Hak cipta di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 24 Desember 2018 00.45 sunting 202.67.46.45 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 1 September 2023 07.02 sunting balikkan Gibranalnn (bicara \| kontrib) 1.600 suntingan →Sejarah hak cipta di Indonesia: Typo Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(36 revisi perantara oleh 20 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2: Di [[Indonesia]], masalah hak cipta diatur dalam '''Undang-undang Hak Cipta''', yaitu, yang berlaku saat ini, [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014\|Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014]]. Dalam [[undang-undang]] tersebut, pengertian '''hak cipta''' adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1). Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan{{ref num\|uu19'02pjls\|2\|b}}. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.0 == Sejarah hak cipta di Indonesia == Pada tahun [[1958]], [[Perdana Menteri Indonesia\|Perdana Menteri]] [[Djuanda]] menyatakan Indonesia keluar dari [[Konvensi Bern]]. Meski alasan utamanya adalah "agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti," keluarnya Indonesia dari Konvensi Bern ternyata juga memiliki alasan politis yang berkaitan dengan [[sengketa Irian Barat]]:<ref name="Simorangkir1961">{{Cite book\|last=Simorangkir\|first=JCT\|date=1961\|title=Hak Tjipta\|location=Jakarta\|publisher=Gunung Agung\|url-status=live}} Sebagaimana dikutip dalam {{Cite book \| last = Antons \| first = Christoph \| date = 2008 \| chapter = Copyright Law Reform and the Information Society in Indonesia \| chapter-url = https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/2358/1/CopyrightAsiaPacific_Ch12.pdf \| editor1-last = Fitzgerald \| editor1-first = Brian \| editor2-last = Gao \| editor2-first = Fuping \| editor3-last = O'Brien \| editor3-first = Damien \| editor4-last = Shi \| editor4-first = Sampsung Xiaoxiang \| title = Copyright Law, Digital Content and the Internet in the Asia-Pacific \| url = https://eprints.qut.edu.au/13632/1/13632.pdf \| location = Sydney \| publisher = [[Sydney University Press]] \| pages = 235–256 \| isbn = 978-1920898-72-4}}</ref> ''Auteurswet [[1912]]'' ''Staatsblad'' Nomor 600 tahun 1912 (undang-undang yang sama, dengan perubahan signifikan, masih berlaku di Belanda) dianggap hukum kolonial dan pemerintah menyatakan Indonesia tidak ingin menjadi anggota Konvensi Bern hingga disahkannya undang-undang baru tentang hak cipta.<ref name="Simorangkir1961"/> Selain itu, tidak diundangnya Indonesia sebagai negara merdeka untuk menandatangani revisi Konvensi Bern di [[Brussel (kota)\|Brussel]] pada tahun [[1948]]—saat Indonesia masih dalam [[Revolusi Nasional Indonesia\|perang kemerdekaan]]—merupakan alasan lain.<ref name="Simorangkir1961"/> Pada tahun [[1958]], [[Perdana Menteri Indonesia\|Perdana Menteri]] [[Djuanda]] menyatakan Indonesia keluar dari [[Konvensi Bern]] agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun [[1982]], [[Pemerintah Indonesia]] mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan ''Auteurswet 1912 ~~Staatsblad~~'' ~~Nomor 600 tahun [[1912]]~~ dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia{{ref\|tanyajawab}}. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun [[1987]], Undang-undang Nomor 12 Tahun [[1997]], Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 1928 Tahun ~~2002~~2014 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran [[Indonesia]] dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun [[1994]], pemerintah meratifikasi pembentukan [[Organisasi Perdagangan Dunia]] (''World Trade Organization'' – WTO), yang mencakup pula ''Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights'' – [[TRIPs]] ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, [[Pemerintah Indonesia\|pemerintah]] meratifikasi kembali [[Konvensi Bern]] melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi ''World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty'' ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997{{ref\|uu19'02pjls\|2}}. Baris 13: === Jangka waktu perlindungan hak cipta === Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah ''sepanjang hidup penciptanya ditambah 5070 tahun'' untuk karya yang diketahui penciptanya dan karya kolaboratif atau ''50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat'' untuk karya yang dibuat oleh badan hukum, fotografi, dan karya anonim (UU 28/2014 bab IX dan pasal 58), kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran (UU 28/2014 bab IX dan pasal 63)., atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas [[folklor]] dan hasil [[kebudayaan]] rakyat yang menjadi milik bersama rundang-undangan yang berlaku" (UU 1928/~~2002~~2014 bab ~~III~~IX dan pasal 5038). === Penegakan hukum atas hak cipta === Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di [[Indonesia]] secara umum diancam hukuman [[penjara]] ~~paling singkat satu [[bulan]] dan~~ paling lama ~~tujuh~~sepuluh [[tahun]] yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah ~~paling sedikit satu juta [[rupiah]] dan~~ paling banyak ~~lima~~empat [[Milyar\|miliar]] rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 1928/~~2002~~2014 bab ~~XIII~~XVII). == Perkecualian dan batasan hak cipta == Baris 27: Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak [[pemerintah Indonesia]] untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional (pasal 16 dan 18), ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai [[agama\|keagamaan]], ataupun menimbulkan masalah [[kesukuan]] atau [[ras]], dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap [[pertahanan keamanan]] negara, bertentangan dengan [[norma]] [[kesusilaan]] umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum" (pasal 17){{ref num\|uu19'02pjls\|2\|d}}. ketika orang mengambil hak cipta seseorang maka orang tersebut akan mendapat hukuman yang sesuai pada kejahatan yang di lakukan Menurut UU No.1928 Tahun ~~2002~~2014 pasal 1342, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka [[lembaga Negara Indonesia\|lembaga-lembaga Negara]], [[peraturan perundang-undangan]], pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, [[putusan pengadilan]] atau penetapan [[hakim]], ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di [[Amerika Serikat]], semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam [[domain umum]], yaitu tidak berhak cipta. Pasal 1443 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang Negara dan [[lagu kebangsaan]] menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari [[kantor berita]], lembaga penyiaran, dan [[surat kabar]] atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. == Pencatatan ciptaaan di Indonesia == Di Indonesia, pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pelindungan hak cipta timbul sejak ciptaan diwujudkan dan diumumkan.