Wikipedia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(87 revisi perantara oleh 53 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Pendidikan di Indonesia}}
'''Perguruan tinggi negeri badan hukum''', disingkat '''PTN BH''' adalah [[Daftar perguruan tinggi negeri di Indonesia|perguruan tinggi negeri]] yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.<ref group=note>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pola Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</ref> Dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sampai dengan tahun 2016, terdapat 11 perguruan tinggi negeri badan hukum.
'''Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum''', disingkat '''PTN BH''' adalah [[Daftar perguruan tinggi negeri di Indonesia|perguruan tinggi negeri]] yang didirikan oleh pemerintah dan berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.{{Efn|Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pola Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.}} Dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sampai dengan tahun 2024, terdapat 24 perguruan tinggi negeri badan hukum dan tiap tahunnya terus bertambah.<ref>{{Cite web|date=2020-06-24|title=Pengertian & Perbedaan PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker|url=https://sevima.com/pengertian-perbedaan-ptn-bh-ptn-blu-ptn-satker/|website=SEVIMA|access-date=2021-11-10}}</ref>
 
== Sejarah ==
Pada tahun 2000, sejumlah PTN di Indonesia berbentuk BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah [[Universitas Indonesia]], [[Universitas Gadjah Mada]], [[Institut Pertanian Bogor]], dan [[Institut Teknologi Bandung]]. PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan.
 
Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan [[badan hukum pendidikan|badan hukum pendidikan]] pemerintah]] sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan [[Mahkamah Konstitusi Indonesia|Mahkamah Konstitusi]] Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi [[perguruan tinggi negeri|perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah]]. Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama karena begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku, seluruh perguruan tinggi eks BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.<ref>[http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU0122012_Full.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012]</ref>
 
== Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ==
=== Persyaratan ===
Sampai dengan tahun 2016, terdapat 11 perguruan tinggi negeri badan hukum. Pemerintah menetapkan persyaratan sangat ketat bagi setiap perguruan tinggi negeri untuk mencapai status badan hukum, diantaranya: masuk 9 (sembilan) peringkat nasional dalam publikasi internasional dan paten, telah terakreditasi institusi "A" oleh BAN PT, opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, serta prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional. Berdasarkan Pasal 2 Permendikbud 4/2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud 88/2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, 3 diantaranya, yaitu:
{| class="wikitable"
|+Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
!
!
|-
|1
|Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik
|-
|2
|Memenuhi standar minimum kelayakan finansial
|-
|3
|Menjalankan tanggung jawab sosial.
|}
Untuk mengetahui kelayakan PTN menjadi PTN badan hukum, PTN harus menyusun dokumen, sebagai berikut:
 
# Evaluasi Diri PTN;
=== Penetapan Status ===
# Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum;
# Rancangan Statuta PTN badan hukum;
# Rencana Peralihan PTN badan hukum.
 
=== Penetapan status ===
Penetapan PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah, sedangkan penetapan PTN-BLU (Badan Layanan Umum) dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Ristek dan Dikti.<ref>[http://www.kopertis12.or.id/2016/05/16/seputar-ptn-bh-ptn-blu-ptn-satker-dan-ptn-baru.html Seputar PTN BH/PTN BLU/PTN Satker/PTN Baru]</ref>
 
Baris 16 ⟶ 37:
PTN BH memiliki otonomi luas dalam hal akademik. Salah satunya, PTN juga dapat membuka dan menutup program studi di perguruan tingginya, sedangkan PTN-BLU/PTN Satker tidak bisa.
 
=== Biaya Pendidikanpendidikan ===
PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan menteri. Dalam penetapan tarif, PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan menteri. Tarif biaya pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
 
Baris 22 ⟶ 43:
Pendapatan PTN Badan Hukum bukan merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dari segi aset, aset yang diperoleh dari usaha PTN BH menjadi aset PTN BH yang merupakan aset negara yang dipisahkan, sementara aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN BH yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara.
 
