Partai Persatuan Pembangunan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
PPP Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k →Sidang Umum MPR 1988: memperbaiki ukuran gambar |
||
| (408 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Untuk|singkatan "PPP" yang lain|PPP}}
{{Infobox partai politik Indonesia
| abbr = PPP
| nama = Partai Persatuan Pembangunan
| colorcode = #008000
| logo = [[Berkas:Logo PPP.svg|200px]]
| founder = [[Mohammad Syafa'at Mintaredja]]
| ketuaumum = [[Muhamad Mardiono]]
| leader1_title = Ketua Umum
| leader2_title = Ketua Fraksi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]]
| leader2_name = [[Amir Uskara]]
| leader3_title = Ketua Majelis Syuro
| leader3_name = [[Syukron Ma'mun]]
| sekjen = [[Muhamad Arwani Thomafi]]
| tahun = {{start date and age|1973|1|5}}
| merger = [[Nahdlatul Ulama|Partai Nahdlatul Ulama]]<br/>[[Persatuan Tarbiyah Islamiyah|Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah]]<br/>[[Partai Syarikat Islam Indonesia]]<br/>[[Partai Muslimin Indonesia]]
| kantorpusat = Jalan Diponegoro 60, [[Jakarta]], Indonesia
| youth = [[Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Gerakan Pemuda Ka'bah, Angkatan Muda Ka'bah]]
| women = WPP (Wanita Persatuan Pembangunan)
| ideologi = <br>[[Pancasila]]<ref name="Bulkin" /><br>[[Pan-Islamisme]]<ref name="Al-Hamdi">{{cite book |surname=Al-Hamdi |given=Ridho |title=Partai politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia |place=Yogyakarta |year=2013 |publisher=Graha Ilmu |isbn=978-602-262-049-5 |format=PDF |url=http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15586}}</ref><ref name="Al">Al-Hamdi, Ridho. (2017). ''Moving towards a Normalised Path: Political Islam in Contemporary Indonesia''. Jurnal Studi Pemerintahan (Journal of Government & Politics). Vol. 8, No. 1, February 2017. p. 53, pp. 56-57, p. 62.</ref>
| political_position = [[Politik kanan tengah|Kanan-tengah]]<ref>http://parlemenindonesia.org/info-pemilu/parpol/partai-persatuan-pembangunan/</ref> ke [[Politik sayap kanan|sayap-kanan]]<ref name="Is it left or right-wing?">{{cite web |last1=Aspinall |first1=Edward |last2=Fossati |first2=Diego |last3=Muhtadi |first3=Burhanuddin |last4=Warburton |first4=Eve |title=Mapping the Indonesian political spectrum |url=https://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/ |publisher=New Mandala |language=en-AU |date=24 April 2018 |access-date=2021-06-17}}</ref><ref>{{cite book |author=Hardjowirogo, Jono |title=Noto of Java Iii The End of Day |year=2018 |publisher=Xlibris US |isbn=9781984521460 |page=The descent of chaos |url=https://www.google.com/books/edition/Noto_of_Java_Iii/9fdaDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Then+on+the+far+right+of+the+spectrum+there+are+the+religious+parties+like+the+PKB,+PAN,+PPP,+PKS,+and+several+others&pg=PT255&printsec=frontcover |lang=en}}</ref>
| religion = [[Islam tradisionalis]]<ref name=":5" />
| kursi_dpr = {{Composition bar|19|575|hex={{party color|United Development Party}}}}
| kursi_dprd1 = {{Composition bar|92|2232|hex={{party color|United Development Party}}}}
| kursi_dprd2 = {{Composition bar|954|17340|hex={{party color|United Development Party}}}}
| slogan = ''Merawat Persatuan dengan Pembangunan''
| membership = 443.197 (2023)
| anthem = <i> Mars PPP </i>
| situsweb = {{url|ppp.or.id/}}
| national = [[Koalisi Indonesia Maju]]
}}
'''Partai Persatuan Pembangunan
==
=== Pembentukan Partai ===
Sepuluh partai politik berpartisipasi dalam [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|pemilu legislatif tahun 1971]], jumlah yang dianggap terlalu banyak oleh Presiden [[Soeharto]]. Soeharto ingin agar partai politik dikurangi menjadi dua atau tiga saja dan partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan programnya.
Dasar penggabungan yang kemudian melahirkan PPP adalah koalisi empat Partai Islam di [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) yang disebut Fraksi Persatuan Pembangunan. Fraksi ini terdiri dari [[Nahdlatul Ulama|Nahdatul Ulama]] (NU), [[Partai Islam Indonesia]] (Parmusi), [[Partai Syarikat Islam Indonesia]] (PSII), dan [[Persatuan Tarbiyah Islamiyah]] (Perti).
Dengan dorongan dari Pemerintah, para pejabat dari keempat partai mengadakan pertemuan satu sama lain dan setelah menemukan titik temu, mereka menggabungkan keempat partai Islam di Indonesia ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973. Meskipun demikian, partai-partai tersebut secara resmi bergabung, namun internal Politik PPP di bawah pemerintahan Suharto didominasi oleh perbedaan prioritas kelompok-kelompok awal yang membentuk partai tersebut.
=== Oposisi Orde Baru ===
Pada pertengahan tahun 1970-an, dukungan masyarakat terhadap rezim [[Soeharto]] dengan cepat berkurang. Ketika Soeharto merebut kekuasaan melalui kudeta militer berdarah pada tahun 1965 dan menggulingkan Presiden [[Soekarno]], kelompok-kelompok Islam mendukung [[Soeharto]] dan membantu menganiaya lawan-lawan politiknya. Namun ketika rezim menjadi korup dan semakin otoriter, aliansi ini mulai runtuh. Pada tahun 1974, [[Zakaria bin Muhammad Amin]] diangkat sebagai anggota dewan dan menjabat hingga tahun 1986.<ref>{{Cite book|last=Saputra|first=Amrizal, Wira Sugiarto, Suyendri, Zulfan Ikhram, Khairil Anwar, M. Karya Mukhsin, Risman Hambali, Khoiri, Marzuli Ridwan Al-bantany, Zuriat Abdillah, Dede Satriani, Wan M. Fariq, Suwarto, Adi Sutrisno, Ahmad Fadhli|date=2020-10-15|url=https://books.google.com/books?id=hQ4lEAAAQBAJ|title=PROFIL ULAMA KARISMATIK DI KABUPATEN BENGKALIS: MENELADANI SOSOK DAN PERJUANGAN|publisher=CV. DOTPLUS Publisher|isbn=978-623-94659-3-3|page=150|language=id}}</ref> Menjelang [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|pemilu legislatif tahun 1977]], banyak orang mulai mencari pilihan lain selain [[Partai Golongan Karya|Golkar]] yang didukung pemerintah.
Khawatir PPP akan memenangkan pemilu, Soeharto mempermainkan ketakutan masyarakat dengan meminta [[Tentara Nasional Indonesia|militer]] menangkap sekelompok orang yang mengaku terkait dengan [[Komando Jihad]]. Oleh karena itu, beberapa orang menjadi khawatir bahwa memilih PPP dan partainya yang berhaluan Islam berarti menyatakan dukungannya terhadap Komando Jihad. Dan dalam pemerintahan yang semakin otoriter, banyak yang menolak untuk dikaitkan dengan pihak yang salah. Golkar kemudian memenangkan pemilihan legislatif dengan 62% dan PPP berada di urutan kedua dengan 27% suara.
[[File:United_Development_Party_HQ.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:United_Development_Party_HQ.jpg|jmpl|Kantor Pusat PPP di Jalan Diponegoro 60, Jakarta]]
Namun PPP tidak tinggal diam dan menerima kekalahan. Pada Sidang Umum MPR tahun 1978, anggota PPP [[Chalid Mawardi]] melontarkan kritik pedas terhadap rezim Soeharto. Mawardi menuduh Pemerintah anti-Muslim, mengeluhkan tindakan keras yang dilakukan pemerintah terhadap perbedaan pendapat, dan menuduh bahwa Pemilu Legislatif tahun 1977 dimenangkan karena adanya kecurangan dalam pemilu.<ref>{{cite book|last=Elson|first=Robert|year=2001|title=Suharto: A Political Biography|url=https://archive.org/details/suhartopolitical0000elso|location=UK|publisher=The Press Syndicate of the University of Cambridge|isbn=0-521-77326-1|pages=[https://archive.org/details/suhartopolitical0000elso/page/225 225]}}</ref> Anggota PPP juga melakukan aksi mogok massal ketika Soeharto menyebut agama sebagai “aliran kepercayaan”.
