Pendudukan Sumatera Barat oleh Jepang: Perbedaan antara revisi

'''Pendudukan Jepang di Sumatera Barat''', secara resmi dikenal sebagai {{Nihongo|'''Sumatora Nishi Kaigan Shū'''|スマトラ西海岸州|Sumatora Nishikaigan-shū|lead=yes|{{lit|Provinsi Pantai Barat Sumatra}}}},<ref>{{Cite book |url=https://books.google.com/books?id=LFseAAAAMAAJ&q=Sumatora+Nishi+Kaigan+Shu |title=Sedjarah Minangkabau |date=1970 |publisher=Bhratara |language=id}}</ref><ref>{{Cite book |last=Asnan |first=Gusti |url=https://books.google.com/books?id=XFqIIm2E8cMC&dq=Sumatora+Nishi+Kaigan+Shu&pg=PA8 |title=Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an |date=2007 |publisher=Yayasan Obor Indonesia |isbn=978-979-461-640-6 |language=id}}</ref> dimulai dari tahun 1942 sampai tahun 1945 ketika wilayah ini dikuasai oleh [[Kekaisaran Jepang]]. Jepang memasuki Kota Padang pada 17 Maret 1942 dan dalam sepuluh hari seluruh kota penting di wilayah Sumatera Barat diduduki tanpa perlawanan dari [[Belanda]]. Pendudukan Jepang di wilayah ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]] oleh [[Soekarno]] dan [[Mohammad Hatta]].

Pada masa awal pendudukan Jepang, peristiwa yang terjadi di Padang banyak dipengaruhi oleh Soekarno.{{sfn|Kahin|2005|pp=137}} Ia berada di Sumatera Barat selama tiga sampai lima bulan, antara Februari 1942 hingga Juli 1942.{{sfn|Historia|1 Juni 2016}}

Pada Oktober 1943, Jepang memerintahkan pendirian [[Giyugun]] untuk membantu pertahanan. Dipimpin oleh [[Chatib Sulaiman]], Giyugun merupakan satu-satunya satuan ketentaraan yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Tentara sukarela ini kelak menjadi tulang punggung [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|kekuatan bersenjata Indonesia]] setelah kemerdekaan.

Jepang memulai invasinya di SumateraSumatra pada Februari 1942 dengan menerjunkan unit-unit pasukan payung di [[Palembang]]. Menurut Audrey Kahin, Jepang bermaksud mendahului rencana Belanda yang akan merusakkan instalasi minyak di dekat Palembang. Dari Palembang, balatentara Jepang segera menyebar ke arah selatan dan utara SumateraSumatra. Pada pertengahan Maret, pasukan dalam jumlah yang lebih besar mendarat di pantai utara dan timur SumateraSumatra, lalu bergerak cepat ke selatan.{{sfn|Kahin|2005|pp=135}}

Melalui [[Perjanjian Kalijati]] pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia kepada Jepang. Setelah pendudukan dimulai, Jepang membagi Indonesia dalam tiga wilayah pemerintahan militer. Wilayah SumateraSumatra berada di bawah Departemen Pemerintahan Militer "Gunseibu"Angkatan TentaraDarat (''Rikugun'') ke-25 di Singapura yang dipimpin Jenderal MoritakeTomoyuki TanabeYamashita. Namun, komandan militer Belanda di SumateraSumatra A. I. Spits mendeklarasikan tentara Belanda di SumateraSumatra akan terus berjuang hingga tetes darah terakhir.{{sfn|Kahin|2005|pp=136}}

Masuknya Jepang ke Sumatera Barat hampir berbarengan dengan pergerakan mereka di berbagai daerah SumateraSumatra lainnya. Tentara angkatan perang Jepang memasuki [[Kota Padang]] pada 17 Maret 1942. Dalam hitungan hari, seluruh Sumatera Barat dapat mereka kuasai dan komandan militer Belanda di SumateraSumatra menyerah tanpa syarat kepada Jepang.{{sfn|Kahin|2005|pp=135}}