=== SDM/Tenagatenaga Pendidikanpendidikan ===
PTN-BH merujuk pada pasal 25 butir 4 PP no. 4 tahun 2014, PTN BH berwenang menetapkan, mengangkat, membina dan memberhentikan tenaga tetap Non-PNS.
 
== Daftar perguruan tinggi negeri ==
=== Perguruan Tinggi BHMN (Tahun 2000-20122000–2012) ===
Pada awalnya, PTN yang ditetapkan sebagai PT BHMN berjumlah 4 pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2003, USU[[Universitas Sumatera Utara]] ditetapkan sebagai PT BHMN. Jumlahnya bertambah pada tahun 2004 yaitu dengan bergabungnya UPI[[Universitas Pendidikan Indonesia]]. Sampai dengan tahun 2006, perguruan tinggi negeri yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara berjumlah 7:
* [[Universitas Indonesia]], [[Kota Depok|Depok]], ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000.
* [[Universitas Gadjah Mada]], [[Yogyakarta]], ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000.
* [[Institut Pertanian Bogor]], [[Kota Bogor|Bogor]], ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000.
* [[Institut Teknologi Bandung]], [[Kota Bandung|Bandung]], ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000.
* [[Universitas Sumatera Utara]], [[Kota Medan|Medan]], ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003.
* [[Universitas Pendidikan Indonesia]], [[Kota Bandung|Bandung]], ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004.
* [[Universitas Airlangga]], [[Kota Surabaya|Surabaya]], ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006.
 
=== Perguruan Tinggi Negeri Pemerintah (Tahun 2012-20132012–2013) ===
Pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan sebagai landasan hukum BHP berdampak kepada seluruh perguruan tinggi BHMN dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adanya masa transisi status PT Eks-BHMN harus sudah selesai hingga tahun 2013. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menyelesaikan masa transisi beberapa Perguruan tinggi Eks-BHMN diantaranya:
* [[Universitas Pendidikan Indonesia]], [[Bandung]], berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012.<ref>[{{Cite web |url=http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17522/Perpres0432012.pdf |title=Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012] |access-date=2012-06-09 |archive-date=2012-04-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120421194428/http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17522/Perpres0432012.pdf |dead-url=yes }}</ref>
* [[Institut Teknologi Bandung]], [[Bandung]], berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012.<ref>[{{Cite web |url=http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17523/Perpres0442012.pdf |title=Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012] |access-date=2012-06-09 |archive-date=2012-05-23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120523062825/http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17523/Perpres0442012.pdf |dead-url=yes }}</ref>
 
=== Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tahun 2013-sekarang) ===
=== Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (2013-sekarang) ===
Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjadi pijakan dasar bagi Perguruan Tinggi Negeri Eks-BHMN untuk beralih status menjadi PTN Badan Hukum. Setahun setelah UU disahkan, permasalahan status PTN Eks-BHMN menjadi selesai dengan dikeluarkannya PP sebagai berikut:
* [[Institut Teknologi Bandung]], [[Bandung]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
* [[Universitas Gadjah Mada]], [[Yogyakarta]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013.
* [[Institut Pertanian Bogor]], [[Kota Bogor]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013.
* [[Universitas Indonesia]], [[Jakarta]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013.
* [[Universitas Pendidikan Indonesia]], [[Bandung]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014.
* [[Universitas Sumatera Utara]], [[Medan]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014.
* [[Universitas Airlangga]], [[Surabaya]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014.
 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"
Pada tahun 2015, pemerintah menambah jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang berstatus badan hukum (PTN BH) yang awalnya bersifat badan layanan umum (BLU). Beberapa PTN BH tersebut diantaranya:
|-
* [[Universitas Padjadjaran]], [[Bandung]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015
! #
* [[Universitas Diponegoro]], [[Semarang]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015
! class="unsortable"| Logo
* [[Universitas Hasanuddin]], [[Makassar]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015
! Nama
* [[Institut Teknologi Sepuluh Nopember]], [[Surabaya]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015
! Singkatan
! class="unsortable"| Dasar Hukum Penetapan
! data-sort-type=date| Tanggal Penetapan
! Lokasi
! class="unsortable"| Referensi
|-
| 1
| [[Berkas:Logo Institut Teknologi Bandung.png|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Institut Teknologi Bandung]]
| ITB
| Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013
| 14 Oktober 2013
| style="text-align:left;"| [[Jawa Barat]]
|
|-
| 2
| [[Berkas:Bogor Agricultural University (IPB) symbol.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Institut Pertanian Bogor]]
| IPB
| Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013
| 14 Oktober 2013
| style="text-align:left;"| [[Jawa Barat]]
|
|-
| 3
| [[Berkas:Emblem of Universitas Gadjah Mada.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Gadjah Mada]]
| UGM
| Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013
| 14 Oktober 2013
| style="text-align:left;"| [[Daerah Istimewa Yogyakarta]]
|
|-
| 4
| [[Berkas:Makara of Universitas Indonesia.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Indonesia]]
| UI
| Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013
| 14 Oktober 2013
| style="text-align:left;"| [[DKI Jakarta]]{{Efn|Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021.}}
|
|-
| 5
| [[Berkas:Logo Almamater UPI.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Pendidikan Indonesia]]
| UPI
| Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014
| 28 Februari 2014
| style="text-align:left;"| [[Jawa Barat]]
|
|-
| 6
| [[File:Logo Universitas Sumatera Utara.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Sumatera Utara]]
| USU
| Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014
| 28 Februari 2014
| style="text-align:left;"| [[Sumatera Utara]]
|
|-
| 7
| [[Berkas:Logo-Branding-UNAIR-biru.png|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Airlangga]]
| UNAIR
| Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014
| 14 Mei 2014
| style="text-align:left;"| [[Jawa Timur]]
|
|-
| 8
| [[Berkas:Lambang Universitas Padjadjaran.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Padjadjaran]]
| UNPAD
| Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015
| 22 Juli 2015
| style="text-align:left;"| [[Jawa Barat]]
|
|-
| 9
| [[Berkas:Undip.png|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Diponegoro]]
| UNDIP
| Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015
| 22 Juli 2015
| style="text-align:left;"| [[Jawa Tengah]]
|
|-
| 10
| [[Berkas:Logo-Resmi-Unhas-1.png|59x59px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Hasanuddin]]
| UNHAS
| Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015
| 22 Juli 2015
| style="text-align:left;"| [[Sulawesi Selatan]]
|
|-
| 11
| [[Berkas:Institut Teknologi Sepuluh Nopember seal.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Institut Teknologi Sepuluh Nopember]]
| ITS
| Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015
| 22 Juli 2015
| style="text-align:left;"| [[Jawa Timur]]
|
|-
| 12
| [[Berkas:Logo-uiii.png|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Islam Internasional Indonesia]]{{Efn|Berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.}}