[[File:Logo_PPP_(1973-1982).svg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Logo_PPP_(1973-1982).svg|ka|jmpl|Logo Partai 1973-1985]]
PPP tampaknya semakin mengukuhkan statusnya sebagai partai oposisi terkuat. Namun hal itu tidak akan bertahan lama. Pada tahun 1984, [[Nahdlatul Ulama|NU]], di bawah pimpinannya, [[Abdurrahman Wahid]], menarik diri dari PPP, sehingga melemahkan partai. Perolehan suara PPP turun dari hampir 28% pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982|pemilu legislatif tahun 1982]] menjadi 16% pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987|pemilu legislatif tahun 1987]], PPP juga dipaksa oleh pemerintah untuk mengganti ideologi Islamnya dengan ideologi nasional [[Pancasila]] dan berhenti menggunakan simbol-simbol Islam. Akibatnya, partai tersebut mengganti logonya yang menunjukkan tempat suci [[Ka'bah|Kabah]] di [[Makkah]] dengan bintang.<ref>{{cite book|last=Schwarz|first=Adam|year=1994|title=A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s|url=https://archive.org/details/nationinwaitingi00schw|publisher=Allen & Unwin|isbn=0-521-77326-1|pages=[https://archive.org/details/nationinwaitingi00schw/page/172 172]}}</ref> Elemen Nahdatul Ulama demikian kembali ke kancah politik nasional pada tahun 1999 sebagai [[Partai Kebangkitan Bangsa]] (PKB), [[Partai Kebangkitan Umat]] (PKU), Partai Suni ([[Solidaritas Umat Nahdliyin Indonesia]]), dan [[Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia|Partai Nahdlatul Ummah]] (PNU).<ref name=":5">{{cite web|author=Topan Yuniarto|date=05-01-2022|title=Partai Persatuan Pembangunan|url=https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/partai-persatuan-pembangunan|work=Kompaspedia|publisher=[[Kompas Gramedia|Kompas]]|access-date=2024-03-11}}</ref>
=== Sidang Umum MPR 1988 ===
[[Berkas:Logo_PPP_(1982-1998).svg|al=Logo Partai 1985-1998|jmpl|Logo Partai 1982-1998]]
Pada Sidang Umum MPR 1988, Ketua PPP [[Djaelani Naro]] dicalonkan sebagai wakil presiden. [[Soeharto]], yang terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan kelima pada Sidang Umum tersebut, melakukan intervensi. Ia mencontohkan keputusan MPR tahun 1973 yang salah satu kriteria seorang wakil presiden adalah bisa bekerja sama dengan presiden. Soeharto pun melakukan diskusi dengan Naro dan meyakinkannya untuk menarik pencalonan Naro.
Apa yang dilakukan Naro belum pernah terjadi sebelumnya karena baik Soeharto maupun wakil presidennya selalu terpilih tanpa lawan. Permasalahannya kali ini adalah pilihan Soeharto terhadap wakil presiden, [[Soedharmono]]. Pilihan Suharto telah menyebabkan perpecahan antara dirinya dan sekutu paling setianya, [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|ABRI]]. Banyak anggota [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|ABRI]] yang tidak menyukai [[Soedharmono]] karena ia lebih banyak menghabiskan waktunya di belakang meja (Soedharmono adalah seorang pengacara militer) dibandingkan sebagai petugas lapangan. Melihat adanya celah yang bisa dieksploitasi, Naro mencalonkan dirinya mungkin dengan dukungan pribadi dari [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|ABRI]] yang di depan umum telah menunjukkan dukungannya kepada [[Soedharmono]].
=== PPP pada Masa Reformasi ===
[[File:United_Development_Party_rally_1997.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:United_Development_Party_rally_1997.jpg|jmpl|200x200px|Kampanye PPP di Jakarta, 24 April 1997]]
PPP tetap menjadi partai terbesar kedua dari tiga partai yang diperbolehkan pada masa [[Orde Baru]]. Menjelang [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|pemilihan legislatif tahun 1997]], muncul fenomena [[Mega Bintang]], dimana simpatisan [[Partai Demokrasi Indonesia|PDI]] pro-[[Megawati Soekarnoputri]] bergabung dengan PPP untuk melawan [[Partai Golongan Karya|Golkar]].<ref>{{cite web|last=Fathoni|first=Riza|date=23-12-2023|editor=Yuniadhi Agung|title=Arsip Foto ”Kompas”: Fenomena Mega Bintang Hadir karena Penindasan Orde Baru|url=https://www.kompas.id/baca/foto/2023/12/20/arsip-foto-kompas-fenomena-mega-bintang-hadir-karena-penindasan-orde-baru|website=kompas.id|access-date=07-01-2024}}</ref> Di masa kampanye [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|Pemilu 1997]], yang menonjol dari fenomena Mega-Bintang adalah berlangsungnya arak-arakan massa bersepeda motor di jalan-jalan dengan mengibarkan bendera PPP, atribut-atribut merah [[Partai Demokrasi Indonesia|PDI]]-pro [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]], foto [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]], foto [[Mudrick Sangidu]], serta atribut lain perpaduan merah dan hijau. Pemilu 1997 yang membuat kepercayaan diri PPP muncul lagi dengan peningkatan perolehan suara, hanya dirasakan sekejap saja.<ref name=":5" /> Pada bulan [[Mei 1968|Mei 1998]], Soeharto lengser dari jabatannya dan pemerintahan Orde Baru telah jatuh. PPP kembali ke ideologi Islamnya dan mempersiapkan diri untuk [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|pemilihan legislatif tahun 1999]], yang memenangkan 11% suara.
PPP seperti [[Partai Golongan Karya|Golkar]] dan [[Partai Demokrasi Indonesia|PDI]] setelah jatuhnya [[Soeharto]] juga mengalami perpecahan internal partai. Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|pemilu 1999]], muncul pecahan pecahan PPP yang ikut berkontestasi. Mantan ketua PPP [[Djaelani Naro]] dan beberapa tokoh partai PPP mendirikan [[Partai Persatuan]] karena kecewa atas hasil Muktamar PPP 1998 yang menghasilkan [[Hamzah Haz]] sebagai ketua umum. Tujuan didirikannya [[Partai Persatuan]] ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggembosi PPP, justru menampung kader PPP agar tidak lari ke partai lain. Banyaknya partai baru serta pergeseran ideologi dan tren elektoral membuat suara PPP turun. Menurut petinggi PPP [[Dimyati Natakusumah]], seluruh partai Islam yang ada di Indonesia sejak 1999 adalah partai pecahan PPP.<ref>{{Cite web|date=2013-11-12|title=Dimyati: Semua partai Islam pecahan dari PPP|url=https://www.merdeka.com/politik/dimyati-semua-partai-islam-pecahan-dari-ppp.html|website=merdeka.com|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref>
Pada Sidang Umum MPR 1999, PPP merupakan bagian dari [[Poros Tengah]], yaitu koalisi politik partai-partai Islam yang dibentuk oleh Ketua MPR [[Amien Rais]] untuk melawan dominasi [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDI-P) pimpinan [[Megawati Soekarnoputri|Megawati Sukarnoputri]]. PDI-P telah memenangkan pemilihan legislatif dan Megawati diperkirakan akan memenangkan kursi presiden. Namun, pada tahap ini MPR masih bertanggung jawab untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan partai-partai Islam di Poros Tengah tidak menginginkan presiden perempuan. Sebaliknya, mereka mencalonkan dan berhasil mengamankan terpilihnya [[Abdurrahman Wahid]] sebagai presiden. Dalam pemilihan wakil presiden, Ketua PPP [[Hamzah Haz]] mencalonkan diri melawan Megawati dan dikalahkan.
PPP adalah sekutu politik Wahid pertama yang kecewa terhadapnya. Permasalahan utama PPP dengan Wahid adalah kunjungannya ke [[Israel]] dan kesan bahwa ia bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Hamzah Haz yang bertugas di [[Kabinet Persatuan Nasional]] sebagai [[Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat]], langsung mengundurkan diri dari jabatannya hanya sebulan setelah Wahid mengangkatnya. Banyak sekutu Wahid lainnya yang mengikuti dan pada bulan Juli 2001, PPP ikut serta dalam menyingkirkan Wahid dari kursi kepresidenan dan menunjuk Megawati sebagai presiden. Hamzah kemudian terpilih menjadi wakil presiden setelah mengalahkan [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dan [[Akbar Tanjung]] di pemilihan wakil presiden.
Pada tahun 2002, muncul gerakan untuk menggulingkan [[Hamzah Haz]] dari posisi ketua umum dengan alasan Hamzah tidak mampu mengelola posisi ketua umum dan Wakil Presiden secara efektif bersamaan. Gerakan ini dipimpin oleh [[Zainuddin MZ|Zainuddin M.Z.]], seorang pendakwah Islam dan ketua kepemimpinan pusat PPP. Zainuddin, bersama dengan anggota partai yang tidak puas, awalnya berencana untuk mendirikan partai baru bernama PPP Reformasi.<ref name="Partai2">''Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009'' Kompas (1999) {{ISBN|979-709-121-X}} pp328-338</ref><ref name=":2">''Tempo'' magazine No. 0931/March 31-April 06, 2009, p. 20</ref> Upaya tersebut gagal dan pada tanggal 8 Januari 2002, Zainuddin secara resmi mengundurkan diri dari PPP dan mengumumkan pembentukan partai politik baru bernama PPP Reformasi pada tanggal 20 Januari 2002. Untuk mematuhi hukum pemilu yang melarang penggunaan nama dan simbol partai yang sudah ada, PPP Reformasi mengalami transformasi, menjadi [[Partai Bintang Reformasi]] (PBR).
