Eka Santosa: Perbedaan antara revisi

Berbeda dengan politisi lainnya yang cenderung menutup-nutupi setiap kasus yang terjadi selama berlangsungnya kebijakan pada masa jabatannya. “Bagi saya ini merupakan ujian tersendiri. Setelah bertahun-tahun disandera oleh masalah kavling gate, justru dengan dihadirkannya ke pengadilan yang berakhir dengan banding jaksa yang ditolak MA, secara hukum saya bebas murni”, jelas Eka berkonsekuensi negara harus merehabilitasi nama baik dan membayar biaya perkara.  Sejatinya adanya dana kavling bagi 100 anggota DPRD Jabar kala itu, merupakan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, termasuk bagi yang menjabat hanya 2 tahun (1997 – 1999).

Berkali-kali ia ungkapkan terima kasih atas terbebasnya dari kasus ini setelah terombang-ambing selama 3 tahun lebih. Ucapan terima kasih itu ia tujukan bagi aparat penegak hukum Kejati Bandung, para hakim di PN Bandung, termasuk aparat hakim MA, serta para simpatisan lainnya.  Uniknya, Eka tidak lupa secara khusus pula mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang menurutnya walaupun tidak dengan kata-kata, menjadikan ia matang dan dewasa dalam mengayuh kehidupan berpolitik. “Kesempatan selama menjabat di Komisi lll DPR RI bersama mitra kerjanya semakin mematangkan apa hakikat keadilan dan hukum di negeri kita. Imbasnya, kita harus berhati-hati dan cermat dalam memegang amanah”.

* 1977: Ketua OSIS SMAN 1 Banjar Kab. Ciamis

* 1978: Wakil Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Pemuda Demokrat Kab. Ciamis.

* 1978 – 1980: Pengurus Dewan Kerja Cabang (DKC) Gerakan Pramuka Kab. Ciamis.

* 1979 – 1986: Ang./Aktivis GMNI Cabang Bandung.

* 1993 – 1998: Wakil Ketua Balitbangda DPD PDI Jabar

* 1999/2000: Wakil Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jabar.

* 2001 – 2005: Ketua Alumni GMNI Jawa Barat.

* 2002 – 2006: Ketua Umum KONI Jawa Barat

* 2003 – sekarang,: Dewan Penasihat KADIN Jabar

* 2005 – sekarang: Ketua Alumni FISIP UNPAD

* 2008 – sekarang: Ketua Bidang Hubungan Antar lembaga Taruna Merah Putih.

* 2010 – sekarang: Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Citarum

* 2010 – 2013: Sekertaris Jenderal BOTS (Baresan Olot Tatar Sunda)

* 2012 – 2017: Ketua Harian IKA UNPAD

* 2013 – 2015: Ketua DPW Partai NasDem Jabar

* 2015 - sekarang: Ketua Umum Gerakan Hejo

* 2016 - sekarang: Sekjen BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat)

* 1999 – 2000 , Ketua Komisi A DPRD Prov. Jabar

* {{id}} [http://kompas.com/kompas-cetak/0601/06/daerah/2343486.htm "Mantan Pimpinan DPRD Jabar Didakwa Korupsi"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070312133858/http://kompas.com/kompas-cetak/0601/06/daerah/2343486.htm |date=2007-03-12 }}, ''[[KOMPAS]]'', 6 Januari 2006

Drs. H. Eka Santosa, Banjar (Jawa barat) 29 Juli 1959, laki-laki, Islam, Menikah, Rina Ningsih (Isteri dengan 2 anak), Jl. Terbang Layang No 71 RT 06/RW 02 Kelurahan Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung 40195.

Secara pribadi, ia contohkan tentang dirinya secara terbuka, tatkala pada perode 1999 – 2004 ditahbiskn menjadi anggota DPRD Jabar. Pada periode ini, ia satu tahun menjabat sebagai Ketua Komisi A. Ia kemudian menjadi Ketua DPRD Jabar menggantikan posisi Alm. Idin Rafiudin.

