Jimly Asshiddiqie: Perbedaan antara revisi

|honorific-prefix = <!-- Hanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->

|name = Jimly Asshiddiqie{{PAGENAME}}

|honorific-suffix = <!-- Hanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->

|image = Jimly asshiddiqieAsshiddiqie DPD.jpg

|caption = Jimly Asshiddiqie

|office4office = Anggota [[Dewan PertimbanganPerwakilan Presiden|AnggotaDaerah]] Dewandari Pertimbangan Presiden]]<br/><small>BidangDKI Hukum</small>Jakarta

|president4 term_start =[[Susilo Bambang1 Oktober Yudhoyono]]2019

|order4term_end = 30 September =2024

|term_end4order2 = 21 Juni= 2010ke-1

|predecessor4term_start2 =[[Adnan Buyung12 Nasution]]Juni 2012

|successor4term_end2 = Albert12 HasibuanJuni 2017

|order2 successor2 = 1[[Harjono]]

|term_end2president3 =[[Susilo 19Bambang Agustus 2008Yudhoyono]]

|predecessor2term_start3 = ''Tidak ada;= 25 JabatanJanuari baru''2010

|successor2term_end3 = [[Mohammad21 Juni Mahfud]]2010

|birth_date predecessor3 = [[17Adnan April]]Buyung [[1956Nasution]]

|nationality = {{flagicon|Indonesia}} [[Indonesia]]<!-- Hanya untuk warga negara asing -->

|religion = [[Islam]]<!-- Kosongkan bagian ini; kolom terkait Suku, Agama dan Ras telah dinonaktifkan -->

[[Berkas:Jimly MKasshiddiqie.jpg|jmpl|Jimly Asshiddiqie saat menjabat Ketua [[Mahkamah Konstitusi]]]]

Prof. Dr. '''Jimly Asshiddiqie''', S.H. ({{lahirmati|[[Kota Palembang|Palembang]], [[Sumatera Selatan]]|17|4|1956}}) adalah [[akademisi]] [[hukum tata negara]] [[Indonesia]] yang pernah menjabat Asisten Wapres B.J. Habibie (1998-1999) yang aktif terlibat dalam proses reformasi hukum dan politik di masa transisi pasca Orde Baru, termasuk aktif sebagai tim ahli MPR dalam proses perubahan UUD 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Anggota MPR-RI (1998-1999) dan Anggota MPR-RI sekaligus Anggota [[DPD-RI|DPD RI]] periode 2019–2024 dari [[DKI Jakarta]]. Ia menjabat anggota [[Dewan Pertimbangan Presiden]] pada tahun 2009-[[2010]]. Sejak Juni 2012 sampai dengan Juli 2017, ia dipercaya sebagai Ketua [[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu]] (DKPP) dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini-RI, ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sebelumnya ia merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua [[Mahkamah Konstitusi Indonesia]] pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Ia meraih gelar sarjana hukum dari [[Universitas Indonesia]] (UI) pada [[1982]], kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada [[1987]]. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 43 judul dan ratusan makalah yang tersebar di pelbagai media dan disampaikan di pelbagai forum. Banyak ide baru yang ia tuangkan dalam buku, seperti dalam buku "Green Constitution", "Konstitusi Ekonomi", "Konstitusi Sosial", "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", dan lain-lain.

Pada masa Presiden [[Soeharto]], Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI [[B.J. Habibie]]. Pada masa Presiden [[Abdurrahman Wahid]] dan Presiden [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]], ia kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003).

Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum sedangkan Soesilo[[Susilo Bambang Yudhoyono]] sebagai Ketua Kelompok Kerja Reformasi Politik. Selain menyiapkan pelbagaiberbagai bahan untuk RUU, pokja juga ditugasi untuk melakukan kajian Perubahan UUD 1945 dan kemungkinan Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan [[B. J. Habibie|B.J. Habibie]] menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.

Namun, setelah pelantikan dan kemudian diadakan pemilihan Ketua, Jimly tidak terpilih sebagai Ketua untuk periode ketiga. Ia digantikan hakim baru, yaitu [[Mahfud MD]] yang berhenti dari DPR untuk mengabdi menjadi hakim konstitusi. Setelah beberapa bulan kemudian, Jimly mengundurkan diri dari jabatan hakim konstitusi dan mulai sejak 1 Desember 2008 tidak lagi berstatus sebagai hakim. Ia merasa telah selesai melaksanakan tugas sejarah dalam membangun dan mengokohkan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya. Bahkan Ketua yang baru sudah terpilih sebagaimana mestinya untuk meneruskan estafet tugas konstitusional mengawal konstitusi. Banyak kritik yang dilontarkan atas pengunduran dirinya itu dari para anggota DPR. Namun, Pemerintah sangat menghargai jasa-jasanya dalam membangun lembaga Mahkamah Konstitusi dengan baik. Untuk itu pada bulan Agustus 2009, ia dianugerahi oleh Presiden, [[Bintang Mahaputera Adipradana]].

Sesudah tidak lagi sebagai hakim, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010). Selain itu, ia juga diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai calon Ketua KPK. Ia juga aktif menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009-sekarang). dan sejak 2013-2018 menjadi Ketua Dewan Penasihat. AktivitasUntuk aktivitas organisasinya, ia pernah aktif di organisasi kepemudaan [[Pelajar Islam Indonesia]] (PII). Sekarang di samping mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama "Jimly School of Law and Government" (JSLG) sambil terus mengabdi kepada negara melalui pelbagai jabatan. Terakhir ia menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), dan Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, sampai akhir 2017, dan anggotaWakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI)sampai 2020, dan Ketua Dewan Penasihat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sampai 2024.

* Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, 2009-2012 dan 2013-2017;

* Ketua Dewan Penasihat [[Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia|Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia]] (ICMI);

* {{id}} [http://www.jimly.com/ Home :: Jimly Asshiddiqie]

* {{id}} [http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jimly-asshiddiqie/index.shtml Profil di tokohindonesia.com] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100619043941/http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jimly-asshiddiqie/index.shtml |date=2010-06-19 }}

[[Kategori:Tokoh ICMIhukum Indonesia]]