Hubungan luar negeri Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 12 Januari 2018 09.20 sunting Ahmaditya Irsyad (bicara \| kontrib) 1.555 suntingan k →‎Asia ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 16 Juni 2024 07.31 sunting balikkan 27.125.244.9 (bicara) →‎Malaysia Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(106 revisi perantara oleh 38 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Politik Indonesia}} Sejak merdeka, '''hubungan luar negeri [[Indonesia]]''' berpatokan pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden [[Soeharto]] beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika yang menjadi ciri pemerintahan [[Soekarno]]. Setelah Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia mempertahankan garis besar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat dan independen. Banyaknya masalah di dalam negeri tidak berhasil mencegah presiden-presiden selanjutnya untuk bepergian ke luar negeri serta partisipasi Indonesia dalam panggung internasional. Invasi ke [[Timor Leste]] oleh Indonesia pada bulan Desember 1975, aneksasinya tahun 1976, serta referendum kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada bulan Agustus 1999 memperkuat hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Dalam menjalankan kegiatan politik internasional, Indonesia melakukan cara yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara yang ada di dunia, sehingga Indonesia membuat konsep Lingkaran konsentris politik luar negeri. Lingkaran konsentris merupakan pembagian regional hubungan luar negeri yang dianggap mampu menjadi acuan Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Lingkaran konsentris juga dapat didefinisakan sebagai dua lingkaran atau lebih yang memiliki pusat yang sama. Dua lingkaran atau lebih tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan dua negara atau lebih agar dapat mewujudkan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dalam menjalankan konsep lingkaran konsentris ini, merupakan strategi Indonesia untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui menjalin kerjasama dengan negara yang ada di dunia.<ref>Asep Setiawan. ''Politik Luar Negeri Indonesia''. [pdf] Online tersedia dalam: <nowiki>https://www.academia.edu/15831465/Politik_Luar_Negeri_Indonesia</nowiki></ref> Sebelum membentuk konsep lingkaran konsentris politik luar negeri, terdapat beberapa dasar yang menjadikan Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia. Dasar tersebut antara lain, ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam dasar ideologi, Indonesia menjalin kerjasama antar negara Asia-Afrika dimana negara tersebut adalah negara yang anti kolonialisme dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Keseriusan Indonesia yaitu ditunjukkan pada saat Indonesia berada pada pimpinan Soekarno, Indonesia merupakan negara yang melopori KAA (Konferensi Asia Afrika).<ref>Suryadinata, L., 1998. Faktor-Faktor Determinan Politik Luar Negeri Indonesia: Mencari Penjelasan. ''Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto''. Jakarta: LP3ES, pp. 7-27.</ref> Selanjutnya, dalam dasar wilayah, Indonesia memprioritaskan kerjasama pada kawasan negara Asia Tenggara dan membentuk organisasi yaitu ASEAN. Dan yang terakhir adalah, dasar keamanan dan ekonomi. dalam dasar tersebut Indonesia menjalin kerjasama dengan China dan Amerika Serikat karena dianggap dapat diandalkan untuk bekerjasama dan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan dapat bersaing dengan negara lain. '''Hubungan luar negeri [[Indonesia]]''' adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik indonesia dalam berhubungan secara diplomatik dengan negara disekitarnya. Prinsip bebas aktif telah mengantarkan negara ini kedalam perhatian Internasional, dimana sejak berbagai negara mulai mengakui keberadaan Indonesia secara de facto dan de jure, Indonesia telah menghasilkan berbagai konsensus komunitas internasional tidak dalam level regional, tetapi dalam level antar benua. Sejak tahun 1950an, Indonesia dengan Presiden Soekarno telah menggugah dan membakar semangat akan kemandirian, kemerdekaan dan kemajuan bagi semua negara didunia, terutama di Asia dan Afrika yang masih dalam bayang-bayang imperialisme dan kolonialisme, namun idealisme tentunya perlu diimbangi dengan upaya menerjemahkan kata-kata tersebut menjadi langkah. Turunnya Presiden Soekarno akibat kemewahan kegiatan politiknya, menjadi kesempatan Jenderal Soeharto untuk mengembalikan situasi diplomatik indonesia yang saling bermusuhan, merusak dan membahayakan keamanan dalam negeri. Sebagaimana perbaikan terus dibina dan kualitas kerjasama antar negara mulai meningkat. Indonesia mulai mampu mengangkat puluhan juta dari warga kemiskinan dan meningkatkan kualitas dan jumlah angkatan kerja untuk terekrut dalam industri dan jasa sebagaimana keterhubungan Indonesia dalam ekonomi dunia meningkat. Namun, euforia tersebut harus berakhir dengan buruk, dimana Presiden Soeharto turun akibat kegagalannya dalam menghasilkan ekonomi yang berkualitas berupa kurangnya pengawasan pada sektor keuangan yang minim pembinaan dan penegakkan hukum. Setelah mengalami proses transisi lanskap demokrasi dan politik serta perekonomian, Indonesia kini telah memiliki pondasi yang kuat untuk mempertajam visinya untuk "Indonesia yang mendunia" dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dengan meningkatkan kerjasama pada kawasan regional Asia Selatan, Timur Tengah-Sub Sahara, Afrika dan Amerika Selatan. ~~== Peran aktif Indonesia dalam komunitas internasional ==~~ Terinspirasi dari doktrin yang dicetuskan oleh [[Mohammad Hatta]] dengan konsep "bebas dan aktif". Indonesia mencoba memposisikan diri sebagai pihak yang mampu menjadi pemecah masalah dalam dinamika komunitas yang ada dan menjaga hubungan kekuatan-kekuatan internasional lainnya. Kebijakan yang kemudian diterapkan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia pada masa Presiden Soekarno ini diterjemahkan dengan adanya [[Konferensi Asia–Afrika]] di [[Bandung]], [[Jawa Barat]] yang mengajak 29 partisipan negara untuk memerdekakan diri dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme, serta menggalang kekuatan baru yang bernama New Emerging Forces untuk