.”Inilah garis tangan itu. Seumur-umur tak terbayangkan satu kali pun menginjak gedung DPRD Jabar. Tentu kita harus mensyukurinya dan menjaga amanah ini sebaik-baiknya”.

Eka adalah anak ke-5 dari 10 bersaudara, putra dari pasangan Moesa Koswara dan Siti Sobariah yang ayahnya beprofesi sebagai PNS golongan ll-D di Perhutani (Priangan Timur). Sebagai anak desa, sejak awal sudah lekat dengan pola hidup sederhana dan disiplin keras.

Ibunya, sejak awal telah memberikan disiplin yang tegas tentang bagaimana mengatur rumah tangganya. “Kami sejak SD sudah bergiliran melakukan tugas mengepel dan membersihkan rumah setiap hari bersama kakak dan adik-adiknya. Termasuk mencari kayu bakar ke hutan bersama kawan sepermainan”.

Nilai perjuangan hidup Marhaenisme yang di jaman Orba sering disetarakan dengan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Lenninisme, oleh Eka tegas dikatakan untuk pemerintahan masa Orba jelas-jelas sarat kekeliruan.

Tak jarang karena pengembaraan pemikiran yang sudah jauh dari anak seusianya, Eka sejak SMP sudah dikenal punya kepribadian yang berbeda. Guru-gurunya di sekolah yang sudah melihat ada potensi lain, sering menjadi rekan diskusinya. Tentu pihak yang mengerti, sering mengapresianya. Tak jarang ada guru atau pihak orang dewasa yang “berseberangan”, justru mewanti-wantinya.

Tak hirau oleh pihak yang mewanti-wantinya secara “ngawur”, justru Eka terus bersemangat aktif di organisasi intra (OSIS dan Pramuka) termasuk organisasi ekstra sekolahnya. Khusus selama aktif di OSIS SMPN Sukarja 1 Banjar, ia sempat membuat majalah Tunas Muda. Begitu pun kecintaannya pada olahraga bulu tangkis sempat dipupuknya disini.

Kebandelannya, berbuah ia dikeluarkan dari sekolahnya. “Hanya, gara-gara memakai baju bergambar Bung Karno”. Puncaknya, pada tahun 1977 manakala Orba sedang dalam puncak kekuasannya, Eka mendirikan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM). Aktivis Nur Ali kala itu didaulat sebagai Ketua GPM. Sementara dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua GPM.

Imbasnya, dari deklarasi ini pihak pengaman negara ada yang mengicarnya. Sisanya, banyak pula yang memberi dorongan untuk tak surut dengan perjuangan ini.

Salah satu peristiwa yang sering ia ingat pada era 1978 berbarengan dengan masa perpanjangan (transisi) kurikulum jaman Kementrian Pendidikan & Kebudayaan, Daoed Joesoef, Eka bergabung dengan gerakan mahasiswa. Tuduhan pad dirinya, Eka dicap pemuda kritis yang membahayakan pemerintahan kala itu. Dampaknya, Eka sempat “diamankan” PM Ciamis. “Sekitar 20 PM mengepung rumah saya. Ayah saya pun harus datang dari tugasnya di Banjar ke Ciamis”.

“Label sebagai orang kiri yang identik dengan PKI sempat saya sandang saat itu”. Hikmah dari peristiwa ini, makin bulat mencari kaitan dengan arus politik yang ada saat itu. “Marhaenisme saya sadari sebagai salah satu jati diri paham PDI. Makin bulat tekad saya memahami Marhaenisme sampai ke akar-akarnya”.

Sahabat Eka yang tak mengenal “lelah” membantunya kala itu di Bandung, diantaranya Satria Kamal GP, putra dari Solihin GP yang menjabat sebagai Sesdalopbang. “Mujur rekan-rekan putra-putri pejabat lain kala itu bersahabat dengan saya. Merekalah yang selalu memberi dorongan dalam banyak hal”.

