Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM 'Het schip 'De Zeven Provinciën' in de Straat van Malakka met erboven een vliegtuig' TMnr 10002144.jpg|thumbjmpl|Hr.Ms''De Zeven Provinciën'' berlayar di [[Selat Malaka]].]]
'''Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi''' (Zeven Provinciën) adalah [[Pemberontakan]] yang terjadi di atas kapal angkatan laut HNLMS<ref>''Singkatan dari Her Netherlands Majesty’s Ship'' atau ''Harer Majesteits'' (Hr.Ms.), kode kapal [[Angkatan Laut Kerajaan Belanda|Angkatan Laut Kerajaan Belanda (Koninlijke Marine)]]</ref> De Zeven Provinciën milik [[Angkatan Laut Kerajaan Belanda|Angkatan Laut Kerajaan Belanda (''Koninlijke Marine'')]] di lepas pantai Sumatra pada tanggal [[5 Februari]] [[1933]]. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah [[Hindia Belanda]] sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal [[1 Januari]] [[1933]]. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provincien tersebut di atasi dengan cara pengeboman kapal tersebut oleh pesawat udara angkatan laut Belanda.

== LatarAwal Belakangmula ==

Sebab dan tujuan dari pemberontakan ini mmasihmasih diperdebatkan, baik dalam opini publik dan sistem politik [[Hindia Belanda]] yang berlaku saat itu maupun di antara sejarahwan saat ini. Ilmuwan Belanda, seperti [[Loe de Jong]] percaya bahwa ada penyusupan gerakan komunis di antara awak kapal, sebagaimana diklaim oleh aktivis nasionalis sayap kanan saat itu, meskipun justru hal itu membuat gerakan komunis di [[Belanda]] dan Hindia Belanda merasa mendapatkan angin segar dengan menjadikannya mitos heroik bagi gerakannya. Namun, sejarahwansejarawan lainnya, [[J. C. H. Blom]] beranggapan bahwa pemberontakan ini benar-benar spontan dan tidak direncanakan, berawal dari aksi protes awak kapal terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang akan memotong gaji mereka sampai 17% dan buruknya kondisi pekerjaan mereka, di samping buruknya moral pelaut-pelaut Angkatan Laut Belandapada masa itu.<ref>J. C. H. Blom, "De muiterij op ''De Zeven Provinciën'' (The Mutiny on The Seven Provinces), a comprehensive monograph, originally a doctoral dissertation at [[Leiden University]]; reviewed by Lawrence D. Stokes, [[The American Historical Review]], Vol. 82, No. 2 (Apr. 1977), p. 377.</ref> Dari sudut pandang ini, kasus ''De Zeven Provinciën'' mengingatkan kepada kasus [[Pemberontakan Invergordon]] yang terjadi di [[Royal Navy]] satu setengah tahun sebelumnya, yang diakhiri tanpa penggunaan senjata. Memang, pelaut-pelaut Hindia Belanda mungkin telah terinspirasi oleh pemberontakan sejawatnya dari [[Inggris]] tersebut, yang ramai diberitakan di dunia internasional saat itu.

=== AwalLatar Mulabelakang ===

[[Pada]] [[1 Januari]] [[1933]], [[Gubernur Jenderal Hindia Belanda]] [[Bonifacius Cornelis de Jonge|Bonifacius Cornelis De Jonge]] mengumumkan kebijakan akan memotong gaji pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda (tentara dan pegawai negeri) sebesar 17%. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi<ref>[[GreatDepresi DepressionBesar|depresi ekonomi]]</ref> yang melanda dunia pada saat itu.

Namun berita itu dibocorkan melalui radio kepada semua pelaut yang bertugas di luar Surabaya. Dan akhirnya kabar itu pun didengar juga oleh Maud Boshart, pelaut Belanda yang bertugas di atas kapal perang Belanda Hr.Ms De Zeven Provincien yang sedang melakukan patroli di sebelah barat [[Aceh]], pada 30 Januari 1933. Merespon gerakan pemogokan itu, para pelaut di kapal tujuh melakukan rapat. DiantaraDi antara yang ikut rapat adalah Rumambi, Paraja, Hendrik dan Gosal.

