Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Memperbaiki pengalihan ganda ke id:Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa |
UdinIbrahim (bicara | kontrib) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (38 revisi perantara oleh 24 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
[[Berkas:United Nations (Member States and Territories).svg|alt=Peta politik dunia dengan seluruh kawasan berwarna hijau menandakan anggota PBB, kecuali Antarktika, teritorial Palestina, dan Sahara Barat, yang berwarna abu-abu|jmpl|upright=1.7|Peta negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2019, dengan wilayah mereka (termasuk [[wilayah dependensi]]) yang diakui oleh PBB berwarna biru<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf| title=The World| publisher=United Nations}} Teritorial-teritorial berikut ini tidak dianggap PBB sebagai bagian dari negara anggota mana pun: [[Vatikan]] ([[Takhta Suci]] merupakan [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa#Negara nonanggota|negara pengamat nonanggota PBB]], [[teritorial Palestina]] ([[Negara Palestina|Palestina]] merupakan [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa#Negara nonanggota|negara pengamat nonanggota PBB]]), [[Sahara Barat]] (status wilayah dipersengketakan antara [[Maroko]] dan [[Front Polisario]]), dan [[Antarktika]] (diatur oleh [[Sistem Traktat Antarktika]]). Teritorial dari [[daftar negara dengan pengakuan terbatas|negara-negara yang tak diakui oleh PBB]] tak dikecualikan karena pandangan PBB bahwa mereka adalah bagian dari beberapa negara anggota PBB, termasuk contohnya teritorial yang diperintah oleh [[Republik Tiongkok]] ([[Taiwan]] dan [[Daftar pulau di Republik Tiongkok|pulau-pulau kecil lainnya]]), karena para anggota PBB telah bersuara untuk mengakui [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] sebagai satu-satunya perwakilan sah dari [[Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Tiongkok di PBB]] dan PBB memilih untuk tidak mempertanyakan [[status politik Taiwan#Posisi Republik Rakyat Tiongkok (RRT)|klaim bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok]].</ref>]]
[[Berkas:United_Nations_Geneva_2010-07-01.JPG|jmpl|upright=1.7|alt=Barisan panjang bendera|Bendera-bendera dari negara-negara anggota PBB, di depan [[Istana Bangsa-Bangsa]] ([[Jenewa]], [[Swiss]]). Sejak 2015, bendera dari dua [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|negara pengamat nonanggota PBB]] dikibarkan bersama bendera-bendera dari 193 negara anggota.]]
'''Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa''' adalah {{UNnum}} [[negara berdaulat]] yang menjadi anggota [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (PBB) dan memiliki perwakilan yang setara dalam [[Majelis Umum PBB]].<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/depts/dhl/unms/whatisms.shtml| title=What are Member States?| publisher=United Nations}}</ref> PBB adalah [[organisasi antarpemerintah]]an terbesar di dunia, di atas [[Organisasi Kerja Sama Islam]].<ref>{{cite book|last1=Toeplar|first1=Stefan|title=International Encyclopedia of Civil Society|date=2009|page=114}}</ref>
{{Anchor|Istilah keanggotaan}}
Kriteria untuk penerimaan anggota baru ke PBB tercantum dalam [[Bab II dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Bab II]] Pasal 4 [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]]:<ref name="charter ch2">{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ii/index.html |title=Charter of the United Nations, Chapter II: Membership |publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref>
Rekomendasi untuk penerimaan keaggotaan dari Dewan Keamanan membutuhkan suara persetujuan dari setidaknya sembilan dari lima belas anggota dewan, dengan tidak ada satu pun dari kelima [[anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|anggota tetap]] yang memakai [[hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|hak veto]] mereka. Rekomendasi Dewan Keamanan kemudian harus disetujui dalam sidang Majelis Umum oleh dua pertiga suara mayoritas.<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/member-states/about-un-membership/index.html |title=About UN Membership |publisher=United Nations}}</ref>
Dalam prinsipnya, hanya [[negara berdaulat|negara-negara berdaulat]] yang dapat menjadi anggota PBB, dan saat ini seluruh anggota PBB merupakan negara yang berdaulat penuh. Meskipun pada mulanya terdapat lima anggota yang tidak berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, semuanya kemudian meraih kemerdekaan penuh antara tahun 1946-1991. Karena sebuah negara hanya dapat diterima keanggotaannya di PBB atas persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Umum, terdapat [[daftar negara dengan pengakuan terbatas|sejumlah negara yang meskipun dianggap berdaulat]] menurut [[Konvensi Montevideo]], namun belum menjadi anggota PBB hingga saat ini. Hal ini terjadi karena PBB belum menganggap mereka memenuhi [[kedaulatan]] penuh, terutama karena kurangnya [[pengakuan diplomatik|pengakuan internasional]] atau karena pertentangan dari salah satu anggota tetap.
Selain negara-negara anggota, PBB juga mengundang negara-negara nonanggota untuk menjadi [[daftar pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|pengamat di Majelis Umum PBB]] (saat ini ada dua: [[Takhta Suci]] dan [[Negara Palestina|Palestina]]). Status ini memungkinkan mereka ikut serta dan berpendapat di pertemuan-pertemuan Majelis Umum, namun tidak dapat memberi suara. Perwakilan pengamat umumnya merupakan [[organisasi antarpemerintah]] dan organisasi internasional, serta entitas-entitas yang kenegaraan dan kedaulatannya tak dapat didefinisikan secara tepat.
== Anggota asli ==
{{utama|Perserikatan Bangsa-Bangsa#Sejarah}}
[[Berkas:United Nations Member States-1945.png|jmpl|upright=2|Peta negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 setelah [[Perang Dunia II]]. Biru muda menandakan anggota-anggota pendiri. Biru tua menandakan teritorial, wilayah jajahan, dan protektorat yang dimiliki anggota pendiri.]]
[[Berkas:UN Member Countries World.svg|jmpl|upright=2|Peta negara-negara anggota PBB saat ini menurut [[pembesaran Perserikatan Bangsa-Bangsa|tanggal bergabung]] mereka.<ref name="growth">{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html |title=Growth in United Nations membership, 1945–present |publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> {{legend|#5B92E5|1945 (anggota asli)}} {{legend|#008080|1946–1959}} {{legend|#00A24F|1960–1989}} {{legend|#346733|1990–sekarang}} {{legend|#FDE910|anggota pengamat nonanggota}}]]
PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]] oleh [[Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|lima anggota tetap]] [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] ([[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok]], [[Prancis]], [[Uni Soviet]], [[Britania Raya]], dan [[Amerika Serikat]]) beserta mayoritas penanda tangan lainnya.<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html |title=History of the United Nations |publisher=United Nations }}</ref> Sebanyak 51 anggota asli (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun tersebut, lima puluh di antaranya menandatangani Piagam tersebut pada [[Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional]] di [[San Francisco]] pada tanggal 26 Juni 1945, sementara [[Polandia]], yang tidak hadir di konferensi tersebut, menandatanganinya pada tanggal 15 Oktober 1945.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/depts/dhl/unms/founders.shtml| title=Founding Member States| publisher=United Nations}}</ref><ref name=originalmembers>{{cite web|url=https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=_en|title=
CHAPTER I – CHARTER OF THE UNITED NATIONS AND STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE|accessdate=2015-10-07|publisher=United Nations}}</ref>
Para anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut adalah: [[Pemerintahan Sementara Republik Prancis|Prancis]], [[Republik Tiongkok (1912-49)|Republik Tiongkok]], [[Uni Soviet]], [[Britania Raya]], [[Amerika Serikat]], [[Argentina]], [[Australia]], [[Belgia]], [[Bolivia]], [[Era Vargas|Brasil]], [[Republik Sosialis Soviet Byelorusia|Byelorusia]] (Belarusia), [[Kanada]], [[Republik Presidensial (1925–73)|Chili]], [[Kolombia]], [[Kosta Rika]], [[Republik Kuba (1902–59)|Kuba]], [[Republik Cekoslowakia Ketiga|Cekoslowakia]], [[Denmark]], [[Republik Dominika]], [[Ekuador]], [[Kerajaan Mesir|Mesir]], [[El Salvador]], [[Kekaisaran Ethiopia|Ethiopia]], [[Kerajaan Yunani|Yunani]], [[Guatemala]], [[Haiti]], [[Honduras]], [[British Raj|India]], [[Dinasti Pahlavi|Iran]], [[Kerajaan Irak|Irak]], [[Lebanon]], [[Liberia]], [[Luksemburg]], [[Meksiko]], [[Belanda]], [[Dominion Selandia Baru|Selandia Baru]], [[Nikaragua]], [[Norwegia]], [[Panama]], [[Paraguay]], [[Peru]], [[Persemakmuran Filipina|Filipina]], [[Republik Rakyat Polandia|Polandia]], [[Arab Saudi]], [[Uni Afrika Selatan|Afrika Selatan]], [[Republik Suriah (1930–58)|Suriah]], [[Turki]], [[Republik Sosialis Soviet Ukraina|Ukraina]], [[Uruguay]], [[Venezuela]] dan [[Yugoslavia]].<ref name=originalmembers/>
Di antara anggota-anggota asli tersebut, 49 anggota masih bertahan menjadi anggota PBB hingga saat ini, atau keanggotaannya di PBB diteruskan oleh [[suksesi negara|negara penerusnya]] ''(selengkapnya lihat tabel di bawah)''. Contohnya, keanggotaan [[Uni Soviet]] yang dilanjutkan oleh [[Rusia|Federasi Rusia]] setelah pembubarannya ''(lihat bagian [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Mantan anggota: Uni Republik Sosialis Soviet]])''. Sementara dua anggota asli lainnya, [[Cekoslowakia]] dan [[Republik Federal Sosialis Yugoslavia]] (Yugoslavia), telah dibubarkan dan keanggotannya dalam PBB tidak diteruskan sejak tahun 1992 oleh satu negara penerus pun ''(lihat bagian [[#Cekoslowakia|Mantan anggota: Cekoslowakia]] dan [[#Yugoslavia|Mantan anggota: Yugoslavia]])''.<ref name=originalmembers/>
Pada masa pendirian PBB, [[Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa|kursi Tiongkok di PBB]] diduduki oleh [[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok]], namun akibat hasil [[Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758]] pada tahun 1971, kursi tersebut sekarang dipegang oleh [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] ''(lihat bagian [[#Republik Tiongkok (Taiwan)|Mantan anggota: Republik Tiongkok (Taiwan)]])''.
Sejumlah anggota asli belum berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, dan baru meraih kemerdekaan penuh pada masa-masa setelahnya:<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world45.pdf| title=The World in 1945| publisher=United Nations}}</ref>
* [[Belarus]] (saat itu [[Republik Sosialis Soviet Byelorusia]]) dan [[Ukraina]] (saat itu [[Republik Sosialis Soviet Ukraina]]) sebelumnya sama-sama merupakan [[daftar republik di Uni Soviet|republik konstituen di Uni Soviet]], hingga meraih kemerdekaan mereka secara penuh pada tahun 1991.
