Pajak penghasilan: Perbedaan antara revisi

{{rapikan-cakupan}}

'''Pajak penghasilan''' dikenal sebagai '''Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25''' atau '''PPh 25''' adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan [[Pajak progresif|progresif]], [[Pajak proporsional|proporsional]], atau [[Pajak regresif|regresif]].

 

 

=== Bukan subjek pajak ===

# Badan perwakilan negara asing;

# Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

== Kronologi perubahan undang-undang ==

 

</ref> '''Pajak Penghasilan''' (disingkat '''PPh''') di [[Indonesia]] diatur pertama kali dengan [[s:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] dengan penjelasan pada [[s:Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50]]. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamendemen oleh

 

# [[s:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004|Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004]], berlaku untuk tahun pajak [[2005]] (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung pemerintah);

# [[s:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005|Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005]], berlaku untuk tahun pajak [[2006]];

# Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 berlaku mulai 27 Juni 2016;

 

== Referensi ==

{{reflist}}

 

[[Kategori:Ekonomi]]