mengimbangi dinamika perang dingin yang terjadi saat itu, namun kebijakan ini sendiri seiring pada perkembangannya dilanggar oleh Presiden Soekarno yang saat itu mulai menunjukkan kecenderungannya pada negara-negara blok timur dan beraliran kekirian dengan membentuk poros Jakarta-[[Phnom Penh]]-[[Hanoi]]-[[Beijing]]-[[Pyongyang]] serta mengambil langkah konfrontatif dengan negara tetangganya [[Malaysia]] dengan melancarkan gerakan [[Konfrontasi Indonesia-Malaysia\|ganyang Malaysia]]. Kebijakan bebas aktif rasa konfrontasi ini berlanjut pada saat penyelenggaraan acara olahraga berskala internasional, [[GANEFO\|Games of New Emerging Forces]] di [[Jakarta]] pada tahun 1963, untuk menyaingi [[Olimpiade Tokyo 1964]], dimana ditemukan unsur politis yang melatarbelakangi [[Komite Olimpiade Internasional]] melarang Indonesia untuk ikut dalam Olimpiade di Tokyo tahun 1964 atas upaya Indonesia melarang masuk atlet [[Israel]] dan [[Taiwan]] untuk mengikuti penyelenggaraan [[Asian Games 1962]], pada akhirnya kebijakan luar negeri Indonesia yang konfrontatif ini setelah munculnya peristiwa [[G30S]] pada tahun 1965 yang berujung pada penurunan Soekarno sebagai Presiden. == Keanggotaan internasional == Pada era Orde Baru yang dipimpin Presiden [[Soeharto]], Indonesia memulai proses normalisasi hubungan bilateral dengan [[Malaysia]] dengan menunjuk [[Thailand]] sebagai mediator perdamaian antara kedua belah pihak yang menghasilkan Perjanjian Bangkok 1966 yang menjadi dasar perbaikan kembali hubungan dan Indonesia juga mulai membubarkan organisasi internasional era orde lama yang terlalu membebani kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa ini, Indonesia sangat berperan aktif dan bebas dibanding Presiden terdahulu dengan adanya pemetaan prioritas kebijakan luar negeri dengan nama lingkaran konsentris. Pemetaan prioritas ini bertujuan untuk mengetahui mana saja negara yang termasuk dalam radar regional hubungan luar negeri Indonesia, hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, sekaligus sebagai strategi untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui menjalin kerjasama dengan negara yang ada di dunia.<ref>Asep Setiawan. ''Politik Luar Negeri Indonesia''. [pdf] Online tersedia dalam: <nowiki>https://www.academia.edu/15831465/Politik_Luar_Negeri_Indonesia</nowiki></ref> Hal ini diwujudkan dengan adanya organisasi multilateral seperti [[ASEAN]] yang beranggotakan Indonesia, [[Singapura]], [[Malaysia]], [[Thailand]] dan [[Filipina]]. Indonesia tidak hanya menyeru, tetapi bahkan berperan dalam berbagai diplomasi perdamaian internasional berupa pelibatan TNI sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di [[Kamboja]], [[Vietnam]], [[Sudan]] dan [[Libanon]], tidak hanya itu saja, Indonesia sekaligus juga menjadi mediator perdamaian antara MNLF dan pemerintah Filipina. kebijakan luar negeri Indonesia berkembang signifikan pada sektor perekonomian, dimana Indonesia berhasil mengadakan kerjasama ekonomi bilateral yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ekspor yang kemudian diperkuat dengan pencetusan [[APEC]]. Tolak ukur kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia adalah partisipasinya dalam [[Association of Southeast Asian Nations]] (ASEAN), karena Indonesia bersama [[Thailand]], [[Malaysia]], [[Singapura]], dan [[Filipina]] merupakan anggota pendirinya pada tahun 1967. Sejak itu, [[Brunei]], [[Vietnam]], [[Laos]], [[Burma]], dan [[Kamboja]] bergabung dengan ASEAN. Awalnya dibentuk untuk mempromosikan tujuan ekonomi, sosial, dan budaya bersama, ASEAN kemudian membentuk dimensi keamanan setelah Vietnam menyerbu Kamboja tahun 1979; aspek keamanan ASEAN meluas melalui pembentukan ASEAN Regional Forum tahun 1994 yang terdiri dari 22 negara, termasuk Amerika Serikat. Masalah dalam negeri Indonesia yang terus berlanjut telah mengalihkan perhatiannya dari berbagai urusan ASEAN, sehingga mengurangi pengaruhnya dalam organisasi tersebut. Indonesia juga merupakan salah satu pendiri [[Gerakan Non-Blok]] (GNB) dan telah mengambil posisi moderat dalam setiap pertemuan. Sebagai Ketua GNB tahun 1992-95, Indonesia menarik GNB dari retorika konfrontasi Utara-Selatan, dan menyuarakan perluasan kerja sama Utara-Selatan dalam bidang pembangunan. Indonesia terus menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok terdepan dan suportif. Namun, kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh presiden Soeharto juga sempat melenceng ketika Indonesia diminta oleh [[Amerika Serikat]] berserta negara-negara lain di blok barat untuk menginvasi [[Timor Leste\|Timor Timur]] melalui [[operasi seroja]] pada tahun 1975 untuk membendung kebangkitan Fretilin didaerah itu yang berujung pada lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka dibawah keputusan Presiden [[Bacharuddin Jusuf Habibie]] seusai diumumkannya referendum tidak dapat dielakkan karena sejak awal Timor Timur tidak mengehndaki adanya aneksasi sebagaimana kekuatan blok barat tersebut inginkan dan menguaknya [[Sengketa Sipadan dan Ligitan]] serta penjualan aset negara berupa BUMN dibawah kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia ke publik seusai turunnya Presiden Soeharto akibat kegagalannya dalam menangani krisis monenter tahun 1997 ditambah dengan keterpaksaan Indonesia untuk di''bail out'' oleh IMF dengan syarat tidak membiayai proyek seperti [[N-250]] dan mobnas, menjadi bahan konsumsi publik yang liar dengan tidak didasari atas kredibilitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan munculnya misinterpretasi masyarakat terhadap Presiden Indonesia ke 5 saat itu, [[Megawati Soekarnoputri]] dituduh oleh "fakta" bahwa Ia telah menjual BUMN dan kedua pulau tersebut sebagai dasar untuk membenarkan "ketiadagunaan reformasi" yang digerakkan oleh jajaran anti-reformasi yang masih berada dalam pos pemerintahan. Padahal, dalam kenyataannya sengketa tersebut awalnya muncul akibat perbedaan landasan hukum atas kedua aturan alur batas laut ketika batas landas kontinen dibahas oleh kedua negara tersbeut pada tahun 1976, dengan menggunakan aturan dari jaman kolonialisme Inggris terhadap Malaysia dan Belanda terhadap Indonesia. Hal ini kemudian disinggung oleh Presiden Soeharto yang saat itu masih menjabat dengan