I Wayan Koster: Perbedaan antara revisi

Pada 15 Februari 2016 -, Wayan bertanya kepada APROFI, apakah ada asal investasi dari negara Cina. <ref>[http{{Cite web|title=Rangkuman Rapat - Panja dan Implementasi UU Perfilman - Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan APROFI - JejakParlemen|url=https://wikidpr.org/rangkuman/panja-dan-implementasi-uu-perfilman---rapat-dengar-pendapat-komisi-10-dengan-aprofi Panja dan Implementasi UU Perfilman |website=wikidpr.org|access- Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan APROFI]date=2021-07-06}}</ref>

''"Ini harus diubah oleh kawan-kawan di DPR. Ini tidak fair. Nuansa politik boleh saja, tetapi jangan terlalu vulgar. Tidak sehat ini."'' - Wayan Koster. <ref>[{{Cite news|url=http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/30/284907/wayan-koster-anggap-uu-md3-tidak-adil |title=Wayan Koster Anggap UU MD3 Tidak Adil |access-date=2018-06-04 |archive-date=2018-09-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180908202523/http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/30/284907/wayan-koster-anggap-uu-md3-tidak-adil |dead-url=yes |work=[[MetroTV|Metrotvnews.com]] }}</ref>

''“Saya berjuang keras untuk menggoalkan ketentuan tentang Desa Adat ini agar masuk dalam Undang-Undang Desa.”'' - Wayan Koster. <ref>[{{Cite web|date=2014-09-07|title=UU Desa Berpeluang Kuatkan Desa Adat di Bali {{!}} Inilah Bali|url=http://inilahbali.com/2014/09/07/uu-desa-berpeluang-kuatkan-desa-adat-di-bali/ UU Desa Berpeluang Kuatkan Desa Adat di Bali]|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

== Tanggapan selama menjadi anggota DPR ==

=== Kebijakan Moratoriummoratorium Ujian Nasional (UN) ===

Pada 1 Desember 2016 -, Wayan mengemukakan catatannya bahwa perdebatan tentang Ujian Nasional (UN) sudah ada sejak 2004 dan posisi DPR ketika itu menentang UN. UN yang ketika itu masih dijadikan syarat kelulusan tidak sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 sehingga terjadi negosiasi antara DPR dengan Pemerintah. Hasilnya adalah kesepakatan 60% dari UN dan 30% dari UAS. Menurut Wayan, langkah yang diambil Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) kali ini lebih radikal dengan menghapus UN meskipun langkah tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Wayan menyarankan ketika nanti dikomunikasikan ke media tidak menyebut bahwa UN dihapus melainkan kebijakan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang. Wayan berpendapat bahwa mutu pendidikan tidak sama dengan UN karena secara psikologis UN dijadikan prestise di beberapa daerah sehingga membuka peluang terjadinya kebocoran. Wayan menambahkan, UN adalah sesuatu yang bias namun mendapat anggaran yang cukup besar. Secara pribadi, Wayan menyetujui UN dihapus namun perlu diimbangi kebijakan peningkatan mutu dan tidak semua dilepas ke daerah karena tidak semua daerah bisa berkomitmen.  [sumber]

=== Evaluasi Kinerjakinerja Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN) ===

'''Pada 9 Februari 2016''' -, Wayan berpendapat bahwa lembaga ini harus ditentukan dulu, lembaga ini masih beroperasi atau tidak. Jika masih, lembaga ini mau dijadikan jenis Perum atau Perusahaan Terbatas (PT)? <ref>[http{{Cite web|title=Rangkuman Rapat - Panja Perfilman - Rapat Dengar Pendapat dengan PPFN - JejakParlemen|url=https://wikidpr.org/rangkuman/panja-perfilman---rapat-dengar-pendapat-dengan-ppfn Panja Perfilman |website=wikidpr.org|access- Rapat Dengar Pendapat dengan PPFN]date=2021-07-06}}</ref>

'''Pada 29 September 2015''' - Menurut, Wayan berpendapat postur anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) saat ini rawan sekali. <ref>[http{{Cite web|title=Berita Seputar DPR - Pembahasan Pagu Anggaran Sementara Kemenristekdikti Tahun 2016 -Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti - JejakParlemen|url=https://wikidpr.org/news/pembahasan-pagu-anggaran-sementara-kemenristekdikti-tahun-2016--raker-komisi-10-dengan-menristekdikti Pembahasan Pagu Anggaran Sementara Kemenristekdikti Tahun 2016 |website=wikidpr.org|access-Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti]date=2021-07-06}}</ref>

'''Pada 15 September 2015''' - Menurut Wayan, dalam perancangan anggaran dan program, pemerintah harus berpegang pada undang-undang. BOPTN telah diatur dalam undang-undang agar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk mahasiswa tidak bertambah tiap tahun. Oleh karena itu, program-program Kemenristekdikti dapat dipetakan antara yang regular atau mengikat, seperti program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ([[Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri|SNMPTN]]) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ([[Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri|SBMPTN]]). Menurut Wayan, pagu anggaran sebesar Rp.37 Triliun harus dinaikkan menjadi Rp.45 Triliun atau lebih. <ref>[http{{Cite web|title=Berita Seputar DPR - Penurunan Pagu Anggaran Kemenristekdikti Tahun 2016 – Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menristekdikti - JejakParlemen|url=https://wikidpr.org/news/penurunan-pagu-anggaran-kemenristekdikti-tahun-2016-rapat-kerja-komisi-10-dengan-menristekdikti Penurunan Pagu Anggaran Kemenristekdikti Tahun 2016 – Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menristekdikti]|website=wikidpr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>

=== Tentang Wacanawacana Perampinganperampingan Kabinetkabinet dan Kementeriankementerian ===

Pada 11 September 2014: Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Wayan Koster mengatakan, sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK tidak melebur empat Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pelayanan dasar. Adalah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada 29-30 Juni 2015 -, Wayan menyoroti anggaran untuk pendidikan. Wayan meragukan Program Wajib Belajar 12 tahun dapat berjalan kalau pagu anggarannya masih sama dengan sebelumnya. Wayan desakmendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Dikbud) untuk rubah nota anggarannya. Wayan minta perhatian khusus mengenai peningkatan kualitas guru-guru. Menurut Wayan harus ada program khusus yang mengurus guru-guru karena banyak guru PNS yang minta pindah padahal masa kerjanya baru 1 tahun dan menjadi beban daerah. Menurut Wayan banyak guru-guru [[Pendidikan anak usia dini|PAUD]] yang gajinya masih Rp.100,000 dan bukan dibiayai oleh APBN. Wayan minta ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar proses rekrutmen guru dirapihkan dan diperketat dan gaji guru PAUD disesuaikan dengan [[Upah minimum provinsi|UMP]] setempat. Sehubungan dengan anggaran untuk pendidikan agama Islam, Wayan minta penjelasan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mengapa tidak terlihat anggaran untuk pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha karena di Indonesia semua agama sama kedudukannya.

Pada 17 Maret 2015 -, Wayan Koster menyatakan bawa dirinya meyakini kongres PDIP ke-IV bakal sepi. Pasalnya, mayoritas pengurus, mulai dari pusat hingga daerah sepakat mendapuk kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum lagi.{{cn}}