Wikipedia

Badan Kepegawaian Negara: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Biosanjaya (bicara | kontrib)
39 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Sfriu (bicara | kontrib)
2.918 suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(105 revisi perantara oleh 53 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{redirect|'''BKN'''|halte Transjakarta|Halte Transjakarta BKN|klub bola basket di New York, Amerika Serikat|Brooklyn Nets}}
{{Infobox lembaga nonkementerian
|nama = Badan Kepegawaian Negara<br> Republik Indonesia
|singkatan = BKN RI
|gambar = [[Berkas:BknLogo_BKN_Baru.jpgpng|180px200px]]
|didirikan = <!--30 {{StartMei date|tttt|bb|hh}} atau {{Start date and age|tttt|bb|hh}} -->1948
|dasar = Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024<ref>{{cite web| date = 2024-08-23 | url = https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/177329/Salinan_Perpres_Nomor_92_Tahun_2024.pdf | title = Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara | publisher = Lembaran Negara Republik Indonesia | access-date = 2024-08-30 | archive-date = 2024-08-30 | archive-url = https://web.archive.org/web/20240830134335/https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/177329/Salinan_Perpres_Nomor_92_Tahun_2024.pdf }}</ref>
|dasar = <!--dasar hukum-->
|bidang_tugas =
|slogan = Profesional Bermartabat
|pegawai =
|anggaran =
|koordinasi = [[Daftar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara <br>dan Reformasi Birokrasi]]
|kepala = [[Daftar Kepala Badan Kepegawaian Negara|Kepala]]
|nama_kepala = [[BimaHaryomo HariaDwi WibisanaPutranto]] (Plt.)
|wakil_kepala = Wakil Kepala BKN
|nama_wakil_kepala= Haryomo Dwi Putranto, S.Sos., M.Si.
|sekretaris_utama = Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.AP.
|deputi1 = Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
|nama_deputi1 = Haryomo Dwi Putranto, S.Sos., M.Si. (Plt.)
|deputi2 = Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
|nama_deputi2 = Drs. Aris Windiyanto, M.Si.
|deputi3 = Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
|nama_deputi3 = Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si., CIPA.
|deputi4 = Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
|nama_deputi4 = Suharmen, S.Kom., M.Si.
|deputi5 =
|nama_deputi5 =
Baris 37 ⟶ 38:
|inspektur =
|nama_inspektur = <!--Inspektur Utama (eselon I) / Inspektur (eselon II)-->
|alamat = Jl. LetjenMayjen Sutoyo No. 12 Telp 021-8093008 Jakarta Timur 13640
|situs web = http://www.bkn.go.id/
|catatan =
}}
 
'''Badan Kepegawaian Negara''', (disingkat '''BKN''',) adalah [[Lembaga Pemerintah NonNonkementerian|lembaga Kementerianpemerintah nonkementerian]] [[di Indonesia]] yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang [[Pengelolaan|manajemen]] [[pegawaiBuruh|kepegawaian]] negara. Menurut Enceng (2014) BKN adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. BKN mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<ref>{{Cite book|last=Enceng|first=Enceng|date=2014|url=http://repository.ut.ac.id/3996/1/ADPU4430-M1.pdf|title=Administrasi Kepegawaian|location=Tangerang Selatan|publisher=Universitas Terbuka|isbn=9789790117334|pages=1.32|url-status=live}}</ref>
 
== Sejarah ==
Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu: Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal [[30 Mei]] [[1948]], berkedudukan di ibu kota pemerintahan di [[Yogyakarta]] dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.<ref name="Sejarah BKN">{{cite web |url=http://www.bkn.go.id/profil/sejarah-bkn |title=Sejarah BKN |last= |first= |date= |website=Badan Kepegawaian Negara|publisher=Tim Humas BKN |access-date=15 Maret 2019 |quote=}}</ref>
 
Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal [[30 Mei]] [[1948]] ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal [[9 Juni]] [[1948]], dikepalai oleh [[Mr. J.W. Van Hoogstraken]] dan berkedudukan di [[Jakarta]].<ref name="Sejarah BKN"/>
Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal [[30 Mei]] [[1948]], berkedudukan di ibukota pemerintahan di [[Yogyakarta]] dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.
 
Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.<ref name="Sejarah BKN"/>
Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal [[30 Mei]] [[1948]] ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal [[9 Juni]] [[1948]], dikepalai oleh [[Mr. J.W. Van Hoogstraken]] dan berkedudukan di [[Jakarta]].
 
Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengaqn nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,- sebulan. Asas-asas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.<ref name="Sejarah BKN"/>
Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri
 
Peraturan Gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tanggung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.
Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengaqn nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,- sebulan. Azas-azas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.
 
Peraturan Gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.
 
Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal [[15 Agustus]] [[1950]], pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal [[15 Desember]] [[1950]]. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di [[Yogyakarta]] dan DUUP di [[Jakarta]] digabungkan menjadi satu.
Baris 60:
Meskipun KUP berkedudukan di [[Jakarta]], dalam pelaksanaan tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu Bagian Tata Usaha Kepegawaian (Biro TUK) di [[Yogyakarta]] dan Bagian Pensiun dan Tunjangan (Biro P&T) di [[Bandung]].
 
'''LAHIRNYA;Lahirnya BKN'''
 
Sesuai dengan perkembangan, dimanadi mana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951 tanggal [[7 April]] [[1951]].
 
Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.
Baris 68:
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawahdi bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.<ref name="Sejarah BKN"/>
 
== Tugas dan Fungsi ==
'''Tugas BKN'''
 
BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BAKN mempunyai tugas sebagai berikut :
# Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;
# Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
# Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun;
# Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non departemen.
 
'''Fungsi BKN'''
== Struktur Organisasi ==
 
Dalam melaksanakan tugas, BKN menyelenggarakan fungsi:
Susunan organisasi BKN, terdiri dari :
* penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
* penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
* penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
* penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
* penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
* penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
* penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
* penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
* pelaksanaan bantuan hukum;
* penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
* pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
* pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
 
== Struktur Organisasi ==
Susunan organisasi BKN, terdiri dari:<ref>{{cite web |url=http://www.bkn.go.id/profil/unit-kerja |title=Unit Kerja BKN |last= |first= |date= |website=Badan Kepegawaian Negara |publisher=Tim Humas BKN |access-date=15 Maret 2019 |quote= |archive-date=2019-03-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190313183455/http://www.bkn.go.id/profil/unit-kerja |dead-url=yes }}</ref>
 
* Kepala;
* Wakil Kepala;
* Sekretariat;
* Sekretariat Utama;
* Kedeputian;
* Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
* Biro-Biro;
** Direktorat Peraturan Perundang-Undangan;
** Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara;
* Pusat-Pusat;
** Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara
* Inspektorat;
** Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara;
* Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
** Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan;
** Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
** Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian;
* Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
** Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi;
** Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
** Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian;
** Direktorat Arsip Kepegawaian;
* Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
** Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I;
** Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II;
** Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III;
** Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV;
* Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
* Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
* Pusat Pengembangan Sistem Seleksi;
* Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
* Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
* Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara;
* Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan
* Inspektorat.
 
Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN. Sekretariat Utama terdiri atas:
 
* Biro Perencanaan dan Organisasi;
* Biro Keuangan;
* Biro Sumber Daya Manusia;
* Biro Umum;
* Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama.
 