Akademisi [[Audrey Kahin]]—yang meraih gelar doktor dalam ilmu sejarah Asia Tenggara dari [[Universitas Cornell]]{{sfn|The Jakarta Post|22 Januari 2014}}—mencatat, salah satu fokus tentara pendudukan Jepang selama tahun pertama pendudukan adalah memfungsikan aparatur pemerintahan di SumateraSumatra sehingga dengan demikian mereka dapat memanfaatkan secara efisien sumber daya vital di SumateraSumatra, terutama ladang minyak dekat Palembang dan perkebunan karet di [[SumateraKaresidenan Sumatra Timur|Sumatra Timur]]. Jepang menghidupkan kembali sistem pemerintahan peninggalan Belanda dan mengangkat kembali sebagian besar mantan pejabat Indonesia yang pernah duduk di birokrasi sebelumnya.{{sfn|Kahin|2005|pp=135}}<ref>{{Cite web |url=http://repositori.kemdikbud.go.id/14166/1/Peranan%20desa%20dalam%20perjuangan%20kemerdekaan%20di%20sumatera%20barat%201945-1950.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2021-01-26 |archive-date=2021-05-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210509151047/http://repositori.kemdikbud.go.id/14166/1/Peranan%20desa%20dalam%20perjuangan%20kemerdekaan%20di%20sumatera%20barat%201945-1950.pdf |dead-url=no }}</ref>

SumateraSumatra dalam struktur pemerintahan pendudukan pada mulanya berada di bawah kekuasaan [[Angkatan Darat Divisike-25 (Jepang)|Angkatan Darat ke-25]] yang berpusat di [[Singapura]]. Namun, Komando TentaraAngkatan Darat ke-25 berkesimpulan bahwa mereka tidak mungkin memerintah SumateraSumatra dari markas besarnya di Singapura, terutama dalam usaha melindungi daerah di sekitar instalasi-instalasi vital. Pada 1 Mei 1943, markas besar TentaraAngkatan Darat ke-25 dipindahkan dari Singapura ke [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]] dan SumateraSumatra yang sebelumnya tergabung bersama Malaya dijadikan unit pemerintahan sendiri.{{sfn|Kahin|2005|pp=136}} Jepang membagi SumateraSumatra menjadi 10 ''shushū'' (identik dengan daerah administratif residen pada zaman Belanda) yang masing-masing dikepalai oleh seorang ''shu chokanshūchōkan.''

Keresidenan Sumatera Barat dibentuk pada Agustus 1942 dengan nama [[SumatraSumatora NeishiNishi KaigunKaigan ShuShū]]. Keresidenan ini beribu kota di Padang. Mantan Gubernur [[Prefektur Toyama]] [[Yano Kenzo]] menjabat sebagai ''shu'' ''chokanshūchōkan'' pertama.{{sfn|Kahin|2005|pp=142}} Sebagai pemimpin sipil untuk wilayah Sumatera Barat, Yano Kenzo tiba di Padang tanggal 9 Agustus 1942 bersama dengan 68 orang pegawai sipil.{{sfn|Asnan|2006|pp=119}} Pembagian unit daerah administratif Sumatera Barat hampir sepenuhnya mengacu pada pembagian yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1935 yang terdiri dari 5 ''afdeelingen'', 19 ''onderafdeelingen'', 20 ''districten'', dan 49 ''onderdistricten'' serta sedikitnya 430 nagari. Sejarawan [[Gusti Asnan]] mencatat, sedikit perbedaan dari pembagian unit daerah administratif oleh Jepang adalah dikeluarkannya Fuku Bun Bangkinang dan dimasukkannya daerah itu ke dalam [[RiauRio ShuShū]].

Dalam menjalankan roda pemerintahannya di Sumatera Barat, Jepang tidak banyak melakukan perubahan struktur pemerintahan, kecuali perubahan nomenklatur ke dalam bahasa Jepang. ''Afdeeling'' yang dikepalai oleh asisten residen digantidiubah dengan namamenjadi ''bunbunshū'', yang dikepalai oleh seorang ''bun shu chobunshūchō''. ''Fuku bunshuOnderafdeeling'' yang dikepalai oleh seorangkontroler ''bakudiubah bunmenjadi cho'',fuku menggantikan istilah ''onderafdeelingbunshū'' yang dikepalai oleh kontrolerseorang ''fuku bunshūchō''. ''District'' yang dikepalai oleh demang diubah menjadi ''gun'' yang dikepalai oleh seorang ''gun chogunchō''. ''Onderdistrict'' yang dikepalai oleh asisten demang digantidiubah dengan istilahmenjadi ''fukofuku gun'', yang dikepalai oleh seorang ''fuko gunfuku chogunchō''.{{sfn|Asnan|2006|pp=119}}