=== Pemilihan Umum 2004 dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ===
PPP memperoleh 8,1% suara pada [[Pemilihan umum Indonesia 2004|pemilu legislatif tahun 2004]], turun dari 10,7% perolehan suara pada tahun 1999, namun cukup untuk mempertahankan posisinya sebagai partai dengan perwakilan terbaik ketiga di legislatif, di belakang [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] dan [[Partai Golongan Karya|Golkar]]. Dalam pemilihan presiden, PPP semula tidak memikirkan calon presiden pada pemilu presiden 2004. Mereka berharap [[Hamzah Haz|Hamzah]] terpilih menjadi cawapres Megawati dan melanjutkan kemitraan Presiden/Wakil Presiden Megawati/Hamzah. Namun Megawati memilih Ketua NU [[Hasyim Muzadi]] sebagai cawapresnya.
PPP kemudian terus menunggu, masih berharap Hamzah Haz terpilih sebagai calon wakil presiden. Akhirnya, sehari sebelum pendaftaran calon presiden/wakil presiden ditutup, Hamzah maju dan menjadi calon presiden dari PPP.<ref>{{cite web|title=Semangat Agum, Keraguan Hamzah (Agum's Enthusiasm, Hamzah's Doubts)|url=http://www.tempo.co.id/majalah/free/pilpres/hmz-1.html|language=id|archive-url=https://web.archive.org/web/20160305060939/http://tempo.co.id/majalah/free/pilpres/hmz-1.html|archive-date=5 March 2016|newspaper=Tempo|url-status=dead}}</ref> Pasangannya adalah [[Agum Gumelar]], yang menjabat Menteri Perhubungan pada Kabinet Megawati. Pencalonan Hamzah sebagai presiden tidak berhasil karena ia hanya memperoleh 3,1% suara dan berada di urutan kelima.
Pada bulan Agustus 2004, PPP mengumumkan bahwa mereka membentuk [[Koalisi Kebangsaan (2004)|Koalisi Kebangsaan]] bersama dengan [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]], [[Partai Golongan Karya|Golkar]], [[Partai Bintang Reformasi]] (PBR) dan [[Partai Damai Sejahtera Pembaharuan|Partai Damai Sejahtera]] (PDS) untuk mendukung Megawati memenangkan pemilihan presiden melawan [[Susilo Bambang Yudhoyono]]. Namun Yudhoyono akan muncul sebagai pemenang dan PPP akan membelot dari koalisi nasional ke kubu Yudhoyono. Mereka dihargai dengan diberi jabatan di kabinet.
PPP menyelenggarakan Muktamar Nasional ke-6 di Jakarta pada tanggal 30 Januari hingga 3 Februari 2007. Pada hari terakhir Muktamar, [[Suryadharma Ali]] muncul sebagai Ketua PPP baru menggantikan [[Hamzah Haz|Hamzah]]. Suryadharma menjabat sebagai [[Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah|Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Negara]] pada Kabinet Presiden Yudhoyono. Ia mengumumkan akan tetap menjabat menteri sekaligus merangkap jabatan Ketua Umum PPP. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum [[Chozin Chumaidy]], [[Irgan Chirul Mahfiz]] (Sekretaris Jenderal), [[Suharso Monoarfa]] (Bendahara), [[Bachtiar Chamsyah]] (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), [[Maemoen Zubair|KH Maemoen Zubair]] (Ketua Majelis Syariah), dan [[Barlianta Harahap]] (Ketua Majelis Pakar).
=== Pemilihan Umum 2009 ===
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009|pemilihan legislatif tahun 2009]], partai ini menempati posisi keenam dengan perolehan 5,3 persen suara, dan meraih 37 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.<ref>{{cite web|date=14 May 2009|title=KPU Ubah Perolehan Kursi Parpol di DPR (''KPU Changes Allocations of Parties' seats in the DPR'')|url=http://mediacenter.kpu.go.id/berita/472-kpu-rubah-perolehan-kursi-parpol-di-dpr.html|website=Indonesian General Election Commission|language=id|archive-url=https://web.archive.org/web/20141006080451/http://mediacenter.kpu.go.id/berita/472-kpu-rubah-perolehan-kursi-parpol-di-dpr.html|archive-date=6 October 2014|url-status=dead}}</ref> Sepanjang pemilu, partai ini memperoleh suara dari para lelaki Muslim lansia di seluruh pedesaan dan perkotaan, di dalam dan di luar Pulau Jawa.<ref>Hwang, Julie Chernov. (2014). “Patterns of normalization: Islamist parties in Indonesia”, in Quinn Mecham and Julie Chernov Hwang (Eds.), ''Islamist parties and political normalization in the Muslim world''. Philadelphia:University of Pennsylvania Press. p.68.</ref>
Dalam pemilihan presiden, terjadi perbedaan dalam menentukan capres yang akan didukung. Ketua Majelis Pertimbangan Partai [[Bachtiar Chamsyah]], yang juga berasal dari [[Partai Muslimin Indonesia|Parmusi]], mendukung pasangan [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dan [[Jusuf Kalla]].<ref>{{Cite web|last=Sidik|first=Jafar M|date=2008-11-12|title=PPP Cenderung Dukung Yudhoyono dalam Pemilu 2009|url=https://www.antaranews.com/berita/123711/ppp-cenderung-dukung-yudhoyono-dalam-pemilu-2009|website=Antara News|language=id|access-date=2024-03-10}}</ref> Padahal, pada saat yang sama, Ketua DPP PPP [[Suryadharma Ali]] tengah melakukan penjajakan dengan calon presiden lain dalam program PPP mendengar. Kondisi ini cukup menggambarkan keterbelahan dalam internal PPP.<ref name=":0">{{Cite web|last=Afrianto|first=Dedy|date=2021-03-14|title=Jejak Dualisme Partai Politik: Benteng Pertahanan yang Terkoyak (Bagian Keempat)|url=https://www.kompas.id/baca/riset/2021/03/14/jejak-dualisme-partai-politik-benteng-pertahanan-yang-terkoyak-bagian-keempat|website=kompas.id|language=id|access-date=2024-03-10}}</ref> Menurut [[Hasto Kristiyanto]], PPP sempat menyatakan dukungan untuk bergabung dengan [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] dengan melakukan kerja sama politik, namun upaya tersebut dijegalkan oleh SBY.<ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2022-09-18|title=Cerita Hasto soal PDIP Dijegal Saat Ingin Koalisi dengan PPP di Pemilu 2009|url=https://www.liputan6.com/news/read/5073384/cerita-hasto-soal-pdip-dijegal-saat-ingin-koalisi-dengan-ppp-di-pemilu-2009|website=liputan6.com|language=id|access-date=2024-03-10}}</ref><ref>{{Cite web|last=|first=|title=Hasto PDIP Sebut SBY Pernah Jegal Koalisi PDIP-PPP di Pilpres 2009|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220918185548-617-849456/hasto-pdip-sebut-sby-pernah-jegal-koalisi-pdip-ppp-di-pilpres-2009|website=CNN Indonesia|language=id-ID|access-date=2024-03-10}}</ref> Pada akhirnya, PPP mendukung pasangan SBY-[[Boediono]] pada 10 Mei 2009.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2009-05-09|title=PPP Putuskan Usung SBY sebagai Capres|url=https://nasional.kompas.com/read/2009/05/10/0033417/~Nasional|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-10}}</ref> Suryadharma Ali kemudian dilantik sebagai [[Daftar Menteri Agama Indonesia|Menteri Agama]] di [[Kabinet Indonesia Bersatu II]] sebagai perwakilan dari PPP.
=== Pemilihan Umum 2014 & Keretakan Partai ===
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014|pemilihan legislatif tahun 2014]], PPP menargetkan mendapatkan 12% suara nasional<ref>{{Cite web|last=TNR|first=Yandi M. rofiyandi|title=PPP Targetkan 12 Persen Suara Pemilu 2014|url=https://pemilu.tempo.co/read/518261/ppp-targetkan-12-persen-suara-pemilu-2014|website=Tempo|language=en|access-date=2024-03-10}}</ref> atau 13-15% suara di DPR.<ref>{{Cite web|last=Aryono|first=Ahmad Mufid|date=11 Maret 2013|title=PEMILU 2014: PPP Target Dapat 15% Kursi di Parlemen|url=https://news.solopos.com/pemilu-2014-ppp-target-dapat-15-kursi-di-parlemen-386917|website=Solo Pos}}</ref> Namun, PPP hanya bisa meraih 6.53% suara nasional dan sebanyak 39 kursi di DPR.<ref name=":1" /> Konflik internal dalam menentukan calon presiden kembali terjadi menjelang [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014|pemilihan presiden 2014]]. Saat itu, Ketua Umum PPP [[Suryadharma Ali]] hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 23 Maret 2014. Suryadharma Ali memberikan orasi dan dukungan kepada [[Prabowo Subianto]].<ref name=":0" /> Kehadiran [[Suryadharma Ali]] dalam kampanye [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Partai Gerindra]] dituding sebagai penyebab gagalnya PPP meraih target 12 persen suara dalam pemilu legislatif pada 9 April 2014. Pada 13 April 2014, sebanyak 26 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP meminta Dewan Pimpinan Pusat PPP melaksanakan rapat pleno guna mendengarkan pertanggungjawaban [[Suryadharma Ali]].