mengadakan kunjungannya ke Malaysia pada tahun 1997 untuk bertemu dengan PM Malaysia saat itu, [[Mahathir Mohamad]] untuk menyapakati membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dengan membuat perjanjian yang nantinya diratifikasi oleh kedua belah pihak, dimana 5 tahun kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional bahwa kedua pulau tersebut berhak dimiliki oleh Malaysia. Sementara itu, Presiden Soeharto dan Presiden IMF saat itu, Michael Camdessus menyepakati penjualan BUMN sebagai syarat pembayaran atas pinjaman IMF, karena tidak layaknya APBN saat itu untuk membayar pinjaman tersebut. Indonesia memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia dan merupakan anggota [[Organisasi Kerja Sama Islam]] (OKI). Indonesia secara hati-hati mempertimbangkan kepentingan solidaritas Islam dalam keputusan kebijakan luar negerinya, namun pada umumnya selalu menjadi pengaruh pertimbangan di OKI. Presiden Abdurrahman Wahid berusaha membentuk hubungan baik dengan Israel dan pada bulan Agustus 2000, ia bertemu dengan mantan Perdana Menteri Israel Shimon Peres. Akan tetapi, hingga Januari 2006, belum ada hubungan diplomasi formal antara Indonesia dan Israel. Karena itu, Indonesia, bersama Malaysia, membina hubungan luar negerinya dengan Israel melalui [[Singapura]].<ref>{{Cite web \|url=http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=59785 \|title=AsiaMedia:: INDONESIA: Israel starts website in Indonesian<!-- Bot generated title --> \|access-date=2018-08-08 \|archive-date=2011-05-20 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20110520084709/http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=59785 \|dead-url=yes }}</ref> Setelah Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia tetap menjalankan garis besar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat dan independen. Banyaknya masalah di dalam negeri, semapat membuat beberapa Presiden tidak mampu memanfaatkan momentum yang terjadi di komunitas internasional. Namun, dibawah pemerintahan Presiden RI ke 7, [[Joko Widodo]]. Indonesia merubah cara pendekatannya terhadap dunia internasional dengan memprioritaskan 3 hal, pertama, penguatan kedaulatan wilayah dengan penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pusat kemaritiman dunia abad 21 yang menjadikan indoensia sebagai hub untuk penelitian-pegembangan, fabrikasi produk kemaritiman dan berbagai hal terkait yang didukung oleh kestabilan dan keamanan wilayah yang didukung oleh peningkatan armada militer dan pembangunan wilayah ekonomi baru didarah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), memperdalam kualitas dan memperluas pengawasan serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dengan meningkatkan pos kekonsuleran diplomatik dan terakhir, meningkatkan kerjasama ekonomi secara bilateral dan kawasan dengan memprioritaskan kerjasama ekonomi dan sektor lainnya dikawasan non tradisional dengan disepakatinya [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chili]], [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia]], memulai negosiasi [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki]], [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru]] dan [[Perdagangan Bebas Indonesia-Eurasian Economic Union]], serta menyelesaikan negosiasi [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa]], [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kawasan Perdagangan Bebas Eropa]] dan [[RCEP]]. Indonesia juga tetap menegaskan solidaritasnya terhadap Palestina dengan membebaskan biaya masuk dan keluar barang dari dan ke Palestina serta membangun rumah sakit Indonesia di Palestina dan Muslim Rohingya dengan mengirim berbagai bantuan kemanusiaan di kamp pengungsian Cox Bazaar di [[Bangladesh]] maupun di Distrik Rakhine, [[Myanmar]]. Sekaligus menjadi fasilitator perdamaian perang saudara di Afghanistan bersama dengan Pemerintah [[Afghanistan]], sebagaimana permintaan Presiden Afghanistan, [[Ashraf Ghani]] saat berkunjung ke Indonesia tahun lalu.<ref>http://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/10/full-text-indonesia-partner-for-peace-security-prosperity.html</ref> Setelah 1966, Indonesia menyambut dan membuat hubungan dekat dengan negara-negara pendonor, terutama Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Jepang, melalui [[Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI)]] dan penggantinya, [[Consultative Group on Indonesia]] (CGI), yang telah menyediakan bantuan ekonomi asing dalam jumlah besar. Masalah di Timor Leste dan keengganan Indonesia untuk menerapkan reformasi ekonomi telah memperumit hubungan Indonesia dengan negara pendonor. Indonesia dari dulu merupakan pendukung kuat forum [[Asia-Pacific Economic Cooperation]] (APEC). Melalui upaya Presiden Soeharto pada pertemuan tahun 1994 di [[Bogor]], Indonesia, semua anggota APEC setuju memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang. == Sengketa internasional == Banyak pulau di Indonesia menjadi tempat tinggal kelompok bajak laut yang sering menyerang kapal-kapal di [[Selat Malaka]] sebelah utara,<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4535677.stm BBC]</ref> dan nelayan-nelayannya secara ilegal sering memasuki perairan Australia dan Filipina.<ref>[http://www.afma.gov.au/management/compliance/illegal/default.htm afma.gov.au] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20060513101556/http://www.afma.gov.au/management/compliance/illegal/default.htm \|date=2006-05-13 }}; [http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2006/s1637120.htm abc.net.au]</ref> * [[Ambalat\|Blok Ambalat]] dipersengketakan dengan [[Malaysia]] (sedang berlangsung) * Pulau [[Sipadan]] dan [[Ligitan]] dipersengketakan dengan [[Malaysia]] (selesai; menjadi bagian dari Malaysia sesuai keputusan [[Mahkamah Internasional]]) Selain itu, Indonesia juga memainkan peranan penting sebagai penengah dalam [[Konflik perbatasan Kamboja-Thailand 2008\|konflik perbatasan Thailand-Kamboja]] di sekitar wilayah [[Candi Preah Vihear]] == ASEAN == Indonesia menganggap [[Association of Southeast Asian Nations\|ASEAN]] sebagai tolok ukur kebijakan luar negerinya melalui penerapan kekuatan regionalnya dan pengaruhnya yang damai dan konstruktif di antara negara ASEAN. ===Malaysia=== {{MYS}} {{main\|Hubungan Indonesia dengan Malaysia}} Pada awal 1960-an, hubungan antara Indonesia dan Malaysia sempat tegang akibat kebijakan konfrontasi yang diusung oleh Presiden [[Soekarno]]. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, yang mencakup wilayah-wilayah bekas koloni Inggris di Borneo seperti Sabah dan Sarawak. Konflik ini berlangsung hingga tahun 1966 ketika Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden [[Soeharto]], yang kemudian mengakhiri konfrontasi dan memulai upaya normalisasi hubungan. Usai dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981, [[Mahathir Mohamad]] langsung menemui Presiden Soeharto di Jakarta. Kunjungan ke Indonesia ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Mahathir setelah menjabat sebagai Perdana Menteri. Dia disambut di Bandara Halim dengan upacara kehormatan, lalu satu mobil menuju Wisma Negara tempatnya beristirahat. Soeharto mengantar Mahathir sampai ke kamar dan mengatakan bila ada kekurangan bisa disampaikan kepada orang yang disiapkan untuk melayani. Semua itu rupanya menorehkan kenangan yang mendalam bagi Mahathir.<ref>{{Cite web\|last=Sudrajat\|date=2018-05-09\|title=Mahathir Mohamad, Antara Sukarno, Soeharto, dan Jokowi\|url=https://news.detik.com/berita/d-4012251/mahathir-mohamad-antara-sukarno-soeharto-dan-jokowi\|website=detiknews\|language=id-ID\|access-date=}}</ref> == Asia == ~~=== Asia Timur ===~~ ~~==== Republik Rakyat Tiongkok ====~~ ~~{{CHN}}~~ ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok}}~~ === India === ~~Cina dan Indonesia membentuk hubungan diplomatik tanggal 13 April 1950, yang dihentikan sementara tanggal 30 Oktober 1967 karena terjadi [[Gerakan 30 September\|peristiwa 30 September]] 1965.~~ {{IND}} {{Main\|Hubungan India–Indonesia}} Pada tahun 1950, Presiden [[Soekarno]] meminta rakyat Indonesia dan India "mempererat hubungan kordial" yang telah terbentuk antar kedua negara "selama lebih dari 1000 tahun" sebelum "diganggu" oleh kekuatan kolonial.<ref>Foreign Policy of India: Text of Documents 1947-59 (p.54)</ref> Lima belas tahun kemudian, demonstran di Jakarta berteriak "Bubarkan India, pelayan imperialis!" dan "Hancurkan India, musuh kita!" <ref>I New York Times September 10, 1965</ref> Namun pada musim semi 1966, menteri luar negeri dari kedua negara mulai membicarakan era hubungan baik. India telah mendukung kemerdekaan Indonesia dan Nehru memulai pembicaraan tentang Indonesia di [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. [[Hubungan bilateral]] kembali pulih sejak 1980-an. Menteri Luar Negeri [[Qian Qichen]] dari Cina bertemu Presiden [[Soeharto]] dan Menteri Dalam Negeri Moerdiono tahun 1989 untuk mendiskusikan kelanjutan hubungan diplomatik kedua negara. Pada bulan Desember 1989, kedua negara membicarakan masalah teknis mengenai normalisasi hubungan bilateral dan menandatangani perjanjian. Menlu [[Ali Alatas]] menerima undangan Cina pada tanggal Juli 1990 dan mereka membicarakan perjanjan penyelesaian obligasi utang Indonesia ke Cina dan komunike kelanjutan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kedua negara meresmikan "Komunike Restorasi Hubungan Diplomatik Antar Kedua Negara". India memiliki kedutaan besar di Jakarta <ref>{{Cite web \|url=http://www.embassyofindiajakarta.org/ \|title=Salinan arsip \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2018-08-09 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20180809200704/http://embassyofindiajakarta.org/ \|dead-url=yes }}</ref> and Indonesia memiliki kedutaan besar di Delhi.<ref>{{Cite web \|url=http://www.indonesianembassy.org.in/ \|title=Salinan arsip \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2008-10-21 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20081021194537/http://www.indonesianembassy.org.in/ \|dead-url=yes }}</ref> Premier [[Li Peng]] menerima undangan Indonesia tanggal 6 Agustus 1990. Dalam diskusinya dengan Presiden Soeharto, kedua pihak mengekspresikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara atas dasar [[Pancasila]] dan Dasasila Bandung. Tanggal 8 Agustus, Menlu Cina dan Indonesia atas nama pemerintah negaranya masing-masing menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan hubungan diplomatik. Kedua pihak menyatakan secara resmi melanjutkan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia pada hari itu. ~~==== Korea Selatan ====~~ ~~{{KOR}}~~ ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Korea Selatan}}~~ Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Seoul]]. * Korea Selatan memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]]. * Skala perdagangan bilateral antara kedua negara bernilai US$14,88 miliar. * Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan telah meningkatkan hubungan dengan Indonesia * Indonesia dan Korea Selatan telah berinvestasi dalam berbagai proyek pengembangan militer bersama, termasuk pesawat jet tempur KFX/IFX * Firma Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), menjalani negosiasi kontrak final untuk menjual tiga kapal selam Type-209 ke Indonesia. Ini akan menjadi persetujuan pertahanan bilateral terbesar antar kedua negara dengan nilai USD1,1 miliar. ==== Jepang ==== {{JPN}} {{Main\|Hubungan Indonesia–Jepang}} * Indonesia dan Jepang memiliki hubungan baik. * Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di Tokyo dan [[konsulat]] di [[Osaka]]. Jepang memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di [[Medan]], [[Denpasar]], [[Surabaya]], dan [[Makassar]]. * Kedua negara adalah anggota [[~~ekonomi besar~~ G20]] dan [[APEC]]. * Jepang adalah mitra [[ekspor]] terbesar Indonesia. * Indonesia juga menawarkan bantuan saat terjadi gempa bumi di Jepang tahun 2011. === ~~Asia Selatan~~Pakistan === ~~==== India ====~~ ~~{{IND}}~~ ~~{{Main\|Hubungan India–Indonesia}}~~ Pada tahun 1950, Presiden [[Soekarno]] meminta rakyat Indonesia dan India "mempererat hubungan kordial" yang telah terbentuk antar kedua negara "selama lebih dari 1000 tahun" sebelum "diganggu" oleh kekuatan kolonial.