* [[India]] (yang merupakan wilayah pada masa itu, sebelum terjadinya [[Pemisahan India]], yang juga meliputi [[Pakistan]] dan [[Bangladesh]] pada saat ini) saat itu berada di bawah [[British Raj|kekuasaan kolonial Inggris]], sampai meraih kemerdekaan penuh pada tahun 1947.
* [[Filipina]] (saat itu [[Persemakmuran Filipina]]) sebelumnya adalah sebuah [[Persemakmuran (kawasan insuler AS)|persemakmuran dari Amerika Serikat]], hingga meraih kemerdekaan penuh pada 1946.
* [[Selandia Baru]], meskipun berdaulat secara ''de facto'' pada masa itu, "baru mendapat kapasitas penuh untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain pada tahun 1947 saat negara tersebut mengesahkan [[Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947]]. Ini terjadi 16 tahun setelah Parlemen Inggris mengesahkan [[Statuta Westminster 1931|Statuta Undang-Undang Westminster]] pada tahun 1931 yang mengakui otonomi Selandia Baru. Jika mengikuti kriteria Konvensi Montevideo, Selandia Baru belum meraih status kenegaraan penuh secara ''de jure'' sampai tahun 1947."<ref>{{cite web| url=http://www.parliament.nz/en-NZ/ParlSupport/ResearchPapers/9/1/8/00PLLawRP07041-New-Zealand-sovereignty-1857-1907-1947-or-1987.htm| title=New Zealand Sovereignty: 1857, 1907, 1947, or 1987?| date=August 2007| publisher=New Zealand Parliament| author=John Wilson| access-date=2019-04-28| archive-date=2011-05-22| archive-url=https://web.archive.org/web/20110522195038/http://www.parliament.nz/en-NZ/ParlSupport/ResearchPapers/9/1/8/00PLLawRP07041-New-Zealand-sovereignty-1857-1907-1947-or-1987.htm| dead-url=yes}}</ref>
== Anggota saat ini ==
{{Further information|Daftar negara berdaulat}}
Para anggota saat ini dan tanggal bergabung mereka terdaftar di bawah ini, beserta dengan sebutan resmi mereka yang digunakan oleh PBB dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/en/members/index.shtml| title=Current Member States| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref><ref>{{cite web| url=http://www.un.int/protocol/bluebook/bb301.pdf| title=Blue Book "Permanent Missions to the United Nations No. 301"| date=March 2011| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa| access-date=2019-04-28| archive-date=2011-08-15| archive-url=https://web.archive.org/web/20110815022617/http://www.un.int/protocol/bluebook/bb301.pdf| dead-url=yes}}</ref>
Urutan abjad menurut nama resmi PBB dari negara-negara anggota (dalam Bahasa Inggris) dipakai untuk menentukan pengaturan tempat duduk dalam setiap sesi (atau sidang) [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Majelis Umum]], di mana setiap tahun diadakan suatu undian untuk memilih negara anggota yang menjadi titik awal pengaturan kursi.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=15263&Cr=general&Cr1=assembly| title=Thailand's name picked to set seating arrangement for General Assembly session| date=2 August 2005| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> Beberapa anggota memakai nama resmi lengkap mereka menjadi sebutan resmi dalam PBB, dan oleh karena itu mereka diurutkan berdasarkan nama lengkap mereka, bukan dengan nama singkat mereka yang lebih umum. Negara tersebut ialah ''[[Korea Utara|Democratic People's Republic of Korea]]'' (Republik Rakyat Demokratik Korea, lebih dikenal sebagai ''Korea Utara''), ''[[Republik Demokratik Kongo|Democratic Republic of the Congo]]'' (Republik Demokratik Kongo), ''[[Korea Selatan|Republic of Korea]]'' (Republik Korea, dikenal sebagai ''Korea Selatan''), ''[[Moldova|Republic of Moldova]]'' (Republik Moldova), dan ''[[Tanzania|United Republic of Tanzania]]'' (Republik Bersatu Tanzania). Hingga awal tahun 2019, Makedonia Utara memakai nama ''[[Makedonia Utara|The former Yugoslav Republic of Macedonia]]'' (Republik Makedonia Bekas Yugoslavia), yang menjadi sebuah rujukan sementara yang digunakan untuk seluruh keperluan di dalam PBB, hingga [[Persengketaan nama Makedonia|perubahan namanya]] secara resmi.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan mencari daftar negara-negara anggota PBB pada {{official website}}.
''Daftar negara-negara anggota di bawah dapat diurutkan berdasarkan nama resmi mereka di dalam PBB, terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, serta tanggal bergabungnya dengan menekan tombol panah atas-bawah pada judul kolom. Lihat bagian-bagian terkait pada mantan anggota dengan menekan pranala-pranala pada kolom '''Lihat pula'''.''
''Anggota-anggota aslinya didaftarkan dengan <span style="background:#ccddff;width:50px;border:1px solid #aaaaaa">latar belakang biru</span>.''
{| class="sortable"
|-
!'''A'''
|-
| ''[[Afrika Tengah]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Afrika Selatan]]''
|-
| ''[[Afganistan]]''
|-
| ''[[Albania]]''
|-
| ''[[Aljazair]]''
|-
| ''[[Andorra]]''
|-
| ''[[Angola]]''
|-
| ''[[Antigua dan Barbuda]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Arab Saudi]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Argentina]]''
|-
| ''[[Armenia]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Australia]]''
|-
| ''[[Austria]]''
|-
| ''[[Azerbaijan]]''
|-
!'''B'''
|-
| ''[[Bahama]]''
|-
| ''[[Bahrain]]''
|-
| ''[[Bangladesh]]''
|-
| ''[[Barbados]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Belarus]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Belgia]]''
|-
| ''[[Belize]]''
|-
| ''[[Benin]]''
|-
| ''[[Bhutan]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Bolivia]]''
|-
| ''[[Bosnia dan Herzegovina]]''
|-
| ''[[Botswana]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Brasil]]''
|-
| ''[[Brunei Darussalam]]''
|-
| ''[[Bulgaria]]''
|-
| ''[[Burkina Faso]]''
|-
| ''[[Burundi]]''
|-
!'''C'''
|-
| ''[[Chad]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Chili]]''
|-
| ''[[Ceko]]''
|-
!'''D'''
|-
| ''[[Republik Demokratik Kongo]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Denmark]]''
|-
| ''[[Jibuti]]''
|-
| ''[[Dominika]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Republik Dominika]]''
|-
!'''E'''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Ekuador]]''
|-
|<u>''[[Mesir]]''</u>
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[El Salvador]]''
|-
| ''[[Guinea Khatulistiwa]]''
|-
| ''[[Eritrea]]''
|-
| ''[[Estonia]]''
|-
| ''[[Eswatini]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Etiopia]]''
|-
!'''F'''
|-
| ''[[Fiji]]''
|-
| ''[[Finlandia]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Prancis]]''
|-
!'''G'''
|-
| ''[[Gabon]]''
|-
| ''[[Gambia]]''
|-
| ''[[Georgia]]''
|-
| ''[[Jerman]]''
|-
| ''[[Ghana]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Yunani''
|-
| ''[[Republik Granada Baru|Granada]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Guatemala]]''
|-
| ''[[Guinea]]''
|-
| ''[[Guinea-Bissau]]''
|-
| ''[[Guyana]]''
|-
!'''H'''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Haiti]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Honduras]]''
|-
| ''[[Hungaria]]''
|-
!'''I'''
|-
| ''[[Islandia]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[India]]''
|-
| ''[[Indonesia]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Iran]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Irak]]''
|-
| ''[[Republik Irlandia|Irlandia]]''
|-
| ''[[Israel]]''
|-
| ''[[Italia]]''
|-
!'''J'''
|-
| ''[[Jamaika]]''
|-
| ''[[Jepang]]''
|-
| ''[[Yordania]]''
|-
!'''K'''
|-
|''[[Kamboja]]''
|-
| ''[[Kamerun]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Kanada]]''
|-
| ''[[Kazakhstan]]''
|-
| ''[[Kenya]]''
|-
| ''[[Kiribati]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Kolombia]]''
|-
| ''[[Komoro]]''
|-
| ''[[Republik Kongo|Kongo]]''
|-
| ''[[Korea Utara]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Kosta Rika]]''
|-
| ''[[Kroasia]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Kuba]]''
|-
| ''[[Kuwait]]''
|-
| ''Kirgiztan''
|-
!'''L'''
|-
| ''[[Laos]]''
|-
| ''[[Latvia]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Lebanon]]''
|-
| ''[[Lesotho]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Liberia]]''
|-
| ''[[Libya]]''
|-
| ''[[Liechtenstein]]''
|-
| ''[[Lituania]]''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Luksemburg]]''
|-
!'''M'''
|-
| ''Madagaskar''
|-
| ''Malawi''
|-
| ''Malaysia''
|-
| ''Maladewa''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Mali''
|-
| ''Malta''
|-
| ''Kepulauan Marshall''
|-
| ''Mauritania''
|-
| ''Mauritius''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Mexico''
|-
| ''Mikronesia (Negara Federasi)''
|-
| ''Monako''
|-
| ''Mongolia''
|-
| ''Montenegro''
|-
| ''Maroko''
|-
| ''Mozambik''
|-
| ''Myanmar''
|-
!'''N'''
|-
| ''Namibia''
|-
| ''Nauru''
|-
| ''Nepal''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Belanda''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Selandia Baru''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Nikaragua''
|-
| ''Niger''
|-
| ''Nigeria''
|-
| ''Republik Makedonia Bekas Yugoslavia''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Norwegia''
|-
!'''O'''
|-
| ''Oman''
|-
!'''P'''
|-
| ''Pakistan''
|-
| ''Palestina''
|-
| ''Palau''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Panama''
|-
| ''[[Pantai Gading]]''
|-
| ''Papua Nugini''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Paraguay''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Peru''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Filipina''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Polandia''
|-
| ''Portugal''
|-
!'''Q'''
|-
| ''Qatar''
|-
!'''R'''
|-
| ''Republik Korea (Korea Selatan)''
|-
| ''Republik Moldova''
|-
| ''Romania''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Federasi Rusia''
|-
| ''Rwanda''
|-
!'''S'''
|-
| ''Saint Kitts and Nevis''
|-
| ''Saint Lucia''
|-
| ''Saint Vincent and the Grenadines''
|-
| ''Samoa''
|-
| ''San Marino''
|-
| ''Sao Tome dan Principe''
|-
| ''Senegal''
|-
| ''Serbia''
|-
| ''Seychelles''
|-
| ''Sierra Leone''
|-
| ''Singapura''
|-
| ''[[Siprus]]''
|-
| ''Slovakia''
|-
| ''Slovenia''
|-
| ''Kepulauan Solomon''
|-
| ''Somalia''
|-
| ''Sudan Selatan''
|-
| ''Spanyol''
|-
| ''Sri Lanka''
|-
| ''Sudan''
|-
| ''Suriname''
|-
| ''Swedia''
|-
| ''Swiss''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Republik Arab Suriah''
|-
!'''T'''
|-
| ''Tajikistan''
|-
| ''[[Tanjung Verde]]''
|-
| ''Thailand''
|-
| ''Timor-Leste''
|- style="background:#ccddff;"
| ''[[Tiongkok]]''
|-
| ''Togo''
|-
| ''Tonga''
|-
| ''Trinidad dan Tobago''
|-
| ''Tunisia''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Turki''
|-
| ''Turkmenistan''
|-
| ''Tuvalu''
|-
!'''U'''
|-
| ''Uganda''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Ukraina''
|-
| ''Uni Emirat Arab''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara''
|-
| ''Republik Bersatu Tanzania''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Amerika Serikat''
|- style="background:#ccddff;"
| ''Uruguay''
|-
| ''Uzbekistan''
|-
!'''V'''
|-
| ''Vanuatu''
|- style="background:#ccddff;"
|-
| ''Venezuela, Republik Bolivarian''
|-
| ''Vietnam''
|-
!'''Y'''
|-
| ''Yaman''
|-
!'''Z'''
|-
| ''Zambia''
|-
| ''Zimbabwe''
|}
== Mantan anggota ==
=== Republik Tiongkok ===
{{further information|Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[Berkas:China map.png|jmpl|Kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok]]
{| class="wikitable"
|+
!
