Dana Abadi Kebudayaan: Perbedaan antara revisi

'''Dana abadi kebudayaan''' merupakan suatu pendanaan [[Budaya|kebudayaan]] yang ditujukan sebagai salah satu bentuk pendanaan [[pemajuan kebudayaan]] sebagai pendamping [[APBN]] dan [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah|APBD]] yang langsung dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima sebagai pelaksanaan dari amanat [[UU no 5 tahun 2017]] tentang pemajuan kebudayaan.

Dana abadi kebudayaan tercantum dalam undang undang nomor 5 tahun 2017 pasal 49 yakni ''"Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan"''  <ref>https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/uu-no-5-tahun-2017-tentang-pemajuan-kebudayaan/</ref> Selain itu dana kebudayaan juga muncul dalam resolusi [[Kongres Kebudayaan Indonesia]] pada tahun 2018 pada resolusi ke 6 yakni "''Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan"''

Selain unsur legal tersebut, [[Presiden Indonesia|Presiden]] Republik Indonesia [[Joko Widodo]] menyatakan pembentukan Dana abadi kebudayaan tersebut dalam pertemuannya dengan para [[seniman]]<ref>https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20181212040256-241-352927/jokowi-bakal-anggarkan-rp5-triliun-dana-abadi-kebudayaan</ref> di Istana Negara.

Beberapa langkah yang disiapkan pemerintah dalam pembentukan Dana abadi kebudayaan ini yakni :

Dana Perwalian Kebudayaan ditujukan sebagai salah satu bentuk pendanaan pemajuan kebudayaan Pendamping APBN & APBD Langsung diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat [[masyarakat]], sebagai contoh :