Pemerintah Aceh: Perbedaan antara revisi

| provinsi 1111042033
Aceh
Biren

= Aceh

| ukuran_logo =175px

| keterangan_logo =Lambang Aceh

| gambar =Safrizal ZA, Pj. Gubernur Bangka Belitung.jpg

| ukuran_gambar =175px

| keterangan_gambar =Pj. Gubernur Aceh

| gubernur = [[NovaSafrizal IriansyahZ.A.|Dr. Drs. Safrizal Z.A., M.Si.]] (Pj.)

| ketua_DPRD = [[Sulaiman,SE.Zulfadhli (politikus)|Zulfadhli, MSMA.Md]]

| sekretaris_daerah = [[DermawanAzwardi, (lahirAP, 1959M.Si (Penjabat)|Dermawan]]

| sekretaris_DPRD =Suhaimi, S.H., M.H.

| inspektur =Jamaluddin, SE, M.Si, Ak

| jumlah_dinas =27

| jumlah_badan =12

| jumlah_kecamatan =289 Kecamatan

| jumlah_PNS =9 075

| APBD =(APBA 2021) 16.763.469.972.136-

'''Pemerintahan Aceh''' adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]] berdasarkan [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh]] sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.<ref>[{{Cite web |url=http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/15194/UU%20NO%2011%20TH%202006.pdf |title=Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh] |access-date=2016-04-07 |archive-date=2013-10-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131008000223/http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/15194/UU%20NO%2011%20TH%202006.pdf |dead-url=yes }}</ref> Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di [[Indonesia]] dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik [[Indonesia]], yang menurut [[Undang-Undang Dasar]] Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat [[Daerah Khusus|khusus]] atau bersifat [[Daerah Istimewa|istimewa]]. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan [[Aceh]] sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at [[Islam]] yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan [[Pancasila]] dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari’at Islam. Penegakan syari’at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah [[NAD|Provinsi Aceh]].

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari [[Kesepakatan Helsinki|Nota Kesepahaman]] (''Memorandum of Understanding)'' antara Pemerintah dan [[Gerakan Aceh Merdeka]] yang ditandatangani pada tanggal [[15 Agustus]] [[2005]] dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Aceh adalah Daerah [[Provinsi]] yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang [[Gubernur]].

Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh]] sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan [[Bendera Daerah]] Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.yang bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Pemerintah Aceh dapat menetapkan Lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan. Pemerintah Aceh dapat menetapkan [[Aceh Mulia|Himne Aceh]] sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan.

Wilayah Aceh merupakan sebuah kesatuan dengan batas-batas:

(a). sebelah Utara berbatasan dengan [[Selat Malaka]];

(b). sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi [[Sumatera Utara|Sumatera Utara]];

(c). sebelah Timur berbatasan dengan [[Selat Malaka]]; dan

(d). sebelah Barat berbatasan dengan [[Samudera Indonesia]].

Kecamatan dibagi atas ''Mukim''. ''[[Mukim (Aceh)|Mukim]]'' adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa ''Gampong'' yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh ''Imeum Mukim'' atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

''Mukim'' dibagi atas kelurahan dan ''[[Gampong]]''. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan ''[[Qanun (hukum Indonesia)|Qanun]]'' Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Wali kota. Kelurahan di Provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi ''Gampong'' atau nama lain dalam Kabupaten/Kota. ''Gampong'' atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah ''[[Mukim (Aceh)|Mukim]]'' dan dipimpin oleh ''Keuchik[[Geuchik]]'' atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pemerintah Aceh bersama pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kawasan khusus setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK. Tata cara penetapan kawasan khusus di Aceh dilakukan sesuai dengan [[peraturan perundang-undangan]].

# Dalam hal rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah Pusat harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh|DPRA]].

Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, baik pada Pemerintahan di tingkat Aceh maupun pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan di Aceh. Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari’at [[Syariat Islam|syari’at Islam]] antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dengan ''Qanun'' Aceh.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang merupakan pelaksanaan [[Daerah istimewa|keistimewaan Aceh]]:

Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang [[Bupati]]/[[Wali kota]] sebagai kepala pemerintah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh seorang [[Wakil Bupati]]/[[Wakil Wali kota]]. Bupati/Wali kota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam ''Qanun'' Kabupaten/Kota.

'''[[Komisi Independen Pemilihan]]''' (KIP) adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum [[Presiden]]/[[Wakil Presiden]], anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]], anggota [[Dewan Perwakilan Daerah]], anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali kota/Wakil Wali kota.

{{Utama|Mahkamah Syar'iyah Aceh}}

Peradilan [[Syariat Islam]] di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. [[Mahkamah Syar'iyah Aceh]] merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

[[Mahkamah Syar'iyah]] berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ''Ahwal Al-Syakhsiyah'' (hukum keluarga), ''Muamalah'' (hukum perdata), dan ''Jinayah'' (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. Ketentuan mengenai bidang ''Ahwal Al-Syakhsiyah'' (hukum keluarga), ''Muamalah'' (hukum perdata), dan ''Jinayah'' (hukum pidana) diatur dengan ''[[Qanun]]'' Aceh.

Putusan [[Mahkamah Syar'iyah Aceh]] dapat dimintakan kasasi kepada [[Mahkamah Agung Indonesia|Mahkamah Agung]]. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah adalah hukum acara yang diatur dalam ''[[Qanun]]'' Aceh serta revisi-revisinya yang diatur oleh Peraturan Gubernur. Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar’iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang [[Mahkamah Agung]] untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama Islam dan beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.

Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]].

=== [[Majelis Permusyawaratan Ulama]] ===

=== [[Lembaga Wali Nanggroe]] ===

# [[Majelis Adat Aceh]];

# ''[[Mukim (Aceh)|Imeum Mukim]]'' atau nama lain;

# ''Keuchik[[Geuchik]]'' atau nama lain;

# ''[[Panglima La'ôt|Panglima Laot]]'' atau nama lain;

# ''[[Syahbandar|Syahbanda]]'' atau nama lain.

''Qanun'' dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. ''Qanun'' Aceh disahkan oleh [[Gubernur]] setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. ''Qanun'' Kabupaten/Kota disahkan oleh [[Bupati/Wali kota]] setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan ''Qanun''. Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan ''Qanun'' harus terjamin adanya ruang partisipasi publik. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan ''Qanun'', Gubernur dan Bupati/Wali kota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan Bupati/Wali kota.

[[Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia|Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang]] adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik [[Indonesia]] yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari:

[[Otonomi Khusus|Dana Otonomi Khusus]] merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh. Penggunaan Dana Otonomi Khusus dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur dalam ''Qanun'' Aceh. Dana otonomi khusus untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi. Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan [[Kawasan Ekosistem Leuser|kawasan ekosistem [[Leuser]] di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.