== Daftar Kepala ==
{{main|Daftar Kepala Badan Kepegawaian Negara}}
* R.P. Soeroso (1948–1950)
* Marsono (1950–1960)
* [[Memed Tanumidjaja]] (1961–1965)
* Soedirjo (1965–1972)
* [[Arsenius Elias Manihuruk|A.E. Manihuruk]] (1972–1987)
* Waskito Reksosudirdjo (1987–1994)
* Soenarko (1994–1999)
* [[Sofian Effendi (akademisi)|Sofian Effendi]] (1999–2000)
* Prijono Tjipto Herijanto (2000–2002)
* Sunarti (2002)
* Hardijanto (2002–2004)
* Prapto Hadi (2005–2007)
* Edy Topo Ashari (2007–2012)<ref>{{cite news |url=http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?view=print&cid=450&id=penandatanganan-juklak-jabatan-fungsional-dokter-pendidik-klinis |title=Penandatanganan Juklak Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis |date=13 Desember 2019 |access-date=15 Maret 2019 |newspaper=Departemen Kesehatan Republik Indonesia |first= |last= |editor-first= |editor-last= }}{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>{{cite news |url=https://www2.kemenag.go.id/foto/12816/foto/804 |title=Foto:Sekjen Depag Bahrul bersama Kepala BKN Eddy Topo Ashari didampingi Kepala Biro Kepegawaian Depag Ali Hadiyanto saat mengecek langsung penyelesaian SK Pengangkatan tenaga honorer guru |date=10 Maret 2009 |access-date=15 Maret 2019 |newspaper=Departemen Agama Republik Indonesia |first= |last= |editor-first= |editor-last= |archive-date=2020-10-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201002095257/https://www2.kemenag.go.id/foto/12816/foto/804 |dead-url=yes }}</ref>
* Eko Sutrisno (2012–2015)<ref>{{cite news |url=http://bkppd-balangankab.info/berita-126-orang-nomor-satu-bkn-dilantik.html |title=Orang Nomor Satu BKN Dilantik |date=21 Juni 2012 |access-date=15 Maret 2019 |newspaper=BKPPD Kab. Balangan |first= |last= |editor-first= |editor-last= |archive-date=2019-03-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190318202541/http://www.bkppd-balangankab.info/berita-126-orang-nomor-satu-bkn-dilantik.html |dead-url=yes }}</ref>
* [[Bima Haria Wibisana]] (2015–2023)<ref>{{Cite news|url=https://www.merdeka.com/uang/aria-wibisana-resmi-jadi-kepala-bkn.html |title=Aria Wibisana resmi jadi Kepala BKN |date=15 Mei 2015 |access-date=15 Maret 2019 |work=[[Merdeka.com]]| first= |last=Ronald |editor-first= |editor-last=|language=id }}</ref><ref>{{cite news|url=https://bkd.sumbarprov.go.id/details/news/330-bima-haria-wibisana-dilantik-menjadi-kepala-bkn.html |title=Bima Haria Wibisana Dilantik Menjadi Kepala BKN |date=15 Mei 2015 |access-date=15 Maret 2019 |newspaper=Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat| first= |last= |editor-first= |editor-last=}}</ref>
 
== Alamat Kantor ==
[[Berkas:Kantor Regional BKN IV Makassar1.jpg|jmpl|280px|Tampak depan halaman Kantor Regional IV BKN Makassar.]]
[[Berkas:Kantor Regional BKN IV Makassar2.jpg|jmpl|280px|Tampak para peserta CPNS 2019 sedang menunggu tes di Kantor Regional IV BKN Makassar.]]
Selain Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur,<ref>{{cite web |url=http://www.bkn.go.id/kantor-bkn/kantor-pusat-badan-kepegawaian-negara |title=Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara |last= |first= |date= |website=Badan Kepegawaian Negara |publisher=Humas BKN |access-date=15 Maret 2019 |quote= |archive-date=2019-03-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190311102114/http://www.bkn.go.id/kantor-bkn/kantor-pusat-badan-kepegawaian-negara |dead-url=yes }}</ref> BKN juga memiliki beberapa Kantor Regional, Kantor Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dan Kantor Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN. Kantor Regional BKN terletak pada alamat:<ref>{{Cite web|url=http://www.bkn.go.id/kantor-regional|title=Kantor Regional – Badan Kepegawaian Negara|language=en-US|access-date=2018-12-31}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.bkn.go.id/kantor-bkn/kantor-upt-bkn|title=Kantor UPT BKN|website=Badan Kepegawaian Negara|language=en-US|access-date=2018-12-31|archive-date=2018-12-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20181231093118/http://www.bkn.go.id/kantor-bkn/kantor-upt-bkn|dead-url=yes}}</ref>
 