<ref>Foreign Policy of India: Text of Documents 1947-59 (p.54)</ref> Lima belas tahun kemudian, demonstran di Jakarta berteriak "Bubarkan India, pelayan imperialis!" dan "Hancurkan India, musuh kita!" <ref>I New York Times September 10, 1965</ref> Namun pada musim semi 1966, menteri luar negeri dari kedua negara mulai membicarakan era hubungan baik. India telah mendukung kemerdekaan Indonesia dan Nehru memulai pembicaraan tentang Indonesia di [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. ~~India memiliki kedutaan besar di Jakarta <ref>http://www.embassyofindiajakarta.org/</ref> and Indonesia memiliki kedutaan besar di Delhi.<ref>http://www.indonesianembassy.org.in/</ref>~~ ~~==== Pakistan ====~~ {{flag\|Pakistan}} {{Main\|Hubungan Indonesia–Pakistan}} * [[Indonesia]] memiliki kedutaan besar di [[Islamabad]]<ref>{{Cite web \|url=http://kbri-islamabad.go.id/ \|title=Salinan arsip \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2015-03-22 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20150322184807/http://www.kbri-islamabad.go.id/ \|dead-url=yes }}</ref> dan konsulat di [[Karachi]] * [[Pakistan]] memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]]<ref>https://archive.istoday/20120805102107/www.mofa.gov.pk/Indonesia/</ref> and dan konsulat di [[Medan]].<ref>http://pakistan.visahq.com/embassy/Indonesia/</ref> * Kedua negara adalah anggota [[Kelompok D-8 Negara Berkembang\|Developing 8]] (D-8) dan [[Next Eleven]] (N-11). Mereka juga anggota [[Gerakan Non-Blok]] (GNB) dan [[Organisasi Kerja Sama Islam]] (OKI). * Perdagangan bilateral antar kedua negara saat ini bernilai $800 juta, namun berencana meningkatkannya menjadi $2 miliar.<ref>http://www.developing8.org/2010/03/29/pakistan-ri-trade-could-reach-2-billion/</ref> ** Terdapat suatu [[Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia dan Mozambik\|perjanjian perdagangan preferensial antara kedua negara]]. ==== ~~Bangladesh~~Republik Rakyat Tiongkok ==== {{~~Flag\|Bangladesh~~CHN}} {{Main\|Hubungan ~~Indonesia-Bangladesh~~Indonesia–Tiongkok}} Cina dan Indonesia membentuk hubungan diplomatik tanggal 13 April 1950, yang dihentikan sementara tanggal 30 Oktober 1967 karena terjadi [[Gerakan 30 September\|peristiwa 30 September]] 1965. ~~==== Srilanka ====~~ ~~{{Flag\|Srilanka}}~~ ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Srilanka}}~~ [[Hubungan bilateral]] kembali pulih sejak 1980-an. Menteri Luar Negeri [[Qian Qichen]] dari Cina bertemu Presiden [[Soeharto]] dan Menteri Dalam Negeri Moerdiono tahun 1989 untuk mendiskusikan kelanjutan hubungan diplomatik kedua negara. Pada bulan Desember 1989, kedua negara membicarakan masalah teknis mengenai normalisasi hubungan bilateral dan menandatangani perjanjian. Menlu [[Ali Alatas]] menerima undangan Cina pada tanggal Juli 1990 dan mereka membicarakan perjanjan penyelesaian obligasi utang Indonesia ke Cina dan komunike kelanjutan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kedua negara meresmikan "Komunike Restorasi Hubungan Diplomatik Antar Kedua Negara". ~~=== Timur Tengah ===~~ ~~==== Arab Saudi====~~ ~~{{flag\|Saudi Arabia}}~~ ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Kerajaan Arab Saudi}}~~ Premier [[Li Peng]] menerima undangan Indonesia tanggal 6 Agustus 1990. Dalam diskusinya dengan Presiden Soeharto, kedua pihak mengekspresikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara atas dasar [[Pancasila]] dan Dasasila Bandung. Tanggal 8 Agustus, Menlu Cina dan Indonesia atas nama pemerintah negaranya masing-masing menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan hubungan diplomatik. Kedua pihak menyatakan secara resmi melanjutkan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia pada hari itu. ~~==== Republik Islam Iran ====~~ ~~{{flag\|Iran}}~~ ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Republik Islam Iran}}~~ ==== ~~Uni~~Korea ~~Emirat~~Selatan ~~Arab =~~=== {{~~flag\|UEA~~KOR}} * Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Seoul]]. ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Uni Emirat Arab}}~~ * Korea Selatan memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]]. * Skala perdagangan bilateral antara kedua negara bernilai US$14,88 miliar. * Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan telah meningkatkan hubungan dengan Indonesia * Indonesia dan Korea Selatan telah berinvestasi dalam berbagai proyek pengembangan militer bersama, termasuk pesawat jet tempur KFX/IFX * Firma Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), menjalani negosiasi kontrak final untuk menjual tiga kapal selam Type-209 ke Indonesia. Ini akan menjadi persetujuan pertahanan bilateral terbesar antar kedua negara dengan nilai USD1,1 miliar. * Pada tahun 2019, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani [[Memorandum of Understanding]] (MoU) dengan [[Hyundai Motor Company]] senilai Rp1.55 Milliar untuk berinvestasi ke Indonesia, dengan berdirinya pabrik otomotif Hyundai terbesar di Asia Tenggara di Cikarang bernama [[Hyundai Motor Manufacturing Indonesia]] ==== ~~Qatar~~Timor Leste ==== {{flag\|Timor Leste}}{{Main\|Hubungan Timor Leste–Indonesia}} ~~{{flag\|Qatar}}~~ [[Timor Leste]] (resminya '''Republik Demokratik Timor-Leste''') dan [[Indonesia]] berbagi pulau [[Timor]]. Indonesia menyerbu bekas koloni Portugal ini pada tahun 1975 dan menganeksasinya tahun 1976, sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke-27 dengan nama [[Timor Timur]] sampai diadakannya referendum dukungan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Leste memilih merdeka. Setelah pemerintahan sementara PBB, Timor Leste merdeka penuh pada tahun 2002. ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Qatar}}~~ Meski masa lalu yang buruk, hubungan dengan Indonesia masih sangat baik. Indonesia sejauh ini merupakan rekan dagang terbesar Timor Leste (sekitar 50% impor pada tahun 2005) dan terus meningkatkan pangsa pasarnya. Masalah yang perlu diselesaikan meliputi pertemuan Komite Perbatasan Timor Leste-Indonesia untuk menyurvei dan menetapkan perbatasan darat; dan Indonesia sedang mencari solusi atas pengungsi Timor Leste di Indonesia. ==== {{flag\|Turki}} ==== * Hubungan dengan Kekaisaran Utsmaniyah ([[suksesi negara\|negara sebelum]] Turki) dimulai dengan [[ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh]] pada abad ke-16 sebagai tanggapan atas permintaan [[Kesultanan Aceh]] untuk membantu mengusir Portugis dari [[Malaka]]<ref>{{citation\|url=http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps05_036.pdf\|title=The Ottomans in Southeast Asia\|series=ARI Working Papers\|publisher=Asia Research Institute, [[National University of Singapore]]\|volume=36\|month=February\|year=2005\|last=Reid\|first=Anthony\|accessdate=2012-11-13\|archive-date=2010-06-13\|archive-url=https://web.archive.org/web/20100613124422/http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps05_036.pdf\|dead-url=yes}}</ref> ~~{{flag\|Turki}}{{Main\|Hubungan Indonesia-Turki}}~~ * Hubungan dengan Kekaisaran Utsmaniyah ([[suksesi negara\|negara sebelum]] Turki) dimulai dengan [[ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh]] pada abad ke-16 sebagai tanggapan atas permintaan [[Kesultanan Aceh]] untuk membantu mengusir Portugis dari [[Malaka]]<ref>{{citation\|url=http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps05_036.pdf\|title=The Ottomans in Southeast Asia\|series=ARI Working Papers\|publisher=Asia Research Institute, [[National University of Singapore]]\|volume=36\|month=February\|year=2005\|last=Reid\|first=Anthony}}</ref> * Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Ankara]].<ref>[http://indonesia.visahq.com/embassy/Turkey/ Embassy of Indonesia in Turkey]</ref> * Turki memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]].<ref>[http://cakarta.be.mfa.gov.tr/ Embassy of Turkey in Indonesia]</ref> * Kedua negara adalah anggota penuh [[Organisasi Perdagangan Dunia]] (WTO), [[Organisasi Kerja Sama Islam]] (~~OIC~~OKI), dan [[G20\|ekonomi besar G20]]. ==== Palestina ==== {{flag\|~~Palestina}}{{Main\|Hubungan Indonesia-~~Palestina}} * Indonesia memiliki kedutaan besar non-residen di [[Amman]] * Palestina memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]] Pemerintah Indonesia secara resmi mendukung hak kebebasan serta kedaulatan Palestina == Oseania == === Australia === {{flag\|Australia }}{{Main\|Hubungan Australia–Indonesia}} ~~{{Main\|Hubungan Australia–Indonesia}}~~ Sejak kemerdekaan Indonesia, kedua negara telah memiliki [[diplomasi\|hubungan diplomatik]], kerja sama formal (khususnya dalam bidang konservasi ikan, penegakan hukum, dan keadilan), kerja sama keamanan, perluasan hubungan [[perjanjian]], keanggotaan bersama di forum regional, dan keanggotaan bersama di sejumlah [[perjanjian multilateral]]. Perdagangan antara kedua negara terus tumbuh setiap tahun. Perjanjian dagang dan kerjasama ekonomi [[IA-CEPA]] telah berlaku sejak bulan Juli 2020. Pada tahun-tahun terakhir, komitmen bantuan Australia semakin besar untuk Indonesia, dan Australia telah menjadi destinasi pendidikan populer bagi pelajar Indonesia.<ref>http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1996/austindo.html see reference to '12000 students' from Indonesia</ref> Pada tahun 2008-09, Indonesia merupakan penerima bantuan terbesar Australia dengan nilai AUD462 juta.<ref name="dfat">http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html</ref> ~~=== Timor Leste ===~~ ~~{{flag\|Timor Leste}}~~ ~~{{Main\|Hubungan Timor Leste–Indonesia}}~~ [[Timor Leste]] (resminya '''Republik Demokratik Timor-Leste''') dan [[Indonesia]] berbagi pulau [[Timor]]. Indonesia menyerbu bekas koloni Portugal ini pada tahun 1975 dan menganeksasinya tahun 1976, sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke-27 dengan nama [[Timor Timur]] sampai diadakannya referendum dukungan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Leste memilih merdeka. Setelah pemerintahan sementara PBB, Timor Leste merdeka penuh pada tahun 2002. Meski masa lalu yang buruk, hubungan dengan Indonesia masih sangat baik. Indonesia sejauh ini merupakan rekan dagang terbesar Timor Leste (sekitar 50% impor pada tahun 2005) dan terus meningkatkan pangsa pasarnya. Masalah yang perlu diselesaikan meliputi pertemuan Komite Perbatasan Timor Leste-Indonesia untuk menyurvei dan menetapkan perbatasan darat; dan Indonesia sedang mencari solusi atas pengungsi Timor Leste di Indonesia. === Papua Nugini === {{flag\|Papua Nugini }}{{Main\|Hubungan Indonesia–Papua Nugini}} ~~{{Main\|Hubungan Indonesia–Papua Nugini}}~~ Indonesia memiliki perbatasan sepanjang {{convert\|760\|km\|adj=on}} dengan Papua Nugini melalui provinsi [[Papua (provinsi)\|Papua]] dan [[Papua Barat (provinsi)\|Papua Barat]]. Perbatasan bersama ini telah memunculkan ketegangan dan masalah diplomatik selama beberapa dasawarsa.<ref>http://countrystudies.us/indonesia/100.htm</ref> Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Port Moresby]] dan konsulat di [[Vanimo]]. ~~=== Fiji ===~~ ~~{{flag\|Fiji}}~~ ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Fiji}}~~ ~~=== Selandia Baru ===~~ ~~{{Flag\|Selandia Baru}}~~ ~~{{Main\|Hubungan Indonesia-Selandia Baru}}~~ == Eropa == Baris 144 ⟶ 123: Bulgaria termasuk di antara negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Hubungan diplomatik dibentuk tanggal 21 September 1956. * Bulgaria memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]] sejak Oktober 1958 * Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Sofia]] sejak 1960.<ref>[http://www.indonesia.bg/bilateral%20bulgaria.htm Official Website of the Embassy of the Republic of Indonesia in Sofia, Bulgaria] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20090626132707/http://indonesia.bg/bilateral%20bulgaria.htm \|date=2009-06-26 }}.</ref> === Denmark === Baris 163 ⟶ 142: {{flag\|Jerman }} * Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Berlin]] * ~~Germany~~Jerman memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]] === Yunani === {{flag\|Yunani}} * Hubungan diplomatik dibentuk tahun 1960. * Kedutaan besar Indonesia di [[Athena]] dibuka tahun 1994.<ref>[{{Cite web \|url=http://www.indonesia.gr/ \|title=Indonesian embassy in Athens] \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2015-02-10 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20150210034321/http://indonesia.gr/ \|dead-url=yes }}</ref> * Kedutaan besar Yunani di Jakarta dibuka tahun 1997.