<ref>[{{Cite web \|url=https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|title=Angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta] \|access-date=2018-11-17 \|archive-date=2020-06-11 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20200611203536/https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|dead-url=no }}</ref> Namun, surat pencatatan ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dalam ~~sautu~~suatu sengketa.<ref>[{{Cite web \|url=http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/10895 \|title=PENCATATAN CIPTAAN E-HAK CIPTA DAN KEDUDUKAN SURAT PENCATATAN CIPTAAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA oleh M. Jeffry Stanzah Hutabarat dan Tatty A. Ramli] \|access-date=2018-11-17 \|archive-date=2019-01-08 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20190108044544/http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/10895 \|dead-url=no }}</ref> Sesuai yang diatur pada bab X Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang kini berada di bawah [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]].<ref>[{{Cite web \|url=https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|title=Pasal 64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta] \|access-date=2018-11-17 \|archive-date=2020-06-11 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20200611203536/https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|dead-url=no }}</ref> Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mencatatkan ciptaannya secara langsung maupun dengan menunjuk perwakilan (Konsultan Kekayaan Intelektual).<ref>[{{Cite web \|url=https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|title=Ayat (1) Pasal 66 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta] \|access-date=2018-11-17 \|archive-date=2020-06-11 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20200611203536/https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|dead-url=no }}</ref> Permohonan pencatatan ciptaan dikenakan biaya.<ref>[{{Cite web \|url=https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|title=Huruf c ayat (2) Pasal 66 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta] \|access-date=2018-11-17 \|archive-date=2020-06-11 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20200611203536/https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|dead-url=no }}</ref> Ciptaan yang telah dicatatkan melalui DJKI masuk ke dalam daftar umum ciptaan.<ref>[{{Cite web \|url=https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|title=Ayat 1 Pasal 69 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta] \|access-date=2018-11-17 \|archive-date=2020-06-11 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20200611203536/https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 \|dead-url=no }}</ref> Daftar umum dapat diakses di [https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20230606203909/https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ \|date=2023-06-06 }} yang dikelola oleh DJKI. == Asosiasi Hak Cipta di Indonesia == Asosiasi Hak Cipta di Indonesia antara lain:<ref>Junus, E., Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktik, 2003</ref> * KCI : Karya Cipta Indonesia * ASIRI : Asosiasi Industri Rekaman Indonesia * ASPILUKI : Asosiasi Peranti Lunak Indonesia * APMINDO : ~~Asosiasi~~[[Aliansi ~~Pengusaha~~Penerbit Musik Indonesia]] * ASIREFI : Asosiasi Rekaman Film Indonesia * PAPPRI : Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia * IKAPI : Ikatan Penerbit Indonesia * MPA : Motion Picture Assosiation * BSA : Bussiness Software Assosiation * YRCI : Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia * [[Wahana Musik Indonesia\|WAMI]]: Wahana Musik Indonesia * RAI: Royalti Anugerah Indonesia * SELMI: Sentra Lisensi Musik Indonesia == Referensi == Baris 53 ⟶ 56: == Bacaan lanjutan == * [http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=288&filename=UU_no_19_th_2002.pdf Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002, tentang HAK CIPTA] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20160409231522/http://portal.unesco.org/culture/admin/file_download.php/id_copyright_2002_en.pdf?URL_ID=30382&filename=11424187703id_copyright_2002_en.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=162571&name=id_copyright_2002_en.pdf&location=user-S%2F \|date=2016-04-09 }} * [http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=288&filename=UU_no_19_th_2002_penjelasan.pdf Penjelasan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20120713104527/http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=288&filename=UU_no_19_th_2002_penjelasan.pdf \|date=2012-07-13 }}. * {{note\|konsultasi}} [http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2604 Konsultasi seputar Hak Kekayaan Intelektual] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20111011232045/http://dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2604 \|date=2011-10-11 }}. == Lihat pula == Baris 61 ⟶ 64: == Pranala luar == {{commons}} ~~{{Commons\|Copyright}}~~ * {{id}} [http://www.dgip.go.id/article/articleview/36/1/9/ Tanya jawab hak cipta] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20060927173253/http://www.dgip.go.id/article/articleview/36/1/9/ \|date=2006-09-27 }} di situs Ditjen HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI * {{en}} [http://onlinebooks.library.upenn.edu/okbooks.html#whatpd Masa berlaku hak cipta di berbagai negara] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20230629180455/http://onlinebooks.library.upenn.edu/okbooks.html#whatpd \|date=2023-06-29 }}, beserta pranala ke rangkuman atau salinan hukum yang mengaturnya * {{en}} [http://www.kci.or.id/ Karya Cipta Indonesia] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20230512050637/https://www.kci.or.id/ \|date=2023-05-12 }}—[[organisasi nirlaba]] bagi perlindungan dan administrasi hak cipta milik pencipta dari Indonesia [[Kategori:~~Hak kekayaan~~Kekayaan intelektual]] [[Kategori:Hukum di Indonesia]]