Pernikahan: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Een huwelijksoptocht in de vallei van de berg Salak TMnr 3728-423.jpg|thumbjmpl|300px|[[Litografi]] tentang iring-iringan upacara pernikahan pada tahun 1872 di daerah [[Bogor]].]]

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar '''nikah'''; kata itu berasal dari [[bahasa Arab]] yaitu kata '''nikkah''' ({{lang-ar|'''النكاح '''}}) yang berarti perjanjian [[perkawinan]]pernikahan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata '''nikah''' ({{lang-ar|'''نكاح'''}}) yang berarti [[persetubuhan]].<ref>{{Citation

== Pernikahan di Indonesiaagama ==

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinanPernikahan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.<ref>{{Cite web|date=2024-07-09|title=Mengenal Apa itu Resepsi Pernikahan dan Penjelasan dalam Islam – JalinJanji|url=https://jalinjanji.com/baca/466/resepsi-pernikahan/|language=en-GB|access-date=2024-07-20}}</ref>

Dari segi agama [[Islam]], syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan [[hubungan seksual]] sehingga terbebas dari [[perzinaan]]. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan [[TuhanAllah]], tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Di [[Indonesia]] yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinanpernikahan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampaknyatampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "''PerkawinanPernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.''" Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinanPernikahan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinanPernikahan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. PerkawinanPernikahan ini hanya dilaksanakan di depan [[penghulu]] atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinanPernikahan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.

PerkawinanPernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinanpernikahan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinanPernikahan adalah sebagai berikut:

Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinanPernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan dianggap tidak pernah ada perkawinanPernikahan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinanPernikahan yang dilakukan sudah dianggap sah.

PerkawinanPernikahan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, apabila perkawinanPernikahan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan Pernikahan itu berbunyi: "''Tiap-tiap perkawinanPernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku''." Dipertegas dalam dalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinanPernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinanPernikahan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

==== Kristen Protestan ====

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Een dominee zegent een huwelijk in in de Bethaniakerk TMnr 20000207.jpg|thumbjmpl|200px|Pernikahan di [[Gereja Bethany Indonesia|Gereja Bethany]] [[Makassar]] pada tahun 1981.]]

Upacara pernikahanperkawinan secara agama [[Kristen Protestan]], perkawinan dipandang sebagai kesetiakawanan bertiga antara suami-istri di hadapan Tuhan. Perkawinan itu suci. Seorang pria dan seorang wanita membentuk rumah tangga karena dipersatukan oleh Tuhan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu.

Bagi pasangan yang ingin merayakan pernikahanperkawinan tanpa ada implikasi hukum atau bagi mereka yang ingin merayakan pembaruan janji setelah beberapa tahun menikah, upacara pernikahanperkawinan secara agama adalah pilihan yang ideal.

* Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia ataudan agama.

* Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

* Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

=== Pengajuan pembatalan perkawinan ===

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan (pengadilan agama bagi muslim dan pengadilan negeri bagi non-muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari '''pasangan baru tersebut'''. Dengan catatan pembatalan pernikahan untuk muslim, perkawinan untuk tidak muslim maksimal enam bulan setelah sakral perkawinan, pernikahan Islam<ref>https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65271</ref>.

=== Cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ===

* Setelah Anda menerima akta pembatalan, sebagai pemohon Anda segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register [[Kantor Urusan Agama]] atau [[Kantor [[Catatan Sipilsipil]].

* [[Surat nikahRujuk]]

* {{id}} [http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.pdf Wikisource|Undang-undangUndang Republik Indonesia tentangNomor Perkawinan]1 Tahun 1974}}

[[Kategori:Pernikahan| ]]