Tidak lama setelah permintaan pertanggungjawaban disuarakan, [[Suryadharma Ali]] pada 16 April 2014 menandatangani surat pemecatan untuk Wakil Ketua Umum PPP [[Suharso Monoarfa]] dan lima unsur pimpinan DPW PPP. Suharso dipecat dengan alasan mengurus proses percalonan istrinya sebagai caleg, sementara lima unsur pimpinan DPP PPP tersebut dipecat karena mengurus pemilihan capres pada saat kader sedang memperjuangkan suara di pemilu legislatif.<ref name=":0" /> Setelah pemecatan, Suryadharma mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo di kantor DPP PPP dan ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP [[Emron Pangkapi]] yang menegaskan bahwa koalisi partainya dengan Gerindra adalah ilegal.<ref name=":0" /> Untuk menyelesaikan masalah tersebut, PPP menggelar rapat pimpinan nasional pada 19-20 April 2014 yang melahirkan keputusan pemberhentian sementara Suryadharma Ali sebagai ketua umum.<ref name=":0" /> Namun pada akhirnya, konflik internal berakhir dengan damai setelah Suryadharma meminta maaf<ref name=":0" /> dan PPP secara resmi mendukung Prabowo Subianto pada 12 Mei 2014.<ref name=":3" /> PPP sempat mengusulkan [[Suryadharma Ali]] sebagai calon wakil presiden Prabowo<ref>{{Cite web|last=Sugiharto|date=2014-05-17|title=PPP Ngotot Ingin Suryadharma Ali Cawapres Prabowo|url=https://nasional.tempo.co/read/578292/ppp-ngotot-ingin-suryadharma-ali-cawapres-prabowo|website=Tempo|language=en|access-date=2024-03-10}}</ref> namun Prabowo memilih [[Hatta Rajasa]] sebagai wakilnya.
=== Dualisme Kepemimpinan ===
[[Berkas:Djan Faridz DPP.jpg|jmpl|180x180px|Djan Faridz dipilih sebagai Ketua Umum PPP versi kubu Suryadharma Ali dari 2014 sampai 2018]]
Walaupun konflik internal dalam Pilpres 2014 berakhir dengan damai, konflik internal kembali terjadi<ref name=":0" /> setelah [[Suryadharma Ali]] dinyatakan oleh [[KPK]] sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana [[haji]] pada 23 Mei 2014.<ref>[http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/23/245237/satu-lagi-menteri-jadi-tersangka Satu Lagi Menteri Jadi Tersangka] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140527220333/http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/23/245237/satu-lagi-menteri-jadi-tersangka|date=2014-05-27}}, diakses 26 Mei 2014</ref> Internal partai saat itu kembali mulai bergejolak terkait rencana pemberhentian Suryadharma sebagai ketua umum. Pada 10 September 2014, PPP memutuskan untuk memecat Suryadharma sebagai ketua umum<ref>{{Cite web|title=Suryadharma Ali Diberhentikan dari Jabatan Ketum PPP|url=https://news.detik.com/berita/d-2685865/suryadharma-ali-diberhentikan-dari-jabatan-ketum-ppp|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-10}}</ref> namun keputusan itu ditolak oleh Suryadharma.<ref name=":0" /> Sebagai tindakan balasan, [[Suryadharma Ali]] memecat [[Emron Pangkapi]], [[Suharso Monoarfa]], dan [[Lukman Hakim Saifuddin]], serta Sekretaris Jenderal PPP [[Muhammad Romahurmuziy]] (Romy) pada 12 September 2014.<ref>{{Cite web|title=Suryadharma Pecat Lukman Hakim, Romi dan Suharso dari Jabatan di PPP|url=https://news.detik.com/berita/d-2688948/suryadharma-pecat-lukman-hakim-romi-dan-suharso-dari-jabatan-di-ppp|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-10}}</ref> PPP kemudian menyelenggarakan Muktamar VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 dan menentukan bahwa Romy ditunjuk sebagai Ketua Umum baru.<ref>{{Cite web|last=Septian|first=Anton|date=2014-10-16|title=Romy Resmi Jadi Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya|url=https://nasional.tempo.co/read/614776/romy-resmi-jadi-ketua-umum-ppp-muktamar-surabaya|website=Tempo|language=en|access-date=2024-03-10}}</ref> Hasil muktamar tersebut disahkan oleh pemerintah yang saat itu dipimpin oleh [[Joko Widodo]] melalui Surat Keputusan (SK) [[Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Menkumham]] Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.<ref name=":0" />
Keputusan tersebut digugat oleh [[Suryadharma Ali]] yang menggugat hasil muktamar tersebut dan menyelenggarakan muktamar tandingan di Jakarta. Pada 2 November 2014, kubu Suryadharma Ali memilih [[Djan Faridz]] untuk menggantikan Suryadharma Ali.<ref>{{Cite web|last=Wibowo|first=Kukuh S.|date=2023-07-17|title=Djan Faridz dan Jejak Dualisme Kepengurusan PPP dengan Romahurmuziy|url=https://nasional.tempo.co/read/1748914/djan-faridz-dan-jejak-dualisme-kepengurusan-ppp-dengan-romahurmuziy|website=Tempo|language=en|access-date=2024-03-10}}</ref> Ketegangan ini meledak di ruang publik pada 2 Desember 2014. Mirip dengan [[peristiwa 27 Juli 1996]],<ref name=":0" /> masa yang mengatasnamakan kubu Romy geruduk kantor DPP PPP dengan tujuan merebut dan menguasai kantor tersebut.<ref>{{Cite web|title=Sengketa Kantor, Ratusan Massa PPP Kubu Romi Geruduk Gedung DPP PPP|url=https://news.detik.com/berita/d-2765743/sengketa-kantor-ratusan-massa-ppp-kubu-romi-geruduk-gedung-dpp-ppp|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-10}}</ref> Perebutan kantor DPP PPP berujung pada kesepakatan pemanfaatan kantor bersama-sama oleh kedua kubu.<ref>{{Cite web|last=abidien|first=Zed|date=2014-12-02|title=Kantor DPP PPP Dipakai Kubu Romi dan Djan|url=https://nasional.tempo.co/read/625934/kantor-dpp-ppp-dipakai-kubu-romi-dan-djan|website=Tempo|language=en|access-date=2024-03-10}}</ref> Sejak 2015, kedua kubu tersebut melakukan upaya hukum demi memperoleh legitimasi.
