Kabinet Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara [[eksplisit]] dalam UUD[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,|Undang-Undang Dasar 1945]] sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari [[konvensi]] administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu [[kabinet yang dipimpin presidenpresidensial]] dan kabinet yang dipimpin [[parlemenkabinet parlementer]]. Dalam kabinet presidenpresidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkanserta dimemimpin sebuah kabinet; pada kabinet parlemenparlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada [[legislatif]].{{sfn|Simanjuntak|2003|p=1}}

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS). Di bawah [[Konstitusi Republik Indonesia Serikat|Konstitusi Federal tahun 1949]], RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetapdipertahankan karena adanya perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950]] menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya, ada tujuh kabinet denganyang memiliki antara 18 dan 25 anggota.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=3–4}}

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|dekret]] yang membatalkan [[UUD 1950]] dan kembalimengembalikan konstitusi negara ke [[UUD 1945]]. Kabinet jugayang ada dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi[[demokrasi Terpimpinterpimpin]] diberlakukan. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelahkemudian. dikeluarkannyaPada dekretmasa ini, dimana Presidenpresiden merangkap sebagai Perdanaperdana Menterimenteri, sertasedangkan [[DPRS]] dan [[MPRS]] beralih fungsi dari [[legislatif]] ke [[eksekutif]]. SelamaPada tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Sukarno, kabinerjumlah yangkabinet lebih besarmembesar, memuncakyang pada 111puncaknya memiliki lebih dari 100 menteri.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden [[Soeharto]], kabinet yang dibentuk memiliki anggota yang lebih kecil,sedikit. danSejak daritahun 1968 sampai 1998, berlangsungkabinet bekerja untuk jangkamasa jabatan presidenselama lima tahun. Setelah jatuhnya SuhartoSoeharto dan dimulainya [[Indonesia: Era Reformasi|era Reformasi]], sistem kabinet presidensial telahtetap dijagadipertahankan.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=5–6}}

!Nama Kabinetkabinet

!Jumlah <br>personel

|<center>38||'''[[Kabinet Indonesia Bersatu II|Indonesia Bersatu II]]'''||[[22 Oktober]] [[2009]]||[[20 Oktober]] [[2014]]||[[Susilo Bambang Yudhoyono]]||[[Presiden]]||34 orang