Peraturan Pemerintah (Indonesia): Perbedaan antara revisi

'''Peraturan Pemerintah''' (disingkat '''PP''') adalah Peraturan Perundang-undangan di [[Indonesia]] yang ditetapkan oleh [[Presiden Republik Indonesia|Presiden Republik Indonesia]] untukpada menjalankantingkat pusat sedangkan di tingkat [[Undang-Undangwilayah]] dan [[daerah]] ditentukan oleh [[Eksekutif (Indonesiapemerintahan)|eksekutif]] untuk menjalankan peraturan dan [[Undang-Undangundang]] sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk ''menjalankan'' Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang yang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, untuk batang tubuh (pasal-pasal), serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, untuk penjelasan dari PP.

== Pranala luarReferensi ==

[[Kategori:Peraturan pemerintahPemerintah Indonesia| {{PAGENAME}}]]