Tribunal: Perbedaan antara revisi

'''Tribunal''' adalah sembarang orang atau [[pranata]] dengan kewenangan [[hakim|menghakimi]], meninjau bukti-bukti, kesaksian, dan argumen untuk menentukan klaim atau sengketa--apakahsengketa—apakah ia disebut sebuah tribunal dalam judulnya, atau bukan.<ref name=Walker>{{Citation |first=David M. |last=Walker |author-link= |last2= |first2= |author2-link=23.spanish.trib.23 |title=Oxford Companion to Law |place= |publisher=[[Oxford University Press]] |year=1980 |volume= |edition= |pages=1239 |url=http://books.google.com/?id=4GgYAAAAIAAJ |doi= |id= |isbn =0-19-866110-X }}</ref> Contohnya, keadaan [[advokat]] hadir di depan [[pengadilan]] dengan [[hakim]] tunggal yang bersidang dapat menjelaskan bahwa hakim tersebut adalah 'tribunal mereka'. Banyak lembaga [[pemerintah]] yang disebut 'tribunal' untuk menekankan fakta bahwa mereka bukanlah pengadilan dengan [[yurisdiksi]] normal. Misalnya, [[Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda]] merupakan sebuah badan yang secara khusus dibentuk di bawah [[hukum internasional]]; di [[Britania Raya]], [[Tribunal Pekerja]] adalah badan yang dibentuk untuk mendengarkan sengketa antara pekerja dan pemilik perusahaan. Badan-badan peradilan perdata juga sering bergaya seperti 'tribunal'. Kata 'tribunal' tidaklah konklusif pada fungsi sebuah badan. Misalnya, di Britania Raya, [[Tribunal Banding]] adalah pengadilan rekaman tertinggi.

Di Bangladesh, kata "tribunal" digunakan untuk merujuk pengadilan yang dibentuk untuk tugas-tugas khusus. Terdapat beberapa tribunal di Bangladesh. Tribunal ini dibentuk untuk memastikan proses peradilan yang cepat dan mengurangi macetnya kasus-kasus dalam pengadilan biasa. Selain itu, Artikel 117 Konstitusi Republik Rakyat Bangladesh memberdayakan parlemen untuk membentuk satu atau lebih Tribunal Tata Usaha berdasarkan undang-undang. Tidak ada pengadilan yang dapat memperalat sembarang prosiding atau membuat sembarang tindakan berkenaan dengan masalah apapun yang diliputi jurisdiksi tribunal tersebut.<ref>Konstitusi Republik Rakyat Bangladesh, Artikel 117</ref>.