Keresidenan Cirebon: Perbedaan antara revisi

 

== Sejarah awal ==

 

 

 

=== Masuknya pengaruh Belanda ===

 

 

 

{{cquote|bahwa dalam hubungan-hubungan yang sifatnya keluar, kesultanan-kesultanan di Cirebon hanya diwakili oleh seorang syahbandar (yang pada waktu itu adalah Tumenggung Raksanegara). Hal itu dimaksudkan agar perpecahan yang terjadi di kesultanan-kesultanan di Cirebon tidak diketahui oleh pihak asing}}

 

 

 

==== Belanda dalam masalah ''pribawa'' ====

 

 

Pada tahun 1703 Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya wafat, maka dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 1704 diadakan pengaturan urutan yang baru oleh Belanda. Panembahan Nasirudin Wangsakerta menempati derajat tertinggi (di antara seluruh keluarga besar [[kesultanan Cirebon]]), tempat kedua ditempati oleh kedua orang putra Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Sultan Sepuh II Sultan Sepuh Tajularipin Djamaludin dan Sultan Kacirebonan I Sultan Cirebon Arya Cirebon Abil Mukaram Kaharudin dan tempat ketiga ditempati putra-putra Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Raja Adipati Mandurareja Muhammad Qadirudin yang kemudian menjadi Sultan Anom II dan Pangeran Adipati Kaprabon yang menjadi ''rama guru'' bagi ''peguron'' [[Kaprabonan]].

Pada tahun 1708, Belanda turut campur lagi untuk menempatkan perbedaan tingkatan dari ketiga cabang keluarga kesultanan Cirebon, setelah Panembahan Wangsakerta wafat tahun 1714, maka sekitar tahun 1715 – 1733 berkali-kali diadakan penggeseran tinggi rendahnya seseorang dalam menduduki tingkatan di antara keluarga besar [[kesultanan Cirebon]] yang pada waktu itu sebenarnya telah memiliki kesultanannya masing-masing, seperti anak-anak Sultan Sepuh I yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin yang telah menjadi Sultan Sepuh II di [[kesultanan Kasepuhan]] dan Pangeran Arya Cirebon Abil Mukaram Kaharudin yang telah membentuk cabang keluarga sendiri yaitu sebagai Sultan Kacirebonan pertama, demikian juga anak dari Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Raja Mandurareja Muhammad Qadirudin yang telah menggantikan ayahnya sebagai Sultan Anom II [[kesultanan Kanoman]] serta Pangeran Adipati Kaprabon yang menguasai ''peguron'' [[Kaprabonan]] begitupun anak dari Pangeran Nasirudin Wangsakerta yaitu Pangeran Muhammad Muhyiddin yang melanjutkan tugas ayahnya sebagai pemimpin ''peguron'' (tempat pendidikan) dan kepustakaan Cirebon.

 

 

==== Belanda menguasai politik Cirebon ====

 

== Masa kekuasaan Belanda I (1705 - 1811) ==

Pada masa kekuasaan Belanda yang masuk dengan berbagai perjanjian ke Cirebon dan akhirnya Belanda berhasil menyingkirkan kekuasaan politik para sultan di Cirebon dengan diangkatnya Jacob Palm pada tahun 1700-an, wilayah kekuasaan kesultanan-kesultanan Cirebon pada waktu itu membentang dari Luwung Malang ( [[haurgeulis, indramayu|Haur Geulis]]) hingga ke Galuh, Limbangan dan Sukapura (Galunggung) termasuk wilayah pantai selatannya.

 

 

Pada tahun 1808 [[kesultanan Kacirebonan]] resmi berdiri setelah sebelumnya Belanda mengembalikan Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan, berdirinya [[kesultanan Kacirebonan]] tidak terlepas dari dukungan masyarakat kesultanan Cirebon pada Pangeran Raja Kanoman yang merasa hak-haknya dirampas, Pangeran Raja Kanoman kemudian menjadi Sultan Kacirebonan pertama dengan gelar Sultan Cirebon Amirul Mukminin.

