Ólafur Ragnar Grímsson: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib) k →top: fix edit |
Wagino Bot (bicara | kontrib) |
||
(11 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{noref}}
{{Infobox_President
|
| image =Ólafur Ragnar Grímsson, September 2011 (cropped).jpeg
|
|
|
|
| term_end =[[1 Agustus]] [[2016]]
|
| successor = [[Guðni Thorlacius Jóhannesson]]
|
|
|
| predecessor2 = [[Jón Baldvin Hannibalsson]]
|
|
|
| party = [[Independen (politikus)|Independen]] sebelumnya [[Aliansia Rakyat (Islandia)|Aliansi Rakyat]] |
|
| Children = Guðrún and Svanhildur Ólafsdóttir
|
|
|
|
}}
'''Ólafur Ragnar Grímsson''' ({{Audio-IPA|Is-Olafur ragnar grimsson.
Periode [[1962]] hingga [[1970]], ia studi [[ekonomi]] dan [[pengetahuan politik]] di [[University of Manchester]]. Ia merupakan profesor ilmu politik di [[Universitas Islandia]], menjabat sebagai anggota Alþingi. Ia juga menjadi MenKeu (1988–1991) dan ketua [[Aliansi Rakyat (Islandia)|Aliansi Rakyat]] yang beraliran kiri (1987–1995).
Baris 34 ⟶ 36:
Ia merupakan presiden pertama yang menggunakan hak yang diberikan dalam [[Konstitusi Islandia]] pasal XXVI untuk memveto hukum dari [[Alþingi]], di mana hukum yang bersangkutan akan diajukan dalam referendum nasional Ia melakukan hal itu pada tanggal [[2 Juni]] [[2004]] atas hukum media massa. Keputusannya tetap kontroversial dengan politikus dan sarjana hukum. Beberapa orang menganggap veto itu merupakan "serangan" pada [[Althingi]] dan [[kedaulatan parlemen]] dan para [[pengacara]] memperdebatkan apakah pasal XXVI itu sah. Tidak pernah referendum nasional diselenggarkan tentang hukum media massa kontroversial sementara pemerintah menarik hukum sebelum referendum diselenggarakan.
Dalam [[pemilihan presiden Islandia 2004|Pilpres 2004]], Ólafur terpilih kembali dengan suara 67,5% (menurun dari lebih dari 95% dalam satu-satunya waktu lain ketika pemerintahan yang sedang menjabat digugat)); pemilihan tersebut juga memperlihatkan catatan jumlah surat suara yang kosong sekitar 21,2% dan khususnya serendah 63% (biasanya 80-90%), yang ditafsirkan tak sepakat dengan keputusan pemerintah untuk tidak menandatangani hukum media massa. Sejak saat itu, masalah
{{start box}}
{{succession box |
{{succession box|
{{end box}}
{{politikus-stub}}▼
{{DEFAULTSORT:Grímsson, Ólafur}}
[[Kategori:Presiden Islandia]]
▲{{politikus-stub}}
|