Sejarah Indonesia (1945–1949): Perbedaan antara revisi

{{Infobox Militaryformer Conflictcountry

'''SejarahRepublik [[Indonesia]]''' selama '''1945—1949''' dimulai dengan masuknya [[Blok Sekutu (Perang Dunia II)|Sekutu]]
diboncengi oleh [[Belanda]] dalam hal ini Nederlandsch Indië Civiele Administratie ([[NICA]]) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan [[Jepang]], dan diakhiri dengan [[Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda|penyerahan kedaulatan kepada Indonesia]] pada tanggal [[27 Desember]] [[1949]]. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi [[Daftar Kabinet Indonesia#Era Perjuangan Kemerdekaan|kabinet]], [[Aksi Polisionil]] oleh [[Belanda]], berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.

Sesuai dengan [[Kongres Wina|perjanjian Wina]] pada tahun [[1942]], [[Pihak Sekutu di Perang Dunia II|negara-negara sekutu]] bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki [[Jepang]] pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

# Menjelang akhir [[Perang Dunia II|perang]], tahun [[1945]], sebagian wilayah [[Indonesia]] telah dikuasai oleh tentara [[Pihak Sekutu di Perang Dunia II|sekutuSekutu]]. Satuan tentara [[Australia]] telah mendaratkan pasukannya di [[Makasar]] dan [[Banjarmasin]], sedangkan [[Balikpapan]] telah diduduki oleh [[Australia]] sebelum [[Jepang]] menyatakan menyerah kalah. Sementara [[Pulau Morotai]] dan [[Irian Barat]] bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara [[Australia]] dan [[Amerika Serikat]] di bawah pimpinan Jenderal [[Douglas MacArthur]], Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (''South West Pacific Area Command/SWPAC'').

Setelah perang usai, tentara [[Australia]] bertanggung jawab terhadap [[Kalimantan]] dan Indonesia bagian Timur, [[Amerika Serikat]] menguasai [[Filipina]] dan tentara [[Inggris]] dalam bentuk komando '''SEAC''' (''South East Asia Command'') bertanggung jawab atas [[India]], [[Burma]], [[Srilanka]], [[Malaya]], [[Sumatra]], [[Jawa]] dan Indocina[[Indochina]]. SEAC dengan panglima Lord [[LordKeluarga Mountbatten|Mountbatten]] sebagai Komando Tertinggi Sekutu di [[Asia Tenggara]] bertugas melucuti bala tenteratentara [[Jepang]] dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (''Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI'').

==== Mendaratnya BelandaInggris diwakili NICAAFNEI ====

Berdasarkan ''Civil Affairs Agreement'', pada [[2324 Agustus]] [[1945]] pihak Inggris bersama tentaradan Belanda mendaratmenyutujui dikesepakatan Sabang,untuk Acehmengkolonialisasi kembali Indonesia. Pada [[1529 September]] 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di [[Jakarta]], dengan didampingi [[Charles van der Plas|Dr. Charles van der Plas]], wakil Belanda pada [[Pihak Sekutu di Perang Dunia II|Sekutu]]. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi [[NICA]] (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh [[Hubertus J van Mook|Dr. Hubertus J van Mook]], ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio [[Ratu Wilhelmina]] tahun [[1942]] (''statkundige concepti'' atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan [[Soekarno]] yang dianggapnya telah bekerja sama dengan [[Jepang]]. Pidato Ratu [[Wilhelmina dari Belanda|Wilhemina]] itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.

=== Pertempuran melawan SekutuInggris dan NICA ===

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya SekutuTentara Inggris dan [[NICA]] ke Indonesia, yang saat itu baru [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia|menyatakan kemerdekaannya]]. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

# [[Pertempuran MargaranaBojong Kokosan]], di Bojong Kokosan, [[BaliSukabumi]] pada 9 Desember 1945, dipimpin Letkol (TKR) Eddie Sukardi.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari

[[Sistem presidensiilpresidensil|sistem PresidensiilPresidensil]] menjadi [[Sistem parlementer|sistem Parlementer]]) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan [[Inggris]] dan [[Belanda]], [[Sutan Sjahrir]] dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

==== Penculikan terhadap PM SjahrirSyahrir ====

Tanggal [[27 Juni]] [[1946]], dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden [[Hatta]] menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama [[Yogyakarta]], dihadiri oleh [[Soekarno]] dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada [[SjahrirSyahrir]], akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap SjahrirSyahrir.

Pada malam itu terjadi [[penculikan Perdana Menteri Sjahrir|peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri SjahrirSyahrir]], yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". SjahrirSyahrir diculik di [[Surakarta]], ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke [[Paras, kotaCepogo, dekat [[SoloBoyolali|Paras]], desa dekat Boyolali, di rumah peristirahatan seorangPracimoharjo, pangeranpeninggalan SoloSunan [[Pakubuwono X]], dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandankomandan Batalyonbatalyon setempat.

