duta SDGs {{!}} Finansial - Bisnis.com|newspaper=Bisnis.com|access-date=2018-08-31}}</ref>
▲== Publikasi ==
▲# [http://www.trunity.net/infidjakarta/resources/view/159531/?topic=56224 My Development Goals]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
▲# [http://www.trunity.net/infidjakarta/topics/view/56089/ Utang Indonesia terhadap Norwegia]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
# [http://www.trunity.net/infidjakarta/topics/view/55715/ Studi Kasus Pembelian Kapal Perang Jerman]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
# [http://www.infid.org/policy-brief-implementasi-prinsip-prinsip-panduan-pbb-tentang-bisnis-dan-ham/ Policy Brief Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} <ref>{{Cite news|url=http://www.infid.org/policy-brief-implementasi-prinsip-prinsip-panduan-pbb-tentang-bisnis-dan-ham/|title=Policy Brief Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM - INFID|date=2018-04-07|newspaper=INFID|language=id-ID|access-date=2018-08-31}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
# [http://www.infid.org/kertas-kebijakan-bisnis-dan-ham-di-indonesia/ Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
# [http://www.infid.org/buku-panduan-kabupaten-kota-ham-2018/ Panduan Human Rights Cities Edisi 2018]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
# [http://www.infid.org/laporan-survei-ketimpangan-sosial-infid-2017/ Laporan Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga 2017]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
# [http://www.infid.org/557/ Memo Kebijakan Sosial Ekonomi INFID 2017: 10 Cara Menurunkan Ketimpangan Gender di Indonesia]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
# [http://www.infid.org/panduan-teknis-goal-5-sdgs/ Panduan Teknis Goal 5 SDGs untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
# [http://www.infid.org/tren-ketimpangan-dan-pilihan-kebijakan-indonesia/ Tren Ketimpangan dan Pilihan Kebijakan Indonesia: Laporan Ketimpangan di Indonesia 2014]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
# [http://www.infid.org/studi-toleransi-dan-radikalisme-infid-di-4-daerah/ Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah (Tasikmalaya, Yogyakarta, Bojonegoro, dan Kupang)]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
== Pimpinan ==
Baris 26 ⟶ 48:
|1.||Woekir Sari||[[1985]]–[[1990]]
|-
|2.||[http://www.insideindonesia.org/edition-98/fauzi-abdullah-1949-2009 Fauzi Abdullah]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}||1990-1991
|-
|3.||August Rumansara||1991-1994
Baris 36 ⟶ 58:
|6.||Ivan A. Hadar||2005-2006
|-
|7.||[http://www.trunity.net/infidjakarta/topics/view/55556/ Don K Marut]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}||[[2006]]–''2012''
|-
|8.||Sugeng Bahagijo||2012-2022
|-
|9.
|Misthohizzaman
|2023-2024
|-
|10.
|Siti Khoirun Ni'mah
|2025-sekarang
|}
== Website dan Media Sosial ==
Website: http://www.infid.org/
Twitter: https://twitter.com/infid_ID
Facebook: https://www.facebook.com/infid/
Instagram: https://www.instagram.com/infid_id/
Youtube: https://www.youtube.com/user/infidjakarta
== Pranala luar ==
Baris 43 ⟶ 86:
* {{en}} [http://audentis.wordpress.com/2007/12/30/infid-nusanet-and-its-advocacy-network infid-nusanet-and-its-advocacy-network]
{{Organisasi-stub}}
<references />
__INDEKS__
[[Kategori:Organisasi di Indonesia]]
[[Kategori:Lembaga swadaya masyarakat]]
| |||