Pada 25 Februari 2015, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan [[Suryadharma Ali]] tentang pengesahan kepengurusan DPP PPP kubu [[Muhammad Romahurmuziy|Romy]] oleh pemerintah dengan hasil status [[Muhammad Romahurmuziy|Romy]] sebagai ketua umum PPP batal secara hukum dan Menkumham [[Yasonna Laoly]] melakukan intervensi internal partai.<ref name=":4">{{Cite web|title=Suryadharma Menang di PTUN, Romi Akan Banding ke PT TUN|url=https://news.detik.com/berita/d-2842857/suryadharma-menang-di-ptun-romi-akan-banding-ke-pt-tun|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-10}}</ref><ref>{{Cite web|last=Mukti|first=Hafizd|title=SDA dan Hakim PTUN Jakarta Yang Berlinang Air Mata|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150225213455-20-34917/sda-dan-hakim-ptun-jakarta-yang-berlinang-air-mata|website=nasional|language=id-ID|access-date=2024-03-10}}</ref> Namun demikian, Kubu Romy menyatakan banding sehingga dualisme dalam internal PPP masih jauh dari selesai.<ref name=":4" /> Harapan damai sempat mencuat dalam Muktamar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) 13 Maret 2015, dimana Ketua Umum versi Muktamar Jakarta [[Djan Faridz]] dan Wakil Ketua Umum versi Muktamar Surabaya [[Emron Pangkapi]] hadir dan sepakat mengakhiri konflik internal tersebut.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2015-03-13|title=Di Batam, Dua Kubu PPP Nyatakan Islah dan Dukung Pemerintahan Jokowi|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/03/13/18043801/Di.Batam.Dua.Kubu.PPP.Nyatakan.Islah.dan.Dukung.Pemerintahan.Jokowi|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-10}}</ref> Bahkan, kedua kubu tersebut mendukung pemerintahan [[Joko Widodo]].<ref>{{Cite web|last=BeritaSatu.com|title=PPP Kubu Djan Faridz Resmi Dukung Pemerintah Jokowi|url=https://www.beritasatu.com/news/357529/ppp-kubu-djan-faridz-resmi-dukung-pemerintah-jokowi|website=beritasatu.com|language=id|access-date=2024-03-10}}</ref><ref>{{Cite web|title=Arah Muktamar PPP Dukung Jokowi, Kubu Romi Dinilai Salah Pilih|url=https://www.suara.com/news/2014/10/15/083424/arah-muktamar-ppp-dukung-jokowi-kubu-romi-dinilai-salah-pilih|website=suara.com|language=id|access-date=2024-03-10}}</ref> Namun hanya tiga hari berselang, kubu [[Djan Faridz]] kembali mendesak Yasonna Laoly untuk mematuhi keputusan PTUN.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2015-03-23|title=Kubu Djan Faridz: Lebih Baik Menkumham Diganti daripada Buat Kekacauan Terus|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/03/23/14224151/Kubu.Djan.Faridz.Lebih.Baik.Menkumham.Diganti.daripada.Buat.Kekacauan.Terus|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-10}}</ref> Pada 26 Oktober 2015, [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Makhamah Agung RI]] menangkan gugatan Partai Persatuan Pembangunan kubu [[Djan Faridz]].<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2015-10-26|title=MA Menangkan Kubu Djan Faridz, Ini Tanggapan Suryadharma Ali|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/10/26/21253941/MA.Menangkan.Kubu.Djan.Faridz.Ini.Tanggapan.Suryadharma.Ali|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref>
Menyikapi putusan MA, pemerintah mengesahkan kembali kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung tahun 2011, atau muktamar terakhir sebelum pelaksanaan muktamar oleh kedua kubu pada 2014. Kepengurusan ini juga memiliki wewenang untuk membentuk panitia penyelenggara muktamar atau muktamar luar biasa PPP. PPP akhirnya kembali melakukan muktamar di [[Asrama Haji Pondok Gede]], [[Jakarta]], pada April 2016.<ref>{{Cite web|last=Atriana|first=Rina|title=Muktamar PPP Paling Lambat Digelar April 2016|url=https://news.detik.com/berita/d-3150863/muktamar-ppp-paling-lambat-digelar-april-2016|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref> [[Muhammad Romahurmuziy|Romy]] secara aklamasi dipilih sebagai ketua umum dalam pertemuan ini<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2016-04-09|title=Romahurmuziy Terpilih sebagai Ketua Umum PPP|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2016/04/09/18141481/Romahurmuziy.Terpilih.sebagai.Ketua.Umum.PPP|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> namun kepengurusan PPP berdasarkan muktamar ini kembali digugat oleh PPP kubu [[Djan Faridz]].<ref>{{Cite web|last=Michico|first=Nathania Riris|title=Djan Faridz Akan Surati Presiden Jokowi Tolak Muktamar Islah PPP|url=https://news.detik.com/berita/d-3178591/djan-faridz-akan-surati-presiden-jokowi-tolak-muktamar-islah-ppp|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref> Pada 22 November 2016, PPP kubu [[Djan Faridz]] kembali memenangi gugatan yang diajukan ke PTUN.<ref>{{Cite web|last=Pratama|first=Aulia Bintang|title=Djan Faridz Bersyukur PTUN Menangkan Muktamar PPP Jakarta|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122180719-12-174514/djan-faridz-bersyukur-ptun-menangkan-muktamar-ppp-jakarta|website=nasional|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref> Menkumham diperintahkan untuk membatalkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP pimpinan [[Muhammad Romahurmuziy|Romy]]. Keputusan ini kembali direspons oleh PPP kubu [[Muhammad Romahurmuziy|Romahurmuziy]] dengan mengajukan banding. PPP pimpinan Romahurmuziy akhirnya memenangi banding terkait kepengurusan partai. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada Juni 2017 memutuskan untuk membatalkan putusan PTUN pada 22 November 2016 yang memenangkan gugatan PPP kubu [[Djan Faridz]].<ref name=":0" /> Ketegangan di antara kedua kubu berlanjut meskipun putusan banding telah dibacakan. Pada 16 Juli 2017, tragedi perebutan kantor DPP PPP kembali terulang. Pendukung kedua kubu terlibat bentrokan yang menyebabkan kaca gedung pecah dan seorang penjaga keamanan terluka.<ref>{{Cite web|last=Haq|first=Muhammad Fida Ul|title=Kantor PPP Diduduki Massa, Pagar Dipasangi Kawat Berduri|url=https://news.detik.com/berita/d-3566592/kantor-ppp-diduduki-massa-pagar-dipasangi-kawat-berduri|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref>
Memasuki tahun 2018, ketegangan di antara kedua kubu mulai mereda.<ref>{{Cite web|date=2017-06-25|title=Djan Faridz: Romy Ajak Islah, Alhamdulillah Saya Seneng Banget|url=https://republika.co.id/share/os3ayy|website=Republika Online|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> [[Humphrey Djemat]] menggantikan posisi [[Djan Faridz]] sebagai pemimpin sementara PPP kubu Muktamar Jakarta. Pada kepengurusan Humphrey, niat islah akhirnya dikemukakan.<ref>{{Cite web|last=Permadi|first=Daurina Lestari, Eka|date=2018-11-15|title=Terancam PPP Tak Lolos ke DPR, Djan Faridz Ajak Kubu Romy Islah|url=https://www.viva.co.id/berita/politik/1094689-terancam-ppp-tak-lolos-ke-dpr-djan-faridz-ajak-kubu-romy-islah|website=www.viva.co.id|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> Niat ini ditunjukkan dengan keputusan Humphrey untuk menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [[Said Aqil Siroj]]. Humphrey, yang datang bersama [[Suharso Monoarfa]], meminta Said Aqil untuk menjadi mediator islah di antara kedua kubu PPP. Niat islah ini secara resmi disampaikan oleh Humphrey pada 18 November 2018 dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP kubu [[Djan Faridz]]. Dalam pertemuan ini, Humphrey dikukuhkan sebagai Ketua Umum PPP menggantikan [[Djan Faridz]].<ref>{{Cite web|last=Wakhyono|first=Sonny|date=2018-11-12|title=Humphrey Djemat Dikukuhkan Jadi Ketum PPP Gantikan Djan Faridz - Laman 2|url=https://fajar.co.id/2018/11/12/humphrey-djemat-dikukuhkan-jadi-ketum-ppp-gantikan-djan-faridz/2/|website=FAJAR|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> Niat islah tersebut dilontarkan karena konflik internal yang tidak kunjung selesai mengancam partisipasi PPP dalam [[Pemilu 2019|Pemilihan Umum 2019]].<ref>{{Cite web|last=Kami|first=Indah Mutiara|title=Kisruh Tak Berujung, PPP Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu 2019|url=https://news.detik.com/berita/d-3145506/kisruh-tak-berujung-ppp-terancam-tak-bisa-ikut-pemilu-2019|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref>
=== Pemilihan Umum 2019 dan Berakhirnya Dualisme ===