Mengetahui bahwa kabar ini sudah tersiar, komandan kapal danmemerintahkan para awak kapal melakukan briefingberkumpul. “Saya harap jangan sampai kalian meniru contoh yang jelek untuk mengadakan pemogokan juga di kapal ini dengan alasan bahwa kalian tidak dapat menyetujui penurunan gaji,” kata Eikenboom, komandan kapal Hr.Ms. De Zeven Provincien. Pidato bernada ancaman itu tidak menurunkan semangat perlawanan para awak kapal. Paraja dan Rumambi, dua awak kapal berdarah Indonesia, memimpin sebuah gerakan untuk pemberontakan di atas kapal tujuh itu. Diputuskan pula bahwa mereka akan membawa kapal perang milik Belanda ini ke Surabaya. Paraja dan Rumambi mendorong sebuah pertemuan di darat. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Gosal, Kawilarang, Kaunang, Posuma, Hendrik, Sudiana, Supusepa, Luhulima, Abas, Tuanakotta, Pelupessy, Delakrus, Suparjan, Achmad, Tuhumena, J Parinusa dan Manuputi. Hadir pula Maud Boshart dan pelaut-pelaut Belanda yang setuju dengan rencana pemberontakan.

Tanggal 4 Februari 1933, Untuk menenangkan situasi para perwira Belanda malah membuat blunder. Mereka mengadakan pesta di kantin KNIL di Uleelheue, Aceh, dengan membuang duit sebesar 500 [[Gulden]], dan menyediakan nona-nona Belanda untuk berdansa dengan para pelaut pribumi. Tetapi pelaut Indonesia menolak hadir. 

Begitulah, pada [[4 Februari]] [[1933]], sekitar pukul 22.00 malam, peluit panjang berbunyi untuk menandai dimulainya pemberontakan. Ketika itu, kapal sedang berlabuh di Pelabuhan Uleelheue, Banda Aceh. Para awak kapal melakukan pengambil-alihan kendali kapal dari tangan Belanda. Awak kapal keturunan Indonesia dipimpin oleh Paraja dan Gosal, sedangkan awak kapal Belanda dipimpin oleh Boshart dan Dooyeweerd. Kelasi Paradja bertindak memegang komando, Kelasi Kelas Satu Kawilarang yang punya pengalaman di [[Eropa]] berfungsi sebagai navigator. Kelasi Rumambi berada di bagian komunikasi telepon, Hendrik sebagai pengatur bahan bakar, dan Kopral Gosal yang mengurusi bagian kesehatan. 

Dampak dari pemberontakan ini antara lain :

* [[Gubernur jenderal|Gubernur Jenderal]] [[Bonifacius Cornelis de Jonge|De Jonge]] mendapat serangan atas kebijaksanaannya tersebut dari segala fihakpihak, termasuk dari kelompok orang Eropa yang ada di Hindia Belanda. Terlebih karena adanya beberapa pelaut orang Eropa yang membantu pelaut-pelaut Indonesia itu, seperti Moud Boshart.

* Campur tangan pemerintah terhadap semua partai politik yang ada di Hindia Belanda semakin dalam. Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan baru Hatzai Artikelen, domana tokoh-tokoh politik, seperti [[Hatta]] dan [[Sutan Syahrir|jutan ahrir]] dibuang ke [[Boven Digul]], menyusul [[Soekarno]] dibuang ke [[Kabupaten Ende|Ende]]. Pengawasan terhadap gerakan politik diperketat.

* Sejumlah media massa saat itu terkena getahnya juga, di breideldibredel dan pimpinan redaksinya ditahan, seperti Harian Soeara Oemoem milik [[Soetomo|Dr. Soetomo]] dibreideldibredel. Pemimpin redaksinya, Raden Tahir Tjindarboemi, ditahan, diadili, dan dipenjara. Raden Tahir Tjindarboemi, setelah lulus dari [[Nederlandsch Indische Artsen School]] (NIAS) di Surabaya, lebih memilih menjadi wartawan ketimbang menjadi dokter Belanda.