!
!
!
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
[[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok]] ({{lang-en|Republic of China}}) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada tanggal 24 Oktober 1945, dan, sebagaimana ditetapkan di dalam [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]] [[Bab V dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Bab V]] Pasal 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]].<ref name="charter ch5">{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html |title=Charter of the United Nations, Chapter V: The Security Council |publisher=United Nations}}</ref> Pada tahun 1949, akibat [[Perang Saudara Tiongkok]], pemerintahan Republik Tiongkok pimpinan [[Kuomintang]] (KMT) kehilangan kendali ''de facto'' atas [[Tiongkok daratan]] dan terdesak untuk berpindah ke [[Pulau Taiwan]]. Kemudian, pemerintahan pimpinan [[Partai Komunis Tiongkok|Partai Komunis]] dari [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT) pun dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1949, yang lalu mengambil alih seluruh Tiongkok daratan. Pada tanggal 18 November 1949, PBB diberi tahu mengenai pembentukan [[Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok|Pemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok]] tersebut, namun [[Pemerintahan Republik Tiongkok]] masih terus mewakili Tiongkok di PBB, meskipun wilayah yuridiksi Republik Tiongkok atas [[Daftar pulau di Republik Tiongkok|Taiwan dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya]] tersebut berukuran jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan wilayah yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. Karena kedua pemerintahan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah atas seluruh wilayah Tiongkok, proposal atau usulan untuk mengubah delegasi atau perwakilan Tiongkok di PBB mengalami pembahasan dan penolakan selama dua dekade berikutnya, dengan alasan Republik Tiongkok masih dianggap sebagai perwakilan tunggal yang sah atas Tiongkok oleh mayoritas anggota PBB lainnya. Kedua belah pihak menolak proposal kompromi yang memungkinkan kedua negara tersebut ikut berpartisipasi dalam PBB, karena mereka berdasar pada [[Kebijakan Satu Tiongkok]].<ref>{{cite web|url=http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/06/20-taiwan-un-winkler|title=Taiwan's UN Dilemma: To Be or Not To Be|publisher=[[Brookings Institution]]|first=Sigrid|last=Winkler|date=June 2012|accessdate=2016-04-25}}</ref>
Pada tahun 1970-an, perubahan mulai terjadi dalam lingkaran diplomatik internasional dan RRT mulai unggul dalam hal hubungan diplomatik dan pengakuan internasional. Pada tanggal 25 Oktober 1971, sidang [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang memperdebatkan tentang penerimaan RRT ke dalam PBB diadakan untuk yang ke-21 kalinya,<ref>{{cite web| url=http://www.upi.com/Audio/Year_in_Review/Events-of-1971/Red-China-Admitted-to-UN/12295509436546-3/| title=1971 Year in Review: Red China Admitted to UN| agency=United Press International| year=1971}}</ref> dan akhirnya [[Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758]] pun disahkan. Dalam resolusi ini, PBB mengakui bahwa "perwakilan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan," dan memutuskan "untuk mengembalikan seluruh haknya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui perwakilan Pemerintahan tersebut sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk PBB, dan untuk mengeluarkan dengan segera para perwakilan dari [[Chiang Kai-shek]] dari tempat yang mereka duduki secara tidak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di seluruh organisasi yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa."<ref>{{UN document |docid=A-RES-2758(XXVI) |type=Resolution |body=General Assembly |session=26 |resolution_number=2758 |highlight=rect_485,223_914,684 |page=1 |accessdate=2016-04-24|date=25 October 1971|title=Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations}}</ref> Resolusi ini dengan demikian mengalihkan kursi Tiongkok di PBB, termasuk kursi tetapnya di Dewan Keamanan, dari Republik Tiongkok ke RRT, dan mengeluarkan Republik Tiongkok dari PBB. Dari perspektif PBB, "Republik Tiongkok" bukanlah mantan anggota. Tidak ada anggota PBB yang dikeluarkan pada tahun 1971. Melainkan, kredensial dari satu delegasi Tiongkok (dari Taipei) ditolak dan kredensial dari delegasi Tiongkok lainnya (dari Beijing) diterima.
Selain kehilangan kursi di PBB, Sekretaris Jenderal PBB menyimpulkan bahwa Majelis Umum PBB menganggap Taiwan hanyalah sebagai sebuah provinsi dari Tiongkok. Akibatnya, Sekjen PBB memutuskan bahwa Republik Tiongkok tidak diizinkan untuk menjadi pihak dalam semua [[perjanjian internasional]] atau traktat yang diserahkan kepada Sekjen PBB dan disimpan olehnya sebagai pihak depositori (penyimpan).<ref>{{cite web|url=https://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/English.pdf|title=FINAL CLAUSES OF MULTILATERAL TREATIES|year=2003|accessdate=2016-04-25|publisher=United Nations|quote=Hence, instruments received from the Taiwan Province of China will not be accepted by the Secretary-General in his capacity as depositary.}}</ref>
==== Tawaran untuk bergabung kembali sebagai perwakilan dari Taiwan ====
{{further information|Status politik Taiwan|Teori Empat Tahap Republik Tiongkok|Referendum keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Taiwan 2008}}
[[Berkas:Voa chinese ma ying jeou tw 09Oct10 480.jpg|alt=Ma Ying-jeou berdiri di belakang podium yang dihiasi dengan bunga|jmpl|Kepresidenan [[Ma Ying-jeou]] dapat menyaksikan keikutsertaan [[Republik Tiongkok]] dalam suatu badan PBB untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun terakhir.]]
Pada tahun 1993, Republik Tiongkok mulai berkampanye untuk bergabung kembali dengan PBB secara terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok. Sejumlah opsi dipertimbangkan, termasuk pencarian keanggotaan dalam [[lembaga khusus PBB]], pengajuan [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|status pengamat]], pengajuan keanggotaan penuh, atau permohonan untuk mencabut Resolusi 2758 sehingga Republik Tiongkok dapat merebut kembali kursi Tiongkok di PBB.<ref name=Lindemann/>
Setiap tahunnya dari tahun 1993-2006, beberapa negara anggota PBB mengajukan memorandum kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang intinya meminta Majelis Umum PBB agar dapat mempertimbangkan perizinan Republik Tiongkok untuk kembali berpartisipasi di dalam PBB.<ref>{{UN document |docid=A/48/191 |type=A |body=General Assembly |session=48|accessdate=2016-04-18|date=1993-08-09|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF A SUPPLEMENTARY ITEM IN THE AGENDA OF THE FORTY-EIGHTH SESSION CONSIDERATION OF THE EXCEPTIONAL SITUATION OF THE REPUBLIC OF CHINA IN TAIWAN IN THE INTERNATIONAL CONTEXT, BASED ON THE PRINCIPLE OF UNIVERSALITY AND IN ACCORDANCE WITH THE ESTABLISHED MODEL OF PARALLEL REPRESENTATION OF DIVIDED COUNTRIES AT THE UNITED NATIONS}}<br/>{{UN document |docid=A/49/144 |type=A |body=General Assembly |session=49|accessdate=2016-04-18|date=1994-07-19|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF AN ITEM IN THE PROVISIONAL AGENDA OF THE FORTY-NINTH SESSION CONSIDERATION OF THE EXCEPTIONAL SITUATION OF THE REPUBLIC OF CHINA IN TAIWAN IN THE INTERNATIONAL CONTEXT, BASED ON THE PRINCIPLE OF UNIVERSALITY AND IN ACCORDANCE WITH THE ESTABLISHED MODEL OF PARALLEL REPRESENTATION OF DIVIDED COUNTRIES AT THE UNITED NATIONS}}<br/>{{UN document |docid=A/50/145 |type=A |body=General Assembly |session=50|accessdate=2016-04-18|date=1995-07-19|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF AN ITEM IN THE PROVISIONAL AGENDA OF THE FIFTIETH SESSION CONSIDERATION OF THE EXCEPTIONAL SITUATION OF THE REPUBLIC OF CHINA ON TAIWAN IN THE INTERNATIONAL CONTEXT, BASED ON THE PRINCIPLE OF UNIVERSALITY AND IN ACCORDANCE WITH THE ESTABLISHED MODEL OF PARALLEL REPRESENTATION OF DIVIDED COUNTRIES AT THE UNITED NATIONS}}<br/>{{UN document |docid=A/51/142 |type=A |body=General Assembly |session=51|accessdate=2016-04-19|date=1996-07-18|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF AN ITEM IN THE PROVISIONAL AGENDA OF THE FIFTY-FIRST SESSION CONSIDERATION OF THE EXCEPTIONAL SITUATION OF THE INABILITY, RESULTING FROM GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 2758 (XXVI), OF THE 21.3 MILLION PEOPLE ON TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA, TO PARTICIPATE IN THE ACTIVITIES OF THE UNITED NATIONS}}<br/>{{UN document |docid=A/52/143 |type=A |body=General Assembly |session=52|accessdate=2016-04-19|date=1997-07-16|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF AN ITEM IN THE PROVISIONAL AGENDA OF THE FIFTY-SECOND SESSION NEED TO REVIEW GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 2758 (XXVI) OF 25 OCTOBER 1971 OWING TO THE FUNDAMENTAL CHANGE IN THE INTERNATIONAL SITUATION AND TO THE COEXISTENCE OF TWO GOVERNMENTS ACROSS THE TAIWAN STRAIT}}<br/>{{UN document |docid=A/53/145 |type=A |body=General Assembly |session=53|accessdate=2016-04-19|date=1998-07-08|title=Request for the inclusion of an item in the provisional agenda of the fifty-third session Need to review General Assembly resolution 2758 (XXVI) of 25 October 1971 owing to the fundamental change in the international situation and to the coexistence of two Governments across the Taiwan Strait}}<br/>{{UN document |docid=A/54/194 |type=A |body=General Assembly |session=54|accessdate=2016-04-20|date=1999-08-12|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-fourth session Need to examine the exceptional international situation pertaining to the Republic of China on Taiwan, to ensure that the fundamental right of its twenty-two million people to participate in the work and activities of the United Nations is fully respected}}<br/>{{UN document |docid=A/55/227 |type=A |body=General Assembly |session=55|accessdate=2016-04-23|date=2000-08-04|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-fifth session Need to examine the exceptional international situation pertaining to the Republic of China on Taiwan, to ensure that the fundamental right of its twenty-three million people to participate in the work and activities of the United Nations is fully respected}}<br/>{{UN document |docid=A/56/193 |type=A |body=General Assembly |session=56|accessdate=2016-04-23|date=2001-08-08|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-sixth session Need to examine the exceptional international situation pertaining to the Republic of China on Taiwan, to ensure that the fundamental right of its twenty-three million people to participate in the work and activities of the United Nations is fully respected}}<br/>{{UN document |docid=A/57/191 |type=A |body=General Assembly |session=57|accessdate=2016-04-23|date=2002-08-20|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-seventh session Question of the representation of the Republic of China (Taiwan) in the United Nations}}<br/>{{UN document |docid=A/58/197 |type=A |body=General Assembly |session=58|accessdate=2016-04-23|date=2003-08-05|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-eighth session Question of the representation of the Republic of China (Taiwan) in the United Nations}}<br/>{{UN document |docid=A/59/194 |type=A |body=General Assembly |session=59|accessdate=2016-04-24|date=2004-08-10|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-ninth session Question of the representation of the twenty-three million people of Taiwan in the United Nations}}<br/>{{UN document |docid=A/60/192 |type=A |body=General Assembly |session=60|accessdate=2016-04-24|date=2005-08-11|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixtieth session Question of the representation of the twenty-three million people of Taiwan in the United Nations}}<br/>{{UN document |docid=A/61/194 |type=A |body=General Assembly |session=61|accessdate=2016-04-24|date=2006-08-11|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixty-first session Question of the representation and participation of the 23 million people of Taiwan in the United Nations}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.brookings.edu/opinions/taiwans-un-dilemma-to-be-or-not-to-be/|title=Taiwan’s UN Dilemma: To Be or Not To Be|last=Winkler|first=Sigrid|date=2012-06-20|website=Brookings|language=en-US|access-date=2019-01-19}}</ref><ref>Specific items include:<br/>{{UN document |docid=A/48/191 |type=A |body=General Assembly |session=48|accessdate=2016-04-18|date=1993-08-09}}<br />{{UN document |docid=A/49/144 |type=A |body=General Assembly |session=49|accessdate=2016-04-18|date=1994-07-19}}<br />{{UN document |docid=A/50/145 |type=A |body=General Assembly |session=50|accessdate=2016-04-18|date=1995-07-19}}<br />{{UN document |docid=A/51/142 |type=A |body=General Assembly |session=51|accessdate=2016-04-19|date=1996-07-18}}<br />{{UN document |docid=A/52/143 |type=A |body=General Assembly |session=52|accessdate=2016-04-19|date=1997-07-16}}<br />{{UN document |docid=A/53/145 |type=A |body=General Assembly |session=53|accessdate=2016-04-19|date=1998-07-08}}<br />{{UN document |docid=A/54/194 |type=A |body=General Assembly |session=54|accessdate=2016-04-20|date=1999-08-12}}<br />{{UN document |docid=A/55/227 |type=A |body=General Assembly |session=55|accessdate=2016-04-23|date=2000-08-04}}<br />{{UN document |docid=A/56/193 |type=A |body=General Assembly |session=56|accessdate=2016-04-23|date=2001-08-08}}<br />{{UN document |docid=A/57/191 |type=A |body=General Assembly |session=57|accessdate=2016-04-23|date=2002-08-20}}<br />{{UN document |docid=A/58/197 |type=A |body=General Assembly |session=58|accessdate=2016-04-23|date=2003-08-05}}<br />{{UN document |docid=A/59/194 |type=A |body=General Assembly |session=59|accessdate=2016-04-24|date=2004-08-10}}<br />{{UN document |docid=A/60/192 |type=A |body=General Assembly |session=60|accessdate=2016-04-24|date=2005-08-11}}<br />{{UN document |docid=A/61/194 |type=A |body=General Assembly |session=61|accessdate=2016-04-24|date=2006-08-11}}</ref> Pendekatan tersebut dipilih, alih-alih permohonan keanggotaan resmi, karena pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Umum PBB tanpa campur tangan Dewan Keamanan PBB, sementara permohonan keanggotaan secara resmi akan membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan, yang dapat dipastikan tidak akan berhasil karena RRT memegang hak veto yang dapat membatalkan pengajuan tersebut.<ref name=Lindemann>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=Mw3IBAAAQBAJ|title=Cross-Strait Relations and International Organizations: Taiwan’s Participation in IGOs in the Context of Its Relationship with China|year=2014|first=Björn Alexander|last=Lindemann|publisher=[[Springer Science+Business Media]]|pages=258}}</ref> Proposal-proposal mereka pada mulanya merekomendasikan penerimaan Republik Tiongkok sebagai perwakilan paralel atas Tiongkok bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok sambil menunggu terjadinya reunifikasi kedua negara. Usulan tersebut didasarkan pada contoh-contoh dari negara-negara lain yang terpecah dan menjadi negara anggota PBB yang terpisah, seperti [[Jerman Barat]] dan [[Jerman Timur]] serta [[Korea Utara]] dan [[Korea Selatan]]. Kemudian, proposal-proposal mereka selanjutnya mulai menekankan bahwa Republik Tiongkok adalah negara terpisah, atas dasar RRT tak memiliki kedaulatan ''de facto'' atas wilayah tersebut. Resolusi-resolusi yang diusulkan tersebut merujuk Republik Tiongkok dengan berbagai nama: "Republik Tiongkok di Taiwan" (''Republic of China in Taiwan'', 1993–1994), "Republik Tiongkok pada Taiwan" (''Republic of China on Taiwan'', 1995–1997, 1999–2002), "Republik Tiongkok" ('Republic of China'', 1998), "Republik Tiongkok (Taiwan)" (''Republic of China (Taiwan)'', 2003) dan "Taiwan" (2004–2006).
Namun, keempat belas upaya tersebut semuanya gagal karena Komite Umum Majelis Umum PBB menolak untuk memasukkan masalah tersebut dalam agenda debat Majelis Umum, di bawah pertentangan kuat dari RRT.<ref name=europers>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=RLcDLDQsgy0C|title=European Perspectives on Taiwan|first1=Jens|last1=Damm|first2=Paul|last2=Lim|year=2012|publisher=[[Springer Science+Business Media]]|pages=160–63|quote=By mid 2009, 16 applications for membership on behalf of Taiwan had been sent to the UN, but, in each of these cases, the General Assembly's General Committee, which sets the Assembly's agenda, decided against even raising the question during the Assembly's session.}}</ref>
Kendati sejak awal semua proposal tersebut tidaklah jelas, karena proposal tersebut meminta agar Republik Tiongkok diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PBB namun tidak menentukan mekanisme hukum apapun yang mendukungnya, pada tahun 2007, Republik Tiongkok mengajukan permohonan resmi dengan nama "Taiwan" untuk keanggotaan penuh di PBB.<ref name="A/62/193">{{UN document |docid=A/62/193 |type=A |body=General Assembly |session=62|accessdate=2016-04-24|date=2007-08-17|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixty-second session Urging the Security Council to process Taiwan’s membership application pursuant to rules 59 and 60 of the provisional rules of procedure of the Security Council and Article 4 of the Charter of the United Nations}}</ref> Namun, permohonan tersebut ditolak oleh [[Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] dengan mengutip Resolusi Majelis Umum 2758,<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/News/briefings/docs/2007/db070723.doc.htm| title=Transcript: Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General| publisher=United Nations| date=23 July 2007}}</ref> tanpa diteruskan ke Dewan Keamanan PBB. [[Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]] [[Ban Ki-moon]] menyatakan bahwa:
{{Quote|Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bahwa Republik Rakyat Tiongkok mewakili seluruh Tiongkok sebagai Pemerintahan Tiongkok yang tunggal dan sah. Keputusan hingga saat ini mengenai harapan rakyat di Taiwan untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diputuskan atas dasar itu. Resolusi (Resolusi Majelis Umum 2758) yang telah disebutkan, dengan jelas menyebutkan bahwa Pemerintahan Tiongkok adalah pemerintahan yang tunggal dan sah serta posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.<ref>{{cite web|title=Ban Ki-moon Convenes Largest-Ever Meeting of Global Leaders on Climate Change |url=https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=23926 |publisher=United Nations |date=24 September 2007 |accessdate=2017-06-08}}</ref>}}
Menanggapi penolakan PBB terhadap permohonan tersebut, pemerintah Republik Tiongkok menyatakan bahwa Taiwan tidak sedang dan tidak pernah berada di bawah yurisdiksi RRT, dan bahwa karena Resolusi Majelis Umum 2758 tidak menjelaskan masalah perwakilan Taiwan di PBB, maka resolusi itu tidak menghalangi keikutsertaan Taiwan di PBB sebagai negara berdaulat yang merdeka.<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=26680&ctNode=1028&mp=6|title=Talking points for Taiwan's UN Membership Application|publisher=Ministry of Foreign Affairs, Republic of China|access-date=2019-04-28|archive-date=2009-01-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20090109022444/http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=26680&ctNode=1028&mp=6|dead-url=yes}}</ref> Pemerintah Republik Tiongkok juga mengkritik Ban Ki-moon karena menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan mengembalikan permohonan tersebut tanpa menyerahkannya ke Dewan Keamanan atau Majelis Umum,<ref>{{cite web| url=http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=26682&ctNode=1028&mp=6| title=President Chen Shui-bian's Letters to UN Secretary-General Ban Ki-moon and UN Security Council President Wang Guangya on July 31 (Office of the President)| publisher=Ministry of Foreign Affairs, Republic of China| access-date=2019-04-28| archive-date=2009-09-04| archive-url=https://web.archive.org/web/20090904110812/http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=26682&ctNode=1028&mp=6| dead-url=yes}}</ref> bertentangan dengan prosedur standar PBB (Aturan Prosedur Sementara Dewan Keamanan, Bab X, Aturan 59).<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/sc/about/rules/ |title=Provisional Rules of Procedure of the Security Council |publisher=United Nations}}</ref> Di sisi lain, pemerintah RRT, yang telah menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan secara tegas menentang permohonan apa pun dari otoritas Taiwan untuk bergabung dengan PBB entah sebagai anggota maupun pengamat, memuji bahwa keputusan PBB "dibuat sejalan dengan Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB 2758, dan menunjukkan kepatuhan universal PBB dan negara-negara anggotanya terhadap [[Kebijakan Satu Tiongkok]]".<ref>{{cite web |url=http://news.xinhuanet.com/english/2007-07/24/content_6425429.htm| title=China praises UN's rejection of Taiwan's application for membership| agency=Xinhua News Agency| date=24 July 2007}}</ref> Sekelompok negara anggota PBB mengajukan rancangan resolusi untuk sidang Majelis Umum PBB musim gugur tahun tersebut yang menyerukan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan permohonan tersebut.<ref name="A/62/193"/>
Pada tahun berikutnya, [[referendum keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Taiwan 2008|dua referendum]] di Taiwan terhadap upaya pemerintah untuk kembali ikut serta di PBB gagal karena rendahnya partisipasi pemilih. Musim gugur pada tahun yang sama, Republik Tiongkok mengambil pendekatan baru, yaitu dengan para sekutunya mengajukan sebuah resolusi yang meminta agar "Republik Tiongkok (Taiwan)" diizinkan untuk memiliki "keterlibatan yang berarti" dalam lembaga atau [[badan khusus PBB]].<ref>{{UN document |docid=A/63/194 |type=A |body=General Assembly |session=63|accessdate=2016-04-24|date=2008-08-22|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixty-third session Need to examine the fundamental rights of the 23 million people of the Republic of China (Taiwan) to participate meaningfully in the activities of the United Nations specialized agencies}}</ref> Lagi-lagi, masalah tersebut tidak dimasukkan dalam agenda Majelis.<ref name=europers/> Pada tahun 2009, Republik Tiongkok memilih untuk tidak mengirim masalah keikutsertaannya dalam PBB untuk diperdebatkan di Majelis Umum PBB untuk yang pertama kalinya sejak mulai berkampanye pada tahun 1993.<ref>{{cite web|url=http://www.economist.com/node/14506556|title=Not even asking|date=2009-09-24|accessdate=2016-04-24|newspaper=[[The Economist]]}}</ref>
Pada bulan Mei 2009, [[Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (Taiwan)|Departemen Kesehatan Republik Tiongkok]] diundang oleh [[Organisasi Kesehatan Dunia]] (WHO) untuk menghadiri [[Majelis Kesehatan Dunia]] ke-62 sebagai pengamat dengan nama "[[Tionghoa Taipei]]" ({{lang-en|Chinese Taipei}}). Ini adalah partisipasi pertama Republik Tiongkok dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah [[badan khusus PBB|badan yang berafiliasi dengan PBB]] sejak tahun 1971, sebagai hasil dari peningkatan [[Hubungan Lintas Selat|hubungan lintas selat]] sejak [[Ma Ying-jeou]] menjadi [[Presiden Republik Tiongkok]] setahun sebelumnya.<ref>{{cite web|url=http://www.upi.com/Top_News/2009/05/18/Taiwan-attends-WHA-as-observer/UPI-68411242697115/|title=Taiwan attends WHA as observer|agency=United Press International| date=18 May 2009}}</ref>
Republik Tiongkok resmi {{Numrec|ROC|diakui oleh|negara anggota PBB}} dan [[Takhta Suci]]. Negara tersebut juga memiliki hubungan diplomatik tidak resmi dengan sekitar 100 negara, termasuk [[Indonesia]], [[Amerika Serikat]] dan [[Jepang]].