Pada [[Pemilu 2019]], PPP kembali mengalami penurunan suara. PPP hanya dapat meraih 4,5 persen suara atau sebanyak 19 kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]].<ref name=":6" /> Secara persentase, raihan suara ini adalah yang terendah sepanjang sejarah keikutsertaan PPP dalam pemilu.<ref name=":0" /> Arah dukungan PPP terhadap calon presiden pilihan juga terpecah. Ketua Umum hasil Muktamar Jakarta [[Humphrey Djemat]] mendukung [[Prabowo Subianto]] sebagai calon presiden<ref>{{Cite web|last=Kami|first=Indah Mutiara|title=Jejak Humphrey Djemat: Dulu Pengacara Ahok, Kini Dukung Prabowo|url=https://news.detik.com/berita/d-4322500/jejak-humphrey-djemat-dulu-pengacara-ahok-kini-dukung-prabowo|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref><ref>{{Cite web|last=Indonesia|first=C. N. N.|title=PPP Muktamar Jakarta Dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181116111117-32-347055/ppp-muktamar-jakarta-dukung-prabowo-sandiaga-di-pilpres-2019|website=nasional|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref> sementara Ketua Umum versi Muktamar Surabaya [[Muhammad Romahurmuziy]] mendukung [[Joko Widodo]].<ref>{{Cite web|last=Reisha|first=Tia|title=Rommy Sebut PPP Se-Indonesia Solid Dukung Jokowi-Amin|url=https://news.detik.com/berita/d-4308785/rommy-sebut-ppp-se-indonesia-solid-dukung-jokowi-amin|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref> Secara resmi, PPP mendukung percalonan [[Joko Widodo]] dan [[Ma'ruf Amin]] untuk [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019|Pilpres 2019]].<ref>{{Cite web|date=2019-02-26|title=Membaca Dua Arah Pilihan Warga PPP|url=https://www.voaindonesia.com/a/membaca-dua-arah-pilihan-warga-ppp/4804168.html|website=VOA Indonesia|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref>
Menjelang Pemilu 2019, Ketua PPP versi Muktamar Surabaya [[Muhammad Romahurmuziy]] terjerat kasus dugaan suap jabatan di Kementerian Agama oleh [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|Komisi Pemberantasan Korupsi]].<ref>{{Cite news|title=KPK: Ketua Umum PPP Romahurmuziy tersangka kasus dugaan suap jabatan Kementerian Agama|url=https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47579763|newspaper=BBC News Indonesia|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> Sebagai langkah untuk menyelamatkan partai, Romy resmi diberhentikan sebagai ketua umum PPP versi Muktamar Surabaya dan digantikan oleh [[Suharso Monoarfa]].<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2019-03-16|title=Suharso Monoarfa Ditunjuk Sebagai Plt Ketua Umum Gantikan Romahurmuziy|url=https://nasional.kompas.com/read/2019/03/16/20151011/suharso-monoarfa-ditunjuk-sebagai-plt-ketua-umum-gantikan-romahurmuziy|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> Penetapan tersangka terhadap Romy menjadi peringatan keras proses alih generasi politik di Indonesia.<ref name=":5" /> [[Suharso Monoarfa]] mengatakan pihaknya membuka pintu untuk bersatu atau islah dengan kubu PPP pimpinan [[Humphrey Djemat]]. Suharso pun mengaku telah bertemu Humphrey untuk membahas persoalan islah.<ref>{{Cite web|last=Indonesia|first=C. N. N.|title=Buka Pintu Islah, Suharso Klaim Sudah Bicara dengan Humphrey.|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191118052145-32-449170/buka-pintu-islah-suharso-klaim-sudah-bicara-dengan-humphrey|website=nasional|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref>
Pada Desember 2019, DPP PPP menegaskan tidak ada muktamar islah karena kepengurusan PPP sudah resmi diakui negara.<ref>{{Cite web|last=Wibowo|first=Ilham|date=2019-12-15|title=PPP: Tak Ada Muktamar Islah|url=https://www.medcom.id/nasional/politik/8kogAV3k-ppp-tak-ada-muktamar-islah|website=medcom.id|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> Ketua Panitia Pengarah Mukernas V PPP [[Achmad Baidowi]] menyatakan jika kubu [[Humphrey Djemat]] ingin bergabung, mereka harus mengikuti hasil Mukernas V PPP dan ketentuan AD/RT yang ada.<ref>{{Cite web|last=ARITONANG|first=DHANANG DAVID|date=2019-12-15|title=Sudah Satu Kubu, Tak Ada Lagi Muktamar Islah di PPP|url=https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/15/sudah-satu-kubu-tak-ada-lagi-muktamar-islah-di-ppp|website=kompas.id|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> Dualisme partai PPP pun berakhir dengan penyelenggaraan Muktamar IX PPP 2020 dengan [[Suharso Monoarfa]] ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2020-12-19|title=Muktamar IX PPP, Suharso Monoarfa Berpotensi Terpilih Secara Aklamasi|url=https://nasional.kompas.com/read/2020/12/19/11050711/muktamar-ix-ppp-suharso-monoarfa-berpotensi-terpilih-secara-aklamasi|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-11}}</ref> dan [[Djan Faridz]] kembali bergabung dengan kepengurusan PPP sebagai anggota Majelis Kehormatan Partai.<ref>{{Cite web|last=Indonesia|first=C. N. N.|title=Djan Faridz Ditunjuk Jadi Anggota Majelis Kehormatan PPP|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210312174439-32-616848/djan-faridz-ditunjuk-jadi-anggota-majelis-kehormatan-ppp|website=nasional|language=id-ID|access-date=2024-03-11}}</ref>
=== Konflik Singkat & Pemilu 2024 ===
Pasca konflik kubu [[Djan Faridz]] dan [[Muhammad Romahurmuziy|Romahurmuziy]], konflik internal partai kembali terjadi. Hal ini berawal dari 15 Agustus 2022, dimana [[Suharso Monoarfa]] memberikan pernyataan kontroversial mengenai 'amplop' kiai.<ref>{{Cite web|last=Guritno|first=Tatang|last2=Santosa|first2=Bagus|date=2022-08-18|title=PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal "Amplop" Kiai|url=https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/18120641/ppp-minta-maaf-terkait-pernyataan-suharso-soal-amplop-kiai|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref> Walaupun [[Suharso Monoarfa]] sudah meminta maaf, pernyataan ini dinilai kontroversial karena dianggap menghina kalangan pesantren dan para kiai hingga terjadi aksi protes yang meminta [[Suharso Monoarfa]] untuk mundur dari ketua umum PPP.<ref>{{Cite web|last=Mustain|first=Akhmad|title=Suharso Monoarfa dan Amplop Kiai|url=https://mediaindonesia.com/opini/519689/suharso-monoarfa-dan-amplop-kiai|website=[[Media Indonesia]]|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref><ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2022-08-18|title=Buntut Pernyataan Ketum PPP Suharso soal 'Amplop' Kiai, Forum Warga NU Jombang Tuntut Permintaan Maaf|url=https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/18/194114678/buntut-pernyataan-ketum-ppp-suharso-soal-amplop-kiai-forum-warga-nu-jombang|website=[[Kompas]]|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref><ref>{{Cite web|last=developer|first=mediaindonesia com|title=Ratusan Santri Aksi di Patung Kuda, Desak Jokowi Pecat Suharso Monoarfa|url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/519218/ratusan-santri-aksi-di-patung-kuda-desak-jokowi-pecat-suharso-monoarfa|website=[[Media Indonesia]]|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref> Pernyataan kontroversial ini juga ditentang oleh kader PPP karena dianggap bisa mengancam eksistensi partai untuk kontestasi [[pemilu 2024]] dan kader PPP menuntut agar [[Suharso Monoarfa]] untuk mundur kalau tidak mau dipecat secara tidak terhormat.<ref>{{Cite web|last=Farisa|first=Fitria Chusna|date=2022-08-26|title=Polemik "Amplop Kiai" Suharso Dinilai Ancam Eksistensi PPP pada Pemilu 2024|url=https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/16000611/polemik-amplop-kiai-suharso-dinilai-ancam-eksistensi-ppp-pada-pemilu-2024|website=[[Kompas]]|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref><ref>{{Cite web|last=developer|first=mediaindonesia com|title=FKPP Tuntut Suharso Monoarfa Mundur dari Ketua Umum PPP|url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/519286/fkpp-tuntut-suharso-monoarfa-mundur-dari-ketua-umum-ppp|website=mediaindonesia.com|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref> Pada 3-5 September 2022, PPP menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) di [[Kota Serang|Serang]], [[Banten]] yang menetapkan pemberhentian [[Suharso Monoarfa]] sebagai ketua umum dan pengangkatan [[Muhamad Mardiono|Muhammad Mardiono]] sebagai pelaksana tugas ketua umum untuk sisa masa bakti 2020-2025.