Berkali-kali Eka bersama rekan GMNI dan mahasiswa Bandung lainnya melakukan aksi demo di Senayan, Jakarta. Sempat kala itu ia berseloroh:”Besok lusa mungkin kita bukan sebagai pendemo melainkan penghuni Senayan (DPR/MPR)”. Tak pelak seloroh ini banyak ditertawakan rekan-rekan Eka kala itu.

Kelas sosok Eka Santosa selaku politisi multi facet yang dirinstis sejak masa mudanya, tak dipungkiri disegani kawan dan lawan.

Sejak masa mahasiswa dulu ia sudah berkawan dekat diantaranya dengan Teten Masduki, Syarif Bastaman, Didin S Maolani, Andreas Pareira, Daniel Dhakidae, Arief Budiman, dll. Khusus bersama Teten Masduki dan Syarif Bastaman pernah mendirikan LSM dengan nama Yayasan Bina Bangsa pada tahun 1980-an.

Sebagai pimpinan Ketua DPRD Jabar yang berusia kurang dari 40 tahun, Eka kerap menorehkan gagasan segar lainnya, diantaranya upaya pembebasan vonis mati TKI atas nama Pipin dan Dedi di Arab Saudi.”Saat itu banyak pihak yang menyangsikannya. Malah ketika saya kesana, disebut hanya untuk umroh. Bersyukur akhirnya upaya tersebut bisa berhasil”.

Mengingat peran dan fungsi Itwilprop yang tidak sebagaimana mestinya, dalam masa jabatan Eka di DPRD Jabar sempat mengevaluasi dengan rekomendasi untuk dibubarkan.

Dimasa kepemimpinannya pula Eka sempat menggulirkan reformasi agraria di Jawa Barat. Serikat Petani Pasundan sempat memberi penghargaan khusus atas inisiatif Eka.”Kenyataannya, saya masih belum puas dengan reformasi agraria di Jabar. Masih perlu terobosan hingga para petani memperoleh haknya untuk kesejahteraan mereka. Ini tugas penting bukan untuk di Jabar melainkan masalah agrarian di level nasional masih carut marut”, ungkap Eka mengingatkan masalah strategis bagi bangsa kita.

Diluar torehan di atas tentu masih banyak, diantaranya rekomendasi Banten menjadi provinsi baru di pulau Jawa. Dasar pemikirannya saat itu, pemekaran menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya memutus rentang kendali pusat-daerah. Pemekaran di Jabar banyak diinisiasi saat Eka menjabat. Pemekaran daerah semakin berhasil diwujudkan saat Eka berkiprah di DPR RI.

Berbeda dengan politisi lainnya yang cenderung menutup-nutupi setiap kasus yang terjadi selama berlangsungnya kebijakan pada masa jabatannya. “Bagi saya ini merupakan ujian tersendiri. Setelah bertahun-tahun disandera oleh masalah kavling gate, justru dengan dihadirkannya ke pengadilan yang berakhir dengan banding jaksa yang ditolak MA, secara hukum saya bebas murni”, jelas Eka berkonsekuensi negara harus merehabilitasi nama baik dan membayar biaya perkara.

Berkali-kali ia ungkapkan terima kasih atas terbebasnya dari kasus ini setelah terombang-ambing selama 3 tahun lebih. Ucapan terima kasih itu ia tujukan bagi aparat penegak hukum Kejati Bandung, para hakim di PN Bandung, termasuk aparat hakim MA, serta para simpatisan lainnya.

Uniknya, Eka tidak lupa secara khusus pula mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang menurutnya walaupun tidak dengan kata-kata, menjadikan ia matang dan dewasa dalam mengayuh kehidupan berpolitik. “Kesempatan selama menjabat di Komisi lll DPR RI bersama mitra kerjanya semakin mematangkan apa hakikat keadilan dan hukum di negeri kita. Imbasnya, kita harus berhati-hati dan cermat dalam memegang amanah”.