=== Cekoslowakia ===
[[Cekoslowakia]] ({{lang-en|Czechoslovakia}}) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada tanggal 24 Oktober 1945, yang kemudian berubah nama menjadi Republik Federasi Ceko dan Slowakia ({{lang-en|Czech and Slovak Federative Republic}}) pada tanggal 20 April 1990. Ketika [[Pembubaran Cekoslowakia]] semakin dekat, dalam sebuah surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Tetap negara tersebut memberi tahu [[Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]] bahwa Republik Federasi Ceko dan Slowakia tidak akan lagi berdiri pada tanggal 31 Desember 1992 dan bahwa [[Republik Ceko]] dan [[Slowakia]], sebagai negara penerus, akan mengajukan permohonan keanggotaan di PBB. Tidak ada satu pun dari kedua negara yang meminta status satu-satunya negara penerus. Kedua negara tersebut diterima kembali ke PBB pada tanggal 19 Januari 1993.<ref name="yearbook">{{cite web| url=http://unyearbook.un.org/| title=Yearbook of the United Nations| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa| access-date=2019-04-28| archive-date=2010-08-15| archive-url=https://web.archive.org/web/20100815092703/http://unyearbook.un.org/| dead-url=yes}}</ref>
=== Republik Demokratik Jerman ===
Baik [[Jerman Barat|Republik Federal Jerman]] (''Federal Republic of Germany'', Jerman Barat) dan [[Jerman Timur|Republik Demokratik Jerman]] (''German Democratic Republic'', Jerman Timur) masuk ke PBB pada tanggal 18 September 1973. Melalui [[reunifikasi Jerman|aksesi negara-negara bagian Jerman Timur ke dalam Republik Federal Jerman]] yang berlaku mulai pada tanggal 3 Oktober 1990, wilayah Republik Demokratik Jerman menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, yang pada saat ini cukup dikenal sebagai ''Jerman''. Akibatnya, Republik Federal Jerman masih terus menjadi anggota PBB sementara Republik Demokratik Jerman tidak lagi berdiri.<ref name="yearbook" />
=== Federasi Malaya ===
[[Federasi Malaya]] ({{lang-en|Federation of Malaya}}) bergabung dengan PBB pada tanggal 17 September 1957. Pada tanggal 16 September 1963, namanya berubah menjadi ''[[Malaysia]]'', yang diikuti oleh pembentukan negara Malaysia yang terdiri dari [[Singapura]], [[Koloni Mahkota Borneo Utara|Borneo Utara]] (sekarang [[Sabah]]), [[Koloni Mahkota Sarawak|Sarawak]] dan [[Federasi Malaya]]. Singapura menjadi negara merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 September 1965.
=== Tanganyika dan Zanzibar ===
[[Tanganyika]] masuk ke PBB pada tanggal 14 Desember 1961, dan [[Republik Rakyat Zanzibar dan Pemba|Zanzibar]] diterima di PBB pada tanggal 16 Desember 1963. Setelah ratifikasi pada 26 April 1964 dari Artikel Penyatuan ({{lang-en|Articles of Union}}) antara Tanganyika dan Zanzibar, kedua negara tersebut bergabung untuk membentuk anggota tunggal "Republik Bersatu Tanganyika dan Zanzibar" (''United Republic of Tanganyika and Zanzibar''), yang lalu berubah nama menjadi [[Tanzania|Republik Bersatu Tanzania]] pada tanggal 1 November 1964.<ref name="growth" /><ref name="yearbook" />
=== Uni Republik Sosialis Soviet ===
{{Further information|Uni Soviet dan Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[Berkas:Soviet Union map 1945-09-20 to 1946-02-02.png|jmpl|Uni Soviet ketika garis perbatasan dan republiknya terbentuk saat masuk ke PBB. Perubahan perbatasan dan pembubaran berbagai republik terjadi selama keanggotaannya.]]
[[Uni Soviet|Uni Republik Sosialis Soviet]] ({{lang-en|Union of Soviet Socialist Republics}}) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada tanggal 24 Oktober 1945, dan sebagaimana ditetapkan menurut [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Bab V dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Bab V]], Pasal 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]].<ref name="charter ch5" /> Pada saat menjelang [[Sejarah Uni Soviet (1982–1991)|pembubaran Uni Soviet]], dalam surat tertanggal 24 Desember 1991, [[Boris Yeltsin]], [[Presiden Rusia|Presiden Federasi Rusia]], memberi tahu [[Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]] bahwa keanggotaan Uni Soviet di dalam Dewan Keamanan dan seluruh organ PBB lainnya akan dilanjutkan oleh [[Rusia|Federasi Rusia]] dengan dukungan dari 11 negara anggota [[Persemakmuran Negara-Negara Merdeka]].<ref name="yearbook" />
Empat belas negara merdeka lainnya yang berdiri dari bekas Republik Soviet semuanya diterima di PBB:
* [[Republik Sosialis Soviet Byelorusia]] (''Byelorussian Soviet Socialist Republic'') dan [[Republik Sosialis Soviet Ukraina]] (''Ukrainian Soviet Socialist Republic'') bergabung dengan PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 bersama dengan Uni Soviet. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, Republik Sosialis Soviet Ukraina mengubah namanya menjadi [[Ukraina]] pada tanggal 24 Agustus 1991, dan pada tanggal 19 September 1991, Republik Sosialis Soviet Byelorusia memberi tahu PBB bahwa negara tersebut telah mengubah namanya menjadi [[Belarus]].
* [[Estonia]], [[Latvia]], dan [[Lituania]] diterima di PBB pada tanggal 17 September 1991, setelah [[keberlanjutan kenegaraan negara-negara Baltik|meraih kembali kemerdekaannya]] sebelum pembubaran Uni Soviet.
* [[Armenia]], [[Azerbaijan]], [[Kazakhstan]], [[Kirgizstan]], [[Moldova|Republik Moldova]], [[Tajikistan]], [[Turkmenistan]], dan [[Uzbekistan]] masuk ke PBB pada tanggal 2 Maret 1992.
* [[Georgia]] bergabung ke PBB pada tanggal 31 Juli 1992.
=== Republik Arab Bersatu ===
[[Berkas:NasserQuwatliUAR.jpg|alt=|jmpl|Presiden Mesir [[Gamal Abdel Nasser]] (duduk di sebelah kanan) dan presiden Suriah [[Shukri al-Quwatli]] menandatangani perjanjian untuk membentuk [[Republik Arab Bersatu]] pada tahun 1958. Persatuan politik jangka pendek tersebut mewakili kedua negara dan kemudian digunakan sebagai nama [[Mesir]] setelah [[Suriah]] menarik diri pada tahun 1961.]]
[[Mesir]] dan [[Suriah]] ({{lang-en|Syria}}) sama-sama bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada tanggal 24 Oktober 1945. Setelah sebuah plebisit pada tanggal 21 Februari 1958, [[Republik Arab Bersatu]] ({{lang-en|United Arab Republic}}) didirikan oleh penyatuan Mesir dan Suriah dan berlanjut sebagai sebuah anggota tunggal. Pada tanggal 13 Oktober 1961, Suriah, setelah kembali statusnya sebagai negara merdeka, meneruskan kembali keanggotaannya yang terpisah di PBB. Mesir masih terus menjadi anggota PBB di bawah nama Republik Arab Bersatu, sampai kembali memakai nama aslinya pada tanggal 2 September 1971. Suriah mengubah namanya menjadi Republik Arab Suriah pada tanggal 14 September 1971.<ref name="yearbook" />
=== Yaman dan Republik Demokratik Rakyat Yaman ===
[[Yaman Utara|Yaman]] ({{lang-en|Yemen}}, disebut juga Yaman Utara atau ''North Yemen'') diterima di PBB pada tanggal 30 September 1947, sedangkan [[Yaman Selatan]] ({{lang-en|South Yemen}} atau ''Southern Yemen'') masuk ke PBB pada tanggal 14 Desember 1967, yang kemudian berubah nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman ({{lang-en|People's Democratic Republic of Yemen}}) pada tanggal 30 November 1970 (meskipun negara tersebut masih sering dirujuk dengan nama lamanya). Pada tanggal 22 Mei 1990, [[penyatuan Yaman|dua negara tersebut bergabung]] untuk membentuk Republik Yaman ({{lang-en|Republic of Yemen}}), yang masih berlanjut sebagai anggota tunggal di bawah nama [[Yaman]].<ref name="yearbook" />
=== Yugoslavia ===
{{main|Yugoslavia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[Berkas:Former Yugoslavia 2006.svg|alt=|jmpl|upright=2.2|[[Republik Federal Sosialis Yugoslavia]] terpecah menjadi beberapa negara pada awal tahun 1990-an. Pada tahun 2006, terdapat enam negara anggota PBB yang terbentuk di bekas kawasan Yugoslavia. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008.]]