<ref>{{Cite web|last=Guritno|first=Tatang|last2=Santosa|first2=Bagus|date=2022-09-05|title=Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP|url=https://nasional.kompas.com/read/2022/09/05/10050451/suharso-monoarfa-diberhentikan-dari-ketum-ppp|website=[[Kompas]]|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref> [[Suharso Monoarfa]] justru melawan balik keputusan tersebut dan mengerahkan kader loyalis untuk membatalkan keputusan tersebut.<ref>{{Cite web|last=detikcom|first=Tim|title=Perlawanan Balik Suharso Batalkan Plt Ketum PPP Mardiono|url=https://news.detik.com/berita/d-6281402/perlawanan-balik-suharso-batalkan-plt-ketum-ppp-mardiono|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-24}}</ref> Pakar politik menilai konflik kali ini justru berbeda karena konflik sebelumnya berkaitan dengan arah politik sementara konflik diantara [[Suharso Monoarfa]] dan [[Muhamad Mardiono|Muhammad Mardiono]] terjadi karena 'keseleo lidah' (''slip of tongue)'' dan menilai konflik ini hanya berlangsung singkat''.''<ref>{{Cite web|date=2022-09-05|title=Konflik PPP Suharso-Mardiono Dinilai Berbeda Konflik PPP Sebelumnya|url=https://republika.co.id/share/rhqijb428|website=Republika Online|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref><ref>{{Cite web|last=Sidik|first=Farih Maulana|title=PPP Dinilai Tengah Bereksperimen Usai Mardiono Kudeta Suharso Monoarfa|url=https://news.detik.com/pemilu/d-6284824/ppp-dinilai-tengah-bereksperimen-usai-mardiono-kudeta-suharso-monoarfa|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-03-24}}</ref>
Menjelang pemilu 2024, PPP membentuk [[Koalisi Indonesia Bersatu]] (KIB) bersama dengan [[Partai Golongan Karya|Golkar]] dan [[Partai Amanat Nasional|PAN]] pada 12 Mei 2022.<ref>{{Cite web|author=|date=2022-05-13|title=Golkar, PPP dan PAN Umumkan Nama Resmi Koalisi Indonesia Bersatu|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220513104623-32-796314/golkar-ppp-dan-pan-umumkan-nama-resmi-koalisi-indonesia-bersatu|work=[[CNN Indonesia]]|location=Jakarta|access-date=}}</ref> Kata "Bersatu" memiliki filosofi, yakni Beringin (Golkar), Surya (PAN), dan Baitullah (PPP), manakala ketiganya merupakan simbol dari masing-masing partai politik pendiri koalisi.<ref name="ppp">{{Cite web|author=Rakha Arlyanto Darmawan|date=2022-05-12|title=Golkar-PAN-PPP Sepakat Bentuk Koalisi 'Bertiga Bersatu' di Pemilu 2024|url=https://news.detik.com/berita/d-6075338/golkar-pan-ppp-sepakat-bentuk-koalisi-bertiga-bersatu-di-pemilu-2024|website=[[Detik.com]]|location=Jakarta|access-date=}}</ref> PPP juga diperkuat oleh bergabungnya [[Sandiaga Uno]] sebagai anggota partai.<ref>{{Cite web|last=detikNews|first=Tim|title=Sandiaga Uno Resmi Jadi Kader PPP, Jabatan Terhormat Disiapkan|url=https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6772851/sandiaga-uno-resmi-jadi-kader-ppp-jabatan-terhormat-disiapkan|website=[[Detik]]|language=id-ID|access-date=2024-03-24}}</ref> Namun pada tanggal 26 April 2023, PPP mengusung [[Ganjar Pranowo]], bergabung dengan koalisi pengusung [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]].<ref>{{Cite web|last=Amirullah|date=2023-04-26|title=PPP Umumkan Ganjar Pranowo Capres 2024 Hari Ini|url=https://nasional.tempo.co/read/1718879/ppp-umumkan-ganjar-pranowo-capres-2024-hari-ini|website=Tempo|language=en|access-date=2024-03-24}}</ref> Pada awalnya, PPP mengusung [[Sandiaga Uno]] sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar<ref>{{Cite web|last=|first=|title=PPP: 99 Persen Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar, 1 Persennya Takdir Allah|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230731114436-617-979897/ppp-99-persen-sandiaga-jadi-cawapres-ganjar-1-persennya-takdir-allah|website=CNN Indonesia|language=id-ID|access-date=2024-03-24}}</ref> dan berusaha mengajak [[Koalisi Indonesia Bersatu]] untuk mendukung [[Ganjar Pranowo]].<ref>{{Cite web|last=Mawangi|first=Genta Tenri|date=2023-04-30|title=Mardiono: PPP ajak KIB ikut usung Ganjar capres 2024|url=https://www.antaranews.com/berita/3513600/mardiono-ppp-ajak-kib-ikut-usung-ganjar-capres-2024|website=[[Antara]]|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref> Kendati demikian, [[Partai Golongan Karya|Golkar]] dan [[Partai Amanat Nasional|PAN]] mengusung [[Prabowo Subianto]] dan membentuk [[Koalisi Indonesia Maju (2024)|Koalisi Indonesia Maju]] bersama [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]].<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2023-08-13|title=Golkar-PAN Resmi Gabung dengan Gerindra-PKB, Dukung Prabowo di Pilpres 2024|url=https://nasional.kompas.com/read/2023/08/13/11263141/golkar-pan-resmi-gabung-dengan-gerindra-pkb-dukung-prabowo-di-pilpres-2024|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-03-24}}</ref>
===Tidak lolosnya PPP ke DPR-RI di pemilu 2024===
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|pemilu legislatif 2024]], untuk pertama kalinya suara partai PPP menurun secara signifikan dan akhirnya partai PPP tidak dapat lolos di DPR-RI. <ref>{{Cite web|last=Taufani|first=Muhammad Reza Ilham|title=PPP Tak Lolos ke Senayan, Segini Perolehan Suara 4 Partai Islam|url=https://www.cnbcindonesia.com/research/20240320231418-128-523854/ppp-tak-lolos-ke-senayan-segini-perolehan-suara-4-partai-islam|website=CNBC Indonesia|language=id-ID|access-date=2024-04-26}}</ref>
== Identitas politik ==
=== Ideologi ===
Partai ini meyakini agama Islam mempunyai peran penting sebagai pedoman moral dan inspirasi dalam kehidupan berbangsa. Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mendukung konsep sistem ekonomi kerakyatan, keadilan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap sektor-sektor perekonomian yang mempunyai pengaruh pengontrolan terhadap hajat hidup orang banyak, peranan besar negara. perusahaan yang dimiliki, dan kemandirian ekonomi.<ref>{{cite web|title=Visi dan Misi PPP (Vision & Mission PPP)|url=http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html|website=PPP official|language=id}}</ref>
== Pimpinan ==
=== Ketua Umum ===
{{main|Daftar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan}}
Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari [[Idham Chalid|KH Idham Chalid]] sebagai Presiden Partai serta [[Mohammad Syafa'at Mintaredja]], [[Thayeb Mohammad Gobel]], [[Rusli Halil]], dan [[Masykur]] sebagai wakil presiden partai.
== Perolehan suara dan kursi ==
=== Riwayat hasil Pemilihan Umum Legislatif ===
{| class="wikitable"
!Pemilu
!Nomor Urut
!Kursi DPR yang dimenangkan
!Jumlah suara
!Persentase suara
!Hasil Pemilu
!Ketua
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|1971]]
!N/A
|{{Composition bar|94|360|hex={{party color|United Development Party}}}}
|14,833,942<ref group="catatan">Jumlah suara NU, Perti, PSII and Parmusi, yang kemudian digabung menjadi PPP pada 1973</ref>
|27.11%<ref>{{Citation|last=Liddle|first=R. William|title=The 1977 Indonesian and New Order Legitimacy|journal=Southeast Asian Affairs|volume=1978|page=130|date=1978|publisher=ISEAS - Yusof Ishak Institute}}</ref>
|'''Oposisi'''
|[[Mohammad Syafa'at Mintaredja|Muhammad Syafa'at Mintaredja]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|1977]]
!1
|{{Composition bar|99|360|hex={{party color|United Development Party}}}}
|18,743,491
|29.29%<ref name="Pileg04">{{cite web|title=Bab V - Hasil Pemilu - KPU|url=http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf|publisher=[[General Elections Commission (Indonesia)|Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]|language=id|access-date=1 August 2018}}</ref>
|{{increase}}5 kursi, '''Oposisi'''
|[[Mohammad Syafa'at Mintaredja|Muhammad Syafa'at Mintaredja]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982|1982]]
!1
|{{Composition bar|94|360|hex={{party color|United Development Party}}}}
|20,871,880
|27.78%<ref name="Pileg04" />
|{{decrease}}5 kursi, '''Oposisi'''
|[[Djaelani Naro]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987|1987]]
!1
|{{Composition bar|61|400|hex={{party color|United Development Party}}}}
|13,701,428
|15.97%<ref name="Pileg04" />
|{{decrease}}33 kursi, '''Oposisi'''
|[[Djaelani Naro]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992|1992]]
!1
|{{Composition bar|62|400|hex={{party color|United Development Party}}}}