Masa jabatan di DPR RI (2004 – 2009) di Komisi ll dan lll semakin mematangkan wawasan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ranah legislatif. Tatkala menjabat sebagai Ketua Komisi ll DPR RI, ia banyak behubungan dengan otonomi daerah dan penanganan daerah tertinggal.

Secara khusus, kala itu Megawati Soekarno Putri memberikan penugasan untuk menangani daerah Indonesia Timur, terutama pengembangan dan peningkatan kesejahteran daerah berkategori tertinggal. Selain itu penanganan Pemilu lagislatif maupun presiden 2009.

Berbicara tentang aspirasi otonomi darah di Papua yang rata-rata bermuara pada pemekaran kota/kabupaten dan provinsi, Eka dengan lugas menyatakan:”Khusus untuk Papua yang selama ini terabaikan, lebih baik otda atau pemekaran itu diberikan kepada mereka, daripada sedikit-sedikit salah penanganan mereka menuntut memisahkan diri dari NKRI”.

Masih dalam rangka otonomi daerah yang ia lakukan melalui perjalanan berat se-Nusantara selama masa jabatannya, ada 3 hal yang selalu menjadi pegangannya: 1. Otonomi daerah hendaknya dilakukan semata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pelayanan aparat. 2. Memecahkan persoalan rentang kendali yang berkaitan dengan peningkatan sarana komunikasi dan perbaikan infrastruktur. 3. Konsekuensi bantuan pusat atau distribusi ke daerah, hendaknya dilakukan semata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat.

Selepas berkiprah di DPR RI pada 2009, Eka menyatakan ingin menikmati masa “parkir” dengan tenang. Namun hal itu tak berlangsung lama. Kembali ia didaulat menjadi Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sejak 2010 sampai sekarang. Selanjutnya menjadi Sekertaris Jenderal Baresan Olot Tatar Sunda (BOTS) sejak 2010 sampai 2013.

Eka pun kembali mendapat banyak tawaran untuk terjun kembali ke dunia politik praktis menjelang Pemilu 2014. Beberapa pimpinan partai politik menawarinya untuk bergabung dengan aneka jabatan. Diantaranya, Partai Gerindra. Ia sempat berdialog panjang bersama Prabowo Subianto dan Hasyim Djojohadikusumo di Hotel Bidakara Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, yang juga menjabat sebagai Ketua PKPI juga sempat menawarinya untuk bergabung. Partai Hanura Jabar melalui telepon pun menawarinya untuk bergabung.

Surya Paloh pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni 2012 sempat hadir di Pasir Impun Bandung. Surya Paloh kala itu didampingi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dan keesokan harinya, Wamen Parekraf, Sapta Nirwandar pun sempat hadir bersama para tokoh Jabar untuk menghelat Festival Budaya Masyarakat Adat Jabar yang berlangsung selama 1 minggu penuh.

Kiprah menonjol lainnya dari Eka Santosa adalah di organisasi olahraga. Ia sejak 2002 – 2006 menjabat sebagai Ketua Umum KONI Jabar dan kini sebagai Dewan Penasihat dari organisasi tersebut. Sejak 2003 sampai sekarang, Eka juga menjabat sebagai Dewan Penasihat KADIN Jabar.

Demikian secuplik tentang biografi Eka Santosa “pituan” Jabar yang di kancah lokal dan nasional. Sebagai politisi, ia kental dengan sejumlah gagasannya yang progresif. Selaku budayawan, ia diterima banyak kalangan teutama masyarakat adat yang merupakan akar budaya bangsa. Selaku masyarakat yang gandrung olahraga, sejumlah prestasi fenomenal kerap ia gulirkan. Pun selaku tokoh sosial-kemasyarakatan, integritasnya sudah tidak diragukan lagi.

Metoda blusukan atau kukurusukan yang selalu dianggap “baru” pada masa lalu, sejatinya sudah lama ia lakukan. Banyak kebijakan yang selama ini “mampet”, ia buka dengan cara Eka Santosa – heart to heart tanpa banyak basa-basi atau protokoler semata.