[[Republik Federal Sosialis Yugoslavia]], yang juga disebut sebagai Yugoslavia, bergabung dengan PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tahun 1992, negara tersebut secara resmi [[Perpecahan Yugoslavia|terpecah]] menjadi lima negara merdeka, yang semuanya kemudian diterima di PBB:
* [[Bosnia dan Herzegovina]], [[Kroasia]], dan [[Slovenia]] masuk ke PBB pada tanggal 22 Mei 1992.<ref>{{cite news |url=https://www.nytimes.com/1992/05/23/world/3-ex-yugoslav-republics-are-accepted-into-un.html |title=3 Ex-Yugoslav Republics Are Accepted into U.N. |newspaper=[[The New York Times]] |author=[[Paul L. Montgomery]] |date=23 May 1992 |accessdate=29 July 2012 |archivedate=2012-07-29 |deadurl=no |archiveurl=https://www.webcitation.org/69WnEWOSK?url=http://www.nytimes.com/1992/05/23/world/3-ex-yugoslav-republics-are-accepted-into-un.html |df= }}</ref>
* [[Makedonia Utara|Makedonia]] bergabung dengan PBB pada tanggal 8 April 1993, dan untuk sementara waktu negara tersebut disebut, dalam segala keperluan yang berhubungan dengan PBB, sebagai "Republik Makedonia Bekas Yugoslavia" ({{lang-en|The former Yugoslav Republic of Macedonia}}) sambil menunggu penyelesaian dari [[persengketaan penamaan Makedonia|persengketaan yang muncul atas nama tersebut]].<ref>{{cite news| first=Paul| last=Lewis |title=U.N. Compromise Lets Macedonia Be a Member| url=https://www.nytimes.com/1993/04/08/world/un-compromise-lets-macedonia-be-a-member.html| newspaper=The New York Times| date=8 April 1993}}</ref> Pada tanggal 13 Februari 2019, negara tersebut memberi tahu PBB bahwa mereka secara resmi telah mengubah namanya, setelah penyelesaian sengketa dengan Yunani, menjadi Makedonia Utara.<ref>{{Cite news| title=UN Notified Of North Macedonia's Name Change| url=https://www.rferl.org/a/un-notified-of-north-macedonia-s-name-change/29768586.html| publisher=Radio Free Europe| date=13 February 2019}}</ref>
* [[Republik Federal Yugoslavia]] (kemudian berganti nama menjadi [[Serbia dan Montenegro]]) diterima di PBB pada tanggal 1 November 2000.<ref name="fr yugoslavia" />
Karena perselisihan atas [[suksesi negara|negara-negara penerusnya]] yang sah, negara anggota "Yugoslavia", yang merujuk pada mantan Republik Federal Sosialis Yugoslavia, masih tetap tercantum di daftar resmi anggota PBB selama bertahun-tahun setelah pembubaran resmi negara tersebut.<ref name="yearbook" /> Setelah penerimaan kelima negara tersebut sebagai anggota baru PBB, "Yugoslavia" dihapus dari daftar resmi anggota PBB.
Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada tanggal 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik dari negara Yugoslavia di [[Republik Montenegro (1992–2006)|Montenegro]] dan [[Republik Serbia (1990–2006)|Serbia]],<ref name="nytfry">{{cite news| first=John F.| last=Burns| title=Confirming Split, Last 2 Republics Proclaim a Small New Yugoslavia| url=https://www.nytimes.com/1992/04/28/world/confirming-split-last-2-republics-proclaim-a-small-new-yugoslavia.html| newspaper=The New York Times| date=28 April 1992}}</ref> mengklaim dirinya sebagai [[suksesi negara|negara penerus]] yang sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia.<ref>{{cite web| url=http://www.serbia-info.com/enc/history/breakup.html | title=History of Serbia: The Break-up of SFR Yugoslavia (1991–1995)| publisher=Serbia Info |archiveurl = https://web.archive.org/web/20071222072852/http://www.serbia-info.com/enc/history/breakup.html |archivedate = 22 December 2007}}</ref> Namun pada tanggal 30 Mei 1992, [[Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757]] diberlakukan, di mana resolusi tersebut memberikan [[sanksi internasional]] terhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalam [[Peperangan Yugoslavia]], dan mencatat bahwa "klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) untuk secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum belum diterima,"<ref>{{cite web| url=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/16/IMG/NR001116.pdf?OpenElement| title=United Nations Security Council Resolution 757| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa| access-date=2019-04-28| archive-date=2011-08-14| archive-url=https://web.archive.org/web/20110814060549/http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/16/IMG/NR001116.pdf?OpenElement| dead-url=yes}}</ref> dan pada tanggal 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, di mana resolusi tersebut menganggap bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tidak dapat secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan oleh karena itu memutuskan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Majelis Umum]]".<ref>{{cite web| url=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/023/69/IMG/NR002369.pdf?OpenElement| title=United Nations General Assembly Resolution A/RES/47/1| publisher=United Nations| access-date=2019-04-28| archive-date=2011-08-14| archive-url=https://web.archive.org/web/20110814061053/http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/023/69/IMG/NR002369.pdf?OpenElement| dead-url=yes}}</ref><ref>{{cite news| first=Chuck| last=Sudetic| title=U.N. Expulsion of Yugoslavia Breeds Defiance and Finger-Pointing| url=https://www.nytimes.com/1992/09/24/world/un-expulsion-of-yugoslavia-breeds-defiance-and-finger-pointing.html| newspaper=The New York Times| date=24 September 1992}}</ref> Republik Federal Yugoslavia menolak untuk mematuhi resolusi tersebut selama bertahun-tahun, tetapi setelah pelengseran [[Presiden Serbia dan Montenegro|Presiden]] [[Slobodan Milošević]] dari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada tanggal 1 November 2000.<ref name="fr yugoslavia">{{cite news| title=A Different Yugoslavia, 8 Years Later, Takes Its Seat at the U.N.| url=https://www.nytimes.com/2000/11/02/world/a-different-yugoslavia-8-years-later-takes-its-seat-at-the-un.html| newspaper=The New York Times| date=2 November 2000}}</ref> Pada tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah pemberlakuan dan penetapan [[Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro]] oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia.<ref>{{cite web| title=Yugoslavia consigned to history| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2724047.stm| publisher=BBC News| date=4 February 2003}}</ref>
Atas dasar [[referendum kemerdekaan Montenegro 2006|referendum]] yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2006, [[Montenegro]] mendeklarasikan kemerdekaan dari [[Serbia dan Montenegro]] pada tanggal 3 Juni 2006. Dalam sebuah surat tertanggal hari yang sama, [[Presiden Serbia]] memberi tahu [[Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]] bahwa keanggotaan Serbia dan Montenegro di PBB dilanjutkan oleh [[Serbia]], setelah deklarasi kemerdekaan Montenegro, sesuai dengan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro.<ref>{{cite news| title=World Briefing – Europe: Serbia: Going Solo| url=https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=980CE5D91431F935A35755C0A9609C8B63| newspaper=The New York Times| date=6 June 2006}}</ref> Montenegro diterima di PBB pada tanggal 28 Juni 2006.<ref>{{cite news| first=Daniel B.| last=Schneider| title=World Briefing – Europe: Montenegro: U.N. Makes It Official| url=https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F04E6DB1430F93AA15755C0A9609C8B63| newspaper=The New York Times| date=29 June 2006}}</ref>
Sebagai akibat dari [[Perang Kosovo]], wilayah [[Kosovo]], yang pada saat itu merupakan sebuah [[Kosovo dan Metohija|provinsi otonom]] dari Republik Federal Yugoslavia, ditempatkan di bawah [[Misi Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kosovo]] pada tanggal 10 Juni 1999. Pada tanggal 17 Februari 2008, negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya, namun belum pernah diakui oleh Serbia. [[Kosovo|Republik Kosovo]] bukan anggota PBB, tetapi menjadi anggota [[Dana Moneter Internasional]]<ref>{{cite web| url=http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm| title=IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors| publisher=International Monetary Fund}}</ref> dan [[Grup Bank Dunia]],<ref>{{cite web| url=http://go.worldbank.org/14OS09UZ90| title=World Bank Group Members| publisher=World Bank| access-date=2019-04-28| archive-date=2011-02-19| archive-url=http://webarchive.loc.gov/all/20110219031539/http%3A//web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0%2C%2CcontentMDK%3A20122871%7EmenuPK%3A64020025%7EpagePK%3A64020054%7EpiPK%3A64020408%7EtheSitePK%3A278036%2C00.html| dead-url=yes}}</ref> yang keduanya merupakan [[Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa|badan khusus]] dalam [[Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Republik Kosovo {{Numrec|Kos|diakui oleh|negara anggota PBB}}, termasuk tiga dari lima anggota tetap [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat), sementara dua anggota lainnya, yaitu Tiongkok dan Rusia, tidak mengakui Kosovo. Pada tanggal 22 Juli 2010, [[Mahkamah Internasional]], organ peradilan utama dari PBB, mengeluarkan [[Opini nasihat Mahkamah Internasional perihal deklarasi kemerdekaan Kosovo|opini nasihat]], yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak mencederai hukum internasional.<ref>{{cite web| url=http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-1073057| title=Kosovo independence not illegal, says UN court| publisher=BBC News| date=22 July 2010}}{{Pranala mati|date=Juni 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
== Penangguhan, pengeluaran, dan penarikan anggota ==
{{lihat juga|Penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
Menurut [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]], negara anggota mungkin saja ditangguhkan atau dikeluarkan dari PBB. Dari [[Bab II Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Bab II]], Pasal 5:<ref name="charter ch2" />
{{Quote|
Suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenakan tindakan pencegahan atau pelarangan oleh [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Dewan Keamanan]] dapat dikenakan penangguhan hak-hak dan hak-hak istimewanya sebagai Anggota oleh [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Majelis Umum]] atas rekomendasi Dewan Keamanan. Penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewa tersebut dapat dipulihkan kembali oleh Dewan Keamanan.
