Pemerintah Kota Padang: Perbedaan antara revisi

| dasar_hukum = UU No. 9 Tahun 1956

<!--sesuaikan dengan kebutuhan untuk gubernur untuk provinsi, wali kota untuk kota atau bupati untuk kabupaten-->

<!------------------------------------------->

| DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

| jumlah_kecamatan = 11

| jumlah_PPPK =

| website = http://www.padang.go.id/

| catatan =

}}

 

Pemerintahan kota Padang dipimpin oleh seorang [[wali kota]], yang dipilih secara demokratis berdasarkan [[UUD 1945]], dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Padang terdiri atas pemerintah kota Padang dan DPRD kota Padang.

 

 

== Sejarah ==

=== Masa kolonial ===

Pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial [[Hindia Belanda]]. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri [[Belanda]] sendiri, yaitu sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang [[wali kota]] dan bertanggung jawab kepada ''Dewan Kotapraja''. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal [[Joannes Benedictus van Heutsz|J.B. van Heutsz]] sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda.

 

Sejak 1 April 1906 termasuk Kota Padang telah berstatus ''gemeente'' (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja. Tugas utamanya adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan permukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.<ref>{{cite book|last=Nas|first=P.J.M.|authorlink=|coauthors=Nas, P.|title=The Indonesian Town Revisited|year=2003|publisher=LIT Verlag Münster|id=ISBN 3-8258-6038-8}}</ref>

 

 

=== Awal kemerdekaan ===

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, [[Abubakar Jaar|Mr. Abubakar Jaar]] diangkat sebagai [[wali kota]] pertama Kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda,<ref name="Gusti1">{{cite book|last=Asnan|first=Gusti|authorlink=Gusti Asnan|title=Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an|year=2007|publisher=Yayasan Obor Indonesia|id=ISBN 978-979-461-640-6}}</ref> yang kemudian menjadi residen di [[Sumatera Utara]].<ref name="Husein">{{cite book|last=Husein|first=Ahmad|authorlink=Ahmad Husein|title=Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950|year=1992|publisher=Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau|volume=1|id=ISBN 978-979-405-126-9}}</ref> Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih [[Bagindo Azizchan]] sebagai wali kota kedua,<ref>{{cite book|last=Sudarmanto|first=J. B.|title=Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia|year=2007|publisher=Grasindo|id=ISBN 978-979-759-716-0}}</ref> atas usulan Residen [[Sutan Mohammad Rasjid|Mr. St. M. Rasjid]],<ref name="Fatimah">Fatimah. Siti, Amri. Emizal, Ayu. Yasrina, Zed. Mestika (2007). ''Bgd. Azizchan, 1910-1947: Pahlawan Nasional dari Kota Padang''. Universitas Negeri Padang. ISBN 978-979-3458-14-4.</ref><ref>[[Sutan Mohammad Rasjid|Rasyid. Sutan Mohammad]] (1981). ''Rasjid-70''. Panitia Peringatan Ulang Tahun Mr. Rasjid ke-70.</ref> seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi [[Belanda]]. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam Kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Kota Padang.<ref>Tim Penulis. ''Pahlawan Indonesia''. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-1481-60-1.</ref>

 

 

 

 

=== Orde Baru dan otonomi daerah ===

Setelah runtuhnya [[Sejarah Indonesia (1959-1966)|demokrasi terpimpin]] pasca [[Gerakan 30 September]], dan kemudian muncul istilah [[Sejarah Indonesia (1966-1998)|Orde Baru]], pada tahun 1966, [[Azhari|Drs. Azhari]] ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer menggantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada [[PKI]] waktu itu.<ref name="Audrey"/><ref name="Colombijn">Colombijn, Freek, (1994), ''Patches of Padang: the history of an indonesian town in the twentieth century and the use of urban space'', Research School CNWS, ISBN 978-90-73782-23-5.</ref> Pada tahun 1967, ia digantikan oleh [[Akhiroel Yahya|Drs. Akhiroel Yahya]] sebagai wali kota berikutnya.<ref name="Pemda">Pemda Tingkat II Kotamadya Padang, (1995), ''326 tahun Padang kota tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: gerbang pariwisata Indonesia kawasan barat'', Pemda Tingkat II Kotamadya Padang bekerja sama dengan PT Buana Lestari.</ref>

 

Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, [[Fauzi Bahar|Drs. Fauzi Bahar, M.Si]], terpilih kembali pada tahun 2009 untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai wali Kota Padang dalam pemilihan langsung pada kali pertama, sedangkan pada masa jabatan sebelumnya pada tahun 2004 dia masih dipilih melalui sistem perwakilan di DPRD kota.<ref name="Haris">{{cite book|last=Haris|first=Syamsuddin|title=Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten Kota|year=2007|publisher=Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia|id=ISBN 978-979-799-052-7}}</ref>

 

 

== Perwakilan ==

 

== Pemerintah kota ==

Pemerintah kota Padang terdiri atas kepala daerah (wali kota dan wakilnya) dan perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat kota Padang, sekretariat DPRD kota Padang, dinas-dinas dan lembaga teknis kota Padang, serta 11 [[kecamatan]] yang terbagi atas 104 [[kelurahan]], dan dengan luas keseluruhan wilayah administratifnya adalah 694,96 km².

|-

! No !! Kecamatan !! Kota Kecamatan !! Luas Wilayah

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

=== Arti lambang ===

# Motto ''Padang Kota Tercinta'' yang berada dalam pita berwarna biru muda dengan huruf kuning.

# Bentuk dasar trapesium sama kaki dengan warna dasar merah.

 

=== Pengertian dari sudut bentuk ===

# Bentuk dasar trapesium sama kaki bertendens kerbau yang telah distilir (digayakan), melambangkan kewaspadaan atau perisai.

# Bidang persegi hitam di bawah lima garis gelombang adalah melambangkan landasan kuat tempat berpijak kota Padang secara abadi.

# Gunung Padang beserta laut, adalah monumen alam yang abadi, dengan keindahan alam yang dibanggakan masyarakat kota Padang sebagai kota pantai dengan lima deretan ombak samudera sebagai lambang dinamika kehidupan bangsa yang berasaskan [[Pancasila]].

{{Indonesia-stub}}

 

[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]]