=== Konferensi Malino -– Terbentuknya "negara" baru ===

== 1946-19471946–1947 ==

''Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke [[Jawa]] dan membantu [[Van Mook]] dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan dipada bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus [[Inggris]], [[Lord Killearn]]. Bertempat di bukit [[Linggarjati]] dekat [[Cirebon]]. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal [[15 November]] [[1946]] yang pokok pokoknya sebagai berikut: ''

* ''Belanda mengakui secara ''de facto'' Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi [[Sumatra]], [[Jawa]] dan [[Pulau Madura|Madura]]. [[Belanda]] harus meninggalkan wilayah ''de facto'' paling lambat [[1 Januari]] [[1949]].''

* ''Republik Indonesia dan [[Belanda]] akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama [[Republik Indonesia Serikat (1949–1950)|Republik Indonesia Serikat]] yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. ''

=== Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil [[perundinganPerundingan Linggarjati]] ===

DRDr. H. J. Vanvan Mook, kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3tiga pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, *28 ia telah memaksa terwujudnya [[Negara Indonesia Timur]], dengan presiden[[Tjokorda SukowatiGde Raka Soekawati]] sebagai presiden, lewat [[Konferensi Denpasar]] tanggal 18 - 24 Desember 1946.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia 29. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknyapraktiknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditikomoditas dari Jawa (khususnya gula) dan SumateraSumatra (khususnya minyak dan karet).

Pada tanggal [[27 Mei]] [[1947]], [[Belanda]] mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

# Membentuk pemerintahan ad interim bersama;

# Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;

# Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;

# Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali [[dimana]] mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di SumateraSumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Setelah terjadinya [[Agresi Militer Belanda I]] pada bulan Juli, pengganti [[Sjahrir]] adalah [[Amir Syarifudin]] yang sebelumnya menjabat sebagai [[Menteri Pertahanan Republik Indonesia|Menteri Pertahanan]]. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota [[Partai Syarikat Islam Indonesia|PSII]] yang dulu untuk duduk dalam [[Kabinet Amir Sjarifuddin I|Kabinetnya]]. Termasuk menawarkan kepada [[S.M. Kartosoewirjo]] untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada [[Soekarno]] dan [[Amir Syarifudin]], [[S.M. Kartosoewirjo|dia]] menolak kursi menteri karena "''ia belum terlibat dalam [[Partai Syarikat Islam Indonesia|PSII]] dan masih merasa terikat kepada [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (1945)|Masyumi]]''".

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak "menimbulkan rasa benci Amerika".

Dari adanya [[Agresi Militer I]] dengan hasil diadakannya [[Perjanjian Renville]] menyebabkan jatuhnya [[Kabinet Amir Sjarifuddin II|Kabinet Amir]]. Seluruh anggota yang tergabung dalam [[Kabinet Amir Sjarifuddin II|kabinetnya]] yang terdiri dari anggota [[Partai Nasional Indonesia|PNI]] dan [[Masyumi]] meletakkan jabatan ketika [[Perjanjian Renville]] ditandatangani, disusul kemudian [[Amir Sjarifuddin|Amir]] sendiri meletakkan jabatannya sebagai [[Perdana Menteri]] pada tanggal [[23 Januari]] [[1948]]. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika [[Soekarno]] berpaling ke arah lain dengan menunjuk [[Hatta]] untuk memimpin suatu [[Kabinet Hatta I|'kabinet presidentil' darurat]] (1948-1949), [[dimana]] seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada [[Soekarno]] sebagai [[Presiden]].

== 1948-19491948–1949 ==

Serangan yang dilaksanakan pada tanggal [[1 Maret]] [[1949]] terhadap kota [[Yogyakarta]] secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar [[Sudirman]], untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan WALDEN Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral [[pasukan]] [[Belanda]] serta membuktikan pada dunia [[internasional]] bahwa [[Tentara Nasional Indonesia]] (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. [[Soeharto]] pada waktu itu sebagai komandan [[brigade X]]/[[Wehrkreis III]] turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah [[Yogyakarta]].

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskasmarkas Belanda di Solo dan sekitarnya. Serangan itu menyadarkan [[Belanda]] bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI<ref>Setiadi, Bram: "Raja di alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII", halaman 96. Bina Rena Pariwara, 2008</ref> yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti [[Slamet Riyadi]].

* [[Belanda]] mengakui kedaulatan [[Republik Indonesia Serikat (1949–1950)|Republik Indonesia Serikat]].

[[Kategori:Perang Kemerdekaankemerdekaan]]