}}
Dari Pasal 6:<ref name="charter ch2" />
{{Quote|
Suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senantiasa melanggar Prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Piagam, dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
}}
Sejak organisasi tersebut didirikan, belum ada satu negara anggota pun yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari PBB di bawah ketentuan Pasal 5 dan 6. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat negara-negara yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan PBB dengan alasan selain yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6:
* Pada tanggal 25 Oktober 1971, [[Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758]] diadopsi, yang mengakui [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] menggantikan [[Taiwan|Republik Tiongkok]] (sejak 1949 hanya menguasai Taiwan) sebagai perwakilan sah Tiongkok di PBB dan secara ''de jure'' mengeluarkan Republik Tiongkok dari PBB pada tahun 1971 ''(lihat bagian [[#Republik Tiongkok|Mantan anggota: Republik Tiongkok]])''. Tindakan ini bukan merupakan pengeluaran negara anggota berdasarkan ketentuan Pasal 6, karena ketentuan tersebut membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan dan resolusi tersebut akan menjadi sasaran [[Hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|veto]] oleh anggota tetapnya, yang meliputi Republik Tiongkok itu sendiri dan Amerika Serikat, yang pada saat itu masih mengakui Republik Tiongkok.<ref name="bolton">{{cite journal |url=http://www.aei.org/publication/new-directions-for-the-chen-administration-on-taiwanese-representation-in-the-united-nations/ |title=New Directions for the Chen Administration on Taiwanese Representation in the United Nations |date=1 July 2000 |publisher=[[American Enterprise Institute for Public Policy Research]] |author=[[John R. Bolton]] |journal=China Affairs Quarterly |volume=1 |page=29 }}{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
* Pada bulan Oktober 1974, Dewan Keamanan mempertimbangkan rancangan resolusi yang merekomendasikan agar Majelis Umum mengeluarkan Afrika Selatan dari PBB, sesuai dengan Pasal 6 Piagam PBB, karena [[Apartheid di Afrika Selatan|kebijakan-kebijakan apartheidnya]].<ref name="yearbook" /> Namun, resolusi tersebut tidak disahkan karena veto dari tiga anggota tetap Dewan Keamanan: Prancis, Britania Raya dan Amerika Serikat. Sebagai tindak lanjut, Majelis Umum memutuskan untuk menangguhkan Afrika Selatan dari keterlibatannya dalam kegiatan sidang ke-29 Majelis Umum pada tanggal 12 November 1974. Namun, Afrika Selatan tidak secara resmi ditangguhkan berdasarkan ketentuan Artikel 5. Penangguhan tersebut berlangsung sampai Majelis Umum menyambut Afrika Selatan kembali untuk berpartisipasi penuh dalam PBB pada tanggal 23 Juni 1994, setelah [[pemilihan umum Afrika Selatan 1994|pemilihan umum demokratis]] yang sukses dilaksanakan pada awal tahun itu.<ref>{{cite web| url=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/278/46/PDF/N9427846.pdf?OpenElement| title=United Nations General Assembly Resolution A/RES/48/258| publisher=United Nations| access-date=2019-04-28| archive-date=2012-09-24| archive-url=https://web.archive.org/web/20120924221014/http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/278/46/PDF/N9427846.pdf?OpenElement| dead-url=yes}}</ref>
* Pada tanggal 28 April 1992, [[Republik Federal Yugoslavia]] didirikan oleh sisa republik Serbia dan Montenegro dari bekas [[Republik Federal Sosialis Yugoslavia]]. Pada tanggal 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diberlakukan, di mana resolusi tersebut menganggap bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tidak dapat melanjutkan secara otomatis keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan oleh karena itu memutuskan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan ulang permohonan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat berpartisipasi di dalam kegiatan Majelis Umum". Negara tersebut tidak mengajukan keanggotaan sampai [[Slobodan Milošević]] lengser dari kursi kepresidenan dan negara tersebut masuk pada tanggal 1 November 2000 ''(lihat bagian [[#Yugoslavia|Mantan anggota: Yugoslavia]])''.
=== Penarikan diri Indonesia (1965–1966) ===
{{Main article|CONEFO}}
[[Berkas:Soekarno.jpg|lurus|jmpl|Keputusan Presiden Indonesia [[Soekarno]] untuk menarik diri dari PBB pada tahun 1965 merupakan satu-satunya contoh peristiwa penarikan keanggotaan dalam sejarah PBB. [[Indonesia]] bergabung kembali dengan PBB setahun kemudian.]]
Sejak PBB berdiri, hanya satu negara anggota (tidak termasuk negara-negara yang bubar atau yang bergabung dengan negara-negara anggota lainnya) yang secara sepihak menarik diri dari PBB. Selama peristiwa [[konfrontasi Indonesia–Malaysia]], dan sebagai tanggapan atas pemilihan [[Malaysia]] sebagai [[daftar anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB]], dalam surat tertanggal 20 Januari 1965, [[Indonesia]] memberi tahu [[Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa|Sekretaris Jenderal PBB]] bahwa negara tersebut memutuskan "pada tahap ini dan dalam keadaan saat ini" untuk menarik diri dari PBB. Namun, setelah [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]] tidak lagi menjabat, dalam sebuah telegram tertanggal 19 September 1966, Indonesia memberi pernyataan kepada Sekjen PBB mengenai keputusan Indonesia "untuk melanjutkan kerja sama penuh dengan PBB dan untuk melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB yang dimulai dengan sidang kedua-puluh-satu Majelis Umum". Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menerima keputusan Pemerintahan Indonesia dan [[Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Presiden Majelis Umum PBB]] mengundang perwakilan negara tersebut untuk menduduki kursi mereka di Majelis.<ref name="yearbook" />
Tidak seperti penangguhan dan pencopotan, tak ada ketentuan khusus yang dibuat dalam Piagam PBB mengenai apakah atau bagaimana sebuah anggota dapat menarik diri secara sah dari PBB (sebagian besar untuk menghindari ancaman penarikan diri yang digunakan sebagai bentuk pemerasan politik, atau untuk menghindari kewajiban-kewajiban merugikan berdasarkan Piagam tersebut, mirip dengan penarikan diri yang melemahkan pendahulu PBB, [[Liga Bangsa-Bangsa]]),<ref name="bolton" /> atau apakah permintaan untuk penerimaan kembali oleh anggota yang sebelumnya menarik diri harus diperlakukan sama dengan permohonan keanggotaan biasa, yaitu membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan serta Majelis Umum. Kembalinya Indonesia ke PBB mengisyaratkan bahwa persetujuan tersebut tidak dibutuhkan. Namun, para cendekiawan berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh Majelis Umum tersebut tak sejalan dengan Piagam dari sudut pandang hukum.<ref>{{cite book| title=Eroding the United Nations Charter| year=1993| last=Blum| first=Yehuda Zvi| publisher=Martinus Nijhoff Publishers| isbn=0-7923-2069-7| url=https://books.google.com/books?id=39qvWCYWo5QC}}</ref>
== Pengamat dan nonanggota ==
{{Main article|Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
{{See also|Takhta Suci dan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Palestine 194|Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[Berkas:United Nations Flags - cropped.jpg|alt=|jmpl|[[Swiss]] telah bersikap netral dalam konflik-konflik internasional sejak awal abad ke-19 dan baru bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh pada tahun 2002. Meskipun demikian, [[Istana Bangsa-Bangsa]] di Jenewa telah menjadi tuan rumah [[Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa]] sejak tahun 1946 dan juga sebelumnya menjadi markas besar [[Liga Bangsa-Bangsa]].]]
Selain negara-negara anggota, terdapat pula dua [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|negara pengamat tetap nonanggota]]: [[Takhta Suci]] dan [[Negara Palestina]].<ref name="Gharib">{{cite web|url=http://www.thedailybeast.com/articles/2012/12/20/u-n-adds-new-name-state-of-palestine.html|title=U.N. Adds New Name: "State of Palestine"|last=Gharib |first=Ali|date=20 December 2012|accessdate=10 January 2013|work=[[The Daily Beast]]}}</ref>
* [[Takhta Suci]] memegang kedaulatan atas negara [[Kota Vatikan]] dan menjalin hubungan diplomatik dengan 180 negara lainnya. Negara tersebut telah menjadi negara pengamat sejak tanggal 6 April 1964,<ref>{{cite web| url=http://www.worldstatesmen.org/Vatican.html| title=Vatican City (Holy See)| publisher=World Statesmen.org}}</ref> dan memperoleh semua hak keanggotaan penuh kecuali memberikan suara (''voting'') pada tanggal 1 Juli 2004.<ref>{{UN document|title=Participation of the Holy See in the work of the United Nations|date=2004-07-16|accessdate=2016-04-24|publisher=[[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]|docid=A/RES/58/314|body=General Assembly|type=Resolution|resolution_number=314|session=58}}</ref>
* [[Organisasi Pembebasan Palestina]] mendapat status pengamat sebagai "entitas nonanggota" pada tanggal 22 November 1974.<ref>{{UN document |docid=A-RES-3237(XXIX)|title=Observer status for the Palestine Liberation Organization |type=Resolution |body=General Assembly |session=29 |resolution_number=3237 |date=1974-11-22|accessdate=2016-04-24}}</ref> Sebagai bentuk pengakuan terhadap peristiwa proklamasi [[Negara Palestina]] oleh [[Dewan Nasional Palestina]] pada tanggal 15 November 1988, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa, secara sah pada tanggal 15 Desember 1988, sebutan "Palestina" harus digunakan sebagai ganti "Organisasi Pembebasan Palestina" dalam [[Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa]].<ref>{{UN document |docid=A-RES-43-177 |title=Question of Palestine|type=Resolution |body=General Assembly |session=43 |resolution_number=177 |date=1988-12-15|accessdate=2016-04-24}}</ref> Pada tanggal 23 September 2011, [[Presiden Otoritas Nasional Palestina|Presiden]] [[Otoritas Nasional Palestina]] [[Mahmoud Abbas]] mengajukan [[Palestine 194|permohonan keanggotaan PBB]] untuk Negara Palestina kepada [[Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa|Sekretaris Jenderal PBB]] [[Ban Ki-moon]],<ref>{{UN document|title=Application of Palestine for admission to membership in the United Nations|date=2011-09-23|accessdate=2016-04-16|publisher=[[United Nations]]|docid=A/66/371|body=A|type=A|session=66|document_number=116}}</ref><ref>{{cite news| url=https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39722&Cr=palestin&Cr1=| title=Ban sends Palestinian application for UN membership to Security Council| publisher=United Nations| date=23 September 2011}}</ref> numun permohonan tersebut tidak pernah disepakati melalui pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 31 Oktober 2011, Konferensi Umum [[UNESCO]] memutuskan melalui pemungutan suara untuk mengakui Palestina sebagai anggota, yang menjadikannya badan PBB pertama yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh.<ref>{{cite web| url=http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/general_conference_admits_palestine_as_unesco_member_state/| title=General Conference admits Palestine as UNESCO Member State| publisher=United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization| date=31 October 2011}}</ref> Negara Palestina diakui sebagai "negara nonanggota" pada tanggal 29 November 2012, ketika [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Majelis Umum PBB]] mengeluarkan [[resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19]] dengan jumlah suara 138 berbanding 9, dengan 41 abstain.