Kecuali posisi penting dalam pemerintahan, Jepang masih menggunakan pegawai-pegawai pribumi yang sebelumnya bekerjaduduk dengandi administrasi Hindia Belanda<ref>{{Cite book|date=1996|url=https://books.google.co.id/books?id=Yqo5EROTOhAC&q=%22Karena+kekurangan+tenaga+sipil+maka+banyaklah+kedudukan+administrasi%22&dq=%22Karena+kekurangan+tenaga+sipil+maka+banyaklah+kedudukan+administrasi%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiIroiB_IHrAhWWaCsKHRRGBksQ6AEwAHoECAAQAg|title=Kongres Nasional Sejarah, 1996: sub tema Dinamika Sosial Ekonomi, III|publisher=Departemen Pendidikan dan Kebudayaan|language=id}}</ref> dengan syarat tidak melanggar otoritas Jepang.{{sfn|Siti Fatimah|2011|pp=82-83}} Pejabat Bumiputra tertinggi mengepalai ''gun'' dan struktur di bawahnya, ''fuku gun''. Unit pemerintahan yang terkecil yaitu ''[[Nagari|''nagari'']]'' diberi istilah ''son'' dan kepala nagari dinamakan ''son chosonchō''.{{sfn|Asnan|2006|pp=119}}

=== Kepemimpinan Yano Kenzo ===

[[Berkas:Yano_KenzoYano Kenzo Gubernur.jpegjpg|"Gubernur Sumatera Barat" {{jaill|Yano Kenzo|矢野兼三}} dalam balutan [[Busana tradisional Sumatera Barat|busana tradisional Minangkabau]].|jmpl|180px|kiri]]

Pemerintahan sipil Sumatera Barat baru efektif berjalan setelah kedatangan {{jaill|Yano Kenzo|矢野兼三}} ke Sumatera Barat pada 9 Agustus 1942 sebagai Residen Sumatera Barat. Sebelum bertugas di Sumatera Barat, Yano pernah menjabat sebagai Gubernur [[Prefektur Toyama]].{{sfn|Kahin|2005|pp=142}} Gusti Asnan mencatat Yano berperan besar dalam mewujudkan kerja sama yang baik antara rakyat Sumatera Barat dengan pihak Jepang.{{sfn|Asnan|2006|pp=122}} Yano banyak menentang kebijakan Komando TentaraAngkatan Darat ke-25, tetapi tetap menjaga hubungan persahabatan dengan Panglima TentaraAngkatan Darat ke-25 Moritake Tanabe di Bukittinggi. Simpatinya pada aspirasi rakyat setempat untuk merdeka dan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pandangannya ia kemukakan dalam sebuah artikel yang ditulisnya kelak pada 1967.{{sfn|Kahin|2005|pp=144}}

Sebagai pemimpin sipil, Yano Kenzo melakukan pendekatan terhadap penduduk Minangkabau melalui kebudayaan. Ia memiliki minat pada alam, masyarakat, dan adat-istiadat Minangkabau yang menganut tradisi matrilineal.{{sfn|Kahin|2005|pp=142}} Menurut Gusti Asnan, pandangan politiknya yang dipengaruhi oleh minatnya yang besar terhadap Minangkabau menjadi dasar lahirnya ide untuk memprakarsai pendirian beberapa organisasi kemasyarakatan, sosial, dan budaya di Sumatera Barat.{{sfn|Asnan|2006|pp=122}} Karena bertahan dengan pendiriannya menentang kebijakan ekonomi otoritas Jepang, Yano mengundurkan diri sebagai gubernur pada Maret 1944 dan digantikan oleh [[Hattori Naoaki]] pada bulan berikutnya.{{sfn|Kahin|2005|pp=151}} Yano menilai, tentara pendudukan Jepang sangat menyadari sumber daya Indonesia yang berlimpah dan bertekad untuk terus mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, sekalipun untuk itu Jepang terpaksa melepaskan [[Filipina]] dan [[Myanmar|Burma]].{{sfn|Kahin|2005|pp=143}}

Saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, Yano mendirikan [[Kerukunan Minangkabau]] (''Gui Gan'') sebagai badan konsultasi dirinya dengan tokoh-tokoh Minangkabau.{{sfn|Kahin|2005|pp=142}}{{efn|Kerukunan Minangkabau didirikan oleh Yano pada 1 Oktober 1942. Anggotanya terdiri daidari 10 sampai 20 orang, yang diwakili dari setiap distrik, subdistrik, kepala nagari, kepala adat, para ulama, pemuda, dan kaum terpelajar.}} Kerukunan Minangkabau mengadakan pertemuan secara teratur di kediaman gubernur. Anggota-anggotanya adalah representatif dari ulama, politisi, pemimpin adat, dan akademisi yang bertindak sebagai dewan penasihat informal bagi ''shu chokanshūchōkan''.{{sfn|Kahin|2005|pp=142}} Gusti Asnan menyebut Kerukunan Minangkabau sebagai [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) periode awal. Ketika Komando TentaraAngkatan Darat ke-25 mengeluarkan perintah pendirian ''shushū sangikaisangi kai'' atau DPR di setiap ''shushū'' pada 8 November 1943, pemerintah sipil Sumatera Barat meneruskan Kerukunan Minangkabau yang telah ada sebagai ''shushū sangikai'' dan [[Muhammad Sjafei]] ditunjuk sebagai ketua.{{cn}}

Menanggapi peralihan kekuasaan ke tampuk tentara Jepang, kelompok ulama Minangkabau menggagas berdirinya [[Majelis Islam Tinggi|Majelis Islam Tinggi (MIT) Minangkabau]]. [[Ahmad Husein]] mencatat, majelis ini didirikan sebagai wadah tempat para alim ulama bermusyawarah menghadapi politik pemerintahan Jepang. Sementara itu, menurut [[Mansoer Daoed Dt. Palimo Kayo|Datuk Palimo Kayo]], MIT lahir berkat kesadaran tokoh-tokoh ulama pembaru tentang betapa berbahayanya kekuasaan Jepang.<ref>{{Cite book|last=Burhanuddin Daya|first=|date=1990|url=https://books.google.co.id/books?id=CPQeAAAAMAAJ&dq=%22membentuk+Komite+Rakyat%22&focus=searchwithinvolume&q=+MITlahir+berkat|title=Gerakan pembaharuan pemikiran Islam|location=|publisher=Tiara Wacana Yogya|isbn=|pages=332|language=id|url-status=live}}</ref> Didirikan pada 1942, organisasi ini memilih [[Sulaiman Ar-Rasuli]] sebagai ketua. Dengan tujuan untuk menghimpun semua kekuatan perjuangan umat Islam Minangkabau, MIT Minangkabau mendapat dukungan seluruh rakyat Minangkabau. Pimpinan organisasi keislaman pada masa itu seperti [[Persatuan Tarbiyah Islamiyah|Perti]] dan [[Muhammadiyah]] bersama-sama bersatu dalam melawan politik Jepang.{{cn}}

[[Berkas:Mahmud Yunus mudapd.jpegjpg|Melalui kedekatannya dengan Jepang, [[Mahmud Yunus]] berupaya agar pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah Sumatera Barat|jmpl|180px|kiri]]

Untuk mendapat penerimaan dari rakyat, Jepang berupaya mendekati kelompok ulama dan memberi mereka tempat dalam pengambilan kebijakan.{{efn|Jepang merancang pembentukan organisasi [[Masyumi]] di pusat. Kantor Urusan Agama didirikan di setiap keresidenan bernama ''Shu Muka''. Para ulama diberikan program pelatihan khusus yang disebut dengan ''Kiyai Koshokai'' dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi alat propaganda Jepang. "Prinsip-Prinsip Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah Pendudukan" (''Senryochi Gunsei Jisshi Yoko'') yang dikeluarkan otoritas Jepang pada tanggal 14 Maret 1942 meyebutkan, "bahwa agama-agama harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat… Kaum Muslim, harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkrammencengkeram pikiran rakyat".{{sfn|Kurasawa|1993|pp=274}}}} Ulama Minangkabau manfaatkan tawaran kerja sama dengan Jepang untuk menghimpun kekuatan perjuangan umat Islam Minangkabau melawan penjajah. Jepang memberi tempat bagi MIT Minangkabau dalam pengambilan kebijakan, di antaranya menunjuk [[Mahmud Yunus]] mewakili MIT Minangkabau sebagai penasihat residen.{{sfn|Hashim|2010|pp=175}} Selain itu, beberapa anggota majelis diundang untuk menghadiri Muktamar Islam Asia Timur Raya di Singapura.{{sfn|Asnan|2003|pp=115}}

:''Lihat pula: [[Giyugun]] dan [[romusha|rōmusha]]''

;'''=== Keterangan''' ===

;'''=== Rujukan''' ===

;=== Daftar pustaka ===