Soeharto: Perbedaan antara revisi

== NaikPresiden ke kekuasaan(1966-1998) ==

JendralJenderal Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen -: Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ([[Kopkamtib]]) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam [[pembersihan]] massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "[[musuh negara]]" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai [[1990]]).

Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh [[CIA]]. Sebagai tambahan, [[CIA]] melacak nama dalam daftar ini ketika [[rezim]] Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari [[Pemerintah Amerika Serikat]] untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi [[Timor Timur]], dan terus berlangsung sampai akhir [[1990-an]]. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi [[konsumen]] yang besar, Indonesia dihargai sebagai [[rekan dagang]] [[Amerika Serikat]] dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungimengunjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di [[New York Times]] mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".

Pada [[12 Maret]] [[1967]] Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada [[27 Maret]] [[1968]] dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai [[Golkar]] menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. [[Indonesia]] juga menjadi salah satu pendiri [[ASEAN]].

Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasehatnasihat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai "[[mafia Berkeley]]". Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiridimungkiri. Peran [[SudjonoSoedjono HumardaniHoemardani]] sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini.

Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada [[Ali MurtopoMoertopo]] sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui [[fusi dalam sistem kepartaian]].

Pada 1978 untuk mengeliminir [[gerakan mahasiswa]] maka segera diberlakukannya [[NKK/BKK]] (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.

Kemudian pada tahun 1979-19801979–1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam [[Petisi 50]], mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.

Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan [[partai politik|partai-partai politik]] sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP), [[Golongan Karya]] (Golkar) dan [[Partai Demokrasi Indonesia]] (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKARGolkar dijadikan partai utama dan mengebirikan"mengebiri" dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILUpemilu. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk [[Kejaksaan Agung]], sejak tahun [[1999]].

Menurut [[Transparency International]], Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15&ndash;3515–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.[<ref>{{cite news|author = |year = 2004|url = http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3567745.stm]|title = Suharto tops corruption rankings|format = |work = |publisher = news.bbc.co.uk|date = 2004-03-25|accessdate = 2009-02-05|archive-date = 2020-11-13|archive-url = https://web.archive.org/web/20201113042444/http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3567745.stm|dead-url = no}}</ref>

Pada [[12 Mei]] [[2006]], bertepatan dengan peringatan sewindu [[Tragedi Trisakti]], [[Jaksa Agung]] [[Abdul Rahman Saleh]] mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan [[Surat Keputusan Penghentian Penuntutan]] (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada [[tujuh yayasan Soeharto|tujuh yayasan]] yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan [[Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan]] pada [[11 Mei]] [[2006]], namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada [[12 Juni]] [[2006]].

{{Kotak_suksesiKotak |suksesi |jabatan = [[Presiden Republik Indonesia]] | tahun = 1967 - 19981967–1998 | pendahulu = [[Soekarno]] | pengganti = [[BJ Habibie]]}}

[[enKategori:SuhartoTokoh TNI]]

[[nlKategori:Soeharto| ]]