<ref>{{UN document |docid=A-RES-67-19 |title=Status of Palestine in the United Nations |type=Resolution |body=General Assembly |session=67 |resolution_number=19 |date=2012-12-04|accessdate=2016-04-24}}</ref><ref>{{cite news|url=https://www.reuters.com/article/2012/11/29/us-palestinians-statehood-idUSBRE8AR0EG20121129|title=Palestinians win implicit U.N. recognition of sovereign state|date=29 November 2012|agency=Reuters|accessdate=29 November 2012|archive-date=2014-06-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20140605091657/https://www.reuters.com/article/2012/11/29/us-palestinians-statehood-idUSBRE8AR0EG20121129|dead-url=yes}}</ref><ref>{{cite news| url= http://www.3news.co.nz/LIVE-STREAM-Palestine-asks-United-Nations-for-a-birth-certificate-ahead-of-vote/tabid/417/articleID/278702/Default.aspx| work= 3 News NZ| title= UN makes Palestine nonmember state| date= 30 November 2012| access-date= 2019-04-28| archive-date= 2013-01-16| archive-url= https://web.archive.org/web/20130116091340/http://www.3news.co.nz/LIVE-STREAM-Palestine-asks-United-Nations-for-a-birth-certificate-ahead-of-vote/tabid/417/articleID/278702/Default.aspx| dead-url= yes}}</ref> Perubahan status tersebut digambarkan oleh ''[[The Independent]]'' sebagai "pengakuan ''de facto'' atas negara berdaulat Palestina".<ref name="UNStatehoodBid2012accepted">{{cite news |title=Israel defies UN after vote on Palestine with plans for 3,000 new homes in the West Bank|url=http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-defies-un-after-vote-on-palestine-with-plans-for-3000-new-homes-in-the-west-bank-8372494.html|work=The Independent|date=1 December 2012}}</ref> Pada tanggal 17 Desember 2012, Kepala Protokol PBB Yeocheol Yoon memutuskan bahwa "nama resmi 'Negara Palestina' akan digunakan oleh Sekretariat dalam seluruh dokumen PBB resmi".<ref name="Gharib"/>
[[Ordo Militer Berdaulat Malta]], meskipun bukan merupakan sebuah negara (melainkan merupakan subjek hukum internasional, mirip [[Takhta Suci]] minus wilayah berdaulat seperti [[Kota Vatikan]]), tetapi memiliki status pengamat di PBB dan memiliki hubungan diplomatik dengan 107 negara.<ref>[http://www.theutenberg.se/pdf/the_holy_see_the_order_of_malta_and_international_law.pdf The Holy See, the Order of Malta and International Law] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161228165419/http://www.theutenberg.se/pdf/the_holy_see_the_order_of_malta_and_international_law.pdf |date=2016-12-28 }}, Bo J. Theutenberg, {{ISBN|91-974235-6-4}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.un.int/orderofmalta |title=Malta Permanent Mission to the United Nations |website=Un.int |date= |accessdate=12 April 2016}}</ref>
Sejumlah negara juga diberi status pengamat sebelum bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh ''(lihat [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] untuk daftar selengkapnya)''.<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/member-states/about-permanent-observers/index.html |title=What is a Permanent Observer? |publisher=United Nations }}</ref><ref name="osmanczyk">{{cite book| title=Encyclopedia of the United Nations and International Agreements| edition=3rd| year=2003| last=Osmańczyk| first=Jan| editor-last=Mango| editor-first=Anthony| publisher=Routledge| isbn=0-415-93920-8| url=https://books.google.com/books?id=QqlFx7xHiSUC}}</ref><ref>{{cite book| title=Constructing the Nation-State: International Organization and Prescriptive Action| year=1995| last=McNeely| first=Connie L.| publisher=Greenwood Publishing Group| isbn=978-0-313-29398-6| url=https://books.google.com/books?id=8JKEj94TsP4C&pg=PA44 |pages=44–45}}</ref> Kasus terkini dari sebuah negara pengamat yang menjadi negara anggota adalah [[Swiss]], yang masuk pada tahun 2002.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/News/Press/docs/2002/sc7464.doc.htm| title=Security Council Recommends Admission of Switzerland as Member of United Nations| publisher=United Nations| date=24 July 2002}}</ref>
Lembaga dari [[Uni Eropa]], yaitu [[Komisi Eropa]], mendapat status pengamat di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3208 pada tahun 1974. [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] pada tahun 2009 membuat delegasi tersebut mewakili Uni Eropa secara langsung di PBB, bukan lagi melalui Komisi Eropa.<ref>{{cite web|url=http://www.europa-eu-un.org/articles/articleslist_s33_en.htm |title=About the EU at the UN – European Union Delegations |publisher=Europa |accessdate=22 September 2011}}</ref> Delegasi Uni Eropa tersebut juga memperoleh hak penuh dalam Majelis Umum, kecuali hak suara dan hak mengajukan kandidat, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/65/276 pada 10 Mei 2011.<ref>{{cite web |url=http://www.unbrussels.org/images/pdf/2011/A_RES_65_276.pdf |format=PDF |title=Resolution adopted by the General Assembly: Participation of the European Union in the work of the United Nations |publisher=United Nations |accessdate=22 September 2011 |archive-date=2013-12-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131208032745/http://unbrussels.org/images/pdf/2011/A_RES_65_276.pdf |dead-url=yes }}</ref> Uni Eropa merupakan satu-satunya pihak nonanggota yang memiliki lebih dari 50 konvensi multilateral dengan PBB, dan dapat ikut serta sebagai anggota penuh dalam segala hal kecuali memberikan suara dalam sejumlah konferensi PBB.<ref>{{cite web|url=http://www.europa-eu-un.org/articles/articleslist_s88_en.htm |title=About the EU at the UN |publisher=Europa |accessdate=22 September 2011}}</ref>
Status kedaulatan [[Sahara Barat]] dipersengketakan antara [[Maroko]] dan [[Front Polisario]]. Sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh Maroko, sedangkan sisanya (yaitu [[Zona Bebas (kawasan)|Zona Bebas]]) dikuasai oleh [[Republik Demokratik Arab Sahrawi]], yang merupakan negara yang diproklamasikan oleh Front Polisario. Sahara Barat terdaftar di PBB sebagai "[[Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|wilayah nonpemerintahan sendiri]]".<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml |title=Non-Self-Governing Territories |publisher=United Nations}}</ref>
[[Kepulauan Cook]] dan [[Niue]], yang keduanya merupakan [[negara asosiasi]] [[Selandia Baru]], tidak termasuk ke dalam anggota PBB, namun menjadi anggota dari [[Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa|badan-badan khusus PBB]] seperti [[Organisasi Kesehatan Dunia|WHO]]<ref>{{cite web| url=http://www.who.int/countries/en/| title=Countries| publisher=World Health Organization}}</ref> dan [[Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa|UNESCO]],<ref>{{cite web| url=http://erc.unesco.org/portal/UNESCOMemberStates.asp?language=en| title=Member States| publisher=United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization| access-date=2019-04-28| archive-date=2012-07-22| archive-url=https://web.archive.org/web/20120722105404/http://erc.unesco.org/portal/UNESCOMemberStates.asp?language=en| dead-url=yes}}</ref> dan memiliki "kapasitas membuat perjanjian penuh" yang diakui oleh [[Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa]] masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.<ref name=art102>{{citation|format=PDF |url=http://legal.un.org/repertory/ |title=Repertory of Practice |publisher=[[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] |contribution=Organs Supplement |number=8 |page=10}}</ref><ref name=map>{{citation |url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world00.pdf |publisher=[[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] |title=The World today |format=PDF}}</ref> Sejak saat itu, mereka menjadi pihak dalam sejumlah perjanjian internasional di mana Sekretariat PBB bertindak sebagai [[depositori]], seperti dalam [[Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa]]<ref>{{cite web| url=http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php| title=Parties to the Convention and Observer States| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> dan [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut]],<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm| title=Chronological lists of ratifications of the United Nations Convention on the Law of the Sea| publisher=United Nations}}</ref> dan mereka diperlakukan sebagai negara nonanggota.<ref name=art102 /><ref>{{cite web| url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world00.pdf| title=The World Today| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> Baik Kepulauan Cook maupun Niue telah menyatakan keinginan untuk menjadi negara anggota PBB, tetapi Selandia Baru menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung permohonan tersebut jika tidak ada perubahan dalam hubungan konstitusional mereka, terutama hak penduduk kedua wilayah tersebut atas [[hukum kewarganegaraan Selandia Baru|kewarganegaraan Selandia Baru]].<ref>{{cite web|url=http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/276695/nz-pm-rules-out-discussion-on-cooks-un-membership|title=NZ PM rules out discussion on Cooks UN membership|date=2015-06-19|accessdate=2016-04-16|publisher=[[Radio New Zealand]]}}</ref><ref>{{citeweb|url=http://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/201821415/niue-to-seek-un-membership|title=Niue to seek UN membership|date=2016-10-27|accessdate=2017-07-08|publisher=[[Radio New Zealand]]}}</ref>
Dengan alasan [[Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244]] dan [[Hubungan Kosovo–Serbia|dialog yang tengah berlangsung]] mengenai [[status politik Kosovo]], [[Kosovo|Republik Kosovo]] belum menjadi anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun memiliki [[Pengakuan internasional Kosovo|hubungan diplomatik dengan mayoritas negara anggota]]. Negara tersebut merupakan anggota dari [[Dana Moneter Internasional]] dan [[Bank Dunia]] dan telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota UNESCO pada tahun 2015 namun ditolak (dalam pemungutan suara).<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/38GC/images/38_VR_10_init_multilingual.pdf|title=Tenth plenary meeting of the 38th session of the General Conference, Page 14|last=|first=|date=|website=UNESCO.org|access-date=2015-11-09}}</ref>
== Peta timeline ==
[[Berkas:UN member states animation.gif|pus|jmpl|800x800px|Garis waktu keanggotaan negara-negara peserta Perserikatan Bangsa-bangsa]]
== Pranala luar ==
* {{official website}}
== Lihat pula ==
{{Portal|Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
* Siaran Pers PBB yang berkaitan dengan {{ke wikisource|Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
* [[Perluasan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
* [[Negara anggota Liga Bangsa-Bangsa]]
* [[Palestine 194]]
* [[Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
== Catatan ==
{{Reflist|2|group="note"}}
== Referensi ==
{{reflist|2}}
{{PBB}}
{{Hubungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Negara-Negara Anggotanya}}
[[Kategori:Daftar negara]]
[[Kategori:Hubungan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
[[Kategori:Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
[[Kategori:Negara anggota menurut organisasi]]
[[Kategori:Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
[[Kategori:Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa| ]]
| |||