<ref>[{{Cite web \|url=http://www.greekembassy.or.id/ \|title=Greek embassy in Jakarta] \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2014-04-20 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20140420170727/http://www.greekembassy.or.id/ \|dead-url=yes }}</ref> * [~~http~~https://web.archive.org/web/20060714205010/http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Geographic+Regions/Asia+-+Oceania/Bilateral+Relations/Indonesia/ Greek Foreign Affairs Ministry about relations with Indonesia.] === Tahta Suci === {{flag\|Tahta Suci}} {{Further\|[[Hubungan luar negeri Tahta Suci#Seluruh dunia]]}} Indonesia mempunyai hubungan diplomatik yg dekat dengan takha suci Vatikan bahkan negara ini merupakan negara Eropa pertama yg mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat Indonesia mempunyai duta besar di Vatikan Dan Vatikan mempunyai duta besar di jakarta === Belanda === Baris 181 ⟶ 163: * Hubungan Indonesia–Belanda sudah dimulai sejak perdagangan rempah ketika Belanda mendirikan pos dagang di wilayah Indonesia sebelum menjadikannya koloni Hindia Belanda. * Militer Indonesia kadang membeli perlengkapan militer dari Belanda Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia sampai Desember 1949. Pihak kerajaan Belanda mengisukan permintaan maaf resmi kepada Republik Indonesia melalui Raja Willem-Alexander === Portugal === {{flag\|Portugal}} Pada tahun 1999, [[Indonesia]] dan [[Portugal]] memulihkan hubungan diplomatik yang putus setelah [[invasi Indonesia ke Timor Timur\|invasi Indonesia]] ke [[Timor Leste]] tahun 1975 * Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Lisbon]]<ref>[http://kbri3.indonesianembassy-lisbon.net/en/home-mainmenu-1.html Indonesian embassy in Lisbon]</ref> * Portugal memiliki kedutaan besar di Jakarta <ref>[http://www.embassyportugaljakarta.or.id/indexeng.htmEmbassy of Portugal]{{Pranala mati\|date=Februari 2021 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> === Rumania === {{flag\|Rumania}} * Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Bukares]]<ref>[{{Cite web \|url=http://www.indonezia.ro/ \|title=Indonesian embassy in Bucharest] \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2012-09-01 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20120901094250/http://www.indonezia.ro/ \|dead-url=yes }}</ref> * Romania memiliki kedutaan besar di Jakarta Baris 197 ⟶ 182: {{flag\|Rusia}} {{Main\|Hubungan Indonesia–Rusia}} * Indonesia dan Rusia adalah anggota [[~~Asia-Pacific~~Kerja ~~Economic~~Sama ~~Cooperation~~Ekonomi Asia ~~Forum~~Pasifik\|APEC]]. * Russia memiliki kedutaan besar di Jakarta.<ref>[{{Cite web \|url=http://www.indonesia.mid.ru/ \|title=Russian embassy in Jakarta] \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2009-07-14 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20090714013702/http://www.indonesia.mid.ru/ \|dead-url=yes }}</ref> * Indonesia memiliki ~~[[Kedutaan besar Indonesia di Moskwa\|~~kedutaan besar di [[Moskwa]] dan konsulat jenderal di [[Saint Petersburg]].<ref>[https://archive.istoday/20071120053010/www.kbrimoskow.org/embassy/list_040107.htm Indonesian embassy in Moscow]</ref> * Pada awal [[Perang Dingin]], kedua negara memiliki hubungan erat melalui kunjungan presiden Indonesia [[Soekarno]] ke Moskwa dan pemimpin Soviet [[Nikita Khrushchev]] ke Jakarta. Ketika Soekarno [[Penggulingan Soekarno\|digulingkan]] oleh [[Soeharto\|Jenderal Soeharto]], hubungan antar kedua negara tidak sedekat pada masa Soekarno. * Pada akhir 2007, Indonesia membeli senjata militer dari Rusia dengan pembayaran jangka panjang. Kedua negara juga merupakan anggota [[~~Negara industri G20\|~~G20]] dan [[APEC]] === Ukraina === {{flag\|Ukraina}} {{main\|Hubungan Indonesia-Ukraina}} * Indonesia mengakui kemerdekaan Ukraina tahun 1992 dan membentuk hubungan diplomatik tahun 1993. Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Kiev]].<ref>[{{Cite web \|url=http://www.indonesianembassy.kiev.ua/ \|title=Indonesian embassy in Kiev] \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2015-02-28 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20150228204555/http://www.indonesianembassy.kiev.ua/ \|dead-url=yes }}</ref> * Ukraina memiliki kedutaan besar di Jakarta.<ref>[https://archive.istoday/20120805081252/www.mfa.gov.ua/indonesia/en/news/top.htm Ukrainian embassy in Jakarta]</ref> === Britania Raya === {{flag\|Britania Raya}} {{Main\|Hubungan Indonesia–Britania Raya}} [[Britania Raya]] dan [[Indonesia]] telah memiliki hubungan erat sejak 1949.<ref name="autogenerated1">[{{Cite web \|url=http://ukinindonesia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-indonesia/uk-indo-relation \|title=UK-Indonesia relations<!-- Bot generated title -->] \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2010-07-26 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20100726040600/http://ukinindonesia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-indonesia/uk-indo-relation \|dead-url=yes }}</ref> Indonesia memiliki kedutaan besar di [[London]],<ref name="indonesianembassy1">[{{Cite web \|url=http://www.indonesianembassy.org.uk/News/news_2010_03_27_jp_1.html \|title=News-Indonesianembassy<!-- Bot generated title -->] \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2010-11-26 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20101126112613/http://indonesianembassy.org.uk/News/news_2010_03_27_jp_1.html \|dead-url=yes }}</ref> [[Britania Raya]] memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]].<ref>[http://ukinindonesia.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/ Our embassy<!-- Bot generated title -->]</ref> Kementerian Budaya dan Pariwisata [[Indonesia]] meluncurkan kampanye untuk meningkatkan jumlah wisatawan dari Britania Raya ke Indonesia.<ref name="indonesianembassy1"/> Pada tahun 2009, 160.000 wisatawan Britania mengunjungi Indonesia. Tujuan kampanye ini adalah meninkatkan jumlahnya hingga 200.000 orang.<ref name="indonesianembassy1"/> Baris 218 ⟶ 203: Pada tahun 2006, mantan PM Britania Raya [[Tony Blair]] bertemu [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dan setuju "mendirikan Indonesia-UK Partnership Forum yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempromosikan dialog strategis dalam masalah bilateral, multilateral, dan global".<ref name="autogenerated1"/> Forum Indonesia-Britania Raya pertama diadakan tahun 2007 dan diketuai oleh Menlu Britania Raya [[Margaret Beckett]] dan Menlu Indonesia [[Hassan Wirajuda]].