=== Kantor Regional ===
{{col|2}}
==== Kantor Regional I BKN Yogyakarta ====
* Jl. Magelang Km. 7.5, Yogyakarta 55285
* Telp. 0274-868290, fax. 0274-868821
* Wilayah Kerja: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
 
==== Kantor Regional II BKN Surabaya ====
* Jl. Letjen S. Parman 6, Surabaya, Jawa Timur
* Telp. 031-8533341, fax. 031-8539064
* Wilayah Kerja: Provinsi Jawa Timur
 
==== Kantor Regional III BKN Bandung ====
* Jl. Surapati No. 10 Bandung 40124
* Telp. 022-7272021 fax. 022-7272021
* Wilayah Kerja: Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
 
==== Kantor Regional IV BKN Makassar ====
* Jl. Paccerakkang No.3 Daya Kec. Biringkanaya Makassar
* Telp. 0411-512011 Fax. 0411-513708
* Wilayah Kerja: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara
 
==== Kantor Regional V Jakarta ====
* Jl. Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur
* Telp. 021-87721084 Fax. 021-87721084
* Wilayah Kerja: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat
 
==== Kantor Regional VI BKN Medan ====
* Jl. TB Simatupang No. 124, Pinang Baris, Medan 20128
* Telp. 061-8453744 Fax. 061-8460939
* Wilayah Kerja: Provinsi Sumatera Utara
 
==== Kantor Regional VII BKN Palembang ====
* Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang 30525
* Telp. 0711-519155 Fax. 0711-519380
* Wilayah Kerja: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu
 
==== Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin ====
* Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjar Baru, Kalimantan Selatan 55285
* Telp. 0511-4781552 Fax. 0511-4782314
* Wilayah Kerja: Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Cipidong
 
==== Kantor Regional IX BKN Jayapura ====
* Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, Jayapura 99225
* Telp. 0967-534021 Fax. 0967-521486
* Wilayah Kerja: Provinsi Papua
 
==== Kantor Regional X BKN Denpasar ====
* Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar, Bali
* Telp. 0361-728384 Fax. 0361-720302
* Wilayah Kerja: Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT
 
==== Kantor Regional XI BKN Manado ====
* Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Mapangat, Manado 95258
* Telp. 0431-811090 Fax. 0431-812748
* Wilayah Kerja: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku
 
==== Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ====
* Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Pekanbaru 28281
* Telp. 0761-854343 Fax. 0761-7870006
* Wilayah Kerja: Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat
 
==== Kantor Regional XIII BKN Aceh ====
* Jl. Iskandar Muda Gp. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
* Telp. 0651-8071007 Fax. 0651-8071016
* Wilayah Kerja: Provinsi Aceh
 
==== Kantor Regional XIV BKN Manokwari ====
* Jl. Bukit Arfai II Manokwari Papua Barat Indonesia
* Telp. 0852-1862-5080
* Wilayah Kerja: Prov. Papua Barat
{{end-col}}
 
=== Kantor Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara ===
 
* J'''l.''' Pandansari No. 32 KM 45 Tol Jagorawi, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16720
* Telp. (0251) 8246800
 
=== Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN (UPT) ===
{{col|2}}
==== UPT BKN Jambi ====
* Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi Telp/Fax. (0741) 3063788
 
==== UPT BKN Padang ====
* Jl.Batang Tarusan, Kompleks GOR H. Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat 25114 Telp/Fax. (0751) 8952456
 
==== UPT BKN Serang ====
* Jalan KH. Sochari Nomor 40 Kota Serang Banten Telp/Fax. (0254) 7917444
 