{{cquote| ''een der voornaamste zorgen van de regenten zal ook moeten zijn, dat de gemeene inlander niet ongetrouwd blijve, maar alle huwbare jongelingen en jonge vrouwen zich behoorlijk in den echtenstaat begeven, dewijl heirdoor het ledig loopen en roundzwerven, alsmede vere andere onheilen, voorgekomen worden en de bevolking op en geregelde wijze komt te vermeerderen''<ref>van Deventer, S. 1865. Bijdragen tot de kennis van het Landelijk Stelsel op Java. Zalt-Bommel : Joh. Norman en Zoon</ref><br>

<br>

}}

 

 

Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut salah satunya adalah penataan masyarakat, penguasa Belanda pada masa itu menginginkan agar masyarakat mendekati perusahaan kolonial dalam hal lapangan kerja, sementara dalam tataran kewilayahan paling kecil, masyarakat diperintahkan tinggal di desa yang jumlah penduduknya ditentukan, wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari enam kepala keluarga tidak diakui keberadaannya dan harus bergabung dengan wilayah lain yang lebih besar, pemukiman dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh kepala keluarga diperbolehkan memiliki dua kepala (pimpinan), sementara pemukiman yang berisi enam hingga sepuluh kepala keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu pemimpin.<ref name=bremen/>

Pada tahun yang sama selain ditegaskan tentang penataan wilayah, ditemukan juga perintah dari penguasa kolonial pada masa itu untuk mengurangi jumlah kyai di Sukapura (tasikmalaya dan sekitarnya) serta mencabut hak mereka dari pembebasan tanam paksa (dalam hal ini kewajiban menanam kopi)

 

 

Pada 20 Juni 1810, [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] memutuskan untuk menghapus wilayah Cirebon-Priangan dan wilayahnya dikendalikan langsung dari Batavia dengan nama ''Landdrostambt der Jacatrasche en Pranger Bovenlanden'' sementara sebagian dari bekas wilayah Cirebon-Priangan yakni wilayah Galuh dipinjamkan kepada [[kesultanan Yogyakarta]] karena tidak begitu menghasilkan dalam penanaman kopi

== Masa kekuasaan Britania Raya (1811 - 1815) ==

 

 

Masa kekuasaan Britania Raya berakhir dengan dikembalikannya wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah [[kesultanan Cirebon]] kepada Belanda pada tahun 1815

 

== Masa Kekuasaan Belanda II (1815 - 1942) ==

Masa kekuasaan Belanda kedua ditandai dengan diserahkannya kembali wilayah Hindia Belanda dari tangan Britania Raya ke tangan Belanda, pada masa ini Belanda melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh Inggris seperti para Sultan Cirebon tidak lagi menjabat jabatan publik karena sudah dipensiunkan oleh Raffless pada 1815.

 

== Masa pemerintahan Republik Indonesia ==

# [[Kota Cirebon]]

# [[Kabupaten Cirebon]]

Meskipun sekarang ini pembagian administratif berdasarkan karesidenan sudah tidak digunakan lagi, namun tanda kendaraan bermotor (plat motor) yang dipakai di wilayah eks karesidenan Cirebon ini ([[Kota Cirebon]], [[Kabupaten Cirebon]], [[Kabupaten Indramayu]], [[Kabupaten Majalengka]], dan [[Kabupaten Kuningan]]), semua menyandang kode "'''E'''" sebagai huruf awal, selain itu, [[Kota Banjar]], [[Kabupaten Ciamis]], dan [[Kabupaten Pangandaran]] menyandang kode "'''Z'''", kecuali [[Kabupaten Brebes]] menyandang kode "'''G'''" sebagai huruf awal dan [[Kabupaten Cilacap]] menyandang kode "'''R'''" sebagai huruf awal, karena secara geografis [[Brebes]] dan [[Cilacap]] termasuk [[provinsi]] [[Jawa Tengah]].

 

== Perkembangan pembentukan [[kabupaten]] dan [[kota]] di ex. [[Karesidenan Cirebon]] ==

Inilah adalah perkembangan pembentukan [[kabupaten]] dan [[kota]] di ex. [[Karesidenan Cirebon]]:

<timeline>

ImageSize = width:780 height:360

from:2012 till:2018 color:skyblue

at:2012 text:" [[Kabupaten Pangandaran|Pangandaran]]" shift:($dx,-5)

 

== Referensi ==

* [[Karesidenan]]

 

{{indo-stub}}