|16,624,647
|17.01%<ref name="Pileg04" />
|{{increase}}1 kursi, '''Oposisi'''
|[[Ismail Hasan Metareum]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|1997]]
!1
|{{Composition bar|89|400|hex={{party color|United Development Party}}}}
|25,340,028
|22.43%<ref name="Pileg04" />
|{{increase}}27 kursi, '''Oposisi'''
|[[Ismail Hasan Metareum]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|1999]]
!9
|{{Composition bar|58|500|hex={{party color|United Development Party}}}}
|11,329,905
|10.71%<ref name="Pileg04" />
|{{decrease}}31 kursi, '''Pemerintah'''
|[[Hamzah Haz]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004|2004]]
!5
|{{Composition bar|58|550|hex={{party color|United Development Party}}}}
|9,248,764
|8.15%<ref name="Pileg04" />
|{{steady}}, '''Pemerintah'''
|[[Hamzah Haz]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009|2009]]
!24
|{{Composition bar|38|560|hex={{party color|United Development Party}}}}
|5,544,332
|5.32%<ref name="Pileg04" />
|{{decrease}}20 kursi, '''Pemerintah'''
|[[Suryadharma Ali]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014|2014]]
!9
|{{Composition bar|39|560|hex={{party color|United Development Party}}}}
|8,157,488
|6.53%<ref name=":1">{{cite web|date=10 May 2014|title=KPU sahkan hasil pemilu, PDIP nomor satu|url=https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu|publisher=[[BBC]]|language=id|access-date=1 August 2018}}</ref>
|{{increase}}1 kursi, '''Oposisi''' (sampai 2014)
'''Pemerintah''' (setelah 2014)
|[[Suryadharma Ali]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|2019]]
!10
|{{Composition bar|19|575|hex={{party color|United Development Party}}}}
|6,323,147
|4.52%<ref name=":6">{{cite news|author=Zunita Putri|date=21 May 2019|title=KPU Tetapkan Hasil Pileg 2019: PDIP Juara, Disusul Gerindra-Golkar|url=https://news.detik.com/berita/d-4557803/kpu-tetapkan-hasil-pileg-2019-pdip-juara-disusul-gerindra-golkar|work=Detik.com|language=id|access-date=31 May 2019}}</ref>
|{{decrease}}20 kursi, '''Pemerintah'''
|[[Suharso Monoarfa]]
|-
![[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|2024]]
!17
|{{Composition bar|0|580|hex={{party color|United Development Party}}}}
|5,878,777
|3.87%<ref>{{cite news|author=|date=20 Maret 2024|title=PPP Tak Lolos ke DPR, Raihan Suara Cuma 3,87 Persen|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240320194449-617-1076863/ppp-tak-lolos-ke-dpr-raihan-suara-cuma-387-persen|work=cnnindonesia.com|language=id|location=Jakarta|access-date=20 Maret 2019}}</ref>
|{{decrease}}19 kursi, '''TBA'''
|[[Muhamad Mardiono]]
|}
<references group="catatan" responsive="1"></references>
=== Hasil Pemilihan Presiden ===
{| class="wikitable"
!Pemilu
!Nomor urut
!Calon presiden yang diusung
!Calon wakil presiden yang diusung
!Putaran 1
{{small|(Jumlah suara)}}
!Persentase
!Hasil
!Putaran 2
{{small|(Jumlah suara)}}
!Persentase
!Hasil
|-
![[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004|2004]]
!5
|'''[[Hamzah Haz]]'''
|[[Agum Gumelar]]
|3,569,861
| align="center" |3.01%
|'''Tidak lolos''' {{N}}
| colspan="3" align="center" bgcolor="#ffdddd" |Putaran kedua<ref>{{cite web|date=19 August 2004|title=Koalisi Parpol Pendukung Mega-Hasyim Dideklarasikan|url=https://www.liputan6.com/news/read/84388/koalisi-parpol-pendukung-mega-hasyim-dideklarasikan|work=Liputan6.com|language=id|access-date=4 August 2018}}</ref>
|-
!2
|[[Susilo Bambang Yudhoyono]]
|[[Boediono]]
|73,874,562
| align="center" |60.80%
|'''Terpilih''' {{Y}}
| colspan="4" rowspan="4" bgcolor="grey" |
|-
!1
|[[Prabowo Subianto]]<ref name=":3">{{cite web|last=Wardah|first=Fathiyah|date=19 May 2014|title=6 Parpol Dukung Pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres|url=https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-prabowo-hatta-dalam-pilpres/1917769.html|work=[[Voice of America Indonesia]]|language=id|access-date=1 August 2018}}</ref>
|[[Hatta Rajasa]]
|62,576,444
| align="center" |46.85%
|'''Kalah''' {{N}}
|-
!01
|[[Joko Widodo]]
|[[Ma'ruf Amin]]
|85,607,362
| align="center" |55.50%
|'''Terpilih''' {{Y}}
|-
!03
|[[Ganjar Pranowo]]
|[[Mahfud MD]]
|27,040,878
| align="center" |16.47%
|'''Kalah''' {{N}}
|}
'''Cetak tebal''': kader PPP
=== DPRD Provinsi ===
{| class=wikitable
! Pemilu
! Perolehan{{br}}Kursi
! Jumlah{{br}}Provinsi
! Provinsi{{br}}Juara
! Keterangan
|-
| align=
| align=
| align=
| align=
| Tidak memiliki perwakilan di [[DPRD Provinsi]] [[DPRD Bali|Bali]] dan [[DPRD NTT|Nusa Tenggara Timur]].
|-
| align=
| align=
| align=
| align=
| Tidak memiliki perwakilan di [[DPRD Provinsi]] [[DPRD Bali|Bali]], [[DPRD Sulawesi Utara|Sulawesi Utara]], [[DPRD Maluku Utara|Maluku Utara]], dan [[DPRPB|Papua Barat]].
|-
| align=
| align=
| align=
| align=
|
|}
== Tokoh terkenal ==
{{main|Tokoh Partai Persatuan Pembangunan}}
== Kepengurusan ==
Berikut merupakan kepengurusan DPP PPP periode 2020–2025.
===Dewan Pengurus===
* Plt Ketum PPP: [[Muhamad Mardiono]]
* Waketum I: [[Arsul Sani]]
* Waketum II: [[Ermalena]]
* Waketum III: [[Amir Uskara]]
* Waketum IV: [[Musyaffa Noer]]
* Waketum V: [[Rusli Effendi]]
* Sekjen: [[Arwani Thomafi]]
* Wasekjen I: [[Chairunnisa Yusuf]]
* Wasekjen II: [[Norman Zein Nahdi]]
* Wasekjen III: [[Rapih Herdiansyah]]
* Bendahara Umum: R. [[Arya Permana Graha]]
* Wakil Bendahara: [[Nadia Hasna Humaira]]
===Bidang Politik Hukum dan Kelembagaan Publik===
* Ketua Pertahanan dan Keamanan: Mayjen Purn [[Neno Hamriono]]
* Ketua Politik dan Pemerintahan: [[Audy Joinaldy]]
* Ketua Hukum HAM dan Advokasi: [[Andi Surya Wijaya]]
* Ketua Hubungan Kelembagaan Publik: [[Dahlia Umar]]
===Bidang Organisasi===
* Ketua OKK Wilayah I: [[Achmad Baidowi]]
* Ketua OKK Wilayah II: [[M Qoyyum Abdul Jabbar]]
* Ketua OKK Wilayah III: [[Idy Muzayyad]]
* Ketua Data dan Digital: [[Rendhika D Harsono]]
* Ketua Informasi dan Komunikasi: [[Dony Ahmad Munir]]
* Ketua Pengelolaan Aset: [[Lukman Yani]]
===Bidang Pemenangan Pemilu===
*[[Hilman Ismail Metareum]]
*[[Noor Al Janna Fitri Gayo]]
*[[Illiza Sa’adudin Djamal]]
*[[Dewi Arimbi Soeharto Alamsjah]]
*[[Komaruddin Thaher]]
*[[Ainul Yakin]]
*[[Abdul Hakim Hidayat]]
*[[Muhammad Yunus Razak]]
*[[Darwis Ismail]]
*[[Rusman Ya’kub]]
*[[Tgk H Amri M Ali]]
*[[Achmad Mustaqim]]
*[[Muhammad Iqbal (politikus)|Muhammad Iqbal]]
*[[Iskandar]]
===Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri===
* Ketua Ekonomi dan Keuangan: [[Usman M Tokan]]
* Ketua Energi dan Insfrastuktur: [[Muh Aras]]
* Ketua Industri Koperasi dan Ketenagakerjaan: [[Aunur Rofiq]]
===Bidang Dakwah Pendidikan dan Pesantren===
* Ketua Hubungan Ormas Islam dan Pesantren: [[Qonita Luffiyah]]
* Ketua Dakwah: [[Rojih Ubad Maimoen]]
* Ketua Pemuda dan Mahasiswa: [[Thobahul Aftoni]]
* Ketua Pendidikan dan Kebudayaan: [[Ariza Austina]]
===Bidang Kesejahteraan Rakyat===
* Ketua Kesehatan: [[Atik Heru Maryati]]
* Ketua Perempuan dan Anak: [[Wartiah]]
* Ketua Sosial: [[Syafa Illiyin]]
* Ketua Pertanian dan Kehutanan: [[Rina Fitri]]
* Ketua Lingkungan dan Bencana: [[Patrika Susana]]
* Ketua Kelautan dan Perikanan: [[Zanratul Aini]]
== Lihat pula ==
* [[Partai Persatuan]]
* [[Partai Bintang Reformasi]]
==Referensi==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.ppp.or.id/ Situs web resmi Partai Persatuan Pembangunan]
{{Parpol2024}}
{{Parpol2019}}
{{Parpol2014}}
{{Parpol2009}}
Baris 107 ⟶ 408:
{{Parpol1977–1997}}
[[Kategori:Partai Persatuan Pembangunan| ]]
[[Kategori:Partai Islam|Persatuan P]]
[[Kategori:Partai konservatif|Persatuan P]]
[[Kategori:Partai politik di Indonesia|Persatuan P]]
[[Kategori:Partai politik yang didirikan tahun 1973]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1977]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1982]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1987]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1992]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1997]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1999]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2004]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2009]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2014]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2019]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]]
| |||