Projo (organisasi): Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Nur Sukarno (bicara | kontrib) |
Ariandi Lie (bicara | kontrib) Menambahkan {{pp-vandalism}}(✨) |
||
| (86 revisi perantara oleh 43 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
<noinclude>{{pp-vandalism}}</noinclude>[[Berkas:BenderaProjo1.jpeg|300px|Bendera Projo saat kampanye Pilpres 2019|jmpl]]
'''Projo''' adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden ke 7 Republik Indonesia, [[Joko Widodo]]. Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dari Kementerian Hukum dan HAM. <Ref>[http://indonews.id/mobile/artikel/8964/Gelar-Rakernas-Budi-Arie-PROJO-Rumah-Besar-Pendukung-Militan-Jokowi/ ''Gelar Rakernas, Budi Arie: Projo Rumah Besar Pendukung Militan Jokowi''.] Dari situs Indonesia</ref><ref>[https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/23174491/projo-bentuk-tim-kampanyeuntuk-tingkatkan-elektabilitas-jokowi ''Projo Bentuk Tim Kampanye untuk Tingkatkan Elektabilitas Jokowi'']. Dari situs Kompas</ref> Ciri khas Projo adalah bersifat▼
▲'''Projo''' adalah [[Organisasi massa|organisasi kemasyarakatan]] pendukung [[Presiden
Saat ini ketua umum Projo adalah [[Budi Arie Setiadi]] atau akrab dipanggil Muni.<ref>[https://tirto.id/m/budi-arie-setiadi-wo ''Budi Arie Setiadi.''] dari situs Tirto</ref> Konggres Pertama PROJO 23 Agustus 2014 di Jakarta memutuskan untuk merubah gerakan relawan Jokowi ini menjadi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). PROJO adalah organisasi relawan Jokowi yang mampu bertarnsformasi dari kelompok relawan menjadi Ormas. " Dari kerumunan menjadi barisan politik "▼
▲Saat ini ketua umum Projo adalah [[Budi Arie Setiadi]] (Mentri Menkominfo) atau akrab dipanggil Muni.<ref>[https://tirto.id/m/budi-arie-setiadi-wo ''Budi Arie Setiadi.''] dari situs Tirto</ref>
== Etimologi ==
Projo berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti pemerintahan negeri, kerajaan, atau istana. Dalam Bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Jadi orang-orang yang mengaku Projo adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat. Nama ini dengan mudah diingat karena sederhana dan singkat. Dengan nama Projo, mudah sekali mengasosiasikan dengan akronim Pro dan Jokowi, selain juga karena mirip dengan terbentuknya akronim ProMeg (Pro Megawati) yang terbentuk pada 1998, di mana anggotanya juga banyak yang menjadi anggota Projo. [[Budi Arie]], sebagai salah satu deklarator, ikut mengkonfirmasi hal ini. Menurutnya, Projo mudah menancap di kepala, mudah diingat, mudah diucapkan, dan mantap.<ref name=buku>Korten, David C. ''Dari Kerumunan Membentuk Barisan''. artikel dari buku ''Menjemput Takdir Sejarah.'' Jakarta. 2017: RMBooks.</ref>
Baris 9:
== Sejarah ==
[[Berkas:Rakernas Projo Jawa Barat.jpg|Rakernas Projo di Jawa Barat|250px|jmpl]]
Projo didirikan melalui Kongres I Projo, pada tanggal 23 Desember 2013. Deklaratornya rata-rata adalah kader PDI Perjuangan atau aktivis mahasiswa 1998, antara lain Budi Arie Setiadi, Gunawan Wirosaroyo, Suryo Sumpeno, dan banyak aktivis lainnya. Setelah deklarasi, jaringan Projo langsung dibuat secara nasional. Strukturnya dibentuk mulai dari pusat, daerah, cabang, hingga ke desa dengan mengandalkan dana swadaya, dengan menganut model aksi massa, advokasi dan berinteraksi langsung dengan rakyat. Dalam waktu singkat basis dukungannya terbentuk terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Bali, hingga Jakarta.
Beberapa nama memiliki peran penting dalam membentuk basis di daerah, antara lain Karel Sibarani, Dedy Obray, Guntur, dan lainnya di Jakarta. Di Jawa Barat Agus Setia Permana dan Soleh. Di Jawa Tengah Gunawan Wirosaroyo dan para tokoh Marhaen dari Wonogiri, Klaten, Boyolali, Kendal, dan lainnya. Di Jawa Timur Machdan, Jayus, Eddy Banteng, Handoko, dan lainnya. Projo kemudian menjadi salah satu dari tiga organ yang paling awal menyatakan dukungannya kepada Jokowi, selain Seknas dan Bara JP.
Projo dibentuk dengan tiga orientasi politik utama, yaitu memperjuangkan Jokowi sebagai presiden, memenangkan Jokowi menjadi Presiden dalam Pilpres 2014, dan mengawal Jokowi sebagai Presiden. Untuk mencapai orientasi politik tersebut, Projo melakukan penguatan organisasi dengan aktualisasi prinsip-prinsip kerja organisasi yakni partisipasi, mandiri, dan gotong royong.<ref name=buku/>
Baris 22:
Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah berkali-kali mendapat tekanan secara politik. Contohnya saat Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013. Dibahas sejak Jokowi menjabat tahun 2012, APBD senilai 49,9 Triliun tersebut baru disahkan DPRD pada tanggal 28 Januari 2013. Hal ini disebabkan alotnya perdebatan mengenai KUAPPAS. Anggaran diutak-atik sehingga perdebatan berlangsung panas dan diwarnai aksi walkout beberapa anggota DPRD. Dengan naik menjadi Presiden, diharapkan Jokowi bisa terlepas dari intrik dan tarik ulur di DPR. Walaupun demikian, tetap saja Jokowi harus menghadapi kubu oposisi yang jauh lebih besar. Koalisi Merah Putih menguasai 350 kursi atau 64 persen suara di parlemen, berbanding 270 kursi atau hanya 36 persen. Inilah yang menyebabkan perlunya dukungan politik di luar parlemen yang terwujud dalam bentuk kekuatan relawan seperti Projo untuk mengelola opini publik. Adanya dukungan akar rumput membantu Jokowi dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politiknya.<ref name=buku/>
== Projo di internet dan media sosial ==
Sebagai relawan darat, Projo lebih banyak hadir di internet melalui liputan dan laporan kegiatannya di situs projo.id. Namun sejak 10 April 2018, Nur Sukarno & Palti Hutabarat, membentuk Badan Otonom Medsos bernama '''Republik Cyber Projo''', yang fokus melakukan kampanye di media sosial. Akun media sosial digunakan untuk memberikan update kegiatan terkini, misalnya @DPP_Projo di twitter dan Dewan Pimpinan Pusat PROJO di Facebook serta Instagram.
== Lihat pula ==
* [[Jasmev]]
* [[Brigade 01]]
== Referensi ==
{{reflist|2}}▼
▲{{reflist|2}}{{Joko Widodo}}
[[Kategori:Organisasi politik di Indonesia]]
[[Kategori:Joko Widodo]]
| |||