<ref name="autogenerated1"/> Bulan Maret 2010, anggota [[House of Lords]] memuji Indonesia atas kemajuannya dalam menciptakan demokrasi masyarakat, kebebasan media, dan perlindungan lingkungan.<ref name="deplu1">[{{Cite web \|url=http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3265&l=en \|title=Ministry of Foreign Affairs - Members of the UK’s House of Lords praised Indonesia’s achievements<!-- Bot generated title -->] \|access-date=2012-11-13 \|archive-date=2010-05-21 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20100521150930/http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3265&l=en \|dead-url=yes }}</ref> Dalam pertemuan dengan Anggota DPR Indonesia [[Hayono Isman]], House of Lords menyatakan bahwa mereka ingin meningkatkan hubungan antar kedua negara.<ref name="deplu1"/> == Amerika Utara == Baris 235 ⟶ 220: Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi, komersial, dan keamanan di Indonesia. Indonesia masih menjadi bagian penting dari keamanan kawasan karena lokasi strategisnya di antara selat-selat kunci internasional, terutama [[Selat Malaka]]. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat positif dan terus meningkat sejak terpilihnya Presiden Yudhoyono pada Oktober 2004. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an dan memuji peran Indonesia sebagai negara anti-[[komunis]] saat [[Perang Dingin]]. Hubungan kerja sama masih berlangsung sampai sekarang, meski tidak ada perjanjian keamanan formal yang mengikat kedua negara. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dan melakukan dialog mengenai ancaman keamanan kawasan. Kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam perlawanan terorisme meningkat stabil sejak 2002, setelah serangan teroris di Bali (Oktober 2002 dan Oktober 2005), Jakarta (Agustus 2003 dan September 2004) dan lokasi regional lainnya yang menunjukkan keberadaan organisasi teroris, terutama [[Jemaah Islamiyah]] di Indonesia. Amerika Serikat menyambut kontribusi Indonesia dalam keamanan regional, khususnya peran utama Indonesia dalam membantu mempertahankan [[demokrasi]] di [[Kamboja]] dan menengahi sengketa wilayah di [[Laut Cina Selatan]]. ==Amerika Selatan== === Chili === {{flag\|Chili}} * Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Santiago]], dan Chili memiliki kedutaan besar di Jakarta. * Kedua negara telah menandatangani [[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Chili]] yang sudah berlaku sejak Agustus 2019. == Afrika == === Afrika Selatan === {{flag\|Afrika Selatan}} * Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Pretoria]] dan Afrika Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta. * Kedua negara adalah anggota [[G20\|ekonomi besar G20]], GNB, dan [[negara berkembang G20]]. === Libya === {{flag\|Libya}} * Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Tripoli]] dan Libya memiliki kedutaan besar di Jakarta. * Kedua negara adalah anggota [[OKI]] dan GNB. === Mesir === {{flag\|Mesir}} * Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Kairo]] dan Mesir memiliki kedutaan besar di Jakarta. * Mesir termasuk salah satu negara pertama yang mengakui [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia\|kemerdekaan Indonesia]]. * [[Gamal Abdul Nasir\|Gamel Abdel Nasser]] dari Mesir dan [[Soekarno]] dari Indonesia adalah dua dari lima anggota pendiri [[Gerakan Non-Blok]]. * Kedua negara adalah anggota [[OKI]], GNB, dan [[negara berkembang G20]]. === ~~Libya~~ Mozambik=== {{flag\|~~Libya~~Mozambik}} * Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[~~Tripoli~~Maputo]] (merangkap [[Malawi]]) dan ~~Libya~~Mozambik memiliki kedutaan besar di Jakarta (merangkap [[Singapura]], [[Malaysia]], [[Timor Leste]], [[Thailand]] dan [[Filipina]]). * Kedua negara memiliki [[Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia dan Mozambik\|suatu perjanjian dagang preferensial]]. * Kedua negara adalah anggota [[OKI]] dan GNB. === Nigeria === Baris 253 ⟶ 254: * Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Abuja]] dan Nigeria memiliki kedutaan besar di Jakarta. * Kedua negara adalah anggota [[OKI]], GNB, [[negara berkembang G20]], dan [[Next Eleven]]. ~~=== Afrika Selatan ===~~ ~~{{flag\|Afrika Selatan}}~~ * Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Pretoria]] dan Afrika Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta. * Kedua negara adalah anggota [[ekonomi besar G20]], GNB, dan [[negara berkembang G20]]. == Organisasi internasional == ~~{{columns-list\|6\|~~ [[Asia-Pacific Economic Cooperation\|APEC]] [[Asian Development Bank\|AsDB]] Baris 273 ⟶ 268: [[G-19]] [[Negara berkembang G20\|G-20 Developing Nations]] [[~~Ekonomi besar~~ G20\|G-20 ~~Major~~Ekonomi ~~Economies~~besar]] [[G33 (negara berkembang)\|G33]] [[Group of 77\|G-77]] Baris 292 ⟶ 287: [[International Mobile Satellite Organization\|Inmarsat]] [[Intelsat]] [[~~Interpol (organisasi)\|~~Interpol]] [[IOC]] [[International Organization for Migration\|IOM]] (pemantau) Baris 298 ⟶ 293: [[International Telecommunication Union\|ITU]] [[International Trade Union Confederation\|ITUC]] [[Gerakan Non~~-Aligned~~ ~~Movement~~Blok\|NAM]] [[Organisation of Islamic Cooperation\|OIC]] [[Organisasi Pelarangan Senjata Kimia\|OPCW]] [[Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons\|OPCW]] [[Organization of the Petroleum Exporting Countries\|OPEC]] (bekas) [[United Nations\|UN]] Baris 306 ⟶ 301: [[UNESCO]] [[UNIFIL]] [[~~United~~Organisasi ~~Nations~~Pengembangan ~~Industrial~~Industri ~~Development~~Perserikatan ~~Organization~~Bangsa-Bangsa\|UNIDO]] [[United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission\|UNIKOM]] [[United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina\|UNMIBH]] Baris 320 ⟶ 315: [[World Tourism Organization\|WToO]] [[World Trade Organization\|WTrO]]</div> }} == Lihat pula == Baris 330 ⟶ 324: [[Daftar Duta Besar Indonesia untuk Australia]] * [[Daftar Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya]] * [[Daftar warga Indonesia yang ditahan atau dieksekusi di luar negeri]] == Catatan kaki == Baris 342 ⟶ 337: {{DEFAULTSORT:Hubungan Luar Negeri Indonesia}} [[Kategori:Hubungan luar negeri Indonesia\| ]] ~~[[Kategori:Hubungan luar negeri menurut negara\|Indonesia]]~~