| UIII
| Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019
| 19 Maret 2019
| style="text-align:left;"| [[Jawa Barat]]
| <ref>https://jdih.uiii.ac.id/detail/79</ref>
|-
| 13
| [[Berkas:Logo UNS.png|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Sebelas Maret]]
| UNS
| Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020
| 6 Oktober 2020
| style="text-align:left;"| [[Jawa Tengah]]
| <ref>{{Cite web|date=2020-10-08|title=Presiden Tandatangani PP UNS PTN BH, UNS Bersiap Masuk Masa Transisi|url=https://uns.ac.id/id/uns-update/presiden-tandatangani-pp-uns-ptn-bh-uns-bersiap-masuk-masa-transisi.html|website=Universitas Sebelas Maret|language=en-US|access-date=2021-01-01}}</ref>
|-
| 14
| [[File:Logo Unand.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Andalas]]
| UNAND
| Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021
| 31 Agustus 2021
| style="text-align:left;"| [[Sumatera Barat]]
| <ref>{{Cite web|title=Unand Ditetapkan sebagai PTN-BH ke-13|url=https://hariansinggalang.co.id/unand-ditetapkan-sebagai-ptn-bh-ke-13/|website=Harian Singgalang|access-date=06 September 2021}}</ref>
|-
| 15
| [[Berkas:Logo Universitas Brawijaya.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Brawijaya]]
| UB
| Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021
| 18 Oktober 2021
| style="text-align:left;"| [[Jawa Timur]]
| <ref>{{Cite book|date=2021|url=https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211026_171224_Salinan%20PP%20Nomor%20108%20Tahun%202021%20PTNBH%20Univ%20Brawijaya.pdf|title=Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021|publisher=Biro Hukum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi|url-status=live}}</ref>
|-
| 16
| [[Berkas:Padang State University logo.png|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Negeri Padang]]
| UNP
| Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021
| 25 November 2021
| style="text-align:left;"| [[Sumatera Barat]]
| <ref>{{Cite web|url=https://unp.ac.id/news/03-12-2021/universitas-negeri-padang-resmi-menjadi-ptnbh|title=Universitas Negeri Padang Resmi Menjadi PTNBH|website=unp.ac.id|acces-date=2021-12-09}}</ref>
|-
| 17
| [[Berkas:Lambang Universitas Negeri Malang.jpg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Negeri Malang]]
| UM
| Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021
| 25 November 2021
| style="text-align:left;"| [[Jawa Timur]]
| <ref>{{Cite web|url=https://jdih.setneg.go.id/Terbaru|website=jdih.setneg.go.id|access-date=2021-12-01}}</ref>
|-
| 18
| [[Berkas:Emblem of Yogyakarta State University.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Negeri Yogyakarta]]
| UNY
| Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022
| 20 Oktober 2022
| style="text-align:left;"| [[Daerah Istimewa Yogyakarta]]
|
|-
| 19
| [[Berkas:Logo Universitas Negeri Semarang.png|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Negeri Semarang]]
| UNNES
| Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022
| 20 Oktober 2022
| style="text-align:left;"| [[Jawa Tengah]]
|
|-
| 20
| [[Berkas:Logo Universitas Negeri Surabaya Terbaru.JPG|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Negeri Surabaya]]
| UNESA
| Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022
| 20 Oktober 2022
| style="text-align:left;"| [[Jawa Timur]]
|
|-
| 21
| [[Berkas:Unsyiah.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Syiah Kuala]]
| USK
| Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022
| 20 Oktober 2022
| style="text-align:left;"| [[Aceh]]
|
|-
| 22
| [[Berkas:Logo Universitas Terbuka.svg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Terbuka]]
| UT
| Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022
| 20 Oktober 2022
| style="text-align:left;"| [[Banten]]
|
|-
| 23
| [[Berkas:Lambang baru UNJ.png|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Negeri Jakarta]]
| UNJ
| Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024
| 14 Agustus 2024
| style="text-align:left;"| [[DKI Jakarta]]
|
|-
| 24
| [[Berkas:LogoUNSRI.jpg|50px]]
| style="text-align:left;"| [[Universitas Sriwijaya]]
| UNSRI
| Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024
| 14 Agustus 2024
| style="text-align:left;"| [[Sumatera Selatan]]
|
|}
 
== Catatan ==
Pada tahun 2018, pemerintah menambah jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang berstatus badan hukum (PTN BH) yang awalnya bersifat badan layanan umum (BLU). Beberapa PTN BH tersebut diantaranya:
{{Notelist}}
* [[UIN SYARIF HIDAYATULLAH]], [[JAKARTA]] Berdasarkan peraturan pemerintah
 
== Catatan Kaki ==
{{reflist|2|group=note}}
 
== Referensi ==
Baris 68 ⟶ 302:
* [[Perguruan tinggi negeri]]
* [[Badan hukum pendidikan]]
* [[Daftar perguruan tinggi negeri di Indonesia]]
 
{{indo-stub}}
 
[[Kategori:Perguruan tinggi di Indonesia]]
[[Kategori:Jenis universitas atau perguruan tinggi]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Perguruan_Tinggi_Negeri_Badan_Hukum"