==== UPT BKN Semarang ====
* Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang Telp/Fax. (0298) 5200085
 
==== UPT BKN Kendari ====
* Jl. Sultan Hasanudin No.63, Tipulu, Kendari Bar., Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93123, Indonesia
 
==== UPT BKN Gorontalo ====
* Jl. H. D. J Rachman, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
 
==== UPT BKN Mataram ====
* Jl. Sandat Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax. (0370) 7508213
 
==== UPT BKN Palu ====
* Jl. Bantilan No.20 Kota Palu
 
==== UPT BKN Ambon ====
* Jl. Ade Irma Suryani Nasution Nomor 8 Karang Panjang Kota Ambon
 
==== UPT BKN Bengkulu ====
* Jl. WR. Supratman, Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
 
==== UPT BKN Sorong ====
* Jl Pemda Distrik Aimas, Kompleks Kantor Pemerintah Daerah, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Km 24 Kabupaten Sorong.
 
==== UPT BKN Pontianak ====
* Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
 
==== UPT BKN Mamuju ====
* Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512
 
==== UPT BKN Palangkaraya ====
* Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874
 
==== UPT BKN Batam ====
Biro-biro merupakan unsur pelaksana yang terdiri dari :
* Jl. Raja Isa No. 17 Batam Center Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
 
==== UPT BKN Lampung ====
* Biro Perencanaan;
* Jl. Nusa Indah I Nomor 2A Kota Bandar Lampung
* Biro Kepegawaian Umum;
{{end-col}}
* Biro Kepangkatan dan Penggajian;hhh
* Biro Tata Usaha Kepegawaian;
* Biro Pensiun dan Tunjangan;
* Biro pengawasan.
 
== Daftar Kepala BKNReferensi ==
{{reflist|3}}
{| class="wikitable"
|-
! masa jabatan !! Nama
|-
| [[05 Mei]] [[1948]] s/d [[01 Mei]] [[1950]] || R.P. Soeroso
|-
| [[01 Mei]] [[1950]] s/d [[01 Juli]] [[1960]] || Marsono
|-
| [[05 April]] [[1961]] s/d [[25 Oktober]] [[1965]] || [[Memed Tanumidjaja]]
|-
| [[25 Oktober]] [[1965]] s/d [[16 Maret]] [[1972]] || Soedirjo
|-
| [[16 Maret]] [[1972]] s/d [[26 Oktober]] [[1987]] || A.E. Manihuruk
|-
| [[26 Desember]] [[1987]] s/d [[22 November]] [[1994]] || Waskito Reksosudirdjo
|-
| [[22 November]] [[1994]] s/d [[05 Maret]] [[1999]] || Soenarko, MM.
|-
| [[05 Maret]] [[1999]] s/d [[27 April]] [[2000]] || Sofyan Effendi
|-
| [[05 Maret]] [[1999]] s/d [[27 April]] [[2000]] || Prijono Tjipto Herijanto
|-
| [[01 Mei]] [[2002]] s/d [[29 November]] [[2002]] || Sunarti
|-
| [[29 November]] [[2002]] s/d [[01 Desember]] [[2004]] || Hardijanto
|-
| [[09 Agustus]] [[2005]] s/d [[17 Juli]] [[2007]] || Prapto Hadi
|-
| [[17 Juli]] [[2007]] s/d [[24 Mei]] [[2011]] || Edy Topo Ashari
|-
| [[24 Mei]] [[2012]] s/d [[15 Mei]] [[2015]]|| Eko Sutrisno
|-
| [[15 Mei]] [[2015]] s/d sekarang|| [[Bima Haria Wibisana]]
|}
 
== Pranala luar ==
Baris 141 ⟶ 293:
 
{{LPND}}
{{Pamong Praja|expanded}}
 
[[Kategori:Pamong praja]]
{{org-stub}}
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Badan_Kepegawaian_Negara"