Orde Baru: Perbedaan antara revisi

{{Sejarah Indonesia}}

 

 

== Latar belakang ==

 

=== Kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) ===

Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret ([[Supersemar]]) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=2}} Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=2}}

 

 

 

 

=== Pemberangusan Partai Komunis Indonesia ===

 

 

* [[Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966]] mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

* [[Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966]] tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

* [[Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966]] tentang Pembentukan Kabinet Ampera.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

* [[Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966]] tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

 

 

=== Pembentukan Kabinet Ampera ===

# memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;

# melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);

Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}} Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}}

 

 

 

== Kebijakan ekonomi ==

=== Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ===

 

Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi

dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=9}} Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=9}}

 

 

 

=== Swasembada beras ===

Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog (Badan Urusan Logistik).{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}}

 

 

=== Pemerataan kesejahteraan penduduk ===

== Penataan Kehidupan Politik ==

=== Pembubaran [[Partai Komunis Indonesia]] dan Organisasi masanya ===

* Membubarkan [[Partai Komunis Indonesia]] pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966

* Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat [[Gerakan 30 September]] 1965.

 

=== Penyederhanaan Partai Politik ===

* [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI

* [[Partai Demokrasi Indonesia]] (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

* [[Golongan Karya]]

 

 

=== Pemilihan Umum ===

 

=== Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI ===

 

Sistem ini memancing kontroversi di tubuh ABRI sendiri.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=62}} Banyak perwira, khususnya mereka yang berusia muda, menganggap bahwa sistem ini mengurangi profesionalitas ABRI.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=62}} Masuknya pendidikan sosial dan politik dalam akademi militer mengakibatkan waktu mempelajari strategi militer berkurang.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=62}}

Secara kekuatan, ABRI juga menjadi lemah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=62}} Saat itu, hanya ada 533.000 prajurit ABRI, termasuk Polisi yang kala itu masih menjadi bagian dari ABRI.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=62}} Angka ini, yang hanya mencakup 0,15 persen dari total populasi, sangat kecil dibanding Singapura (2,06%), Thailand (0,46%), dan Malaysia (0,68%).{{sfn|Vatikiotis|1998|p=62}} Pendanaan yang didapatkan ABRI pun tak kalah kecil, hanya sekitar 1,96% dari total PDB, sementara angkatan bersenjata Singapura mendapatkan 5,48% dan Thailand 3,26%.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=62}} Selain itu, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki juga sedikit; ABRI hanya memiliki 100 tank besar dan 160 tank ringan.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=62}}

 

Pada tanggal [[12 April]] [[1976]] Presiden [[Soeharto]] mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama ''Ekaprasatya Pancakarsa'' atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).{{fact}} Untuk mendukung pelaksanaan [[Pancasila]] dan [[Undang-undang Dasar 1945]] secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun [[1978]] pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai [[demokrasi]] Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. {{fact}} Sehingga sejak tahun [[1985]] pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk [[organisasi]] tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk [[indoktrinasi]] ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.{{fact}}

 

 

==== Pemulihan Hubungan dengan Malaysia ====

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh [[Adam Malik]] (Indonesia) dan [[Tun Abdul Razak]] (Malaysia).

 

==== Pembekuan Hubungan dengan RRT ====

 

== Penataan Kehidupan Ekonomi ==

=== Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi ===

Untuk mengatasi keadaan [[ekonomi]] yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:

* [[MPRS]] mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi.

 

=== Kerjasama Luar Negeri ===

* '''Pertemuan Tokyo'''

# Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun [[1970]] sampai dengan [[1999]].

# Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama besarnya.

 

=== Pembangunan Nasional ===

# Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia

# Meningkatkan kesejahteraan umum

# Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

 

# Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

# Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

# Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

 

Seperti telah disebutkan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita yaitu:{{fact}}

Pelita I dilaksanakan mulai [[1 April]] [[1969]] sampai [[31 Maret]] [[1974]], dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.{{fact}}

 

Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April [[1974]] sampai 31 Maret [[1979]]. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.{{fact}}

 

 

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April [[1984]] sampai 31 Maret [[1989]]. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju [[swasembada]] pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan [[mesin]] [[industri]] sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun [[1980]] terjadi [[resesi]].{{fact}} Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus.

 

 

 

== Warga Tionghoa ==

 

 

 

 

== Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru ==

 

Pada awal [[Indonesia: Era Reformasi|Era Reformasi]] konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk [[konflik Ambon]] dan [[konflik Madura-Dayak]] di Kalimantan.<ref>[http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/12/daerah/konf30.htm Konflik Antar-etnis Kalimantan:Mencegah Lebih Baik daripada Menindak], diakses 24 Mei 2007</ref> Sementara itu gejolak di [[Papua]] yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

{{fact}}

# Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

# Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

# Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

# Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

# Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

# Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

# Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. {{fact}}

# Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

# Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

 

== Krisis finansial Asia ==

 

== Pasca-Orde Baru ==

 

 

== Lihat pula ==

 

== Referensi ==

{{refs|30em}}

 

== Daftar pustaka ==

 

 

{{Topik Indonesia}}

 

[[Kategori:Sejarah Indonesia]]