Hubungan Suriah dengan Uni Eropa: Perbedaan antara revisi

Hubungan kerjasama antara Uni Eropa dan Suriah terjalin pada bidang ekonomi. Adapun pada Maret 1972, Suriah masuk dalam Or''ganization of Arab Petroleum Exporting Countries'' (OAPEC) sebagai salah satu Negara penghasil minyak. .<ref>Ali M. El-Agraa, The European Union Economics and Policies: 14</ref> Berkaitan ini, Uni Eropa menjalin kerja sama dengan menjadi partner perdagangan terbesar untuk Suriah setelah beberapa Negara seperti Iraq, Saudi Arabia and United Arab Emirates.

Pada tahun 1995 terbentuk kesepakatan kerjasama perdagangan Euro-Meditarian (Proses Barcelona). Kerjasama ini terdiri dari hampir semua Negara di kawasan Mediterania (Aljazair, Mesir, Israel, Jordan, Otoritas Palestina, Lebanon, Maroko, Suriah, Tunisia, dan Turki) termasuk Suriah. Namun, terkait kesepakatan antara Suriah dan Uni Eropa ini masih ditunda sejak tahun 2009.<ref>Ali M. El-Agraa, The European Union Economics and Policies: 392</ref>

Kerjasama bidang impor Uni Eropa dari Suriah sempat berubah pada tahun 2013 yang terdiri dari bahan bakar dan produk pertambangan (36,8%), produk pertanian (31,4%) dan produk manufaktur dalam bahan kimia tertentu (5,8%). Pada 2017, impor UE dari Suriah terutama terdiri dari produk pertanian (€ 0,07 miliar, 81,8%).<ref name="ec.europa.eu">Syria, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/syria/</ref>

Namun sejak terjadinya perang sipil di Suriah yang diawali oleh The Arab Spring, pada tahun 2011 yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata hingga jatuhnya korban korban dari masyarakat sipil. Pada masa yang bertepatan juga dengan krisis Euro, sehingga Uni Eropa sempat terbagi antara ikut intervensi dengan krisis Suriah. Dengan Inggris dan PerancisPrancis mengusulkan untuk mempersenjatai para pemberontak rezim Assad, tetapi Jerman dan negara anggota lainnya menolak hal tersebut. <ref>John Pett amd Anton La Guardia, Unhappy Union: 145 </ref>

Akhirnya, Uni Eropa mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pemutusan kerja sama dengan Suriah. <ref>Gordon Kerr, A Short History of The MiddleEast, from ancient empires to Islamic State:177</ref> Selain dalam hal kerjasama antar negara, sanksi juga dalam bentuk dilarangnya perjalanan, beberapa pembekuan asset untuk beberapa pejabat negara yang bertanggungjawab dalam menangani konflik, hingga penyitaan senjata untuk Suriah. .<ref>Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya A.Muchaddam Fahham* A.M. Kartaatmaja**, Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014: 42</ref>. Beberapa tindakan seperti larangan impor minyak mentah dan produk [[minyak bumi]] serta pembatasan ekspor termasuk pada barang-barang penggunaan ganda, peralatan utama dan teknologi untuk industri minyak dan gas, serta peralatan telekomunikasi tertentu dan barang-barang mewah juga dilakukan. <ref>Syria, http://name="ec.europa.eu"/trade/policy/countries-and-regions/countries/syria/</ref> Sejauh kini, sanksi Uni Eropa kepada Suriah masih diperpanjang lagi hingga Juni 2019. <ref>EU Extends Sanctions Against Syria for One Year, https://sputniknews.com/world/201805281064875994-eu-sanctions-syria-extension/</ref>

Uni Eropa dalam menghadapi krisis Suriah yang telah terjadi sejak tahun 2011 telah berusaha mengambil tindakan politik, mediasi, hingga penanganan korban masyarakat sipil.

# Mendukung demokrasi, [[hak asasi manusia]] dan kebebasan berbicara dengan memperkuat organisasi masyarakat sipil Suriah;

# AkuntabilitasMendukung akuntabilitas untuk kejahatan perang dengan maksud untukdemi memfasilitasi proses rekonsiliasi nasional dan keadilan transisional. <ref>The EU and the crisis in Syria, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/22664/eu-and-crisis-syria_en</ref>

Selain mengambil langkah politik, Uni Eropa juga mengambil tindakan kemanusiaan untuk memberikan pertolongan dan perlindungan pada masyarakat sipi terkait dengan krisis Suriah.

Kebijakan Lingkungan Eropa (ENP) adalah instrumen hubungan luar negeri dari Uni Eropa dengan negara negara timur dan selatan dari wilayah eropa. Terkait dengan krisis Suriah, bahwa Uni Eropa berupaya untuk menanggulangi atau mengurangi dampak dari pengungsi Timur Tengah.

Uni Eropa sebagai lembaga tertinggi di kawasan Eropa mengeluarkan kebijakan European Neighbourhood Policy (ENP). Kebijakan ini akan membantu negara negara di luar Uni Eropa untuk mencapai kesejahteraan. Dengan ditetapkannya kebijakan ini untuk mendunkung negara [[Timur Tengah|timur tengah]] seperti Suriah untuk mengambil transisi dan proses reformasi. <ref>Muchsin Idris, Tinjaan yuridis mengenai peran uni eropa terhadap pengungsi dalam konflik timur tengah (studi kasus konflik suriah), Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016: 10)</ref>

Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan (ECHO) telah lama menjadi donor utama untuk menyediakan pendampingan kemanusiaan di Suriah dan memastikan kontak haruan dengan berbagai aktor kemanusiaan di Suriah. Ini membuktikan pertolongan kemanusiaan. Komisi ini juga bentuk kerjasama Uni Eropa dengan menyediakan bantuan kemanusiaan elalui mitra tepercaya seperti ICRC, badan PBB dan mitra pelaksana internasional dan lokal, menggunakan semua saluran yang mungkin untuk memberikan bantuan di seluruh Suriah yang paling dibutuhkan melalui mitra tepercaya seperti ICRC, badan PBB dan mitra pelaksana internasional dan lokal, menggunakan semua saluran yang mungkin untuk memberikan bantuan di seluruh Suriah yang paling dibutuhkan.<ref>Syria http://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/syria_en</ref>

Bentuk kerjasama Uni Eropa untuk mengatasi krisis Suriah adalah dengan pembentukan EU Regional Trust Fund yang menjadi sumber dana para pengungsi korban dari krisis Suriah. Sejak dibentuk pada Desember 2014, sebagai bentuk bantuan non-kemanusiaan dari Uni Eropa untuk pengungsi Suriah. <ref>Europe’s Support To Refugees And Their Host Countries EU Regional Trust Fund In Response To The Syrian Crisis https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en</ref>