Negara hukum: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →Rujukan: clean up |
|||
(26 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Negara hukum''' adalah sebuah [[teori hukum]] yang berasal dari tradisi hukum [[Eropa]] yang dipengaruhi oleh Romawi. Konsep ini tidak sama dengan ''[[rule of law]]'' yang dikenal pada tradisi hukum [[Common law|Inggris]] (Anglo-Saxon). Konsep negara hukum juga perlu dibedakan dari ''[[Rechtsstaat]]'' karena istilah "negara hukum" digunakan secara khusus untuk konteks Indonesia.
== Konsep ==
Negara hukum
▲Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.
== Unsur
Unsur:
# [[Hak asasi manusia]] dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
# Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
Baris 16 ⟶ 13:
# Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya
# Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
# Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
# Berdasarkan sebuah
# Menuntut pembagian kekuasaan
==
* Wahjono, Padmo, 1989, ''[https://books.google.co.id/books/about/Pembangunan_hukum_di_Indonesia.html?id=LFQyAAAAIAAJ&redir_esc=y Pembangunan Hukum di Indonesia]'', Jakarta: Ind Hill Co.
* Hadjon, Philipus M., 1972, ''[https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ&dq=Perlindungan+Hukum+Bagi+Rakyat+di+Indonesia+HADJON&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjVl-fv9PLkAhVN4nMBHXrsBREQ6AEIKTAA Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara]'', Surabaya: Bina Ilmu.
{{politik-stub}}▼
[[Kategori:Hukum]]
[[Kategori:Politik]]
|